Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.361
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Akta Window of Health : Jurnal Kesehatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Kesehatan Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Jurnal Peduli Masyarakat Indonesian Journal of Global Health research Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin Zaaken: Journal of Civil and Business Law Uti Possidetis: Journal of International Law Window of Community Dedication Journal Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research Idea Pengabdian Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Administrative and Environmental Law Review Window of Nursing Journal Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Borneo Community Health Sevice Journal Journal of Comprehensive Science Journal of Social Science Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Jurnal Pembaruan Kesehatan Indonesia Joong-Ki Ipso Jure
Suhermi, Suhermi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Determinan Kelelahan Kerja Pada Karyawan Di Instalasi Gizi Rumah Sakit RSMK Kemayoran Zulaika, Zulaika; Suhermi, Suhermi
Jurnal Pembaruan Kesehatan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Kabar Gizi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62358/0eprdg21

Abstract

Penelitian ini menyoroti kelelahan kerja di Instalasi Gizi RSMK Kemayoran, sebuah kondisi yang sering terjadi karena pekerjaan yang dinamis dan berat, termasuk dalam pengolahan makanan dengan alat tajam serta paparan panas. Dari penelitian pendahuluan, sebagian besar karyawan telah mengalami kelelahan kerja sedang. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan Cross Sectional, melibatkan 32 karyawan sebagai sampel. Kelelahan diukur dengan berbagai instrumen dan dianalisis untuk mengetahui hubungannya dengan faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, masa kerja, status gizi, shift kerja, beban kerja, dan risiko ergonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah karyawan mengalami kelelahan kerja berat, dengan gejala utama berupa menguap, rasa lelah pada seluruh badan, dan mengantuk. Jenis kelamin dan beban kerja terbukti memiliki hubungan signifikan dengan kelelahan kerja. Oleh karena itu, disarankan agar rumah sakit memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang kelelahan kerja, serta menyesuaikan tugas dengan kemampuan fisik dan kapasitas kerja karyawan. Perlu juga diberikan penekanan pada pemahaman akan dampak dan pencegahan kelelahan kerja. Adaptasi beban kerja dengan kemampuan individu dianggap penting untuk meningkatkan hasil kerja dan mengurangi risiko kelelahan.
Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Archieyevia Maydella Kurniawan, Shidqi; Suhermi, Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18647

Abstract

Currently the human population is growing, it because people's interest and purchasing power for housing is continue to grow, this causes house prices to increase. The purpose of this study was to determine for knowing and analyze factors-factors that cause bad loan in agreement of house ownership credit (KPR) between debtors and PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi and for knowing and analyze settlement efforts bad loans in agreement of PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. This study used empirical juridical method. Based on this research, it is found that factors that cause bad loans in agreement of house ownership credit (KPR) is external factors it because Covid-19 Pandemic. From study conducted by the authors is known that factors-factors that cause bad loan in agreement of house ownership credit (KPR) is causing by external factors and internal. Settlement efforts which is conducted from debt in this study is used 2 (two) method, 5 (five) debtors used rescheduling and 5 (five) debtors used restructurisation.  Abstrak Saat ini populasi manusia semakin berkembang sehingga menyebabkan minat dan daya beli masyarakat akan tempat tinggal terus bertambah, hal tersebut menyebabkan harga rumah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara nasabah dengan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah faktor eksternal dikarenakan pandemi Covid-19. Dari penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh debitur dalam penelitian ini yaitu dengan 2 (dua) cara, yaitu 5 (lima) orang debitur penjadwalan ulang dan 5 (lima) orang debitur restrukturisasi.
Perlindungan Hukum Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi Kamila, Uswatun; Suhermi, Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.22347

