Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : KERTHA WICAKSANA

Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic Mantara Putra, I Made Aditya; Mahaputra, I. B. Gde Agustya
KERTHA WICAKSANA Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.929.1-5

Abstract

Seiring dengan pesatnya kemajuan pariwisata di Bali, kedatangan para wisatawan asing ke pulau dewata dengan tujuan berwisata semakin meningkat. Implikasi nyata yang terlihat dari kondisi ini adalah adanya pertukaran kebudayaan termasuk pengaruh di bidang fashion dan trend, khususnya trend perawatan kecantikan di Bali. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga terjadi hubungan yang proporsional dimana perusahaan memperoleh profit atau keuntungan dan konsumen memperoleh barang/dan atau jasa sehingga muncul rasa puas. Dilihat dari sisi yang berbeda, tindakan medis bidang kecantikan dilakukan oleh klinik kecantikan memiliki resiko di bidang medis. Konsumen dapat saja mengalami kerugian akibat tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan. Oleh karenanya, perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh klinik kecantikan perlu pengaturan yang jelas.Permasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan medis bidang kecantikan khususnya di Rejuvie Clinic.Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic dilakukan dengan perjanjian tertulis yang mengatur tindakan penyelesaian di bidang administratif, perdata maupun pidana dari resiko di bidang medis. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Konsumen; Tindakan Medis Along with the rapid progress of tourism in Bali, the arrival of foreign tourists to the island of the gods with the aim of travelling is increasing. The real implication seen from this condition is the existence of cultural exchanges including influences in the field of fashion and trend, especially the trend of beauty care in Bali. In the Consumer Protection Act regulated the rights and obligations of consumers and business actors so that there is a proportional relationship where the company earns profits or profits and consumers obtain goods / and or services so that there is a sense of satisfaction. Viewed from a different side, medical treatment in the field of beauty is carried out by beauty clinics at risk in the medical area. Consumers can experience losses due to medical measures in the field of beauty carried out by the Beauty Clinic. Therefore, consumer protection for medical actions in the area of beauty carried out by beauty clinics needs clear arrangements. Problems raised for analysis and answers in this study are how to protect consumers from medical actions in the field of beauty and how dispute resolution over consumer losses arises from activities medical field of vision especially at Rejuvie Clinic. The results of the analysis show that consumer protection for medical treatment in the beauty field at Rejuvie Clinic is carried out by written agreements that regulate settlement actions in the administrative, civil and criminal areas of risk in the medical field. Keywords: Dispute Resolution; Consumer Protection; Medical Action
Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic I Made Aditya Mantara Putra; I. B. Gde Agustya Mahaputra
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.1-5

Abstract

Seiring dengan pesatnya kemajuan pariwisata di Bali, kedatangan para wisatawan asing ke pulau dewata dengan tujuan berwisata semakin meningkat. Implikasi nyata yang terlihat dari kondisi ini adalah adanya pertukaran kebudayaan termasuk pengaruh di bidang fashion dan trend, khususnya trend perawatan kecantikan di Bali. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga terjadi hubungan yang proporsional dimana perusahaan memperoleh profit atau keuntungan dan konsumen memperoleh barang/dan atau jasa sehingga muncul rasa puas. Dilihat dari sisi yang berbeda, tindakan medis bidang kecantikan dilakukan oleh klinik kecantikan memiliki resiko di bidang medis. Konsumen dapat saja mengalami kerugian akibat tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan. Oleh karenanya, perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh klinik kecantikan perlu pengaturan yang jelas.Permasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan medis bidang kecantikan khususnya di Rejuvie Clinic.Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic dilakukan dengan perjanjian tertulis yang mengatur tindakan penyelesaian di bidang administratif, perdata maupun pidana dari resiko di bidang medis. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Konsumen; Tindakan Medis Along with the rapid progress of tourism in Bali, the arrival of foreign tourists to the island of the gods with the aim of travelling is increasing. The real implication seen from this condition is the existence of cultural exchanges including influences in the field of fashion and trend, especially the trend of beauty care in Bali. In the Consumer Protection Act regulated the rights and obligations of consumers and business actors so that there is a proportional relationship where the company earns profits or profits and consumers obtain goods / and or services so that there is a sense of satisfaction. Viewed from a different side, medical treatment in the field of beauty is carried out by beauty clinics at risk in the medical area. Consumers can experience losses due to medical measures in the field of beauty carried out by the Beauty Clinic. Therefore, consumer protection for medical actions in the area of beauty carried out by beauty clinics needs clear arrangements. Problems raised for analysis and answers in this study are how to protect consumers from medical actions in the field of beauty and how dispute resolution over consumer losses arises from activities medical field of vision especially at Rejuvie Clinic. The results of the analysis show that consumer protection for medical treatment in the beauty field at Rejuvie Clinic is carried out by written agreements that regulate settlement actions in the administrative, civil and criminal areas of risk in the medical field. Keywords: Dispute Resolution; Consumer Protection; Medical Action
Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking I Made Aditya Mantara Putra
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.132-138

