Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.699
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam RIO LAW JURNAL IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vifada Assumption Journal of Law HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Abbas, Ilham
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam Raya, Media Imas; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10657

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo (2) Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Pelaksanaan Pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di pengadilan agama palopo yaitu pelaksanaanya efektif sebagaimana diketahui bahwa perceraian mempunyai akibat hukum (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu factor hukumnya sendiri,dan dibatasi pada undang-undang saja,faktor penegak hukum,faktor sarana atau fasilitas ,factor Masyarakat dan factor kebudayaan. Rekomendasi Penelitian: (1) Perlunya memaksimalkan pencegahan dalam pembagian harta gono gini dalam proses perceraian hukum islam.(2) Perlunya kesadaran dan kepatuhan masyrakat merupakan factor yang sangat penting,dikarenakan bahwa tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan dan adanya kesadaran hukum dari segenap warga Masyarakat itu sendiri.
Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Herlina, Herlina; Abbas, Ilham; Risma, Andi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.375

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the legal responsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In this legal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditor; lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must payfor the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curator embezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagikurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dariberbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dansegala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankanpada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggungjawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.
Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia Azzahra, Adeliya; Prawira Buana, andika; Abbas, Ilham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT "this study aims to describe the basis for theapplication of civil law regarding the execution of the object of fiduciary security before the verdict and after the decision of the constitutional courtand obstacles it faced as well to find out the execution procedure for the fiduciary guarantee object after the decision of the constitutional court and to analyze the factors that hinder the execution object of fiduciary guarantee. This research approach is a qualitative and quantitative approach to literature review and interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subject of this research is the decision of theconstitutional court Number 18/PUU-XVII/2019. This research used empirical and sociological methods, collected primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion, it shows that: 1). After decision Number 18/PUU XVII/2019 the execution of the fiduciary security object was carried out by negotiating afternegotiations did not work, court proceedings were taken but before the decision Number 18/PUU-XVII/2019 was executed the object of fiduciaryguarantees is directly through the courts without any negotiation or exile. 2). In the executing the object of fiduciary security, there are also obstacles faced by society, both physically and non-physically after the decision of the new constitutional court. ABSTRAK Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum perdata mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap sebelum putusan dan sesudah putusan mahkamahkonstitusi dan hambatan yang dihadapinya serta untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif kajian pustaka dan Wawancara dengan pihak-pihakterkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan mkhkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan sosiologis, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) setelah dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi obejek jaminan fidusia dilakukan dengan cara negosiasi setelah negosiasi tidak behasil makadi tempuhlah jalur pengadilan tetapi sebelum putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia langsung saja melalui jalur pengadilan tanpa adanya negosiasi atau di eksol. 2) Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terdapat pula hambatan-hambatan. yang di hadapi dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik pasca putusan mahkamah konstitusi yang baru ini.
JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING CASES FOR REQUESTS FOR DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE LEGAL AREA OF THE BANTAENG RELIGIOUS COURT Aslamiah, Dian; Abbas, Ilham; Husen, Lao De
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.170

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of requests for marriage dispensation at the Bantaeng Religious Court. To find out and analyze the factors that influence judges' considerations in deciding cases of marriage dispensation applications in the legal area of ​​the Bantaeng religious court, research, in general, can be classified into two types, namely sociological empirical research (field), namely research conducted with an approach to legal reality in society. This research is based on symptoms in the form of a gap between expectations (das solen) and reality (das sein) in law. Normative research, namely research conducted using an approach to legal norms or substances, legal principles, legal theory, legal arguments, and comparative law. In this study, the authors examined using a qualitative approach as mentioned above in a study. The results showed that the implementation of the application for marriage dispensation at the Bantaeng Religious Court was the Compilation of Islamic Law in Article 53, considering the benefit of the reasons put forward by the applicants and to protect children from early marriage. It is also hoped that the dispensation of the marriage age will benefit the community by providing convenience and solutions for problems. The factors that influence judges' considerations in deciding cases of applications for marriage dispensation in the jurisdiction of the Bantaeng religious court are social conditions, cultural factors, customs, and facts of the trial.
Legal Protection for Child Victims of Crime Sexual Sahrani, Nanda; Abbas, Ilham; Djanggih, Hardianto
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.985

