Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam PALITA: Journal of Social - Religion Research SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak PESHUM
Mustafa, Adriana
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang Batas Usia dan Peerpanjangan Masa Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Syar’iyyah Patongai, Alny Avasyah R.A; Kurniati; Adriana Mustafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4887

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris menimbulkan dinamika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengujian norma tersebut menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara pengaturan jabatan publik dan prinsip keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma terkait batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris, serta menelaah penerapannya dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum tata negara dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan keadilan substantif dalam mempertimbangkan kapasitas dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Rasio pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, putusan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan jabatan publik. Putusan tersebut juga memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga mengoreksi norma yang berpotensi tidak proporsional. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma keadilan substantif dalam pengaturan jabatan publik di Indonesia.
Analisis Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah Olivia Libra, Olivia Libra; Hisbullah, Hisbullah; Adriana Mustafa, Adriana Mustafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5011

Abstract

Dibuatnya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi salah satu isu penting yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur kritik pasal 218 dan 219, menganalisis perbedaan antara penghinaan dan kritik dalam pasal tersebut, serta pandangan siyasah dusturiyah terkait pasal-pasal tersebut. metode yang digunakan dalam penelitiaan ini yaitu kajian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur kritik dalam pasal ini terdiri atas unsur objektif dan subjektif, kemudian adapun perbedaan dari penghinaan dan kritik menurut pasal ini yaitu tergantung dari niat pelaku, serta menurut siyasah dusturiyah perlu untuk membuat pasal yang melindungi martabat presiden dan wakil presiden.
Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah Difa Melani Melani; Adriana Mustafa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7027

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia, termasuk Makassar, mendorong disahkannya UU NO. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai instrumen perlindungan korban dan penegakan hukum. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i ini bertujuan menganalisis implementasi UU TPKS di Kota Makassar serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menyediakan landasan hukum yang lebih komprehensif dibanding KUHP. Namun, implementasinya di Makassar masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, stigma korban, keterbatasan pendampingan psikologis, serta koordinasi aparat yang belum optimal.
Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif Mustafa, Adriana
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7110

Abstract

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping  kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah. Implementasi dari ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan klausul ini maka kedudukan DPRD dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat kuat. Pemerintahan daerah hendaknya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Local Regulations are formed by the local leaders or mayor with the approval of the House of Representatives. In addition, the authority of the Regional Head and the house of Representative means that the formation of Regional Regulations is carried out both parties. The establishment of Regional Regulations involves the participation of the community in conveying their aspirations in the process of establishing legislation in order to produce proper Regional Regulations, to be beneficial to all levels of society, to create a more orderly (law-abiding) life and in accordance with the objectives and principles of formation Local regulation. The implementation of this provision is further regulated through the DPRD Rules of Procedure. The DPRD could ask a statement of responsibility for the Governor, Regent, and Mayor. With this clause, the position of the DPRD in carrying out its duties becomes very strong. Regional governments should be able to organize and manage their own government affairs according to the principle of autonomy and co-administration..
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar Mustafa, Adriana
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.10120

Abstract

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, selain sebagi alat penerangan juga mampu meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Pemasangan instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN  Rayon Makassar harus terpasang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, aman dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Kontraktor (Instalatir) harus dengan persetujuan atau se izin PLN, sehingga konsumen  atau calon pelanggan bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT PLN (Persero) bisa menciptakan suatu kewenangan terhadap Badan-badan usaha Penunjang Usaha Tenaga Listrik dalam melakukan kegiatan/aktifitasnya dalam hal pemasangan instalasi. Electricity is one very important requirement, other than as a lighting equipment is also able to improve the welfare and prosperity of the people in general and to encourage increased economic activities in particular, and therefore the electricity supply business, utilization, and management needs to be improved, so that available power in sufficient quantities and evenly with good quality service. Electrical installation by the Contractor at Rayon PLN Makassar must be installed in accordance with the functions and purposes, safe and meet the requirements of safety and public safety. Contractor (installer) must be with the consent or permission from PLN so that customers or potential customers can get protection in accordance with the legislation in force and PT PLN (Persero) could create an authority to agencies attempt Supporting Enterprises the Power to conduct / activity in terms of installation.
Reasons Underlying a Wife's Divorce Suit at the Sungguminasa Religious Court, South Sulawesi: An Islamic Law Philosophy Perspective Halim, Patimah; Idrus, Achmad Musyahid; Mustafa, Adriana; Herawati, Andi; Asti, Mulham Jaki
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 3 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9.i3.26900