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of workers in the Coffee Shop Micro Enterprise in Telanaipura District, Jambi City, and to determine the obstacles in the implementation of workers' rights and their resolution. The type of research used in this paper is Juridical Empirical research and the sampling was taken based on purposive sampling. From the results of this study it can be seen that: (1) legal protection for coffee shop micro business workers based on applicable labor regulations has not been properly fulfilled because there is still non-compliance by employers in complying with labor regulations, (2) as well as a lack of legal knowledge and awareness both from employers and workers who become obstacles are not properly implemented to fulfill the rights that should be obtained by workers in an employment relationship. Of course these existing problems cannot escape the government's lack of attention to labour, the government should conduct a review of workers whether they have fully obtained their rights or not. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak pekerja serta penyelesaiannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian Yuridis Empiris dan penarikan sampel diambil berdasarkan purposive-sampling. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pekerja usaha mikro kedai kopi berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku belum terpenuhi dengan baik karena masih ada ketidakpatuhan pengusaha dalam mentaati peraturan mengenai ketenagakerjaan, (2) serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun pekerja yang menjadi kendala tidak terlaksana dengan baik pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja dalam suatu hubungan kerja. Tentu permasalahan yang ada tersebut tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja, seharusnya pemerintah melakukan peninjauan terhadap pekerja apakah telah mendapatkan hak mereka sepenuhnya atau tidak  
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi Setyaranti Utami, Tiara; Suhermi, Suhermi; Sasmiar, Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.22984

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of joint property dispute resolution through mediation and its constraints at the Muara Bungo Religious Court. The problem is how to implement the settlement of joint property disputes and the obstacles in solving them at the Muara Bungo Religious Court. This research is an empirical juridical research using primary data and secondary data. The results of the study showed that there were 17 cases of settlement of joint property disputes through mediation at the Muara Bungo Religious Court for the 2019-2022 period, 8 successful mediations and 9 unsuccessful ones. Overall the mediation process at the Muara Bungo Religious Court was carried out as stipulated in PERMA No. 1 of 2016. The results of this mediation were 2 (two), namely successful mediation and unsuccessful mediation. The obstacles that arise in the unsuccessful implementation of joint property dispute resolution at the Muara Bungo Religious Court are the lack of good faith such as the absence of the parties at mediation and it is difficult to reconcile because they do not reach an agreement between the two parties, then from the institution the lack of certified mediators, and there are still people who do not know the purpose or benefits of mediation. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi dan kendalanya di Pengadilan Agama Muara Bungo. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama dan kendala dalam penyelesaiannya di pengadilan Agama Muara Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo periode tahun 2019-2022 sebanyak 17 kasus, mediasi yang berhasil sebanyak 8 dan yang tidak berhasil sebanyak 9, secara keseluruhan proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari mediasi ini ada 2 (dua), yaitu mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil. Adapun kendala yang timbul dalam ketidakberhasilan pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo yakni tidak adanya itikad baik seperti ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi dan sulit untuk didamaikan karena tidak mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak lembaga kurangnya mediator bersertifikat, serta masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tujuan maupun manfaat dilakukannya mediasi.
The Integration Model of Malay Jambi Customary Law Values into the National Legal System for the Resolution of Customary Land Compensation Disputes Suhermi, Suhermi; Manik, Herlina; Hasan, Umar; Amir, Diana
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48577

Abstract

Agrarian conflicts in Jambi Province, particularly those related to compensation for customary land (tanah ulayat), reveal the weak integration between customary law and positive law in protecting indigenous peoples’ rights. This study aims to analyze the implementation of compensation for customary land in Jambi and formulate a model of integrating Malay Jambi customary law values into the national legal system. The research employed a normative juridical method with conceptual and evaluative approaches, supported by secondary empirical data from civil society organizations such as WALHI, BRWA, and AMAN. The findings indicate that compensation practices in Jambi emphasize individual cash payments, disregarding the communal nature and spiritual dimensions of customary land. This situation is often exacerbated by the criminalization of indigenous communities in disputes with corporations, further weakening their bargaining position in conflict resolution. As a solution, this study proposes the HARMONI-ULAYAT Model, a framework for integrating the spiritual, social, participatory, and collective sovereignty values of Malay Jambi customary law into positive law. This model can take the form of local policies, administrative regulations, or hybrid tribunals to institutionalize adat-based conflict resolution. This article contributes to the development of agrarian and customary law studies and provides a reference for more responsive policies toward substantive justice.
The Urgency of Precautionary Principle in EIA Following the Enactment Omnibus Law on Job Creation Ramlan, Ramlan; Hardyanthi, Tri; Suhermi, Suhermi; Sasmiar, Sasmiar; Mardhatillah, Mardhatillah
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i2.4580

