Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Trafficking: Implementation of the Child Protection Law in Handling Trafficking Cases Rica Gusmarani; Bintara Sura Priambada; Bustaman; Tauratiya; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6038

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dalam menangani kasus trafiking di Indonesia bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. UU PA, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) juga berperan penting dalam mengatasi kasus trafiking. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji Implementasi undang-undang ini melibatkan pencegahan melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil positif, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada peningkatan pelatihan, pemantauan berkala, dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional.

The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.

Pelatihan Tata Kelola Manajemen Bisnis Digital Bagi Pengembangan Bisnis UMKM Kuliner Sate Bandeng Gusmarani, Rica; Arianto, Bambang
Svarga Pena : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Svarga Pena : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/svargapena.v2i1.68

Abstract: The purpose of community service is to encourage the development of culinary Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the governance of digital business management. The digital era requires MSME entities to be able to adapt to digitalization as a form of business scale development. Digitalization can make MSMEs compete with competitors and emphasize branding in the digital realm. In community service at MSME Sate Bandeng Bu Aliyah which was carried out on November 12, 2024, assistance was provided regarding digital business management governance which includes social media marketing, digital financial governance, digital business management to digital-based product branding. The success of this activity can be seen from the increasing knowledge and understanding of the owners and staff of the culinary MSME Sate Bandeng Bu Aliyah Serang Banten. From the results of this community service activity, it is known that the owner of the culinary MSME Sate Bandeng Bu Aliyah has been able to carry out digital business management governance well with a success rate of 80 percent so that it can strengthen the scale of business development.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik : The Role and Responsibilities of Notaries in Protecting Third Parties in Relation to the Making of Authentic Deeds M. Hendra Pratama Ginting; Rica Gusmarani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6681

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, suatu dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Pihak ketiga dalam konteks ini merujuk kepada individu atau entitas yang tidak terlibat langsung dalam penandatanganan akta, tetapi memiliki kepentingan yang terpengaruh oleh isi akta tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan pentingnya peran notaris dalam melindungi hak-hak pihak ketiga, maka perlu adanya kajian lebih mendalam tentang bagaimana notaris dapat berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak Ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terkait pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi data, menjamin keabsahan akta, dan melindungi kepentingan pihak ketiga. Analisis terhadap kasus-kasus sengketa tanah mengungkapkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan pemeriksaan dokumen dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap notaris yang lalai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, peran notaris dalam melindungi pihak ketiga sangat krusial dan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, profesionalisme, dan etika untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan akta notaris.

Edukasi Peningkatan Pendapatan Usaha Jamur Tiram dengan Mengedepankan Aspek Regulasi Hukum Gusmarani, Rica; Harahap, Ahmad Rizki; Ernita, Ernita; Siregar, Nurganda; Manik, Yessi Kurnia Arjani; Nasution, Fahman Urdawi
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 03 (2024): Artikel Riset Periode Desember 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v2i03.5473

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha jamur tiram mengenai pentingnya aspek regulasi hukum, manajerial, dan pengelolaan keuangan dalam usaha mereka. Para pelaku usaha jamur tiram sering kali menghadapi kendala terkait legalitas usaha, perizinan, serta pengelolaan keuangan dan manajerial yang belum optimal. Untuk itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta strategi pengelolaan usaha yang efisien, termasuk pengelolaan operasional dan pencatatan keuangan yang baik. Tim pengabdian terdiri dari dosen dengan keahlian di bidang hukum, ekonomi, manajerial, dan akuntansi yang memberikan pelatihan dan wawasan praktis kepada para pelaku usaha. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, serta pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pengelolaan keuangan yang efektif, dan strategi manajerial yang efisien. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha jamur tiram dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha mereka. Kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih mudah terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha, seperti bantuan pemerintah dan pembiayaan.

Edukasi Peningkatan Pendapatan Usaha Jamur Tiram dengan Mengedepankan Aspek Regulasi Hukum Gusmarani, Rica; Harahap, Ahmad Rizki; Ernita, Ernita; Siregar, Nurganda; Manik, Yessi Kurnia Arjani; Nasution, Fahman Urdawi
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 03 (2024): Artikel Periode Desember 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v2i03.5473

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha jamur tiram mengenai pentingnya aspek regulasi hukum, manajerial, dan pengelolaan keuangan dalam usaha mereka. Para pelaku usaha jamur tiram sering kali menghadapi kendala terkait legalitas usaha, perizinan, serta pengelolaan keuangan dan manajerial yang belum optimal. Untuk itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta strategi pengelolaan usaha yang efisien, termasuk pengelolaan operasional dan pencatatan keuangan yang baik. Tim pengabdian terdiri dari dosen dengan keahlian di bidang hukum, ekonomi, manajerial, dan akuntansi yang memberikan pelatihan dan wawasan praktis kepada para pelaku usaha. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, serta pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pengelolaan keuangan yang efektif, dan strategi manajerial yang efisien. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha jamur tiram dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha mereka. Kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih mudah terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha, seperti bantuan pemerintah dan pembiayaan.

