Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.25
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Notarius JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal Law of Deli Sumatera Semarang Law Review Jurnal Hukum Bisnis Pengabdian Pendidikan Indonesia (PPI) Svarga Pena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kemitraan dan Pengabdian Pengabdian Deli Sumatera
Gusmarani, Rica
Universitas Deli Sumatera
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN ADAT DALIHAN NATOLU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI TAPANULI SELATAN Rica Gusmarani; M. Hendra Pratama Ginting
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12445

Abstract

Human trafficking, particularly involving children as victims, is a grave infringement on human rights and a complex transnational crime. Children, as a vulnerable group, are often targeted due to poverty, lack of education, and weak legal protection systems. Law No. 35 of 2014 on Child Protection provides a national legal foundation to safeguard and restore the rights of child victims. Meanwhile, the community in South Tapanuli adheres to a traditional value system known as Dalihan Natolu, which emphasizes mutual respect and protection within its social structure, including children. The purpose of this study is to examine how much the synchronization of state law and customary law can reinforce efforts to prevent and address child trafficking. The research adopts a normative-empirical method through juridical and sociological approaches. The findings indicate that although customary law does not explicitly regulate human trafficking, fundamental principles of Dalihan Natolu, such as prohibitions against actions that tarnish family honor (somang), play a significant role in preventing child exploitation. Thus, integrating local customary values into national child protection strategies has great potential to enhance the effectiveness of legal implementation at the grassroots level.   Abstrak Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah adalah perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik ini karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membentuk landasan hukum nasional. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli Selatan memiliki sistem nilai adat yang dikenal dengan Dalihan Natolu, yang menekankan prinsip saling menghormati dan melindungi dalam struktur sosial, termasuk terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi antara norma hukum negara dan norma hukum adat dapat saling menguatkan dalam upaya mencegah dan menangani perdagangan anak. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan manusia, nilai-nilai dasar dalam Dalihan Natolu seperti larangan melakukan tindakan yang mencemarkan martabat keluarga (somang) berperan penting dalam mencegah eksploitasi anak. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam strategi perlindungan anak di tingkat lokal sangat potensial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum positif.
Hubungan Kemitraan antara Driver Transportasi Online dan Aplikator di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls Harahap, Indra Purba; Gusmarani, Rica
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya minat masyarakat sebagai konsumen menggunakan jasa transportasi online telah memunculkan perusahaan-perusahaan aplikator raksasa di Indonesia. Hal tersebut memunculkan bentuk hubungan kerjasama antara driver transportasi online dengan aplikator. Namun, hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan mengalami kontradiktif karena driver merasa adanya ketidakadilan dalam hubungan kerjasama tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hubungan kerjasama tersebut ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls. Penelitan ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan jenis normatif yuridis. Jenis sumber data penelitian adalah sumber data primer. Adapu hasil penelitian menunjukkan 1) Hubungan kerjasama antara driver transportasi online dengan aplikator bukanlah hubungan kerja, karena tidak memenuhi unsur upah sebagai syarat bentuk hubungan kerja. 2) Hubungan kerjasama antara antara driver transportasi online dengan aplikator merupakan hubungan kemitraan dalam bentuk bagi hasil. 3) Hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan antara driver transportasi online dengan aplikator bertentangan dengan prinsip Teori Keadilan John Rawls yaitu: Prinsip pertama tentang kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty), serta prinsip kedua tentang prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opprtunity).
