Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam DE JURE Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Analisa KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Mimbar Keadilan JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Prasada Sakina: Journal of Family Studies Analisa: Journal of Social Science and Religion Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Priviet Social Sciences Journal
Bachri, Syabbul
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Criminalization of Polyamory Perspective Islamic Penal Law and Indonesian New Penal Code Bachri, Syabbul; Samuri, Mohd Al Adib; Moosa, Najma; Duran, Büşra Nur; Ramadhita, Ramadhita
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 November (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i2.7221

Abstract

Regardless of the social stigma faced, polyamory has become a widely discussed issue and has received much attention in various fields. This study aims to examine the legal aspects regarding the criminalization of polyamory from the perspective of Islamic criminal law and the new penal code in Indonesia. This study is a type of normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The research results show that any sexual relation outside of legal marriage is considered adultery in Islam, requiring criminal sanctions for the perpetrators. Polyamory cases involving same-sex couples are also included in the criminal act. In the Indonesian legal context, although the term polyamory is not mentioned explicitly, the new Penal Code has the potential to criminalize polyamorous perpetrators with the latest regulations regarding adultery and cohabitation offenses. This new penal code can also criminalize homosexual behaviour including lesbian, gay, bisexual, transgender, and Queer plus(LGBTQ+) people. However, the perpetrator of polyamory can only be convicted if there is a complaint from the aggrieved party (i.e. the legal spouse, children, and parents of the perpetrator), because those articles fall into the category of absolute complaint offenses. Looking at the cultural values of Indonesian society, especially the teachings of Islam as a religion adhered to by the majority of citizens, the criminalization of polyamory should be included in the ordinary complaint offense so that it can be in line with the living norms in society.
Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maslahah Mursalah setianingrum, wiwin; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i3.2203

Abstract

Meskipun telah tersedia undang-undang peradilan pidana khusus untuk anak, tapi perlanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak anak tersebut, maka ditetapkanlah proses diversi. Fokus penelitian ini adalah diversi terhadap narapidana anak perspektif maslahah mursalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Maslahah Mursalah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif (legal research), menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Secara mendasar ketentuan Diversi dimuat dalam Bab II pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lalu sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur diversi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. 2) diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menghasilkan kemaslahatan bagi anak berupa peralihan proses penyelasaian perkera pidana, dari proses peradilan menuju proses musyawarah diversi yang dapat dilakukan di luar peradilan, serta berupa perlindungan hak-hak anak ketika menjalani proses penyelesaian masalah pidana.
Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Santoso, Mochamad Agus Rizal Dwi; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2305

Abstract

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT berbunyi “Setiap Orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Jika ditelaah lebih jauh pasal ini ternyata dapat menjerat seseorang yang seharusnya tidak menjadi pelaku hingga dapat menjadi pelaku karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Sehingga lokus penelitian ini pada penerapan dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang kedua mendeskripsiakan analisis Pasal 9 Undang-Undang PKDRT berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau library research, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam Pasal 9 UU PKDRT hanya menjelaskan tentang perbuatan penelantaran rumah tangga saja, tanpa menyinggung akibat dari penelantaran rumah tangga. Kedua, Pasal tentang penalantaran rumah tangga yang dimungkinkan dapat menjadi pasal karet jika dilihat dengan menggunakan Hak Asasi Manusia seharusnya disertakan dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak terbatas hanya pada bentuk penelantarannya saja.
The Implementation of Law No. 16 of 2019 Through the Work Unit Of Kencana Malang City in Efforts to Control Early Marriage Hamami, Haydar Nashif; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2480

Abstract

Early marriage is increasing every year, this has many causes, both from the environment, education or other things. The environment is very influential in the occurrence of early marriage because of the environment that shapes how the child is. Teenagers who are not old enough can be ensnared or become victims because they do not know about marriage and family. It's just a matter of sheer pride and forgetting that families have rights and obligations. One way to reduce this early marriage is through the Kencana work unit (SAKA) in Malang City. Through SAKA Kencana, it is hoped that it will be able to control the increasing number of early marriages. This study used field research methods supported by a descriptive approach. The results of this study indicate that through SAKA Kencana Malang City can control the number of early marriages using the Character Empowerment Strategy in each of its activities. Activities in the form of sharing or exchanging knowledge, outreach among members and BKKBN or to several schools as well as character empowerment which is aimed at teenagers can plan a better future life. About good planning for families who need careful preparation and other lives.
Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf Husna, Fadiyah Kamilatul; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i2.3627

