Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL GOVERNANSI JURNAL MANAJEMEN BISNIS Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Moderat JURNAL LENTERA BISNIS JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Abdimas Sang Buana JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Journal of Asian Social Sciences Research International Journal of Ethno-Sciences and Education Research JURNAL ECONOMINA Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Tatang Sudrajat
Universitas Sangga Buana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN DIMENSI ORGANISASI KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG DI ERA PEMERINTAHAN PASCAORDE BARU Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.8

Abstract

Beberapa undang-undang terkait pemilu yang terbit pada era pemerintahan pasca-Orde Baru telah memberi landasan kuat bagi pemilu yang makin demokratis, dan penyelenggara pemilu merupakan aspek strategis bagi keberlanjutannya. Karena itu, penting adanya analisis komparatif pengaturan dimensi-dimensi organisasi penyelenggara dalam undang-undang tersebut. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan, studi dokumenter dan analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dimensi struktural meliputi formalisasi, spesialisasi, sentralisasi, standardisasi, hirarki kewenangan, kompleksitas, profesionalisme, sedangkan dimensi kontekstual meliputi ukuran organisasi, teknologi organisasi dan lingkungan. Dua undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 lebih  lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya (UU Nomor 3 Tahun 1999,  UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,  UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008,  dan UU Nomor 1 Tahun 2015).Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga oleh karenanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar UU Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan untuk lebih mengakomodasi beberapa dimensi organisasi yang pengaturannya belum memadai. Diantaranya berkaitan dengan ukuran organisasi (kesesuaian jumlah anggota dengan kondisi geografis), profesionalisme (tingkat pendidikan dan kesesuaian bidang ilmu) dan sentralisasi (proses, bentuk, dan jenis keputusan organisasi).Kata kunci : organisasi, dimensi organisasi, pemilu
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DOSEN DAN PROFESIONALITAS BIROKRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.44

Abstract

Upaya pemberdayaan dosen merupakan suatu langkah yang sangat strategis, mengingat peran sentralnya dalamupaya pembangunan bidang pendidikan. Berbagai kebijakan publik terkait dengan pemberdayaan dosen telah digariskanyang tentunya harus diikuti oleh lahirnya berbagai kebijakan institusional oleh masing-masing perguruan tinggi,termasuk perguruan tinggi swasta. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan pemberdayaan dosenini dapat tercapai secara efektif. Terkait dengan itu implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi akan menjadifaktor penentu bagi tampilnya dosen yang berkompeten melaksanakan tugas sebagai pelaku utama misi perguruantinggi. Dosen yang telah diberdayakan akan sangat menentukan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi secarakeseluruhan. Oleh karena itu implementasi kebijakan pemberdayaan dosen yang efektif akan sangat menentukanpelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015 Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.48

Abstract

Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNSsebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkandan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadipenopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan danpermasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparaturbirokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawabuntuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Permasalahan, Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.58

Abstract

Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.
KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.70

Abstract

Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan  dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya.  Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif  terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.
PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN PROSPEK Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.96

Abstract

Keberadaan parpol pada negara demokrasi dan bagi demokratisasi dipandang sangat penting. Demikian pula di Indonesia yang saat ini tengah menapaki era konsolidasi demokrasi sangat bertumpu kepada kinerjanya yang semakin andal sebagai pilar demokrasi. Dengan metode penelitian deskriptifeksploratif, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan terungkap bahwakeberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsinya guna mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Rekomendasinya antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan; revisi terhadap visi dan misi organisasi yang tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan;peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan; serta evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN AKTUALISASI PERANNYA DALAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.258

Abstract

The existency of college in the country is very strategic. College has provided contributive role to the development and  sustainable government. The future generation will be born from there. The generation which is capable of moving wheels of government and development. Therefore, policy for development will be very important, besides the consistency of policy implementation and continuous evaluation.
EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKRETARIAT KPU DI DAERAH SEBAGAI THE OPERATING CORE DAN THE SUPPORT STAFF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.285

Abstract

From an organizational perspective, the existence of the Secretariat of the KPU in the regional (provincial, district / city) as the operating core as well as the support staff will determine the sting of the realization of a qualified election. This is relatedto organizational effectiveness with which the task will affect the quality of KPU and Regency / City KPU as the holder of the authority of the election of regional head and vice regional head (election). Important to know how the implementation oforganizational roles, the constraints facing the organization and affectiveness of the sekretariat as building an organization, so the achievement of objectives will determine the election as one of the important tasks of government.
STRATEGI INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: KONSEPSI, KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASINYA Tatang Sudrajat; Agus Salim Mansyur; Qiqi Yulianti Zakiyah
Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/pgrs.v8i2.3955