PEMBUATAN PERATURAN DESA UNTUK KETAHANAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN DI DESA DENAI KUALA DUSUN III KECAMATAN PANTAI LABU DELI SERDANG M. Hendra Pratama Ginting; Muzwar Irawan; Muhammad Ilham; Rica Gusmarani; Laili Zailani; Erwita poetri annisa
Pengabdian Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Pengabdian vol. 2 no. 2 Juli 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa pentingnya ketersediaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrim yang tidak terduga sangat berpengaruh langsung pada kapasitas produksi pertanian sekaligus ketersediaan pangan yang masih ketergantungan pada iklim. Maka dari itu, dipandang perlu mewujudkan penyusunan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berbasis potensi lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah peraturan desa yang telah dibuat. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa harus berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode normatif digunakan dalam karya Tulis ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana pola hubungan kewenangan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan suatu peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seingga dengan demikian dapat menjawab bagaimana Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, apakah berjalan secara konferensif/menyeluruh. Maka dapat disimpulkan, bahwa esensi dari pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan sosialisasi tentang pembentukan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuan serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggpan masyarakat tidak lagi berfikir bahwasanya peraturan desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tersebut. Keywords: Peraturan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Desi Sintyasari; Rica Gusmarani; Muhammad Ilham
Journal Law of Deli Sumatera Vol 6 No 01 (2026): Artikel Riset Mei 2026
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini, regulasi hukum di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sementara posisi dan kepentingan korban sering terabaikan. Paradigma yang berkembang menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku dianggap telah secara otomatis memberikan perlindungan kepada korban. Padahal, dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangatlah besar, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; kedua, menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi bermotif balas dendam sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik; dan ketiga, mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan tersebut melalu UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengandalkan pendekatan peraturan perundang-undangan (state approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif. Tindak pidana pornografi terkait kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam UU Pornografi dan UU ITE, yang melarang penyebaran serta akses terhadap konten ilegal. Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur kebijakan hukum pidana terhadap pornografi bermotif balas dendam melalui tiga pendekatan: pencegahan, penanggulangan secara pidana, dan pemulihan berbasis keadilan restoratif. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konsep perlindungan hukum terhadap korban pornografi bermotif balas dendam (revenge porn) sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia masih belum optimal. Ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku, namun belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan hak-hak korban. Dengan hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2022, pelaku kekerasan seksual kini juga diwajibkan memberikan restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DI LAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI) Ajay Asnadi; Darwin Sinabariba; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 6 No 01 (2026): Artikel Riset Mei 2026
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balap liar yang dilakukan oleh remaja di jalan raya merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan pengendara. Kegiatan ini sering kali dilakukan di jalan raya yang seharusnya digunakan untuk kendaraan yang beroperasi sesuai aturan, dan akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal, baik bagi pelaku balapan maupun pengguna jalan lainnya ini juga merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam penanggulangan balap liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar, upaya kepolisian dalam menanggulangi balap liar, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (normatif), dengan data lapangan berupa wawancara, observasi, atau studi kasus (empiris). Data dan informasi yang diperoleh akan di gunakan sebagai bahan untuk penulisan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan balap liar terbagi menjadi dua kategori, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan kepada masyarakat dan remaja, patroli rutin, serta pembinaan bagi remaja yang terlibat dalam balap liar agar tidak terjerumus lebih jauh. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum berupa penangkapan dan pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar. Meskipun upaya tersebut cukup efektif, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kerjasama dari masyarakat masih menjadi tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan kepolisian dalam mengatasi balap liar dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil. Penelitian ini menyarankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah balap liar di kalangan remaja.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN Hermawan Risky Pasaribu; Darwin Sinabariba; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 6 No 01 (2026): Artikel Riset Mei 2026
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir marak terjadi pembegalan di Kota Medan. Setiap hari selalu terjadi tindak pidana pembegalan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Istilah pembegalan tidak dikenal dalam KUH Pidana di Indonesia, padanan kata yang sesuai dengan pembegalan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menarik untuk diteliti terkait dengan faktor yang menyebabkan maraknya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polresta Medan, kemudian upaya kepolisian Polrestabes Medan menangani tindak pidana pembegalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh). Untuk menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hasil bahwa faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polresta Medan antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengaruh narkoba. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polresta Medan, melalui upaya preventif berupa patroli yangdibentuknya tim khusus begal yang tergabung dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan), operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor, menggunakan aplikasi Polisi Kita, pemasangan cctv di daerah rawan begal, dan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum danmerugikan masyarakat, sehingga tidak akan menggulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Hambatan dan solusi uang diambil oleh Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pembegalan antara lain sarana yang dimiliki polrestabes Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan dan daerah yang sulit dijangkau dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil Polrestabes Medan.
