Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.772
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Studi Komunikasi Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Komunikasi Profesional Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Suara Pengabdian 45 Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Riptek Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Media Administrasi Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Digital Innovation : International Journal Of Management International Journal of Social Science and Humanity Momentum Matrix: International Journal of Communication, Tourism, and Social Economic Trends Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta International Journal of Social Welfare and Family Law
Indra Kertati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL Made Agtya Kusumayudha; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Agusta Ari Wibowo; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v3i1.628

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.
DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES FACING THE COVID-19 PANDEMIC Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.560

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.570

Abstract

Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.
DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i2.575

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i1.682

Abstract

Child marriage occurred long before the emergence of the Marriage Law number 1 of 1974 and its amendment, namely Law number 16 of 2019. The difference lies in the reason for the marriage itself. Long before the reason for underage marriages was a growing culture that women were considered sufficient to be at home, and to be the mother of the children they were born with. The strengthening patriarchal culture has an impact on the marginalization of women. The term women are kitchens, mattresses, legendary wells and perpetuate underage marriages. Issues that develop are different because child marriage now leads to promiscuity. The problem currently encountered is the increasing number of child marriages. The purpose of this study was to analyze the role of local government in preventing child marriage, with the locus in Grobogan Regency. This research used a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the role of local government is not optimal. Prevention of child marriage is not as easy as solving other social problems. Family isolation, and scattered locations make it difficult for local governments to control child marriage. The role of stakeholders in preventing child marriage is not strong. Child marriage is considered a sensitive area that is not easy to touch.
Reformasi Birokrasi Perspektif Gender Wulan Aji Prabawaningrum; Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1133

Abstract

Bureaucratic reform is one of the government's efforts to realize good governance and carry out reforms and fundamental changes in the governance system, especially from the institutional (organizational) aspects, management and human resources apparatus. Bureaucratic reform is the basis for changes in the life of the nation and state. Through bureaucratic reform, the provision of an efficient and effective government management system can be carried out. Public service is a reflection of the bureaucratic condition of a region, because public service is directly related to the real needs of the community and the government's role is to provide the needs of the public service itself. The protection of women and children from acts of violence is part of the public services provided by the government for women and children victims of violence. Violence against women and children is one of the issues that is of concern to the government. There is a trend of increasing cases of violence against women and children. The increase in incidents of violence has provided a solid basis for the government and stakeholders to accelerate progress on reducing violence against women and children.Protection of women and children as part of public services carried out by the government in the implementation of bureaucratic reform is carried out according to applicable regulations, to optimize the function of services for protecting women and children, it is necessary to optimize the role of service implementers, implementing human resources who have competence, collaboration of all relevant stakeholders, preparing tools which will serve as a guideline and carry out monitoring and evaluation functions.
Inclusion in Industry : Advancing Equality for Disabled Workers in Manufacturing in Indonesia Hizwati Dalilati Hazhiyah; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2418

Abstract

The manufacturing industry plays a pivotal role in promoting workplace equality for employees with disabilities. This paper explores the historical context, current trends, and challenges faced by disabled workers in the manufacturing sector. Through a comprehensive literature review and empirical research, including surveys, interviews, and case studies, the study identifies significant barriers to inclusion, such as physical inaccessibility, attitudinal prejudices, and inadequate policies. It also highlights best practices and policies that manufacturing companies can adopt to foster an inclusive environment. These include inclusive hiring practices, workplace accommodations, and training programs to raise awareness and sensitivity among employees. The research showcases successful implementations of inclusive practices in various manufacturing companies, emphasizing the economic and social benefits of such initiatives. Increased productivity, innovation, and improved workplace morale are among the noted advantages. The paper concludes with recommendations for enhancing inclusion in the manufacturing industry and suggests future research directions to continue advancing equality for disabled workers. By addressing these challenges and adopting best practices, the manufacturing industry can set a benchmark for other sectors, demonstrating that inclusivity is not only a moral imperative but also a driver of business success.
PENYULUHAN BAHAYA ROKOK ELEKTRIK PADA REMAJA: MENGAPA KITA HARUS PEDULI Abdullah, Dessy; Rinita Amelia, Rinita Amelia; Kertati, Indra; Nova, Riki; marwazi, Maryeti; Chan, Zamsari
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 2 No. 5 (2024): Oktober
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v2i5.1283

