Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.695
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Studi Komunikasi Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Komunikasi Profesional Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Suara Pengabdian 45 Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Riptek Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Media Administrasi Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
Indra Kertati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL Made Agtya Kusumayudha; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Agusta Ari Wibowo; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v3i1.628

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.
DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES FACING THE COVID-19 PANDEMIC Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.560

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.570

Abstract

Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.
DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i2.575

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i1.682

Abstract

Child marriage occurred long before the emergence of the Marriage Law number 1 of 1974 and its amendment, namely Law number 16 of 2019. The difference lies in the reason for the marriage itself. Long before the reason for underage marriages was a growing culture that women were considered sufficient to be at home, and to be the mother of the children they were born with. The strengthening patriarchal culture has an impact on the marginalization of women. The term women are kitchens, mattresses, legendary wells and perpetuate underage marriages. Issues that develop are different because child marriage now leads to promiscuity. The problem currently encountered is the increasing number of child marriages. The purpose of this study was to analyze the role of local government in preventing child marriage, with the locus in Grobogan Regency. This research used a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the role of local government is not optimal. Prevention of child marriage is not as easy as solving other social problems. Family isolation, and scattered locations make it difficult for local governments to control child marriage. The role of stakeholders in preventing child marriage is not strong. Child marriage is considered a sensitive area that is not easy to touch.
Reformasi Birokrasi Perspektif Gender Wulan Aji Prabawaningrum; Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1133

Abstract

Bureaucratic reform is one of the government's efforts to realize good governance and carry out reforms and fundamental changes in the governance system, especially from the institutional (organizational) aspects, management and human resources apparatus. Bureaucratic reform is the basis for changes in the life of the nation and state. Through bureaucratic reform, the provision of an efficient and effective government management system can be carried out. Public service is a reflection of the bureaucratic condition of a region, because public service is directly related to the real needs of the community and the government's role is to provide the needs of the public service itself. The protection of women and children from acts of violence is part of the public services provided by the government for women and children victims of violence. Violence against women and children is one of the issues that is of concern to the government. There is a trend of increasing cases of violence against women and children. The increase in incidents of violence has provided a solid basis for the government and stakeholders to accelerate progress on reducing violence against women and children.Protection of women and children as part of public services carried out by the government in the implementation of bureaucratic reform is carried out according to applicable regulations, to optimize the function of services for protecting women and children, it is necessary to optimize the role of service implementers, implementing human resources who have competence, collaboration of all relevant stakeholders, preparing tools which will serve as a guideline and carry out monitoring and evaluation functions.
The Role of Civil Society in Preventing Children from Smoking at Malaysia Kertati, Indra; Aeni, Candra; Panggabean, Christina Innocenti Innocenti Tumiar; Abdullah, Dessy; Amelia, Rinita
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v5i1.8294

Abstract

Smoking among teenagers has become a global issue that concerns both society and governments. Global data shows that, on average, more than 25 percent of children in each country smoke. In developing countries, this number far exceeds that of developed countries. The latest trend among children under 18 years old is shifting from conventional to electronic cigarettes. The dangers of both are no longer being considered as the trend of electronic cigarettes is on the rise. Statistics from the Central Statistics Agency (BPS) indicate that the majority of children who smoke come from smoking families. Children exposed to adult smokers will experience health problems in addition to participating in smoking. The Indonesian School Kuala Lumpur (SIKL) is concerned about children picking up the habit of smoking; therefore, they hope to raise awareness among children to protect them from the dangers of smoking, both conventional and electronic. The aim of this Community Service is to increase awareness among students at SIKL to understand the dangers of smoking. The method used includes lectures and interactive discussions to stimulate children to think positively. The results of the community service show that children were enthusiastic and willing to remind each other if they encounter peers or friends smoking, including reminding their extended family members who smoke. Children were also enthusiastic about avoiding smokers to prevent themselves from becoming passive smokers. Therefore, it can be concluded that raising awareness about the dangers of smoking and the involvement of civil society in preventing smoking among children are crucial in controlling the spread of smoking-related diseases
Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Smart City Kota Surakarta Francisco Amaral; Indra Kertati; Setyohadi Pratomo
Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta Vol. 1 No. 1 (2022): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v1i1.1

