Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.361
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Akta Window of Health : Jurnal Kesehatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Kesehatan Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Jurnal Peduli Masyarakat Indonesian Journal of Global Health research Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin Zaaken: Journal of Civil and Business Law Uti Possidetis: Journal of International Law Window of Community Dedication Journal Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research Idea Pengabdian Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Administrative and Environmental Law Review Window of Nursing Journal Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Borneo Community Health Sevice Journal Journal of Comprehensive Science Journal of Social Science Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Jurnal Pembaruan Kesehatan Indonesia Joong-Ki Ipso Jure
Suhermi, Suhermi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi Hasan, Umar; Sasmiar, Sasmiar; Suhermi, Suhermi; Najemi, Andi; Amir, Diana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 2 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i2.155

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini agar pelajar bisa melindungi dirinya dari hal yang merugikan dalam memenuhi kebutuhannya. Lemahnya posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, maka perlu ditingkatkan martabat dan harkat konsumen dengan ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya terutama dalam hal terjadinya kualitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Pelajar SMA merupakan bagian dari masyarakat yang sering melakukan transaksi secara langsung maupun secara online. Pelajar SMA termasuk komunitas yang paling aktif dalam penggunaannya dengann meningkatnya kebutuhan pelajar SMA dalam melakukan trasaksi. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi, maka sebaiknya kepada pelajar SMA Negeri 1 dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan perlindungan hukum terhapap konsumen. Melalui kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Target yang ingin dicapai Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi memahami dan menyadari apa saja hak dan kewajiban sebagai komsumen, sehingga menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Pelajar memahami dan menyadari untuk menjadi konsumen yang mandiri dalam melindungi dirinya. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelajar SMA Negeri 1 untuk menjadi konsumen yangmemahami haknya dan mampu melakukan upaya untuk menuntut ganti rugi jika haknya dilanggar.
Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa di Desa Delima Prasna, Adeb Davega; Yarni, Meri; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys; Syelvita, Rema; Irwandi, Irwandi
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 11 (2025): September
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/apb6nb51

Abstract

Artikel ini membahas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum mengenai perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes secara partisipatif, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dalam teknik perancangan Perdes, serta kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan desa. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan dapat terbentuk tata kelola desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Irwandi, Irwandi; Arfa, Nyimas; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Bafadhal, Faizah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi  tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit  belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan  desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).  Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
Studi Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah yang diperoleh Berdasarkan Perjanjian Nominee Amar, Nazwa Afipa; Rosmidah, Rosmidah; Suhermi, Suhermi
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1881

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the rights of land owners due to nominee agreements in Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar and the legal remedies of land owners due to nominee agreements. The problems discussed include: (1) What are the rights of land owners due to nominee agreements after Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar? (2) What are the legal remedies of land owners due to nominee agreements after Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar. The method used in this study is normative juridical (case study). The results of the study indicate that the parties to the land lost their rights because the nominee agreement which was the basis for the purchase of the disputed land was contrary to statutory regulations, namely Article 1320 of the Civil Code and the UUPA, and efforts to resolve disputes were through mediation.
Social Skill Training for Socially Isolated Patients: Concept Analysis Suhermi, Suhermi; Ariska, Siti Linda; Asmi, Asmi; Wirawan, Ika Aditya; Pratama, Edy Surya; Pranata, Satriya; Aisah, Siti; Vranada, Aric
Indonesian Journal of Global Health Research Vol 6 No S6 (2024): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v6iS6.4986

Abstract

Patients with social isolation are often found in psychiatric nursing practice, especially those with mental disorders such as schizophrenia, depression, or social anxiety disorder. Social isolation is someone who avoids social interaction and has difficulty communicating or building significant relationships with others. This condition greatly affects the patient's quality of life and worsens the symptoms of mental disorders experienced. The purpose of this concept analysis is to gain a more detailed and in-depth understanding of Social Skill Training in Socially Isolated Patients.This concept analysis uses the Walker and Avant approach with analysis steps including: utilization of attributes in case models, borderline cases, related cases, and opposite cases, explaining antecedents and consequences. Relevant literature findings related to the concept were obtained through concept databases such as Google Scholar, PubMed, Scopus, Science Direct, NCBI, Researchgate, Publish and Perish and ProQuest. Keywords used in the literature search include "Social Skill Training", "Social Isolation", and "Scizophrenia". The inclusion criteria for articles were articles written in English and Indonesian, full text, and articles published in the last 5 years from 2019 - 2024 and open access.The results Social Skill Training(SST) is effective in improving social skills, reducing symptoms of social isolation, and improving the quality of life of patients with mental health disorders. In the context of social isolation, SST provides a structured approach to help patients develop communication skills, manage emotions, and increase their confidence in social interactions..It is expected Nurses should use SST as a standard intervention in treating patients with social isolation, especially those caused by mental disorders such as schizophrenia, depression, and social anxiety.
Hubungan Lama Waktu Tunggu Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Di Poli Umum Klinik Relof Tahun 2022 Zulaika, Zulaika; Suhermi, Suhermi; Soejoto, Nina Nardjati
Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol 14 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kesehatan
Publisher : Universitas Mohammad Husni Thamrin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37012/jik.v14i2.1277

