Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Ring of Security pada Stasiun MRT X Permana, Aulya; Priyanto, Sapto
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2209

Abstract

The security of public transportation infrastructure is a crucial aspect in maintaining the stability and continuity of urban society. Mass Rapid Transit (MRT) stations are potential targets for terrorism and other crimes. This study aims to analyze the security of X MRT Station based on the Ring of Security concept. This article, titled "Analysis of the Ring of Security at X MRT Station in Jakarta," uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques including field observations and literature studies. The Ring of Security concept is used as an analytical framework to identify weaknesses and strengths in the station's security system. The results show that the station has several strengths, such as robust building design and extensive use of CCTV. However, there are also weaknesses, such as a lack of supervision in certain areas like restrooms and parking lots. Risk analysis and improvement recommendations are proposed to enhance the security of X MRT Station in Jakarta and protect the public from potential terrorism and other crimes. This research contributes to the understanding of public transportation security systems and the importance of implementing a holistic security concept in protecting critical urban infrastructure.
Analisis Implementasi Three Rings of Security Sebagai Upaya Pencegahan Aksi Terorisme dalam Sistem Pengamanan Bandara X Azzahra, Syafira; Priyanto, Sapto
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2212

Abstract

Peristiwa 9/11 yang merupakan titik awal dari salah satu serangkaian serangan teroris yang mematikan di Amerika Serikat, di mana serangan pembajakan pesawat udara yang menyerang gedung World Trade Center (WTC) di New York oleh Al Qaeda pada tahun 2001. Adanya fenomena tersebut menyoroti bahwa kedaulatan udara berperan sangat penting dalam memastikan keamanan dari ancaman serangan terorisme yang melibatkan transportasi udara, karena dapat berakibat fatal jika terjadi kelalaian dalam menjaga wilayah udara kedaulatan negara. Bandara X merupakan salah satu bandara di Indonesia yang memiliki nilai strategis, karena didalamnya terdapat objek-objek vital. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan observasi. Analisa yang dilakukan menggunakan kerangka konsep three rings of security yang terdiri dari tiga indikator, yaitu the outer ring, the middle ring, dan the inner ring. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi three rings of security yang sudah diberlakukan dalam menjaga keamanan bandara X untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.
Strategic intelligence in preventing radicalism and terrorism: A study in Cilacap Costazolanitova, Briyan; Rofii, Muhammad Syaroni; Priyanto, Sapto
Interdisciplinary Social Studies Vol. 3 No. 1 (2023): October-December 2023 (Regular Issue)
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v3i1.566

Abstract

This research discusses how the Cilacap Polresta's strategic intelligence in dealing with conditions where there is a Nusakambangan Prison where terrorism convicts are detained. there are prisoners of terrorism convicts and families and organizations affiliated with terrorism in the jurisdiction of the Cilacap Polresta. Based on the background, there are 2 main problems that underlie this title namely 1) What is the pattern of the spread of radicalism in Cilacap? 2) What is the Cilacap Police intelligence strategy in preventing radicalism? The theory that underlies the research is the theory of strategic intelligence and national resilience. Strategic intelligence in law enforcement agencies, is carried out as planning without considering and studying the crime problems faced by the agency and without adequate operational input, while national resilience is a dynamic aspect of a nation that includes all aspects of national life to remain victorious in the midst of regularity and change that always exists. The research method design used to analyze this research is descriptive qualitative, the data collection techniques used are interviews and literature studies. Then where the data collected is then analyzed with theories related to strategic intelligence and national resilience. The results of this study are expected to be one source of information about the pattern of the spread of radicalism, as well as understanding the mechanism of intelligence strategy in preventing radicalism in society.
PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA: PROSES REINTEGRASI MASYARAKAT Benhard Pattiwaellapia, Alfredo; Priyanto, Sapto; Syauqillah, Muhamad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.2074-2083