Abstract

Kegiatan Penyusunan Kajian Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Smart City Fokus pada Smart Living, Smart Environment, Smart Banding Kota Surakarta merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka mningkatkan kualitas pelaksanaan rencana pembangunan Smart City di Kota Surakarta. Sebagaimana tertuang didalam dokumen Masterplan Solo Smart City, Visi pengembangan Smart City Kota Surakarta “Solo Smart City : Smart Culture dan Smart Urban Services”, untuk mewujudkan visi tersebut dicapai melalui enam misi yang berkaitan dengan Misi RPJMD Kota Surakarta periode 2016-2021 yang mensyaratkan tanda keberhasilan Smart City, yaitu: Smart Environment, Smart Society, Smart Economy, Smart Governance, Smart Branding, dan Smart Living. Dalam mewujudkan Visi dan 6 Misi Smart City tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah merancang rencana pembangunan Smart City baik jangka pendek, jangka menengah mapun jangka panjang yang dituangkan kedalam Masterplan Solo Smart City. Selanjutnya guna mengetahui kesiapan masyarakat dalam implementasi pembangunan Smart City, perlu dilakukan Kajian Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Smart City dengan fokus pada Smart Living, Smart Environment, Smart Banding.
Kajian Digitalisasi IKM dan UMKM Kota Surakarta Gunawan Adi Pratio; Margono Margono; Dwi Zulkarnaen; Indra Kertati
Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta Vol. 2 No. 1 (2023): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v2i1.24

Abstract

Indonesia is experiencing fluctuating economic growth and tends to decline from 2011 to 2021 and economic growth will pick up again in 2022. In 2020 the Indonesian economy, including Surakarta City, experienced a sharp decline triggered by the Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic. Covid-19 has a high risk of increasing the number of deaths, disruption of the infrastructure repair process and large economic losses. In 2022, the Indonesian economy (5.30%), including the City of Surakarta (6.25%) will recover and improve. This year, many business units were able to adapt to changes in their external environment by carrying out various business innovations, including the application of digital technology in their business operations. Small and medium industries (IKM) and micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the main drivers of the economy, where when they are willing and able to adapt to various changes, such as climate change, industrial revolution 4.0, the Covid-19 pandemic and so on, then business continuity can be maintained and even experience better development.
Co-Authors Abdullah, Dessy Ade Sony Noverianto Adhi Nur Setyo Adimagistra, Tiasa Agusta Ari Wibowo Agusta Ari Wibowo Amelia, Rinita Arifa Kohinoor Jadida Aris Toening Winarni Bambang Irawan Bambang Irawan /E21207042 Candra Aeni Chan, Zamsari Christine DW Cucun Supredi Dalilati Hazhiyah, Hizwati Desi Asmaret Dwi Zulkarnaen Fadil Mas’ud Francisco Amaral Guna, Tedo Hindami Gunawan Adi Pratio Hanung Basworo, Fajar Harsoyo Harsoyo Hery Winoto TJ Hizwati Dalilati Hazhiyah Husain, Muhammad Najib Karningsih Karningsih Karningsih Karningsih Kartikasari Handayani, Titis Kunawi Lase, Delipiter Lollyta Lollyta Made Agtya Kusumayudha Made Agyta Kusumayudha Margono Margono Maruf, Irma Rachmawati marwazi, Maryeti Muhammad Basri Muhammad Dheo Adrian Muhari Nety Novita Hariyani Nova, Riki Panggabean, Christina Innocenti Innocenti Tumiar Parinem Rahmad Purwanto Widyastomo Rinita Amelia, Rinita Amelia Rizal Makarim, Fadhli Rony, Zahara Tussoleha S. Hardi Widiyanto Salam, Rahmat Sanchez, Carlos Y.T. Selvina Y.Imbiri Setyohadi Pratomo Sindu Rizky Utomo Sudrajat, Agus Sarwo Edy Sumarmo Sumarmo Suparno Suparno Suparno Susetyo Darmanto Tamara, Anindya Putri Tumangkar, Totok Wahyu Wirasati Wicaksono, Muhammad Bagus Adi Wulan Aji Prabawaningrum Y. Setyohadi Pratomo