MEDIASI NON PENAL TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Nurul Hidayah; Muhammad Ilham; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 6 No 01 (2026): Artikel Riset Mei 2026
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum, di mana segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam sistem hukum adalah kejahatan, di antara kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebut juga begal. Dalam KUHP termaktum pada pasal 365 bahwa begal sering menimbulkan kerugian fisik, mental, dan materi bagi korban. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlu adanya implementasi regulasi hukum dalam menangani beberapa kasus, seperti pendekatan restoratif yang lebih bermanfaat bagi korban. Korban dapat terlibat dalam proses mediasi yang mempertemukan pelaku dengan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berfokus pada keadilan restoratif, salah satunya melalui mediasi non penal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BARANG ALAT PENDIDIKAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn) Ronald Situmorang; Darwin Sinabariba; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 6 No 01 (2026): Artikel Riset Mei 2026
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat seseorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang berhubungan langsung dengan pihak penyedia, hal ini banyak terjadi praktik kecurangan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan sehingga dana yang lebih dari proses kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dijadikan ladang kesempatan untuk di korupsi demi kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan, pertanggungjawaban pidana oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn, penanggulangan korupsi dalam pengadaan kroupsi oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai menggunakan studi dokumen. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum terkait dengan pejabat pembuat komitmen dalam hal pengadaan barang dan jasa yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berikut peraturan pelaksanannya. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dana dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan adalah bahwa dalam putusan PN Medan, terdakwa hanya divonis hakim dipidana penjara 1 tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penanggulangan sekaligus pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa oleh PPK dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal dan eksternal melalui peran masyarakat yang dapat mengajukan sanggahan atau pengaduan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PROGRAM REHABILITASI Yudi Suhendra Saragih; Saniah; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 6 No 01 (2026): Artikel Riset Mei 2026
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perlindungan ini mencakup aspek normatif, institusional, dan prosedural, termasuk mekanisme asesmen terpadu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan penerapan rehabilitasi, di mana korban masih sering diproses melalui jalur pidana tanpa asesmen terlebih dahulu. Secara yuridis, pendekatan rehabilitasi mencerminkan prinsip restoratif dan humanistik, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga.
Edukasi Peningkatan Pendapatan Usaha Jamur Tiram dengan Mengedepankan Aspek Regulasi Hukum Rica Gusmarani; Ahmad Rizki Harahap; Ernita Ernita; Nurganda Siregar; Yessi Kurnia Arjani Manik; Fahman Urdawi Nasution
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 03 (2024): Artikel Periode Desember 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v2i03.5473

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha jamur tiram mengenai pentingnya aspek regulasi hukum, manajerial, dan pengelolaan keuangan dalam usaha mereka. Para pelaku usaha jamur tiram sering kali menghadapi kendala terkait legalitas usaha, perizinan, serta pengelolaan keuangan dan manajerial yang belum optimal. Untuk itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta strategi pengelolaan usaha yang efisien, termasuk pengelolaan operasional dan pencatatan keuangan yang baik. Tim pengabdian terdiri dari dosen dengan keahlian di bidang hukum, ekonomi, manajerial, dan akuntansi yang memberikan pelatihan dan wawasan praktis kepada para pelaku usaha. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, serta pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pengelolaan keuangan yang efektif, dan strategi manajerial yang efisien. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha jamur tiram dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha mereka. Kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih mudah terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha, seperti bantuan pemerintah dan pembiayaan.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Ajay Asnadi Bambang Arianto Bintara Sura Priambada Budi Handayani Bustaman Clara Fransiska Olivia Siahaan Darwin Sinabariba Desi Sintyasari Ediwarman Ediwarman Edy Sony Ernita Ernita Erwita poetri annisa Fahman Urdawi Nasution Fahman Urdawi Nasution Fahmi Jurdial G. Gunawan Hamzah Mardiansyah Harahap, Ahmad Rizki Harahap, Indra Purba Hermawan Risky Pasaribu Indra Purba Harahap Iwan Rasiwan Johari Laili Zailani M. Hendra Pratama Ginting M. Hendra Pratama Ginting M. Nur Syuhada Aditia Putra Mahmud Mulyadi Makkah Maria Alberta Liza Quintarti Muchamad Taufiq Muhammad Akbar MUHAMMAD ILHAM Muhammad Ilham Muzwar Irawan Nurganda Siregar Nurul Hidayah Patawari Patawari Putri Dwi Sari Rengga Kusuma Putra Riadi Asra Rahmad ronald situmorang Samuel M Simanjuntak Saniah Siregar, Nurganda Suhaidi Suhaidi Syukron Firdaus Siregar Tauratiya Ummi Kalsum Yessi Kurnia Arjani Manik Yessi Kurnia Arjani Manik Yohanes Arif Hasiholan Tampubolon Yohanes Pande Yudi Suhendra Saragih Zabidin Zakiyatun Nufus Zulkarnain S Zulmawati