Abstract

Environmental Impact Assessment (EIA) serves as a legal instrument to evaluate the major effects of proposed businesses or activities and implement preventive measures to mitigate potential environmental impacts. Beyond being a prerequisite for environmental permits, EIA provides decision-makers with a basis for approval while incorporating the precautionary principle. Following the enactment of Law No. 6 of 2023, which formalizes Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, the precautionary principle is applied only to high-risk activities, limiting its broader role in environmental protection. This study employs a normative juridical approach to assess whether current Indonesian legislation aligns with environmental law principles. Findings indicate that post-Job Creation Law, the precautionary principle is restricted to activities with significant risks and uncertain scientific outcomes, highlighting the need for its wider application across all business activities to support sustainable development that balances economic, ecological, and socio-cultural interests.
The Limits of Nuclear Non-Proliferation: Legal Oversight, Safeguards, and Compliance under the 1968 NPT Ramlan, Ramlan; Suhermi, Suhermi; Sasmiar, Sasmiar; Mardhatillah, Mardhatillah
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 6 No 3 (2025): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v6i3.50532

Abstract

Background: The 1968 Non-Proliferation Treaty (NPT) is the cornerstone of the global nuclear non-proliferation regime, aiming to regulate the peaceful use of nuclear energy, prevent the spread of nuclear weapons, and promote gradual nuclear disarmament. Its principles seek to reduce nuclear threats and create a safer international security environment while preventing future remilitarization. Purpose: This study aims to assess the effectiveness of the NPT in enforcing compliance and preventing proliferation, as well as to identify the main challenges that hinder its successful implementation. Methodology: The research employs a normative legal approach by reviewing NPT provisions, IAEA official reports and instruments, and case studies involving states suspected of developing clandestine nuclear programs. Findings: The International Atomic Energy Agency (IAEA) serves as the primary verification body for NPT compliance through its safeguards system. However, enforcement remains challenging, particularly when states conceal nuclear activities. Limited inspection access exemplified by Iran’s decision not to ratify the Additional Protocol, makes it difficult for inspectors to verify undeclared nuclear materials and activities. Furthermore, several structural weaknesses reduce the NPT’s overall effectiveness, including reliance on the political will of the international community, imbalances between nuclear-weapon states (NWS) and non-nuclear-weapon states (NNWS), insufficient penalties for violations, and the Escape Clause that allows withdrawal from the treaty. Originality/Value: This research provides a critical evaluation of the NPT safeguard and verification mechanisms, highlighting practical implementation obstacles and their implications for the future of the global non-proliferation regime.
Effectiveness of Reproductive Health Education on Knowledge, Attitudes, and Intention to Use Hormonal Contraception among Women of Reproductive Age in Makassar City Karuniawati, Nia; Suhermi, Suhermi; Masnilawati, Andi
Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research Vol 6 No 1 (2026): PJPHSR
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Pancasakti, Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/pjphsr.v6i1.2456

Abstract

This study analyzed the effectiveness of reproductive health education on knowledge, attitudes, and intentions to use hormonal contraception. The research was conducted in the service area of the Kassi-Kassi Community Health Center, Makassar City, from September to December 2025 and involved 54 respondents. A quasi-experimental method with a one-group pretest–posttest design was employed. Participants were selected using a purposive sampling technique based on predefined inclusion criteria. Data were analyzed using SPSS software, and statistical significance was assessed using the chi-square test. The results demonstrated a statistically significant effect of reproductive health education on respondents’ knowledge (p = 0.001), attitudes (p = 0.001), and intentions to use hormonal contraception (p = 0.001) after the intervention. Overall, the findings indicate that reproductive health education is effective in increasing knowledge, fostering positive attitudes, and strengthening the intention to use hormonal contraception among women of childbearing age in the Kassi-Kassi Community Health Center service area, Makassar City.
Quo Vadis of the Constitutional Court in Resolving Disputes Over Regional Election Results After Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 Yarni, Meri; Najemi, Andi; Suhermi, Suhermi; Davega Prasna, Adeb; Rizki Amanda, Khofifah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5287