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya penggunaan rokok pada remaja serta menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dan kuratif dalam memerangi kebiasaan merokok di kalangan remaja. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah dan diskusi interaktif dengan peserta berjumlah 22 orang. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak merokok terhadap kesehatan fisik dan mental. Hasil dari kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta tentang bahaya rokok setelah mengikuti program ini. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong remaja untuk menghindari kebiasaan merokok dan menerapkan pola hidup sehat. Simpulan, Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok, serta pentingnya langkah-langkah pencegahan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka perokok di kalangan remaja. Kata Kunci: Rokok, Remaja, Kesehatan, Depresi
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN GENDER ANALISIS PATHWAY DAN GENDER ACTION BUDGET BAGI PERANGKAT DAERAH Kertati, Indra; Rizal Makarim, Fadhli; Dalilati Hazhiyah, Hizwati; Kartikasari Handayani, Titis; Hanung Basworo, Fajar
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i2.692-703

Abstract

Pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) merupakan langkah strategis untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Meskipun GAP dan GBS telah diamanatkan oleh kebijakan nasional, pelaksanaannya di tingkat perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya pemahaman teknis, resistensi terhadap isu gender, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam penyusunan dokumen berbasis gender yang berkualitas. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan pendampingan digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah sekaligus mendorong perubahan paradigma tentang pentingnya keadilan gender dalam pembangunan. Melalui pelatihan berbasis partisipatif yang mengintegrasikan teori dan praktik, peserta tidak hanya belajar secara teknis, tetapi juga terlibat aktif dalam simulasi, diskusi, dan refleksi kelompok. Pendampingan lapangan dengan metode learning by doing mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas dokumen yang disusun. Hasilnya, peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan teknis, serta perubahan sikap terhadap isu gender. Namun, tantangan seperti resistensi awal, perbedaan tingkat pemahaman, dan keterbatasan data terpilah gender tetap memerlukan perhatian lebih lanjut. Sebagai rekomendasi, penting untuk mengembangkan mekanisme follow-up melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan, melibatkan pimpinan daerah untuk memperkuat komitmen kelembagaan, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan GAP dan GBS dapat diintegrasikan secara efektif dalam siklus perencanaan pembangunan, sehingga mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdullah, Dessy Ade Sony Noverianto Adhi Nur Setyo Adimagistra, Tiasa Agusta Ari Wibowo Agusta Ari Wibowo Arifa Kohinoor Jadida Aris Toening Winarni Bambang Irawan Candra Aeni Chan, Zamsari Charis Charistiani Charis Christiani Christina Innocenti Innocenti Tumiar Panggabean Christine Diah Wahyuningsih Christine DW Christine DW Cucun Supredi Dalilati Hazhiyah, Hizwati Desi Asmaret Dessy Abdullah Dwi Zulkarnaen Fadil Mas’ud Francisco Amaral Francisco Amaral Guna, Tedo Hindami Gunawan Adi Pratio Gusniyati Abustan Hanung Basworo, Fajar Harsoyo Harsoyo Hery Winoto TJ Hizwati Dalilati Hazhiyah Husain, Muhammad Najib Karningsih Karningsih Karningsih Karningsih Kartikasari Handayani, Titis Kunawi Lase, Delipiter Lollyta Lollyta Made Agtya Kusumayudha Made Agyta Kusumayudha Margono Margono marwazi, Maryeti Maskur Maskur Muhammad Bagus Adi Wicaksono Muhammad Basri Muhammad Dheo Adrian Muhari Nety Novita Hariyani Nova, Riki Parinem Penina Fakdawer R. Irma Rachmawati, R. Irma Rahmad Purwanto Widyastomo Rahmat Salam Rinita Amelia Rinita Amelia, Rinita Amelia Rizal Makarim, Fadhli Rony, Zahara Tussoleha S. Hardi Widiyanto Sanchez, Carlos Y.T. Selvina Y.Imbiri Setyohadi Pratomo Sindu Rizky Utomo Sudrajat, Agus Sarwo Edy Sumarmo Sumarmo Suparno Suparno Suparno Susetyo Darmanto Tamara, Anindya Putri Tumangkar, Totok Uripah Uripah Wahyu Wirasati Wulan Aji Prabawaningrum Y. Setyohadi Pratomo