Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Edukasi Bahaya Laten Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar SMA YPK Merauke, Provinsi Papua Selatan Restu Monika Nia Betaubun; Rudini Hasyim Rado; Ilham Majid; Muh. Saiful Fahmi; Heldiaman Nduru; Ricky William Kocop
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v4i1.2899

Abstract

Students as a manifestation of the nation should be clear and kept away from things that can damage the future, including the dangers of drugs. This is realized because students are a group that is quite broad and easily influenced. The aim of this service is an educational outreach activity on the latent dangers of drug abuse among YPK Merauke High School students as a series of Legal Literacy Roadshows in 2023 to increase understanding and legal awareness about the bad effects of drugs. The method used is in the form of conveying information through socialization and leaflets/social media. The result of this service is increasing the knowledge of YPK Merauke High School students about the latent dangers of drugs and obtaining comprehensive drug prevention and control information.
Tinjauan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Tanaman Obat Tradisional Di Taman Nasional Wasur Fahmi, Muhammad Saiful; Rado, Rudini Hasyim
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3442

Abstract

Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju ternyata tidak mengurangi minat masyarakat baik itu yang berada di perkotaan maupun di wilayah terpencil dalam pemanfaatan tanaman obat-obat tradisional. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah pengobatan tradisional yang memiliki spesies tanaman obat yang jumlahnya sekitar 9.606. Namun demikian, ada permasalahan yang ditemukan saat ini adalah: pertama dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tanaman obat-obat tradisional belum optimal dan kedua adalah minimnya kontribusi langsung dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan pengetahuan obat-obat tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kaitan antara perlindungan Kekayaan Intelektual dengan penggunaan tanaman obat-obat tradisional di Taman Nasional Wasur Papua Selatan sehingga dapat memiliki potensi manfaat dari sisi ekonomi berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang HKI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulias adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) yang yaitu metode penelitian yang memadukan antara implementasi hukum normatif yang kemudian didukung oleh data serta aspek dilapangan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan khasanah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tumbuhan obat di Taman Nasional Wasur Papua Selatan.
Pengesahan Perkawinan Sebagai Administrasi Pemberantasan Keterbelakangan Pendidikan Erni Dwita Silambi; Rudini Hasyim Rado; M. Saiful Fahmi
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/safari.v3i4.1162

Abstract

In the Malind Anim community in Buti, many couples only marry based on customary law, so they do not yet have a marriage certificate. The aim of this community service is to provide understanding to the community about the importance of registering marriages and also to facilitate people who have not legally married to be registered and to carry out marriages in churches and civil registries. The implementation method is carried out in 3 stages, namely starting from data collection, counseling about the importance of legalizing marriage as an administration for eradicating educational backwardness and implementing mass weddings. The result of this service was that 24 couples had entered into religious and legal marriages and 24 of these couples had religious marriage certificates and also marriage certificates from the Merauke Regency Government, namely the Civil and Population Registry Office.
Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Komunitas Band di Kabupaten Merauke Fahmi, Muhammad Saiful; Klau, Ricardo Goncalves; Rado, Rudini Hasyim; Majid, Ilham
AHKAM Vol 3 No 2 (2024): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v3i2.3121

Abstract

The creative industries have been set by the government as one of the pillars of national economic development, according to OPUS Creative Economy 2020 report, the contribution of the creative economy subsector to the national PDP reached Rs. McKinsey & Company through its research in 2016 stated that Indonesia is becoming one of the four most potential countries for the digital music industry in Asia, revenue or market value of streaming music in Indonesia in 2020 is estimated to reach $148 million or around IDR 2.1 Trillion and the growth rate is expected to reach 6.4 percent by 2024, creating market value around $190 million. One of the forms of music produced by the people in Indonesia and in particular in Merauke district was born from the local community of bands, such as Coffe Break, Kaki Abu, Amandus (Black Lebel One Scout), Jeppo (KANADA), and Anjhas Noya. (No Name Crew). Nevertheless, the potential economic gain cannot be achieved optimally if the importance of legal protection of intellectual property rights (IPR) is disregarded. In general, this research is intended to find out and analyze the extent to which the legal protection of IPR for music/song creations in the Band Community in Merauke district. This research uses the method of empirical juridic research.
Pendampingan Pencatatan Perkawinan sebagai Administrasi Kependudukan terhadap Masyarakat OAP di Kampung Matara Rudini Hasyim Rado; Aldisa Arifudin; Restu Monika Nia Betaubun; Muhammad Saiful Fahmi; Eki Tolanda
Indonesia Bergerak : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/inber.v2i4.577

