Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.699
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam RIO LAW JURNAL IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vifada Assumption Journal of Law HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Abbas, Ilham
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Pihak Pemberi Fidusia Syaiful, Syaiful; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab debitor melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, ditemukan bahwa penyebab pengalihan tersebut mencakup faktor ekonomi debitor, kurangnya literasi hukum, lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan, serta kurang optimalnya sosialisasi hukum. Putusan PN Makassar dalam perkara ini mempertimbangkan aspek keadilan, nilai kerugian, dan niat jahat debitor, namun tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kreditor. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi hukum dan penguatan pengawasan lembaga pembiayaan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum fidusia dan perlindungan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan. This study aims to examine the factors that cause debtors to transfer fiduciary collateral objects without the creditor’s approval and analyse the legal considerations of judges in adjudicating such cases, as illustrated in Decision Number 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Under Indonesian positive law, transferring fiduciary collateral without the creditor's consent constitutes a criminal offence, as outlined in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the debtor’s economic hardship, low legal literacy, weak financial institution oversight, and lack of legal awareness campaigns contribute to such unlawful transfers. The Makassar District Court’s ruling in this case considered the principle of justice, the value of financial loss, and the debtor’s mens rea, while emphasising the need to protect creditors’ rights. The study recommends enhancing legal literacy and strengthening supervisory mechanisms for finance companies to prevent similar violations. This research contributes to the development of fiduciary law and the legal protection of parties in financing agreements.
Efektivitas Kewenangan Bea Cukai Dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Sari, Ria Novika; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis data primer hasil wawancara dengan pejabat Bea Cukai dan data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penindakan dan barang hasil penindakan selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Namun demikian, masih ditemukan modus baru pelanggaran yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran identitas, sehingga diperlukan penguatan teknologi intelijen dan peningkatan sinergi antar lembaga serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan. Penelitian ini menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam menegakkan kepastian hukum dan melindungi pendapatan negara serta kesehatan masyarakat dari dampak peredaran BKC ilegal. This study examines the effectiveness of Customs authorities in conducting enforcement actions against illegal Excise Goods circulation at the Office of Supervision and Service of Customs Type Madya Pabean B Makassar. Utilizing a juridical-empirical approach, the research combines primary data from interviews with Customs officials and secondary data from official documents and performance reports. The results show a significant increase in the number of enforcement actions and confiscated goods from 2022 to mid-2025, contributing to enhanced state revenue and deterrence for illegal business actors. However, new violation methods involving disguised identities via shipping services were found, indicating the need for strengthening intelligence technology, improving inter-agency synergy, and community education to optimize supervision. The study affirms the strategic role of Customs in upholding legal certainty and protecting state revenue as well as public health from the impact of illegal Excise Goods circulation
Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar Ali, Achmadi; Hafidz, Ma'ruf; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar berjalan efektif karena dalam hal proses pendaftaran Negara telah memberikan regulasi yang jelas serta proses pendaftaran dibuat dengan sangat fleksibel, dan ketika terdapat sengketa telah diselesaikan secara baik di pengadilan niaga Makassar. seperti perkara nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks antara merek SOLARIA dengan SOLARIS, perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, dan perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria yaitu Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing legal protection for registered brands following legislation in Makassar City. This research uses empirical legal research. The results of this research show that: (1). The effectiveness of the implementation of legal protection for registered marks by the laws in Makassar City is effective because in terms of the registration process the State has provided clear regulations and the registration process is made very flexible, and when there are disputes they have been resolved properly in the Makassar commercial court. such as case number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks between the brands SOLARIA and SOLARIS, case number 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, and case number 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). The legal consequences of the issuance of a Brand Rights Certificate for Solaris regarding the Exclusive Rights owned by Solaria are that a registered mark can be cancelled through a lawsuit filed by an interested party based on the reason that the mark cannot be registered or is rejected by the provisions of Article 20 and Article 21 of Law No. 20 /2016 to the Commercial Court. The legal remedy against the commercial court's decision on the cancellation lawsuit is cassation. Cancellation of a trademark registration can be done on the grounds that the trademark in question violates the provisions regarding trademarks that cannot be registered and trademarks that must be rejected.
Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam Fajriyah, Laeli; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang dan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang jika dilihat dari putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek sudah terlaksana, namun kurang adanya pengetahuan hukum dari para pihak berperkara tentang penetapan anak angkat dan hak wasiat wajibah untuk anak angkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor hukum, penegak hukum serta faktor pengetahuan hukum masyarakat. The research objective is to analyze the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court and to analyze the factors that influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court. This research method uses an empirical research type. The results of this research show that the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court is seen from decision number 12/Pdt.G/2021/PA.Ek, has been implemented, but there is a lack of legal knowledge from the parties involved in the case. regarding the determination of adopted children and mandatory testamentary rights for adopted children. Legal, law enforcement and community legal knowledge Factors influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court.
Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian Asjaksan, Nur Rahma; Husen, La Ode; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm sejak menikah Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuatnya dan mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak pernah diberikan, hakim melihat bahwa gugatan penggugat bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian. The research objective is to analyze the process of resolving dowry disputes after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm and how the judge's legal considerations are in deciding dowry dispute cases after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. The type of research used is normative legal research. The results of the research show that 1) The process of resolving dowry disputes after divorce in decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm is the same as resolving disputes in general, except that it can be combined with divorce disputes or after divorce if the husband does not hand over the dowry. to his wife 2) The judge's legal considerations in deciding the dowry dispute after divorce in Decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm since the marriage the Defendant has reneged on the agreement he made and the dowry to which the Plaintiff is entitled has never been given, the judge saw that The plaintiff's lawsuit aims to obtain his absolute right (dowry) which questions the negligence of the husband (defendant) towards his wife (plaintiff) who did not hand over the dowry until the divorce occurred.
Efektivitas Hukum Pembagian Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Kepada Kreditor Mustapa, Andi; Hidjaz, M. Kamal; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor ditinjau berdasarkan undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tipe penelitian ini adalah penelitan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitur dan mendistribusikannya kepada para kreditur, sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.2) perlindungan hukum terhadap kreditor, pada prinsipnya semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional kepada para keditornya akan tetapi persoalan yang timbul dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan. The research objective is to analyze the effectiveness of distributing assets of companies declared bankrupt to creditors based on Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponing debt payment obligations. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that 1) the effectiveness of distributing the assets of a company declared bankrupt to creditors is carried out by appointing several creditor representatives to control all the debtor's assets and distribute them to creditors. carry out actions that could be detrimental to the interests of their creditors. 2) legal protection for creditors, in principle all of the debtor's assets are a joint guarantee for his creditors and the proceeds will be distributed proportionally to his creditors, but the problems that arise in the process of settling bankrupt assets are If the amount of debt is greater than the bankruptcy assets, especially after separatist creditors and preferred creditors take their rights, then indirectly the rights of concurrent creditors will not be paid in full.
Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Kharismawati, Kharismawati; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan berbasis ilmiah (Scientific Crime Investigation) dalam pembuktian perkara pembunuhan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Scientific Crime Investigation (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam penanganan tindak pidana. Perbedaan pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian secara langsung terhadap tersangka ataupun saksi, yang mana saksi itu manusia, cenderung memberikan keterangan palsu, berbeda dengan pemeriksaan secara Scientific Crime Investigation (SCI) yang berbasis ilmu pengetahuan Pembuktian perkara pidana secara Scientific Crime Investigation (SCI) tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan. The research objective is to analyze the effectiveness of scientific-based investigations (Scientific Crime Investigation) in proving murder cases. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary data and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the application of science through the Scientific Crime Investigation (SCI) method is a breakthrough in the evidentiary process in handling criminal acts. The difference between scientific evidence and direct evidence against suspects or witnesses, where the witnesses are humans, tend to give false information, which is different from scientific crime investigation (SCI) examinations which are based on science. Scientific crime investigation (SCI) proof of criminal cases cannot be separated. from the assistance of the Forensic Laboratory which is a place to check evidence using science.