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Tunas Gajah Mada Medan Ilham, Muhammad; Gusmarani, Rica
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 01 (2025): Artikel Periode April 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i01.5806

Korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang berdampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memutus mata rantai praktik korupsi, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan karakter sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan dalam membentuk integritas peserta didik sebagai bekal dalam membangun jiwa dan raga yang siap beraksi melawan korupsi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi efektif jika diterapkan secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta ditanamkan melalui pembelajaran yang kontekstual dan keteladanan nyata. Dengan membangun kesadaran kritis dan moralitas siswa, diharapkan tercipta generasi yang tidak hanya menolak korupsi, tetapi juga aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, membangun jiwa dan raga yang berintegritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan bangsa yang bebas dari korupsi.

STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN ADAT DALIHAN NATOLU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI TAPANULI SELATAN Rica Gusmarani; M. Hendra Pratama Ginting
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12445

Human trafficking, particularly involving children as victims, is a grave infringement on human rights and a complex transnational crime. Children, as a vulnerable group, are often targeted due to poverty, lack of education, and weak legal protection systems. Law No. 35 of 2014 on Child Protection provides a national legal foundation to safeguard and restore the rights of child victims. Meanwhile, the community in South Tapanuli adheres to a traditional value system known as Dalihan Natolu, which emphasizes mutual respect and protection within its social structure, including children. The purpose of this study is to examine how much the synchronization of state law and customary law can reinforce efforts to prevent and address child trafficking. The research adopts a normative-empirical method through juridical and sociological approaches. The findings indicate that although customary law does not explicitly regulate human trafficking, fundamental principles of Dalihan Natolu, such as prohibitions against actions that tarnish family honor (somang), play a significant role in preventing child exploitation. Thus, integrating local customary values into national child protection strategies has great potential to enhance the effectiveness of legal implementation at the grassroots level. Abstrak Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah adalah perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik ini karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membentuk landasan hukum nasional. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli Selatan memiliki sistem nilai adat yang dikenal dengan Dalihan Natolu, yang menekankan prinsip saling menghormati dan melindungi dalam struktur sosial, termasuk terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi antara norma hukum negara dan norma hukum adat dapat saling menguatkan dalam upaya mencegah dan menangani perdagangan anak. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan manusia, nilai-nilai dasar dalam Dalihan Natolu seperti larangan melakukan tindakan yang mencemarkan martabat keluarga (somang) berperan penting dalam mencegah eksploitasi anak. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam strategi perlindungan anak di tingkat lokal sangat potensial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum positif.

Hubungan Kemitraan antara Driver Transportasi Online dan Aplikator di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls Harahap, Indra Purba; Gusmarani, Rica
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tingginya minat masyarakat sebagai konsumen menggunakan jasa transportasi online telah memunculkan perusahaan-perusahaan aplikator raksasa di Indonesia. Hal tersebut memunculkan bentuk hubungan kerjasama antara driver transportasi online dengan aplikator. Namun, hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan mengalami kontradiktif karena driver merasa adanya ketidakadilan dalam hubungan kerjasama tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hubungan kerjasama tersebut ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls. Penelitan ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan jenis normatif yuridis. Jenis sumber data penelitian adalah sumber data primer. Adapu hasil penelitian menunjukkan 1) Hubungan kerjasama antara driver transportasi online dengan aplikator bukanlah hubungan kerja, karena tidak memenuhi unsur upah sebagai syarat bentuk hubungan kerja. 2) Hubungan kerjasama antara antara driver transportasi online dengan aplikator merupakan hubungan kemitraan dalam bentuk bagi hasil. 3) Hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan antara driver transportasi online dengan aplikator bertentangan dengan prinsip Teori Keadilan John Rawls yaitu: Prinsip pertama tentang kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty), serta prinsip kedua tentang prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opprtunity).

PEMBUATAN PERATURAN DESA UNTUK KETAHANAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN DI DESA DENAI KUALA DUSUN III KECAMATAN PANTAI LABU DELI SERDANG M. Hendra Pratama Ginting; Muzwar Irawan; Muhammad Ilham; Rica Gusmarani; Laili Zailani; Erwita poetri annisa
Pengabdian Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Pengabdian vol. 2 no. 2 Juli 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bahwa pentingnya ketersediaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrim yang tidak terduga sangat berpengaruh langsung pada kapasitas produksi pertanian sekaligus ketersediaan pangan yang masih ketergantungan pada iklim. Maka dari itu, dipandang perlu mewujudkan penyusunan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berbasis potensi lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah peraturan desa yang telah dibuat. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa harus berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode normatif digunakan dalam karya Tulis ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana pola hubungan kewenangan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan suatu peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seingga dengan demikian dapat menjawab bagaimana Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, apakah berjalan secara konferensif/menyeluruh. Maka dapat disimpulkan, bahwa esensi dari pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan sosialisasi tentang pembentukan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuan serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggpan masyarakat tidak lagi berfikir bahwasanya peraturan desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tersebut. Keywords: Peraturan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search