Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM International Journal of Law Reconstruction INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JURNAL CENDEKIA HUKUM SOL JUSTICIA Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Musamus Devotion Journal Jurnal Komunitas Yustisia MAQASIDI Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora SASI AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal
Rudini Hasyim Rado
Faculty Of Law, Musamus University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Rudini Hasyim Rado; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art6

Abstract

This research focuses on exploring and elevating the values of Kei Larvul Ngabal indigenous law in criminal law reform, by proposing 2 (two) problem formulations. First, how is the existence of Larvul Ngabal indigenous law in the Kei community? Second, how is the relevance of the Kei indigenous criminal law in the reform of the national criminal law? The research method used is normative juridical by reviewing written and unwritten criminal laws and regulations. While the data analysis is inductive and qualitative. It is concluded that the indigenous law of Larvul Ngabal and Sasa Sor Fit is an indigenous criminal law that is agreed upon and is binding on the community, hence if it is violated, it is subject to indigenous sanctions in the form of fines, dada, and gong. Included in the drafting of the Criminal Code without reducing the nature of the material legality principle, if there are several customary laws of Larvul Ngabal including maryain vo ivun (sexual intercourse outside of marriage resulting in pregnancy) it can be reconsidered to contribute to the ius constituendum of future criminal law. Key Words: Indigenous criminal law; larvul ngabal; criminal law reform AbstrakPenelitian ini difokuskan untuk menggali dan mengangkat nilai-nilai hukum adat Kei Larvul Ngabal dalam pembaharuan hukum pidana, dengan mengajukan 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana eksistensi hukum adat Larvul Ngabal dalam masyarakat Kei? Kedua, bagaimana relevansi hukum pidana adat Kei dalam pembaharuan hukum pidana nasional? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan pidana baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Disimpulkan bahwa hukum adat Larvul Ngabal beserta Sasa Sor Fit adalah hukum pidana adat yang disepakati dan berlaku mengikat bagi masyarakatnya, bilamana dilanggar dikenai sanksi adat berupa denda, dada, serta gong. Termasuk dalam penyusunan R-KUHP tanpa mereduksi hakikat asas legalitas materiel, sekiranya terdapat beberapa hukum adat Larvul Ngabal diantaranya maryain vo ivun (persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan hamil) dapat dipertimbangkan kembali untuk berkontribusi dalam ius constituendum hukum pidana yang akan datang. Kata kunci: Hukum pidana adat; larvul ngabal; pembaharuan hukum pidana
PEMBENTUKAN KARAKTER DAN EDUKASI HUKUM CEGAH BULLYING PADA PELAJAR SMA NEGERI 1 MERAUKE Rudini Hasyim Rado; Restu Monika Nia Betaubun; Nurul Widhanita Y. Badilla
Musamus Devotion Journal Vol 4 No 2 (2022): Musamus Devotion Journal
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mdj.v4i2.4431

Abstract

As bullying behavior increases by the younger generation, especially at the educational level, it seems to confirm the increasingly crisis of character-based education in today's educational climate. This writing is directed not only to instill but also to shape character through legal education to prevent student bullying at SMA Negeri 1 Merauke, Merauke Regency. The method applied is the method of discussion, question and answer, and character building between the presenters and students. The findings of the service concluded that the degradation of the character values of students was directly proportional to the bullying behavior, this condition was exacerbated by the lack of understanding of the community and current high school students regarding the laws and regulations including the Criminal Code, the Child Protection Act, the ITE Law.
HARMONISASI HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA Nurul Widhanita Y. Badilla; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.877 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1936

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Undang-Undang yang mengatur segi-segi lingkungan hidup selain undang-undang payung yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas dasar yang diuraikan dimuka, perlu kiranya dikaji kembali kebijakan legislatif khusunya hukum pidana dengan melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Hukum Pidana Di bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini?, 2. Mengapa kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup?, 3.Bagaimana upaya harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana saat ini Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup meliputi, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, Subyek hukum adalah orang dan korporasi, Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda, Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan. kebijakan hukum pidana tidak harmonis di bidang hukum lingkungan hidup Indonesia ditemukan Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama, Subjek tidak terdapat kesamaan, Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup belum mempunyai sistem pemidanaan yang utuh dan sebagai upaya Harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup perlu kiranya dilakukan kebijakan rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan yang berada dalam berbagai undang-undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP 15 dimasa yang akan datang dan Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup, dijadikannya korporasi sebagai subjek, maka pemidanaannya juga harus berorientasi pada korporasi, dan harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.
KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Rudini Hasyim Rado; Nurul Widhanita Y Badilla
Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v4i2.2213