Abstract

The Indigenous Papuan People (OAP) in Matara village still have several couples who only marry based on customary law so that they do not have legal certainty in the aspect of marriage as evidenced by a marriage certificate. The purpose of this service is not only to provide assistance and legal counselling on the importance of marriage registration but also to realise the orderly administration of population in Matara village through marriage through church marriage and civil registration. The implementation method is carried out in various stages, including starting from data collection, counselling and procedures for implementing marriage. The results of the service are 6 (six) couples who have performed traditional marriages but have not been recorded in the civil registry because religious marriages have not been held and recorded under state law
Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard; Rado, Rudini Hasyim
Jurnal Restorative Justice Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6040

Abstract

Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.
Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saleky, Dewa Daniel Andreas; Rado, Rudini Hasyim; Badilla, Nurul Widhanita Y.
Jurnal Restorative Justice Vol 8 No 2 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i2.6527

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran visum et repertum dalam menyusun surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder; kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa visum et repertum memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai luka-luka yang dialami oleh korban dengan mencocokkan hasil visum et repertum dengan kesaksian saksi yang ada. Visum et repertum juga berperan dalam menentukan pasal yang disangkakan untuk memenuhi unsur-unsur pidana dari tindakan terdakwa sehingga memudahkan jaksa dalam menyusun surat dakwaan. Kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana penganiayaan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, setara dengan alat bukti lainnya yang juga diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, visum et repertum tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak bersifat memaksa bagi hakim.
Telaah Potensi Perlindungan Indikasi Geografis pada Taman Nasional Wasur Papua Selatan Fahmi, Muhammad Saiful; Rado, Rudini Hasyim
AHKAM Vol 3 No 4 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v3i4.4279

Abstract

Indonesia as one of the largest archipelagic countries in the world has varied geographical conditions, diverse customs, and cultural resources, including traditional knowledge and traditional cultural expressions that are very rich. These geographical conditions and the diversity of customs and culture play an important role in creating products that have a unique character. One of them is the potential to give birth to Intellectual Property (IP) products in the field of Geographical Indications (GI) found in Wasur National Park, South Papua, but so far none have been registered and owned either by community groups, local governments both Merauke Regency and South Papua Province. To answer the problems that have been formulated in this research is a normative-empirical legal research method. Normative-empirical legal research is legal research whose object of study includes statutory provisions (in abstracto) and its application to legal events (inconcreto) in society, especially developments regarding the protection of IG. The results showed that the protection of GIs in Indonesia itself is currently regulated through Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. GI also has a correlation with a very important community economy and has historical value (product reputation, consumer protection, and the environment). Some medicinal plants and spices that grow in Wasur National Park have distinctive characteristics that are influenced by local geographical and climatic factors. Therefore, products such as ginger, turmeric, or cloves from this area have the potential to be granted Geographical Indication (GI) status.
LEGAL PROTECTION OF YEI PEOPLE'S KNOWLEDGE OF LOCAL MEDICINES AND MEDICINAL PLANTS FROM EXTINCTION Purwanda, Sunardi; Rado, Rudini Hasyim; Susanti, Diana Sri; Zainuddin, Asriadi; Syahril, Muh. Akbar Fhad
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.237-248

Abstract

Food security investments have brought conflict between local indigenous communities and the government in South Papua. The research aims to encourage protection and recognition efforts from the state towards indigenous peoples' entities. This research uses socio-legal studies. The research found sixteen plants that function as medicine. Inventory in the form of "recording" communal intellectual property is the first step to protecting all communal intellectual property that has never been recorded before. The Yei Indigenous People or the local government should work together to register with the Ministry to obtain rights to communal intellectual property, which will impact state action in protecting and defending communal intellectual property rights. 
The Fate of Indigenous Peoples' Rights Recognition After the Enactment of the National Criminal Code Purwanda, Sunardi; Binti Abdul Jabar, Nurul Asyikeen; Rado, Rudini Hasyim; Miqat, Nurul
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.50321

Abstract

This recognition requires further regulation through a Government Regulation and serves as a procedural requirement for being acknowledged as indigenous peoples. The purpose of this article is to provide us an overview of how the recognition requirements for indigenous peoples as outlined in legislation, both before and after the enactment of the Criminal Code. Additionally, it examines the struggles of indigenous peoples in Ecuador, who have organized themselves into indigenous groups to fight for the rights that have been taken away from them. This research employs a statutory approach, a comparative approach, and an interdisciplinary approach in law commonly referred to as socio-legal research. As a result of this, indigenous peoples often find themselves in a weak position relative to the dominant authority of the state. The government needs to provide political recognition affirming that indigenous peoples are equal legal subjects with the state and possess the capacity to act legally to represent their interests as indigenous groups. With the enactment of the National Criminal Code set for 2026, this recognition may pave the way for indigenous peoples to become equal parties when engaging with the state in matters of customary criminal law. Additionally, the indigenous movement in Ecuador serves as a significant point of reflection. Their ability to unite indigenous peoples and nations under a national framework has profoundly influenced the political and legal landscape.