Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Pihak Pemberi Fidusia Syaiful, Syaiful; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab debitor melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, ditemukan bahwa penyebab pengalihan tersebut mencakup faktor ekonomi debitor, kurangnya literasi hukum, lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan, serta kurang optimalnya sosialisasi hukum. Putusan PN Makassar dalam perkara ini mempertimbangkan aspek keadilan, nilai kerugian, dan niat jahat debitor, namun tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kreditor. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi hukum dan penguatan pengawasan lembaga pembiayaan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum fidusia dan perlindungan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan. This study aims to examine the factors that cause debtors to transfer fiduciary collateral objects without the creditor’s approval and analyse the legal considerations of judges in adjudicating such cases, as illustrated in Decision Number 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Under Indonesian positive law, transferring fiduciary collateral without the creditor's consent constitutes a criminal offence, as outlined in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the debtor’s economic hardship, low legal literacy, weak financial institution oversight, and lack of legal awareness campaigns contribute to such unlawful transfers. The Makassar District Court’s ruling in this case considered the principle of justice, the value of financial loss, and the debtor’s mens rea, while emphasising the need to protect creditors’ rights. The study recommends enhancing legal literacy and strengthening supervisory mechanisms for finance companies to prevent similar violations. This research contributes to the development of fiduciary law and the legal protection of parties in financing agreements.
Efektivitas Kewenangan Bea Cukai Dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Sari, Ria Novika; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis data primer hasil wawancara dengan pejabat Bea Cukai dan data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penindakan dan barang hasil penindakan selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Namun demikian, masih ditemukan modus baru pelanggaran yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran identitas, sehingga diperlukan penguatan teknologi intelijen dan peningkatan sinergi antar lembaga serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan. Penelitian ini menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam menegakkan kepastian hukum dan melindungi pendapatan negara serta kesehatan masyarakat dari dampak peredaran BKC ilegal. This study examines the effectiveness of Customs authorities in conducting enforcement actions against illegal Excise Goods circulation at the Office of Supervision and Service of Customs Type Madya Pabean B Makassar. Utilizing a juridical-empirical approach, the research combines primary data from interviews with Customs officials and secondary data from official documents and performance reports. The results show a significant increase in the number of enforcement actions and confiscated goods from 2022 to mid-2025, contributing to enhanced state revenue and deterrence for illegal business actors. However, new violation methods involving disguised identities via shipping services were found, indicating the need for strengthening intelligence technology, improving inter-agency synergy, and community education to optimize supervision. The study affirms the strategic role of Customs in upholding legal certainty and protecting state revenue as well as public health from the impact of illegal Excise Goods circulation