Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Anti-Corruption Culture: Maren and Yelim’s Perspective on Kei Society Rado, Rudini Hasyim; Betaubun, Restu Monika Nia
SASI Volume 29 Issue 1, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i1.1283

Abstract

Introduction: Controlling corruption by relying too much on a legal approach cannot always be implemented, but what needs to be made effective and efficient is non-law-based prevention efforts through local wisdom approaches.Purposes of the Research: This research is focused on exploring anti-corruption cultural values in the Kei community as an internalization of efforts to prevent corruption where so far similar research has been minimal.Methods of the Research: The type of normative juridical research is then analyzed using qualitative research methods that are oriented towards a value approach and a policy approach. Data were taken from journal literature studies and other scientific works.Results of the Research: The results of the study show that the Maren and/or Yelim praxis can become a forum for togetherness for the Kei people as a fundamental basis for eradicating corrupt behaviour as well as an effort to realize and build anti-corruption integrity values, including, honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, modest, brave, and fair.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PT. BIO INTI AGRINDO Muhammad Saiful Fahmi; Rudini Hasyim Rado; Restu Monika Nia Betaubun
AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/ajpm.v1i2.41

Abstract

Dalam tatanan Masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate C PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate C PT. BIA dimana akibat yang ditimbulkan oleh KDRT juga berdampak luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang selain itu tentu KDRT juga memiliki dampak negatif baik lain diantaranya menurunkan pruduktifitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate C PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM Muddin, Ahmad Ali; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Hasyim Rado, Rudini; Pieter, Salvadoris; Wijaya, Nasri
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi langsung di Indonesia yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, sengketa hasil Pilkada sering kali terjadi, baik akibat selisih hasil suara maupun pelanggaran serius yang memengaruhi proses pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran strategis dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 158 yang mengatur ambang batas selisih suara dan pengecualian untuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan data empiris terkait Pilkada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan ambang batas selisih suara memberikan penyaringan awal terhadap gugatan yang masuk, sementara pembuktian pelanggaran TSM tetap menjadi tantangan utama karena kompleksitas bukti dan tekanan politik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran MK sangat penting dalam menjaga legitimasi hasil Pilkada dan integritas proses demokrasi di Indonesia.
Mengolah Pangan Lokal Menjadi Potensi Olahan Pangan Melalui Pemasaran dan Pengembangan Usaha Warga Kampung Buti Kabupaten Merauke Sumarsono, Adi; Widyastuti, Rosmala; Sunarni, Sunarni; Hermansyah, Agus Kichi; Rado, Rudini Hasyim
Abdimas Galuh Vol 7, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i2.18610

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam memaksimalkan potensi bahan pangan lokal guna peningkatan perekonomian keluarga. Cara yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi teori dan praktik dengan menerapkan lima langkah kegiatan yaitu analisa kebutuhan mitra, pelatihan, pemasaran, pengembangan usaha, dan evaluasi. Hasil kegiatan yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan dari praktik pengolahan makanan, peningkatan pemahaman dalam pemasaran produk dan pengembangan usaha. Antusias mitra dalam mengikuti program pengabdian ini sangat diapresiasi, selain ketercapaian program sesuai tahapan juga pemahaman yang meningkat dengan kesadaran dalam memaksimalkan pangan lokal menjadi produk olahan pangan yang bernilai jual. Melalui hasil pengabdian ini, dapat meningkatkan sumber ekonomi keluarga dan dapat menjadikan kemandirian pangan mitra.