Information Technology in the Implementation of Land Registration Activities: The Implementation Side Riswandar, Muhammad Rafli; Abbas, Ilham
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 3 No. 1 (2023): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v3i1.298

Abstract

This study aims to determine how the implementation of land registration activities through information technology activities at the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province in the Division of Determination and Registration of Rights and what factors affect land registration activities through the application of information technology at the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province in the Division of Determination and Registration of Rights. The results of this study indicate that the implementation of land registration activities through the application of Information Technology in the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province was implemented on Law of Information and Electronic Transactions. In addition, related to the implementation of technology utilization, of course, there are problems that are present, one of which is external factors in land registration, community factors are very influential on the smooth process of land registration activities. Without community support, community activities will not run effectively. And internal factors sociologically, every law enforcer has a position and role. The position is a container in which certain rights and obligations are contained. In order for this to work as desired, the author suggests that there needs to be more attention to communication aspects and aspects of service quality at the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province in the Division of Determination and Registration of Rights. This is because there are still employees who do not understand the national land management information system policy well. And it is also necessary to improve the quality of service by paying attention to supporting factors in making services easier and faster. And the need for additional human resources or recruitment of new employees who are able to apply Information Technology, the need to improve the quality of a better internet network and improve/update existing hardware and application software and improve KKP applications managed by the central BPN, and the need for counseling/understanding of land registration activities to the community.
Perlindungan Hukum Konsumen Oleh PT Telkom Akibat Gangguan Jaringan WiFi IndiHome (Studi Pada Plasa Telkom Balaikota Makassar) Hardana, Ariel Putra; Aswari, Aan; Abbas, Ilham
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/kk45r464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat gangguan jaringan massal WIFI IndiHome serta upaya yang dilakukan PT. Telkom untuk memulihkan hak-hak konsumen IndiHome akibat gangguan jaringan massal. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: PT. Telkom IndiHome selaku pelaku usaha tidak berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum karena gangguan jaringan massal terjadi akibat force majeure, namun PT. Telkom IndiHome tetap memberikan pelayanan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen berupa segera menginformasikan kepada pelanggan terkait gangguan jaringan tersebut. Bagi pelanggan yang mengalami gangguan jaringan selama lebih dari 3x24 jam mendapatkan kompensasi sesuai paket berlangganan yang diambil. Bagi pelanggan paket WiFi IndiHome tanpa Usee TV (Paket 1P), mendapatkan penyesuaian biaya hingga 10%. Sedangkan bagi pelanggan paket WiFi IndiHome dan UseeTV (Paket 2P) mendapatkan kompensasi berupa open channel atau pembukaan seluruh kanal TV secara gratis.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Andairah, Nur; Nawi, Syahruddin; Abbas, Ilham
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  terhadap perdagangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah.  Tipe dalam penelitian ini dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode normatif-empiris.  Penelitian ini bersumber menggunakan 3 bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa jurnal Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini di analisis secara kualitatatif dengan berpedoman pada tataran yuridis sebagai hukum positif dan kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum yang telah di inventarisir untuk akhirnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu konklusi yang komperhensif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Perdagangan kurang efektif: ditinjau Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Hal ini dapat dibuktikan  rata-rata sebesar 77% dikategorikan cukup efektif.
Co-Authors Aditya Halim Perdana Kusuma Putra Putra Ali, Achmadi Andairah, Nur Asjaksan, Nur Rahma Aslamiah, Dian Aswari, Aan Ayu, Putri Azis, Muawanatul Azzahra, Adeliya Bima, Muh. Rinaldy Bustam, Ridwan Fajriyah, Laeli Faradikta, Religia Hafidz, Ma'ruf Hardana, Ariel Putra Hardianto Djanggih, Hardianto Herlina Herlina Hidayat, Andi Muh. Taufik Hidjaz, M. Kamal Hidjza, Kamal Husen, La Ode Husen, Lao De Kharismawati, Kharismawati Maesaroh Haris, Faradhilla Ayun Mais, Andi Farhan Maulana Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana Muhammad Fachri Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhdar, Muhammad Zulkifli Mustapa, Andi Nawi, Syahruddin Patta, Hasnawati Pawennei, Mulyati Prawira Buana, Andika Putri, Ilma Aulia Rahman, Sufirman Ramadani, Selyana Fitri Ramadhan, Fariza Raya, Media Imas Risma, Andi Riswandar, Muhammad Rafli Rizal, Andi Muhammad S. Sugiharto Sahrani, Nanda Sari, Ria Novika Subhan, Akhmad syahrul, muhammad Syaiful . Syam, Nurul Sofia Tamsil, Andi Muhammad Ikram Thalib, Hambali Wahyudi, Candra Zulkifli Muhdar, Muhammad