Abstract

Restorative justice has actually been known in the daily reality of even a local knowledge in a variety of customary law in Indonesia. Local wisdom which is hidden pearl that has been duly examined and modified again in order to shine again, illuminating the face of fading and darkness current law. Darkness law faces today due to the prevailing criminal justice system has not been fully integrated to ensure fairness (integrated justice), namely justice for perpetrators, justice for the victims, and justice for the people. This has pushed forward the concept “restorative justice.” Seat restorative justice which is an implementation of the concept of diversion has been formulated even if still limited in the juvenile justice system and restorative justice can contribute in two ways or forms, forms of settlement out of the criminal justice process (traditional institutions of village/community institutions village) as well as the shape of the settlement as part of the integrated criminal justice system process (SPPT) through the investigator, public prosecutor, judge and prisons. Keywords: restorative justice; diversion; integrated criminal justice system.
KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Rudini Hasyim Rado; Nurul Badillah
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.449 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2214

Abstract

Keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justice”. Kedudukan restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke Yusril Arba Saputra; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5250

Abstract

Protection of sexual violence for children is regulated in Law Number. 35 of 2014 on amendments to Law Number. 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. And to find out the inhibiting factors in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. This study uses an empirical juridical method that uses laws and regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field. The results of research on Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in the Regency are that the police carry out fast handling to be followed up, rehabilitation efforts for children as victims, efforts to protect identity from reporting through the mass media, and providing safety guarantees for child victims in accordance with the Law. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence needs to be supported with adequate facilities and infrastructure. So the authors argue, that it is necessary to have a safe house (shelter) for children who are victims of sexual violence. As well as the need for additional officers in child protection institutions, especially in the Merauke Regency area.
Customary Institutions in the Kei Indigenous Community Against Criminal Case Resolution Rudini Hasyim Rado
Musamus Law Review Vol 3 No 1 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v3i1.3495

Abstract

This research is focused on exploring the values of Kei customary law on the settlement of criminal cases that are resolved through customary institutions, by proposing 2 (two) problems, First, how is the existence of the law customary criminal Kei? Second, what is the role of customary institutions in the settlement of criminal cases? This research uses non-doctrinal legal research methods with interviews and observations as primary data. Meanwhile, data analysis is inductive and qualitative. It can be concluded that (1) the formal customary law of Kei is the values that live in the community that are agreed upon and are binding on the community, where the settlement of customary Kei crimes is taken in stages starting from the family level, customary institutions (Soa, Orang Kai and the last tier of Rat). (2) the role of traditional institutions in the settlement of criminal cases is starting to strengthen in society, this is indicated by the level of compliance with decisions and sanctions that are stipulated. People believe that customary cases are resolved by “insiders” (customary institutions) through deliberation (dok Tasdov) with a local wisdom approach to create social justice.
Implementation of Sea Work Agreement for Work Safety Insurance Program for Fishing Vessel Crew Julianto Jover Jotam Kalalo; Restu Monika Nia Betaubun; Rudini Hasyim Rado; Rulfino Rupang
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.176