Abstract

The research aims to determine and analyze the Legal Politics of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of regional election disputes in Indonesia. The authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the results of Regional Election has yet to be regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The authority of the Constitutional Court to decide disputes over the results of general election described in Article 24C paragraph (1) is different from regional election. This has been explained in the decision of the Constitutional Court Number 97/PU U-XI-2013, which states that the election and regional election regimes are different and the authority to decide disputes over election results is not the authority of the Constitutional Court but the authority of a particular judicial body. This research used normative juridical research methods, where library law was studied by examining library materials. Then, the collected materials are analyzed in a descriptive qualitative manner. The study results concluded that the Constitutional Court has the authority to permanently examine, decide, and resolve disputes over election results by the Constitutional Court Number 85 / PUU-XX / 2022 decision. There is no longer a distinction between the election regime and the election. With the decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XX / 2022, the authority of the Constitutional Court becomes more precise and more substantial because of the binding legal certainty.
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Septia Rahmanda, Fadhil; Suhermi, Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i3.45045

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor hamil di luar nikah.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Achmad Noerkhaerin Putra Ade Damayanti Vina Giovany Aini, Zahratul Al Ihksan Agus Alam, Rizqy Iftitah Alissa, Evalina Alya Islamiaty Amar, Nazwa Afipa Amir, Diana Amir, Haeril Amirasti, Syamsinar Andi Najemi, Andi Andrizal Andrizal Anita Sari AOLYA, ANDI RAHMADINA Aolya, Andi Ramadhani Aqilah P, A.Jasmine Haya Archieyevia Maydella Kurniawan, Shidqi Arfa'i Arfa'i Ariska, Siti Linda Asfar, Akbar Asmi Asmi Asnaniar, Wa Ode Sri Astika, Eliya Bohari, Muh Ijlal Imam Davega Prasna, Adeb Dini Hariyati Adam Dwi Suryahartati Elfis Suanto Emin, Wan Sulastri Ernawati Ernawati Evy Damayanti Faizah Bafadhal Fatma Jama Hardyanthi, Tri Hendri Hendri Herlina Manik Herlina, Nelli Herry M. Polontoh Jama, Fatma Judijanto, Loso Jumini, Vivi Juwita, Putri Kamila, Uswatun Kartini Kartini Karuniawati, Nia Khoiruni Azzahra, Kamila Lili Naili Hidayah M. Yogi Riyantama Isjoni Mardhatillah, Mardhatillah Masnilawati, Andi Meri Yarni Muskibah Muskibah Netty Netty Nur ‘Azah Nys Arfa Padhila, Nur Ilah Pahlefi , Pahlefi Pahlefi, Pahlefi Pebrianto, Dony Yusra Prasna, Adeb Davega Pratama, Edy Surya Ramlan, H. Ramli, Rahmawati Rema Syelvita Rizki Amanda, Khofifah Rosmidah Rosmidah Rufi’i, Rufi’i Rufi’i, Rufi’i Rustam, Zulis Noor Rafik Samsualam, Samsualam saputri, Linda Hardianti Sartika Sartika Sasmiar, Sasmiar Satriya Pranata Sehatta Saragih Septia Rahmanda, Fadhil Septiyanti, Septiyanti Setyaranti Utami, Tiara Siregar, Yolanda Siti Aisah Slamet Santoso Soejoto, Nina Nardjati Sunarti Surianto Surianto Suyuti, Sartika Taqiyah, Yusrah Tri Antisya, Viona Umar Hasan Veithzal Rivai Zainal Vranada, Aric Windarto, Windarto Wirawan, Ika Aditya Wiyarno, Yoso Yanti, Yasmi Devi Yenita Roza Yetniwati Yetniwati YUSNITA YUSNITA Zulaika, Zulaika