Abstract

Abstract The education curriculum is an important part of the national education system. This has been regulated in several state / government regulations which are basically public policies. Educational innovation, especially the curriculum is needed to always be in accordance with the demands of the changing times. With library study and normative juridical research methods, it is known that the curriculum of Islamic education has been established and structured as part of the education policy system through various state / government regulations. This policy is a product and the authority of state / government institutions in responding to public interests in the form of a curriculum that is always in harmony with the changing times. The concepts of innovation in general and educational innovation, especially curriculum innovation is outlined by experts as part of the treasury of education. There are certain strategies that are owned by innovators and there are various challenges and problems in the process of curriculum innovation faced by innovators in their implementation. Keywords: strategy, education, curriculum, educational innovation Abstrak Kurikulum pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Hal ini telah diatur dalam beberapa regulasi negara/pemerintah yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Inovasi pendidikan, khususnya kurikulum diperlukan agar selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, diketahui bahwa kurikulum pendidikan Islam telah ditetapkan dan tersusun sebagai bagian dari sistem kebijakan pendidikan melalui berbagai regulasi negara/pemerintah. Kebijakan ini merupakan produk dan otoritas lembaga negara/pemerintah dalam merespon kepentingan publik berupa kurikulum yang selalu selaras dengan perkembangan jaman. Konsep inovasi secara umum dan inovasi pendidikan, khususnya inovasi kurikulum diuraikan oleh para ahli sebagai bagian dari khasanah ilmu pendidikan. Ada strategi tertentu yang dimiliki para inovator serta terdapat berbagai tantangan dan permasalahan dalam proses inovasi kurikulum yang dihadapi para inovator dalam implementasinya. Kata kunci : strategi, pendidikan, kurikulum, inovasi pendidikan
Public Service Complaints Through Electronic Communication Media in The Era Of Digital Democracy in South Sumatera Province: Political and Public Policy Analysis Septiana Wulandari; Umi Rahmawati; Merita Auli; Tatang Sudrajat
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2432

Abstract

The development of communication and information technology currently has a major impact on the pattern of public complaints about public services which in the era of digital democracy are inseparable from the dynamics of regional government. The presence of regulations regarding public services through Law Number 25 of 2009 and various derivative regulations in the implementation of regional government is an important part of moving towards a more democratic life. This study aims to discuss the policy of the South Sumatera Provincial Government in handling public service complaints through electronic communication media in the era of digital democracy from a political and public policy perspective. The study uses a combination of normative legal methods and secondary data analysis. The study concludes that politically, handling public complaints about regional government services is a positive thing. In the context of digital democracy and the quality of public services, the response of the regional government to public complaints is a measure of good governance. The issuance of Regional Regulation Number 3 of 2013, Governor Regulation Number 26 of 2016, and Governor Regulation Number 9 of 2022 are concrete manifestations of public policy. As a product of the political process, this is substantively related to public services and public complaints in the digital era. The existence of an electronic complaint channel regarding public services opens up space for increasing public awareness of their rights. Political life will be more democratic when communication between the government and the people runs functionally. There are several regional policy substances that need to be improved.
Co-Authors Aan Hasanah Abdurrahman Rahim Thaha Adi Permana Sidik Agnie Imaniar W. Agus Salim Mansyur Amelia, Anggi Andewi Suhartini Artanty Fauziyah Aryani Kusuma Mukti Bambang Syamsul Arifin, Bambang Syamsul Barick Ahmad Setiawan Deni Nurdyana Hadimin Dwi Handayani Farida Yuliaty Fauzan Aziz Finna Kharisma Putri Hadimin, Deni Nurdyana Hamidah Nurbaiti Hanny Rahayu Hayun Setiawan Hersusetiyati Hersusetiyati Indrawati Koko Adya Winata Koko Adya Winata Kosasih Kosasih Kosasih Kurniasih, Wiwit Leni Rohida Lenny Kristianti M Khoerudin Merita Auli Mohamad Erihadiana, Mohamad Muhammad Dadi Priadi Muhibbin Syah Ni’mawati Ni’mawati Nurhaeni Sikki Nurwadjah Ahmad EQ Omay Komarudin Pupi Indriarti Zaelani Pupi Indriati Zaelani Puteri Regina Qiqi Yulianti Zakiyah Qiqi Yuliati Zaqiah, Qiqi Yuliati Rachman, Reza Saeful Rita Sulastini Roni Tabroni Ruswandi, Uus Sandra Irawaty Sanusi, Nunung Septiana Wulandari Setyawati, Iin Indah Sri Lestari Supiana, Supiana Umi Rahmawati Uus Ruswandi Vip Paramarta Widyapuri Prasastiningtyas Winata, Koko Adya Witri Cahyati Wulandari Wulandari Yadiman Yadiman Yeti Rohayati Yuyun Yuniarsih Zakiah, Qiqi Yuliati