Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL GOVERNANSI JURNAL MANAJEMEN BISNIS Jurnal Pendidikan Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Moderat JURNAL LENTERA BISNIS Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Abdimas Sang Buana JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Journal of Asian Social Sciences Research Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Tatang Sudrajat
Universitas Sangga Buana
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKRETARIAT KPU DI DAERAH SEBAGAI THE OPERATING CORE DAN THE SUPPORT STAFF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.285

Abstract

From an organizational perspective, the existence of the Secretariat of the KPU in the regional (provincial, district / city) as the operating core as well as the support staff will determine the sting of the realization of a qualified election. This is relatedto organizational effectiveness with which the task will affect the quality of KPU and Regency / City KPU as the holder of the authority of the election of regional head and vice regional head (election). Important to know how the implementation oforganizational roles, the constraints facing the organization and affectiveness of the sekretariat as building an organization, so the achievement of objectives will determine the election as one of the important tasks of government.
RELASI AKTOR, INSTITUSI DAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK : ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Tatang Sudrajat
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 9 No 1 (2021): Edisi Februari
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v9i1.376

Abstract

Currently, corruption has reached an alarming level, because it has penetrated various sectors of life which are very detrimental to state finances. Education is expected to be able to provide mental provisions for students not to commit corruption. The aspect of prevention is relevant in addition to being important as well as the importance of eradicating corrosion. Various state or government policies have been published as efforts to prepare the nation's young generation who are ready to ward off corruption. In this context, public policies have been issued in the form of Law Number 20 of 2003, Presidential Decree Number 87 of 2017, Ministry of Education and Culture Regulation Number 20 of 2018, Governor of West Java Regulation Number 60 of 2019 and Perbup Sukabumi Number 62 of 2019 which pay great attention to integrity, character and education. anti Corruption. Substantial aspects of policy settings on anti-corruption education will determine its success when implemented. With the normative juridical research method and literature review, from the perspective of administration and public policy it appears that in West Java Province the operational policy of the West Java Governor Regulation Number 60 of 2019 and the Sukabumi Regent Regulation Number 62 of 2019 has been issued. policies with policies and hierarchical relationships with policies on anti-corruption education at the national level. Regulation as a form of public policy set in West Java and Sukabumi Regency plays a strategic role in realizing efforts to eradicate corruption.
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA UNGGUL DAN MANDIRI Deni Nurdyana Hadimin; Tatang Sudrajat; Hersusetiyati Hersusetiyati; Witri Cahyati; Fauzan Aziz; Pupi Indriarti Zaelani; Muhammad Dadi Priadi; Yuyun Yuniarsih; Sandra Irawaty; Reza Saeful Rachman; Hayun Setiawan; Adi Permana Sidik; Abdurrahman Rahim Thaha; Nunung Sanusi; Barick Ahmad Setiawan; Widyapuri Prasastiningtyas; Roni Tabroni; Yadiman Yadiman
Jurnal Abdimas Sang Buana Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Abdimas Sang Buana - November
Publisher : LPPM Universitas Sangga Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.077 KB) | DOI: 10.32897/abdimasusb.v1i2.504

Abstract

Dalam rangka mewujudkan desa unggul dan mandiri pemerintahan desa perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dari mulai pimpinan pemerintah desa, aparat desa dan seluruh masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui proses komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan proses penyampaian materi dalam rangka meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Secara luas pengertian komunikasi pembangunan adalah sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi Bisnis (FIKA) dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju desa unggul dan mandiri diantaranya dengan pemberian materi yang di berikan oleh para dosen FIKA selaku narasumber dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat atau PKM.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI DOSEN (STUDI KASUS JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN PTS) Tatang Sudrajat; Nurhaeni Sikki; Hamidah Nurbaiti; Finna Kharisma Putri
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i2.8414

Abstract

Permasalahan pendidikan tinggi diantaranya mensyaratkan hadirnya peran dosen sebagai aktor kebijakan secara maksimal. Dosen di perguruan tinggi sebagai pemangku jabatan fungsional punya peran strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi. Regulasi negara/pemerintah mengenai jabatan akademik menjadi faktor penting untuk mendukung tugas dan wewenangnya sebagai aktor kebijakan pendidikan tinggi. Beberapa regulasi negara/pemerintah itu berbentuk dua undang-undang (UU Guru dan Dosen dan UU Pendidikan Tinggi), dua Peraturan Menpan RB, satu peraturan bersama Menpan RB dan Kepala BKN, satu Permendikbud, serta Pedoman Operasional Jabatan Akademik. Untuk efektifnya implementasi kebijakan jabatan akademik perlu didukung oleh substansi kebijakan yang tepat. Evaluasi kebijakan khususnya terhadap substansi regulasi negara/pemerintah menjadi penting. Secara umum pengaturan jabatan akademik dalam kebijakan tersebut sudah memadai, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Kata Kunci: Dosen, Jabatan Akademik, Evaluasi Kebijakan, Profesi.
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA Tatang Sudrajat
JURNAL LENTERA BISNIS Vol 10, No 2 (2021): JURNAL LENTERA BISNIS
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/jrlab.v10i2.438