Abstract

Dalam Ihdad merupakan suatu praktik hukum Islam ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad dilaksanakan pada masa iddah seorang istri cerai mati yaitu selama 4 bulan 10 hari. Pada zaman yang modern ini banyak sekali ketika istri ditinggal mati oleh suaminya tetap melakukan kegiatan seperti biasa tanpa mengetahui tentang ketentuan ihdad yang berlaku dalam syariat Islam. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya keragaman budaya sehingga dan juga beberapa istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan melaksanakan masa iddah berbeda dengan syariat hukum Islam. Kemudian dalam masa berkabung atau ihdad ada ‘urf atau kebiasaan para istri cerai mati ketika akan menikah lagi harus menunggu sampai 3 tahun atau kurang lebih 1000 hari setelah kematian suaminya. Pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman istri cerai mati dalam penerapan ihdad di Desa Gondanglegi Wetan serta untuk menganalisis bagaimana pemahaman istri cerai mati dalam penerapan ihdad di Desa Gondanglegi Wetan dengan perspektif ‘urf. Pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman istri cerai mati dalam penerapan ihdad dengan perspektif ‘urf. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Dalam penelitian ini sumber data ada dua; sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian bahwasanya sebagian besar informan istri cerai mati tidak mengetahui dan memahami mengenai ketentuan ihdad yang berlaku dalam hukum Islam dan mereka hanya memahami adanya masa iddah saja. Pemahaman istri cerai mati dalam peneparapan ihdad ini termasuk dalam ‘urf fasid dikarenakan mengahalangi seorang istri untuk menikah lagi yang bertentangan dengan syariat hukum Islam yang tertera bahwa masa ihdad istri cerai mati selama 4 Bulan 10 Hari.
Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Feminisme di Media Sosial Azmi, Miftahudin; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (971.036 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang gerakan Indonesia tanpa feminisme yang bertebaran di media sosial. Paradigma gerakan Indonesia tanpa feminisme yang begitu masif, bukan hanya sekedar kreativitas tanpa tujuan atau hanya mengisi ruang kosong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab kemunculan dan tujuan dari gerakan Indonesia tanpa feminisme di media sosial. Kajian ini menggunakan metode konstruktivisme dan analisis wacana, kemudian seluruh datanya dianalisa menggunakan konten analisis melalui proses eksplorasi, seleksi, klasifikasi dan interpretasi. Sebagai kajian sosial-keagamaan, setidaknya ada tiga fakta di balik fenomena gerakan Indonesia tanpa feminisme. Pertama, menyuguhkan paham kelompok tekstualis ditengah kontestasi keberagamaan di media sosial, utamanya vis a vis dengan kelompok kontekstualis dalam memahami teks agama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan atau suami dengan isteri. Kedua, wujud resistensi kelompok tekstualis menolak paham feminisme sekaligus mengajak masyarakat menolak paham tersebut. Ketiga, merespon ghirah keberagamaan masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan kemudahan mengakses literatur keagamaan melalui website, media sosial atau yang lainnya.
Keabsahan Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam Rahmah, Miftahul; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1769