Abstract

Kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan kualitas pelayanan di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Waktu tunggu pasien adalah salah satu komponen potensial yang mempengaruhi ketidakpuasan. Waktu tunggu merupakan masalah yang sering menimbulkan keluhan pasien di beberapa fasilitas kesehatan . Waktu tunggu yang lama mencerminkan bagaimana klinik mengatur manajemen pelayanan sesuai oleh situasi dan harapan pasien, pasien merasa tidak puas apabila waktu tunggu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu ≤ 60 menit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lama waktu tunggu dengan kepuasan pasien di poli umum klinik relof tahun 2022. Metode penelitian menggunakan analitik kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 305 responden dengan jumlah sampel 75 responden, menggunakan simple random sampling. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Hasil analisa menyatakan hasil Odds Ratio sebesar  12.250 dengan CI (4.789 - 31.333) artinya responden yang menyatakan waktu tunggu >60 menit (lama) berpeluang 12.250 kali untuk tidak puas dengan pelayanan dibandingkan dengan responden yang menyatakan waktu tunggu <60 menit (tidak lama). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa adanya hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien adalah semakin cepat pelayanan pasien atau waktu tunggu yang tidak lama maka pasien akan semakin puas dengan pelayanan yang diterima. Sedangkan semakin lama waktu tunggu maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan pasien dalam memperoleh pelayanan, sehingga menimbulkan ketidakpuasanKata Kunci : waktu tunggu, kepuasan pasien
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Sasmiar, Sasmiar; Hasan, Umar; Suhermi, Suhermi; Najemi, Andi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2645

Abstract

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan karena belum matangnya mereka secara psikologis bisa jadi penyebab ketidakharormonisan dalam berumah tangga yang nantinya bisa berujung dengan perceraian. Selain itu juga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perkawinan anak di bawah umur karena masa depan anak dapat terancam dan mencoreng seluruh hak anak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, jika perkawinan dilangsungkan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 19 tahun bagi pria. Ketentuan batas umur untuk perempuan yang 16 tahun tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya perbedaan ketentuan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dibedakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila dengan alasan yang mendesak perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan, maka diperbolehkan melakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. namun perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Tingginya permohonan perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. Berdasarkan data dari KUA Kec. Maro Sebo dalam kurun waktu Tahun 2020-2021 terdapat 20 permohonan dispensasi perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang Peraturan Perkawinan dapat memutuskan mata rantai perkawinan di bawah umur dan kewajiban orang tualah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Target Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Mencegah dan meminalimisir jumlah perkawinan di bawah umur, serta menanamkan dan membangunkan kesadaran masyarakat pentingnya memberikan hak-hak anak.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Alissa, Evalina; Bafadhal, Faizah; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Amir, Diana
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2867

Abstract

Itsbat Nikah (Legalization of Marriage) is a determination of the marriage of husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, but the marriage has not been or has not been registered with the authorized official, namely the Religious Affairs Office official, in this case the Marriage Registrar Officer. The marriage regulations determined by the Religious Courts have a very big role and contribution in efforts to provide a sense of justice and legal certainty for married couples who do not yet have a marriage book as authentic proof or married couples who carry out unregistered marriages. By stipulating the marriage law, husband and wife will receive their rights as full citizens, including recognition of their children. Community service activities in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency with the theme of increasing understanding of the importance of the Itsbat Nikah in unregistered marriages to increase public insight into the procedures for applying for the Itsbat Nikah related to unregistered marriages which are still found in society for various reasons so that husband and wife are not have a marriage certificate or marriage book. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023 at the Office of the Head of Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency and was attended by the community and local village officials. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Sasmiar, Sasmiar; Hasan, Umar; Suhermi, Suhermi; Najemi, Andi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2912