Abstract

The state has provided a lot of welfare to the citizens of rural communities, who make up the largest part of this nation. Socio-economic welfare as a public interest has been pursued by the state with its authority, including in the form of a policy to establish Village Owned Enterprises (BUM Desa). The issuance of Law Number 6 of 2014, PP Number 43 of 2014 and the Village Regulation of PDTT Number 4 of 2015 relating to the interests of the village community, became a strong foundation for the establishment of BUM Desa. In Karawang Regency, this was followed up with the issuance of Regional Regulation Number 4 of 2019 and Perbup Number 35 of 2020. One of the problems when public policy was implemented started from the substance of policies that were bad policy, unclear, not operational/incomplete, ambiguous, and contradictory. The research uses normative juridical methods and literature review. The results of the study indicate that the issue of welfare of rural communities is embodied in various state/government regulations. There is a relationship between the local government as an operational policy maker and the policy environment as well as a hierarchical relationship with policy makers regarding BUM Desa at the national level. There are several policy substances that are considered bad policies, because they are unclear, not operational/incomplete, ambiguous and contradictory. This will have implications for the ineffective implementation of BUM Desa policies by implementers at the lowest level of government.Keywords : evaluation, public policy, village-owned enterprises
ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN DIMENSI ORGANISASI KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG DI ERA PEMERINTAHAN PASCAORDE BARU Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.8

Abstract

Beberapa undang-undang terkait pemilu yang terbit pada era pemerintahan pasca-Orde Baru telah memberi landasan kuat bagi pemilu yang makin demokratis, dan penyelenggara pemilu merupakan aspek strategis bagi keberlanjutannya. Karena itu, penting adanya analisis komparatif pengaturan dimensi-dimensi organisasi penyelenggara dalam undang-undang tersebut. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan, studi dokumenter dan analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dimensi struktural meliputi formalisasi, spesialisasi, sentralisasi, standardisasi, hirarki kewenangan, kompleksitas, profesionalisme, sedangkan dimensi kontekstual meliputi ukuran organisasi, teknologi organisasi dan lingkungan. Dua undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 lebih  lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya (UU Nomor 3 Tahun 1999,  UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,  UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008,  dan UU Nomor 1 Tahun 2015).Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga oleh karenanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar UU Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan untuk lebih mengakomodasi beberapa dimensi organisasi yang pengaturannya belum memadai. Diantaranya berkaitan dengan ukuran organisasi (kesesuaian jumlah anggota dengan kondisi geografis), profesionalisme (tingkat pendidikan dan kesesuaian bidang ilmu) dan sentralisasi (proses, bentuk, dan jenis keputusan organisasi).Kata kunci : organisasi, dimensi organisasi, pemilu
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DOSEN DAN PROFESIONALITAS BIROKRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.44

Abstract

Upaya pemberdayaan dosen merupakan suatu langkah yang sangat strategis, mengingat peran sentralnya dalamupaya pembangunan bidang pendidikan. Berbagai kebijakan publik terkait dengan pemberdayaan dosen telah digariskanyang tentunya harus diikuti oleh lahirnya berbagai kebijakan institusional oleh masing-masing perguruan tinggi,termasuk perguruan tinggi swasta. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan pemberdayaan dosenini dapat tercapai secara efektif. Terkait dengan itu implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi akan menjadifaktor penentu bagi tampilnya dosen yang berkompeten melaksanakan tugas sebagai pelaku utama misi perguruantinggi. Dosen yang telah diberdayakan akan sangat menentukan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi secarakeseluruhan. Oleh karena itu implementasi kebijakan pemberdayaan dosen yang efektif akan sangat menentukanpelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015 Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.48

Abstract

Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNSsebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkandan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadipenopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan danpermasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparaturbirokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawabuntuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Permasalahan, Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.58

Abstract

Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.
KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.70

Abstract

Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan  dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya.  Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif  terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.
Co-Authors Aan Hasanah Abdurrahman Rahim Thaha Adi Permana Sidik Agnie Imaniar W. Amelia, Anggi Andewi Suhartini Artanty Fauziyah Bambang Syamsul Arifin, Bambang Syamsul Barick Ahmad Setiawan Deni Nurdyana Hadimin Dwi Handayani Farida Yuliaty Fauzan Aziz Finna Kharisma Putri Hadimin, Deni Nurdyana Hamidah Nurbaiti Hanny Rahayu Hayun Setiawan Hersusetiyati Hersusetiyati Koko Adya Winata Koko Adya Winata Kurniasih, Wiwit Leni Rohida Lenny Kristianti Mansyur, Agus Salim Merita Auli Mohamad Erihadiana, Mohamad Muhammad Dadi Priadi Muhibbin Syah Ni’mawati Ni’mawati Nurhaeni Sikki Nurwadjah Ahmad EQ Omay Komarudin Pupi Indriarti Zaelani Pupi Indriati Zaelani Puteri Regina Qiqi Yulianti Zakiyah Qiqi Yuliati Zakiah Qiqi Yuliati Zaqiah, Qiqi Yuliati Rachman, Reza Saeful Rohayati, Yeti Roni Tabroni Ruswandi, Uus Sandra Irawaty Sanusi, Nunung Septiana Wulandari Setyawati, Iin Indah Sri Lestari Supiana Supiana Supiana, Supiana Umi Rahmawati Uus Ruswandi Widyapuri Prasastiningtyas Winata, Koko Adya Witri Cahyati Wulandari Wulandari Yadiman Yadiman Yuyun Yuniarsih Zakiah, Qiqi Yuliati