Abstract

In this era of millennial global era, of course we are familiar with the term mobile banking. Mobile banking is one of the ways in which internet is used for promoting and making transactions of traditional products such as opening deposit account, transferring funds to another account as well as new banking products such as claims through the bank websites. Two problems are formulated in this study. The first problem is how the costumers are legally protected when they make transactions trough mobile banking, to what extend the bank is responsible for the loss possibly resulting from any transaction through the mobile banking. This study is classified as a normative legal study. What is meant is that the data needed was obtained by library research, meaning that the data was obtained from the secondary sources. The problem were analyzed using legal interpretation followed by theoretical argument based on the legal theories and concepts available. The results of the study show that the customers in transacting with the mobile banking system even though there are no provisions governing legal protection specifically, customers are still given legal protection both preventive and repressive by the provisions contained in the legislation relating to banks and consumer protection. The results of the study show that the customers in transacting with the mobile banking system even though there are no provisions governing legal protection specifically, customers are still given legal protection both preventive and repressive by the provisions contained in the legislation relating to banks and consumer protectionThe bank will be responsible for providing compensation for any loss experienced by the customers resulting from the internet banking system, if the error made by the bank.
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan I Wayan Werasmana Sancaya; I Made Aditya Mantara Putra
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.47-43

Abstract

Secara fakta dapat diamati bahwa pengemudi angkutan tidak jarang melakukan tindakan yang diakibatkan kesengajaaan ataupun kelalaian yang berakibat pada kerugian bagi orang lain, yang dalam hal ini baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Hal tersebut dapat digambarkan seperti misalnya tindakan pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya secara tidak wajar dalam arti pada saat menjalankan tugas pengemudi sedang dalam keadaan tidak fit, lelah atapun dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang yang tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengemudi kendaraan, sehingga terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk meneliti tingkat dan bentuk tanggungjawab perusahaan transportasi angkutan barang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil daripada penelitian yaitu mengenai pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan pada Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar dan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dituangkan juga dalam perjanjian kontrak kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yakni Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar terhadap pengemudi, perusahaan sebelum memperkerjakan pengemudi sudah mengikutsertakan pengemudi tersebut dengan Asuransi. Namun apabila biaya asuransi masih kurang mencukupi untuk mem-back up pembiayaan pengemudi yang mengalami kecelakaan tersebut maka kekurangan biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pada perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar yakni bertanggungjawab sesuai dengan isi daripada perjanjian kontrak kerja yang menyatakan tanggungjawabnya dalam nominal yang sudah ditentukan.
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Made Aditya Mantara Putra
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.116-121