Abstract

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan karena belum matangnya mereka secara psikologis bisa jadi penyebab ketidakharormonisan dalam berumah tangga yang nantinya bisa berujung dengan perceraian. Selain itu juga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perkawinan anak di bawah umur karena masa depan anak dapat terancam dan mencoreng seluruh hak anak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, jika perkawinan dilangsungkan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 19 tahun bagi pria. Ketentuan batas umur untuk perempuan yang 16 tahun tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya perbedaan ketentuan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dibedakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila dengan alasan yang mendesak perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan, maka diperbolehkan melakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. namun perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Tingginya permohonan perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. Berdasarkan data dari KUA Kec. Maro Sebo dalam kurun waktu Tahun 2020-2021 terdapat 20 permohonan dispensasi perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang Peraturan Perkawinan dapat memutuskan mata rantai perkawinan di bawah umur dan kewajiban orang tualah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Target Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Mencegah dan meminalimisir jumlah perkawinan di bawah umur, serta menanamkan dan membangunkan kesadaran masyarakat pentingnya memberikan hak-hak anak.
Empirical Legal Investigation of Land Disputes: The Case of Rantau Pandan, Bungo Regency Suhermi, Suhermi; Hasan, Umar; Sasmiar, Sasmiar; Manik, Herlina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4484

Abstract

Land is a very basic human need for humans to live and carry out activities on land so that at all times humans are always in contact with land, it can be said that almost all human life activities, either directly or indirectly, require land. The emergence of land dispute cases in Indonesia is no exception in Rantau Pandan District, Bungo Regency, of course clear regulations or legal instruments are needed to ensure legal certainty for the owners of the land. The aim of the research is to find out and analyze the factors that cause land disputes and how to resolve land disputes that occur in the community in Rantau Pandan District, Bungo Regency. The type of research used is empirical juridical using primary data sources, namely data obtained directly in the field through interviews with respondents and informants and secondary data in the form of regulations, textbooks, journals and traditional seloko. Based on the data, it was found that the factors causing land disputes in the Rantau Pandan District, Bungo Regency, were caused by inheritance factors and unclear land boundaries. The method for resolving land disputes is by deliberation using Customary Law in ascending and descending stages.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Achmad Noerkhaerin Putra Ade Damayanti Vina Giovany Aini, Zahratul Al Ihksan Agus Alam, Rizqy Iftitah Alissa, Evalina Alya Islamiaty Amar, Nazwa Afipa Amir, Diana Amir, Haeril Amirasti, Syamsinar Andi Najemi, Andi Andrizal Andrizal Anita Sari AOLYA, ANDI RAHMADINA Aolya, Andi Ramadhani Aqilah P, A.Jasmine Haya Archieyevia Maydella Kurniawan, Shidqi Arfa'i Arfa'i Ariska, Siti Linda Asfar, Akbar Asmi Asmi Asnaniar, Wa Ode Sri Astika, Eliya Bohari, Muh Ijlal Imam Davega Prasna, Adeb Dini Hariyati Adam Dwi Suryahartati Elfis Suanto Emin, Wan Sulastri Ernawati Ernawati Evy Damayanti Faizah Bafadhal Fatma Jama Hardyanthi, Tri Hendri Hendri Herlina Manik Herlina, Nelli Herry M. Polontoh Jama, Fatma Judijanto, Loso Jumini, Vivi Juwita, Putri Kamila, Uswatun Kartini Kartini Karuniawati, Nia Khoiruni Azzahra, Kamila Lili Naili Hidayah M. Yogi Riyantama Isjoni Mardhatillah, Mardhatillah Masnilawati, Andi Meri Yarni Muskibah Muskibah Netty Netty Nur ‘Azah Nys Arfa Padhila, Nur Ilah Pahlefi , Pahlefi Pahlefi, Pahlefi Pebrianto, Dony Yusra Prasna, Adeb Davega Pratama, Edy Surya Ramlan, H. Ramli, Rahmawati Rema Syelvita Rizki Amanda, Khofifah Rosmidah Rosmidah Rufi’i, Rufi’i Rufi’i, Rufi’i Rustam, Zulis Noor Rafik Samsualam, Samsualam saputri, Linda Hardianti Sartika Sartika Sasmiar, Sasmiar Satriya Pranata Sehatta Saragih Septia Rahmanda, Fadhil Septiyanti, Septiyanti Setyaranti Utami, Tiara Siregar, Yolanda Siti Aisah Slamet Santoso Soejoto, Nina Nardjati Sunarti Surianto Surianto Suyuti, Sartika Taqiyah, Yusrah Tri Antisya, Viona Umar Hasan Veithzal Rivai Zainal Vranada, Aric Windarto, Windarto Wirawan, Ika Aditya Wiyarno, Yoso Yanti, Yasmi Devi Yenita Roza Yetniwati Yetniwati YUSNITA YUSNITA Zulaika, Zulaika