Abstract

Sea Work Agreement is a written agreement between the crew of the Fishing Vessel and the owner of the Fishing Vessel or the operator of the Fishing Vessel or the skipper or agent of the crew of the Fishing Vessel which is a provision in Article 1 number 65 of Government Regulation (PP) Number 27 of 2021. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of the sea work agreement as well as the forms of protection and settlement efforts in the event of a breach of the sea work agreement. The type of research carried out is Juridical Empirical Research, using the law approach and the case approach. In the results of this study, it is explained that the implementation of the sea work agreement is a work safety insurance program for fishing vessel crews which is an agreement that must be carried out by everyone who does work at sea. This sea work agreement is carried out between the two parties, namely between a shipping entrepreneur who owns a ship company as one party and a worker or ship crew on the other. In relation to the implementation of the sea work agreement, seen from the form, content and format, the flow of the implementation process up to the marine work agreement insurance program has been implemented based on the provisions of the applicable laws and regulations, although there are obstacles found and faced in the field. Then the form of protection provided is to ensure the fulfillment of the rights and obligations of the parties who carry out the Sea Work Agreement, namely to fishing vessel crews in the form of risk protection while working and to fishing companies in the form of business risk protection while working. As for the efforts made when the default occurs, namely the settlement of the parties by deliberation to reach an agreement. If an agreement is not reached, the dispute is resolved through mediation.
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo Muhammad Saiful Fahmi; Ricardo Goncalves Klau; Rudini Hasyim Rado
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v5i1.4671

Abstract

Dalam tatanan masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Perilaku menyimpang salah satunya adalah minum-minuman keras yang berujung pada tindak pidana. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate A PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate A PT. BIA dimana minum-minuman keras memiliki dampak negatif baik diantaranya biasa menyebabkan tindak pidana dan menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate A PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
The Legality Questioning of the Investigation Termination Through the Investigation Warranty on Corruption Crime Erni Dwita Silambi; Mulyadi Alrianto Tajuddin; Rudini Hasyim Rado; Nurul Widhanita Y. Badilla
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 1 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i1.35369

Abstract

The ongoing investigation sheds light on a criminal case. The purpose of this study is to analyze the legality of the termination of the investigation of corruption cases carried out by the KPK as a result of the enactment of Article 40 of Law No. 30 of 2002. This research focuses on the authority of the KPK in stopping the investigation process of corruption crimes through the Investigation Termination Order (SP3). With the type of normative juridical-based research, the research is centered on literature research taken from the study of the election, literature studies, and other scientific works then analyzed using qualitative research methods that are oriented to the conceptual certainty approach and the case approach. The main problems found include the legality of SP3 by the KPK in corruption crimes. The results of the study show the position of the KPK as a super body institution, in the enforcement of corruption crimes, it has several special authorities because it is regulated in a specialist manner in its own provisions, including the authority to investigate based on philosophical, sociological, and juridical aspects, where the essence of the KPK's authority is a rational effort in eradicating corruption and realizing law enforcement oriented towards justice and legal certainty. The recommendation given is that investigations and investigations by the KPK must be carried out professionally, efficiently, and effectively by paying attention to the conditions that must be met before the investigation is carried out, so that synergy and coordination between law enforcement officials are needed.
Co-Authors Aldisa Arifudin Aljebra Aliksan Rauf, Muhamad Andi Baso Kumala Andi Ervin Novara Jaya Asriadi Zainuddin Badilla, Nurul Widhanita Y. Betaubun, Restu Monika Nia Binti Abdul Jabar, Nurul Asyikeen Diana Sri Susanti Eki Tolanda Erni Dwita Silambi Erni Dwita Silambi Heldiaman Nduru Hermansyah, Agus Kichi Ilham Majid Jaya Setiawan Sinaga Julianto Jover Jotam Kalalo M. Saiful Fahmi Marlyn Jane Alputila Muddin, Ahmad Ali Muh. Akbar Fhad Syahril Muhamad Aljebra Aliksan Rauf Muhamad Aljebra Aliksan Rauf Muhammad Saiful Fahmi Mulyadi Alrianto Tajuddin Nurul Badillah Nurul Miqat Nurul Widhanita Y Badilla Nurul Widhanita Y. Badilla Parera, Zegovia A Pelu, Handika Dwi Ardiansyah Ricardo Goncalves Klau Ricky William Kocop Rulfino Rupang Saleky, Dewa Daniel Andreas Salvadoris Pieter Silubun, Yosman Leonard Solly Aryza Sumarsono, Adi Sunardi Purwanda Sunarni Sunarni Widyastuti, Rosmala Wijaya, Nasri Yusril Arba Saputra