Abstract

The application of the Online Single Submission (“OSS”) is implemented by the government in order to streamline the business licensing process which has been considered very inefficient and requires a lot of time and money, requiring all Limited Liability Companies (“PT”) established under the laws of the Republic of Indonesia to obtain a Business Identification Number. (“NIB”) and further adjust the permits previously obtained by each of the PT, both those related to operations and non-operations, with the permits issued by OSS. As a result of the implementation of the OSS, companies that have applied for and obtained a Business Permit (Target Business Registration Certificate) but have not yet become effective, must fulfill other commitments, one of which is the Certificate of Feasibility of Function (“SLF”). The formulation of the problem in this study: (i) Application of the arrangement of the Function Feasibility Certificate (SLF) for buildings in the Province of Bali, (ii) the urgency of the implementation of the Commitment to the Certificate of Feasibility of Function (SLF) in the Province of Bali. This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process. Through this research, it can be determined the urgency of implementing the commitment to the Certificate of Functional Worth (SLF) for buildings in Denpasar City. Consistency of professional application based on justice, certainty and legal benefits by the government is needed so as to create economic growth through ideal and sustainable tourism in Bali. The benchmark for implementing the SLF commitment is by taking into account various legal factors and the efficiency of government policies in a deep, structured and systematic manner.
Perlidungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja IB. Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra; IA Cynthia Saisaria Mandasari
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.2.2023.114-122

Abstract

Public transport has an important role in economic development, because it is related to the distribution of goods and services. One of the most effective and efficient public transportation is the motorcycle taxi. Ojek is an informal public transportation in Indonesia in the form of motorbikes. In Indonesia, there is an online motorcycle taxi service that allows prospective passengers not to come to a base. Online motorbike taxis are another face of conventional motorbike taxis which are transformed using the touch of a smartphone-based technology application that is connected to the internet network. The problems raised in this study regarding legal protection arrangements are seen from the characteristics of agreements based on partnerships and the legal consequences that arise if the cooperation agreement is based on partnerships after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The type of research used in writing this paper is a type of normative legal research with a problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the characteristics of the agreement generally consist of agreement, skills, the existence of a certain object, but in a partnership agreement these elements are also used but what distinguishes it is in a partnership agreement using the principles of mutual benefit, need and strengthening. The legal consequences of the work copyright law do not cover work relationships based on partnerships, which are only covered by working relationships based on work contracts (work agreements). If seen from the Law which is used as the legal basis, the principle of mutual benefit has not been fulfilled but it still benefits one of the parties so that it is still possible for breach of contract to occur.
Co-Authors A. A. Ngr Mayun Narindra AA Ngr Mayun Narindra Airo Kamta Perangin-angin ARTANAYA, Wayan Artini, Ni Putu Citra Juli Cokorda Istri Sarawasundhari Denisya, Ni Putu Dessy Lina Oktaviani Suendra Deswan Harapenta Ginting Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana Gede Agung Wirawan Nusantara Hartini Sarifan I A Cynthia Saisaria Mandasari I Gede Wira Darma I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Nyoman Agung I Ketut Puja Wirya Sanjaya I Made Agus Surya Adi Putra I Made Dedy Priyanto I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Mahendra Guna I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Putu Satya Guna Dharma I Putu Satya Guna Dharma I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Kartika Jaya Utama I WAYAN SUARJANA I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I. B. Gde Agustya Mahaputra IB Gede Agustya Mahaputra IB. Gede Agustya Mahaputra Jessika Morisca Katu Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Ketut Adi Wirawan Komang Sutriani Krisna Dwipayana Dira Putra Luh Gede Pradnyawati Luh Gede Pradnyawati Luh Made Mahendrawati Made Indra Wijaya Made Indra Wijaya Mulyawati, Kade Richa Ni Komang Arini Styawati Ni Luh Putu Ratna Wahyu Lestari Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti Ni Putu Erni Novayanti Putri Ningrum, Ayu Dwi Paramananda, N Pemayun, Cok Istri Wulan Pradnyawati, Luh Gede Putra, I Nyoman Esna Parhita Putri, Made Dhea Mulya Ronald Hasudungan Sianturi Senastri, Ni Made Jaya Siti Romlah Wijaya, Made Indra Willy Yohanes Siahaan Wiryani, Made