Abstract

This study examines the reality of divorce litigation at the Sungguminasa Religious Court in Gowa, the underlying reasons wives initiate divorce, and public perceptions regarding divorce proceedings at the court. It also explores the philosophical rationale of Tasri's approach in relation to the benefits of divorce litigation. Employing an empirical legal method, the study analyzes data through the lens of mashlahat theory and Islamic legal philosophy, using a case study approach based on divorce records from the court. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, including court decisions. The findings reveal that the primary reasons wives file for divorce are closely linked to their welfare, which can be classified into three levels: darūriyyāt (essential), ḥājiyyāt (complementary), and taḥsīniyyāt (enhancing) welfare. Domestic violence (KDRT) represents a darūriyyāt welfare concern, as it threatens a wife's life and well-being. Biological needs reflect , ḥājiyyāt welfare, prompting wives to seek divorce to fulfill essential personal needs. Economic sufficiency is associated with taḥsīniyyāt welfare, contributing to the completeness of a wife's social and family life. Finally, the study notes a rising trend in divorce cases filed at the Sungguminasa Religious Court between 2021 and 2023.
Peran Lembaga Pemeriksa Halal Uin Alauddin Makassar Studi Proses Sertifikasi Halal Persfektif Siyasah Syariyyah Ernawati Ernawati; Andi Muhammad Akmal; Adriana Mustafa
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.17263

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya jaminan kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim serta peran strategis Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam proses sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab LPH UIN Alauddin Makassar dalam sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’iyyah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis,Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) LPH UIN Alauddin Makassar berperan aktif dalam menjamin kehalalan produk melalui pemeriksaan dan pengujian halal, audit bahan dan proses produksi, serta pendampingan sertifikasi halal; (2) pelaksanaan sertifikasi halal menghadapi kendala berupa keterbatasan auditor halal bersertifikat dan dukungan kelembagaan, serta hambatan pelaku usaha berupa rendahnya kesadaran halal, kurangnya pemahaman prosedur sertifikasi, dan ketidaksiapan administratif; (3) dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, peran LPH sejalan dengan prinsip hisbah, amanah, dan maslahah ‘ammah
ANALISIS PENGARUH POLUSI CAHAYA TERHADAP PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH DI KABUPATEN BULUKUMBA BERDASARKAN DATA SKY QUALITY METER (SQM) Putri, Amelia; Mustafa, Adriana
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 7 No 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the impact of light pollution on determining the start of the *Subuh* (dawn) prayer time in Bulukumba Regency using a Sky Quality Meter (SQM). The research focuses on light pollution levels based on SQM measurements and their influence on the accuracy of determining the onset of *Subuh*. A qualitative method employing a field research approach was used. Primary data were obtained through direct measurements using an SQM, while secondary data were derived from books, journals, and various supporting references. Observation and documentation techniques were utilized to supplement the research data. The results indicate that: (1) observations using the Sky Quality Meter (SQM) at Panrangluhu Beach, Bulukumba Regency, reveal good sky quality with low levels of light pollution. The consistently recorded shift in sky magnitude values transitioning from darkness to brightness as sunrise approaches reflects the natural emergence of *fajr ṣādiq* (true dawn), thereby supporting a more objective determination of the *Subuh* start time; and (2) an analysis of the SQM value fluctuation graph from March 14–16, 2026, shows a distinct inflection point coinciding with the onset of dawn. Sky conditions with minimal light pollution allow for the detection of the *Subuh* start time based on astronomical parameters such as changes in sky brightness and the Sun's position or altitude angle with a higher degree of accuracy. Keywords: Light Pollution, Dawn Time, Sky Quality Meter, Astronomy, Fajar Ṣhadiq
Co-Authors A Rahman, Budiarti Achmad Musyahid Idrus AGUS AGUS Akmalia, Husnul Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Sukmawati Assaad, Andi Sukmawati Arif, Firman Muhammad Ashar Sinilele Assaad, A. Sukmawati Asti, Mulham Jaki Bahar, Firdawati Bahram, Arwini Bashar, Nur Alif Daeng Mapuna, Hadi Dea Larissa Difa Melani Melani Ernawati Ernawati Fadhel, Muhammad Ferri Abdan Fitriani, Juita Hadi Daeng Mapuna Halim, Patimah Halimah Basri Haris Munandar Hasdi, M. Abid Ibnu Helmi Kamal, Helmi Hisbullah Hisbullah Hisbullah Ilham Laman Indra, Muh. Indra Kaesar B Jasdar Agus Kurniati Latuconsina, Mahyuddin Maulana, Muh. Ardi Meliana Ayu Safitri Muhammad Fikar, Muhammad Mujahidah, Nurul Nada Kamal Nur Annisa Nur Lela Nur Riqqah Maulana, Andi Nur syamsi Nurul Maisarah Burhanuddin Sarah Nurul Wakia Olivia Libra, Olivia Libra Pangeran Patongai, Alny Avasyah R.A Putri, Amelia Rahadi, Andi Arifai Rahmiati Rezeki, Mugiasih Rosmayanti Salam, Muammar Sippah Chotban Sofyan Sri Wahyuni Suciati, Nur Afifa Sunardi, Khusnul Khatimah Suriani Tahir Maloko Takdir Taufiq, Adhelia Nur Fajriah Uyuni, Hilyatul Yustika, Yustika Zuhri Abu Nawas, Zuhri Abu