Abstract

Studi ini berpendapat bahwa ancaman radikalisasi di Indonesia semakin meluas. Oleh karena itu Pemerintah harus melaksanakan program deradikalisasi dengan tahapan reintegrasi untuk mencegah penyebaran radikalisme semakin meluas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada teori radikalisasi, deradikalisasi dan reintegrasi. Penelitian ini menemukan hasil bahwa: pemerintah Indonesia telah menjalankan program deradikalisasi melalui BNPT untuk mencegah penyebaran radikalisasi, Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah dengan menjalankan program deradikalisasi dengan tahapan reintegrasi. Namun dalam menjalankan program ini masih menemukan beberapa permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program deradikalisasi yang di jalankan Pemerintah saat ini belum secara menyeluruh mengatasi akar permasalahan, adapun model deradikalisasi yang diterapkan mencakup reintegrasi seperti upaya dalam counter terorisme, pencegahan radikalisme, perbandingan pemahaman agama, menghindari provokasi kebencian dan permusuhan atas nama agama, mencegah indoktrinasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam menolak terorisme.
IMPLEMENTASI KONSEP KEAMANAN NASIONAL DALAM UPAYA MENGHADAPI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA Febi Cahya Manafe, Christo; Priyanto, Sapto; Subandi, Imam
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.2063-2073

Abstract

Studi ini berargumen jika keamanan nasional adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga kemanan negara. Tidak hanya keamanan secara militer, Pemerintah juga perlu memperhatikan keamanan dari ruang siber. Oleh karena itu Pemerintah harus mengimplementasikan konsep keamanan nasional baik untuk ruang lingkup militer ataupun ruang siber. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada teori keamanan nasional dan ancaman siber. Penelitian ini menemukan hasil bahwa: Pemerintah Indonesia saat ini sudah berusaha untuk menjaga keamanan nasional baik dari sisi militer ataupun siber. Namun dalam implementasinya, saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai keamanan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah saat ini sudah menjalankan beberapa strategi untuk menjaga keamanan nasional baik dari bidang militer ataupun bidang siber, akan tetapi perlu adanya regulasi khusus terkait keamanan nasional untuk semakin memperkuat strategi yang disiapkan.
Interception at a Crossroads: Juridical and Strategic Perspectives on Wiretapping in Indonesia’s Counter-Terrorism Framework in the Digital Era Artya, Ade; Priyanto, Sapto; Subandi, Imam
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2537

Abstract

This research investigates the critical crossroads in Indonesia's counter-terrorism strategy, where success in suppressing terrorist attacks coincides with the expansion of a dual surveillance apparatus in the digital era. Employing a qualitative approach with juridical normative analysis and the Actor-Network Theory (ANT) framework, this study examines the strategic and legal dimensions of wiretapping. Findings indicate that the formal legal framework, particularly Law No. 5 of 2018, provides a basis for effective proactive interception but contains ambiguities that grant broad discretionary power. Crucially, the research uncovers a parallel, unregulated surveillance regime involving invasive spyware procurement and extra legal agreements that bypass judicial oversight, thereby threatening civil liberties. The study concludes that this duality creates a security paradox, where tactical success masks systemic risks to the rule of law. Comprehensive legislative reform is imperative to establish a singular, proportional, transparent, and accountable framework.
Interception at a Crossroads: Juridical and Strategic Perspectives on Wiretapping in Indonesia’s Counter-Terrorism Framework in the Digital Era Artya, Ade; Priyanto, Sapto; Subandi, Imam
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2537

Abstract

This research investigates the critical crossroads in Indonesia's counter-terrorism strategy, where success in suppressing terrorist attacks coincides with the expansion of a dual surveillance apparatus in the digital era. Employing a qualitative approach with juridical normative analysis and the Actor-Network Theory (ANT) framework, this study examines the strategic and legal dimensions of wiretapping. Findings indicate that the formal legal framework, particularly Law No. 5 of 2018, provides a basis for effective proactive interception but contains ambiguities that grant broad discretionary power. Crucially, the research uncovers a parallel, unregulated surveillance regime involving invasive spyware procurement and extra legal agreements that bypass judicial oversight, thereby threatening civil liberties. The study concludes that this duality creates a security paradox, where tactical success masks systemic risks to the rule of law. Comprehensive legislative reform is imperative to establish a singular, proportional, transparent, and accountable framework.
Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Tunadaksa dan Tunanetra di Stasiun Duri Menggunakan Metode Promethee Dzaky, Hanif Muhammad; Leliana, Arinda; Priyanto, Sapto
Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-ilmu Teknik Sipil Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/komposit.v10i1.17327

