Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Mengolah Pangan Lokal Menjadi Potensi Olahan Pangan Melalui Pemasaran dan Pengembangan Usaha Warga Kampung Buti Kabupaten Merauke Sumarsono, Adi; Widyastuti, Rosmala; Sunarni, Sunarni; Hermansyah, Agus Kichi; Rado, Rudini Hasyim
Abdimas Galuh Vol 7, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i2.18610

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam memaksimalkan potensi bahan pangan lokal guna peningkatan perekonomian keluarga. Cara yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi teori dan praktik dengan menerapkan lima langkah kegiatan yaitu analisa kebutuhan mitra, pelatihan, pemasaran, pengembangan usaha, dan evaluasi. Hasil kegiatan yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan dari praktik pengolahan makanan, peningkatan pemahaman dalam pemasaran produk dan pengembangan usaha. Antusias mitra dalam mengikuti program pengabdian ini sangat diapresiasi, selain ketercapaian program sesuai tahapan juga pemahaman yang meningkat dengan kesadaran dalam memaksimalkan pangan lokal menjadi produk olahan pangan yang bernilai jual. Melalui hasil pengabdian ini, dapat meningkatkan sumber ekonomi keluarga dan dapat menjadikan kemandirian pangan mitra. 
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PT. BIO INTI AGRINDO Muhammad Saiful Fahmi; Rudini Hasyim Rado; Restu Monika Nia Betaubun
AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/ajpm.v1i2.41

Abstract

Dalam tatanan Masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate C PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate C PT. BIA dimana akibat yang ditimbulkan oleh KDRT juga berdampak luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang selain itu tentu KDRT juga memiliki dampak negatif baik lain diantaranya menurunkan pruduktifitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate C PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo Fahmi, Muhammad Saiful; Klau, Ricardo Goncalves; Rado, Rudini Hasyim
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v5i1.4671

Abstract

Dalam tatanan masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Perilaku menyimpang salah satunya adalah minum-minuman keras yang berujung pada tindak pidana. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate A PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate A PT. BIA dimana minum-minuman keras memiliki dampak negatif baik diantaranya biasa menyebabkan tindak pidana dan menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate A PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
The Legality Questioning of the Investigation Termination Through the Investigation Warranty on Corruption Crime Silambi, Erni Dwita; Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Rado, Rudini Hasyim; Y. Badilla, Nurul Widhanita
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 1 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i1.35369

Abstract

The ongoing investigation sheds light on a criminal case. The purpose of this study is to analyze the legality of the termination of the investigation of corruption cases carried out by the KPK as a result of the enactment of Article 40 of Law No. 30 of 2002. This research focuses on the authority of the KPK in stopping the investigation process of corruption crimes through the Investigation Termination Order (SP3). With the type of normative juridical-based research, the research is centered on literature research taken from the study of the election, literature studies, and other scientific works then analyzed using qualitative research methods that are oriented to the conceptual certainty approach and the case approach. The main problems found include the legality of SP3 by the KPK in corruption crimes. The results of the study show the position of the KPK as a super body institution, in the enforcement of corruption crimes, it has several special authorities because it is regulated in a specialist manner in its own provisions, including the authority to investigate based on philosophical, sociological, and juridical aspects, where the essence of the KPK's authority is a rational effort in eradicating corruption and realizing law enforcement oriented towards justice and legal certainty. The recommendation given is that investigations and investigations by the KPK must be carried out professionally, efficiently, and effectively by paying attention to the conditions that must be met before the investigation is carried out, so that synergy and coordination between law enforcement officials are needed.