Abstract

The purpose of this study is to find out how to analyze legal protection efforts for child victims of sexual crimes as well as preventive efforts by the police in reducing the number of cases of child victims of sexual crimes in the South Sulawesi regional police. This research is included in the category of empirical legal research, where this research is carried out by accumulating data by direct interviews with the research object, which is supported by legal materials and using qualitative data analysis methods. The results of this study show that legal protection for children victims of sexual crimes in the South Sulawesi Regional Police has not been optimally implemented, although there are several efforts such as an empathetic reporting process, assistance by the police, and collaboration with LPSK, the establishment of a special unit, a sexual violence prevention program in schools, and a rehabilitation program, but these efforts have not gone well. Although there have been various preventive measures, cases of sexual violence against children are still high, indicating the need for increased education and more effective protection policies. The recommendations given by the author are that it is hoped that increased training of investigators to handle sexual crimes against children, strengthen collaboration with related institutions, and expand the socialization of children's rights, and regular monitoring of protection programs also needs to be carried out.
Agreement on Providing Working Capital Credit Maesaroh Haris, Faradhilla Ayun; Abbas, Ilham; Zulkifli Muhdar, Muhammad
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study uses empirical legal research methods, empirical legal research is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. In this empirical research method, it is also about the implementation of the legal provisions of the law in action in every particular legal research that occurs in society. The results of this study indicate that the procedure for granting Working Capital Credit (KMK) at PT. Bank Sulselbar Mamuju Branch is guided by the procedures and principles of providing sound credit and in accordance with applicable regulations. And the efforts made by Bank Sulselbar Mamuju in terms of overcoming debtors who default are by making efforts to save credit, this is considered very important for banks to avoid the occurrence of bad loans that can affect the soundness of the bank . The recommendation of this research is for creditors and debtors to further enhance their cooperation and compromise with each other so as to establish a more sustainable and effective agreement. In order for the implementation of working capital under the auspices of Bank Sulselbar Mamuju to run smoothly and each party does not suffer losses, the parties fulfill their respective rights and obligations where the debtor must be aware of his obligations.
The Existence Of Customary Leaders in Land Dispute Resolution Bustam, Ridwan; Abbas, Ilham; Muhdar, Muhammad Zulkifli
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qf494765

Abstract

This study aims to determine and analyze the existence of the Tu'a Golo traditional figure in resolving land disputes in the indigenous people of Boleng District, Manggarai Bara Regency, East Nusa Tenggara. To determine and understand the factors that influence the resolution of land disputes in the Tu'a Golo traditional figure in the indigenous people of Boleng District. This study uses an empirical legal research type. The location of the research is in the Customary Law area of ​​Boleng District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The types and sources of data are Primary and Secondary Data obtained through interview and documentation techniques, then qualitative analysis is carried out. The results of the study show that the existence of the traditional figure Tu'a Golo in the process of resolving land disputes in the traditional community of Boleng District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara was resolved by Tu'a Golo as a traditional figure. The factors that influence the process of resolving land disputes in the traditional figure Tu'a Golo in the traditional community of Boleng District are internal factors from Tu'a Golo himself and external factors from the community. The recommendation of this study is that Tua Golo conduct socialization of the applicable customary law so that the community prioritizes resolving social and cultural problems through deliberation and consensus. As the customary leader or Hatoe Kampoh, Tu'a Golo always pays attention to his traditional community by being a fair mediator so that he is not influenced by any party.
Co-Authors Aditya Halim Perdana Kusuma Putra Putra Ali, Achmadi Andairah, Nur Asjaksan, Nur Rahma Aslamiah, Dian Aswari, Aan Ayu, Putri Azis, Muawanatul Azzahra, Adeliya Bima, Muh. Rinaldy Bustam, Ridwan Fajriyah, Laeli Faradikta, Religia Hafidz, Ma'ruf Hardana, Ariel Putra Hardianto Djanggih, Hardianto Herlina Herlina Hidayat, Andi Muh. Taufik Hidjaz, M. Kamal Hidjza, Kamal Husen, La Ode Husen, Lao De Kharismawati, Kharismawati Maesaroh Haris, Faradhilla Ayun Mais, Andi Farhan Maulana Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana Muhammad Fachri Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhdar, Muhammad Zulkifli Mustapa, Andi Nawi, Syahruddin Patta, Hasnawati Pawennei, Mulyati Prawira Buana, Andika Putri, Ilma Aulia Rahman, Sufirman Ramadani, Selyana Fitri Ramadhan, Fariza Raya, Media Imas Risma, Andi Riswandar, Muhammad Rafli Rizal, Andi Muhammad S. Sugiharto Sahrani, Nanda Sari, Ria Novika Subhan, Akhmad syahrul, muhammad Syaiful . Syam, Nurul Sofia Tamsil, Andi Muhammad Ikram Thalib, Hambali Wahyudi, Candra Zulkifli Muhdar, Muhammad