Abstract

Duri Station is a transit station for KRL passengers Commuter Line Tangerang-Duri PP, KRL relations Commuter Line loop line Cikarang, and Commuter Line Soekarno-Hatta Airport with an average passenger capacity of ±10,000 passengers/day. Overcrowding often occurs and causes the movement of passengers and people with disabilities to become hampered. This research aims to evaluate the suitability of special facilities for the disabled and visually impaired at Duri Station, rank proposals for improvements and development of special facilities for the disabled and visually impaired at Duri Station, and provide recommendations to Duri Station regarding special facilities for the disabled and visually impaired that need immediate improvement and development. This research uses the method purposive sampling to select respondents based on specific criteria used as samples in this research. Data processing is carried out using the method PROMETHEE to assess and rank the facilities that need immediate repair and improvement at Duri Station. The research results show that several facilities at Duri Station, such as platforms, waiting rooms, disabled toilets, prayer rooms, lifts, ramps, guideways/guiding block, and the disability counter does not comply with the provisions stated in PM No. 63 of 2019 and PUPR Ministerial Decree no. 14/PRT/M 2017. Ranking using method PROMETHEE resulting in a priority ranking for improving facilities for the disabled according to users, namely increasing sufficient free space in disabled toilets for wheelchair users to maneuver 180° and to open and close doors with a value net flow of -0.396. The main priority for the blind that needs to be improved and improved is the availability of priority seats in the Duri Station waiting room with mark net flow of -0.663.
Religious Identity, Terrorism, and Hybrid Insecurity in Northern Nigeria: Boko Haram, Banditry, and Civilian Targeting Machibya, Lukuba; Priyanto, Sapto; Mahanakah, Omary
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10317

Abstract

This paper discusses trends of civilian killing in Northern Nigeria in terms of hybrid insecurity, as understood to be the intersection of ideologically driven jihadist insurgency with economically driven armed banditry under conditions of weak state control. The research targets Boko Haram and Islamic State West Africa Province (ISWAP) in the northeast and armed bandit groups in the northwest, where sectarian reasoning makes violence mainly a religious persecution problem. Based on the results of the qualitative analysis of peer-reviewed sources, datasets on conflict events, human rights reports, and documented incidences in the period between 2009 and 2025, the article proves that the phenomenon of civilian victimization is not incidental but is systematic and strategic. Although religious identity determines symbolic targeting and narrative framing, both Christian and Muslim civilians are disproportionately impacted by the cross-regional distribution. The results indicate that structural violence, institutional weakness, and relative deprivation permit the armed participants to instrumentalize identity via seeking territorial control, extracting resources, and replacing the government. The article makes a contribution to the study of terrorism by developing the concept of hybrid insecurity as an analytical tool capable of describing the crime terror nexus and showing the shortcomings of militarized counterterrorism in defending against civilians. It concludes that human security-minded interventions that focus on governance, accountability, and socioeconomic marginalization are needed to reduce sustained civilian casualties in Northern Nigeria
Sharia principles in counternarratives of charity-based terrorism financing Khoirunnisa, Tsabita Afifah; Nurish, Amanah; Priyanto, Sapto
Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : Center for Islamic Economics and Development Studies [P3EI]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/RISFE.vol5.iss1.art3

Abstract

Purpose – This study aims to formulate a sharia-based counternarrative framework to address charity-based terrorism financing while reducing the suspicion and stigmatization of Islamic philanthropic institutions within the Countering the Financing of Terrorism (CFT) regime. It seeks to bridge the gap between terrorism financing scholarship and Islamic philanthropy by offering a normative model that strengthens institutional legitimacy and enables the public to distinguish between credible charitable organizations and high-risk fundraising entities.Methodology – This qualitative library study draws on academic literature on terrorist financing and Islamic philanthropy, as well as relevant policy and regulatory frameworks in Indonesia. Through conceptual synthesis and normative analysis, the study integrates key Sharia principles governing zakat, infaq, and shadaqah into a structured counternarrative framework.Findings – The study finds that dominant approaches to countering terrorist financing largely emphasize legal compliance and risk-based regulation, whereas existing counternarrative frameworks—particularly religious moderation—focus on interfaith harmony and ideological tolerance. These approaches inadequately address how humanitarian appeals are exploited in charity-based terrorist financing. To respond to this gap, the paper formulates a normative model grounded in six sharia principles: ukhuwwah, ‘adalah, ri’ayah, maslahah, tawazun, and shumuliyah.Implications – Embedding these principles within counternarratives can strengthen public trust, reduce the stigmatization of Islamic charities, and support clearer differentiation between legitimate philanthropic institutions and exploitative fundraising entities.Originality – This study bridges terrorism financing research and Islamic philanthropic ethics by shifting the discourse from securitized compliance toward legitimacy-based counter-narrative construction in the Indonesian context.