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan alat bukti saksi testimonium de auditu pada perkara penetapan ahli waris dalam putusan hakim nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl menurut prespektif hukum acara perdata dan hukum Islam, serta alasan diterimanya keterangan saksi yang kurang sempurna sebagai saksi. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara kematian menurut prespektif hukum acara perdata berbeda dengan prespektif hukum Islam. Dimana dalam hukum acara perdata kesaksian ini tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan. Sedangkan dalam hukum Islam syahadah al-istifadah dapat dijadikan alat bukti langsung atau bukti yang sah karena kesaksiannya diperoleh melalui informasi yang akurat, sehingga menepis kemungkinan berbuat kebohongan. Alasan pertimbangan hakim yang menerima keterangan saksi testimonium de auditu dalam perkara ini sebagai suatu kesaksian adalah karena saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal kematian dan karena kesaksian kedua saksi telah memenuhi dua syarat, yaitu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum, tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan atau orang lain yang telah meninggal sehingga kesaksian de auditu dibenarkan dan diakui secara eksepsional sebagai alat bukti.
Efek Penggunaan Whatsapp dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam Jazilah, Nikmatul; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era serba modern, sosial media baik Whatsapp maupun Facebook adalah jembatan untuk bertukar kabar saat suami atau istri tidak sedang bersama dalam satu ruang, Karena itulah berbagai resiko bisa didapatkan saat suami ataupun istri bermain Whatsapp atau Facebook salah satu hal buruk yang sering terjadi adalah kesalah pahaman saat melakukan komunikasi melalui Whatsapp atau Facebook. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai efek penggunaan Whatsapp dan Facebook terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook terhadap keharmonisan rumah tangga dibagi pada beberapa efek yaitu dalam keagamaan atau religinya, personalitynya, psikologi serta ekonomi. Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam sudah masuk dalam kriteria menjaga keluarga yang harmonis karena keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Desa Karangkendal Kapetakan Cirebon sudah masuk pada kriteria menurut psikologi keluarga Islam mengenai komunikasi yang baik serta Hukum Islam mengenai tiga landasan keluarga harmonis yaitu, sepaham, toleransi serta bersikap wajar.
The implementation of single-judge trials at the Lumajang religious court from the perspective of Soerjono Soekanto’s legal effectiveness theory (Based on supreme court decision no. 215/KMA/HK2.6/XI/2024) Munauwarah, Aminatol; Bachri, Syabbul
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1251

Abstract

This study examines the implementation of single-judge hearings at the Religious Court of Lumajang based on Chief Justice’s Decree Number 215/KMA/HK2.6/XI/2024. This policy was introduced as a strategic response to the increasing number of cases that exceeded the available number of judges. Through this mechanism, the judicial process is expected to operate more efficiently while upholding the principles of fast, simple, and low-cost justice. This study employs an empirical legal method using a qualitative approach. Data were collected through direct observations, interviews with judges and court officers, and the analysis of official documents. This approach enables a comprehensive understanding of how the policy is implemented in practice and provides an objective assessment of its effectiveness. The findings demonstrate that the single-judge system has been implemented effectively, according to Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness. The policy fulfills five determining factors: clear legal substance, competent law enforcers, adequate facilities, community acceptance, and an adaptive legal culture. These components collectively support the smooth execution of this system. Overall, the single-judge mechanism contributes significantly to improving judicial performance at the Lumajang Religious Court. This accelerates case resolution and strengthens public trust in the judiciary. Thus, this system represents an important step in the broader reform of Indonesia’s religious-court system.
Clarifying Heirs’ Rights in Indonesian Waqf Law: Toward Stronger Governance and Conflict Prevention Al-Anshori, Huzaimah; Syamsudin, M.; Triyanta, Agus; Ramadhita, Ramadhita; Bachri, Syabbul; Alotaibi, Hajed A.
Nurani Vol 25 No 2 (2025): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v25i2.30356

Abstract

This research analyzes the current legal framework governing the rights of a wakif’s heirs under Indonesian waqf law and proposes a model of regulatory reform aimed at enhancing waqf governance and minimizing potential inheritance disputes. The urgency of this research arises from the increasing number of waqf dispute cases brought before Indonesian Religious Courts, many of which involve heirs claiming ownership of assets already pledged as waqf. These disputes reflect ongoing legal uncertainty and the lack of clear regulatory provisions governing heirs’ procedural rights, a condition that risks weakening both the long-term sustainability of waqf management and the overall stability of the legal system. The objectives of this study are twofold: (1) to analyze the normative and socio-legal factors contributing to heirs’ involvement in waqf disputes, and (2) to propose a legal reform framework that clarifies their position within the waqf system. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the ambiguity of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, particularly the absence of the term “wakif’s heirs” in Article 6, creates interpretive gaps leading to recurrent ownership claims. To address these issues, this paper proposes revising the Waqf Law to explicitly recognize the limited supervisory rights of heirs while maintaining the sanctity of waqf as perpetual charity. This proposed reform seeks to align the principles of Islamic jurisprudence with national law in order to ensure legal certainty, reduce the potential for disputes, and strengthen the overall effectiveness of waqf governance. The study contributes conceptually by redefining heirs’ legal standing and practically by promoting a conflict-resilient and sustainable waqf ecosystem in Indonesia.
Co-Authors Agus Triyanta Akhmad Nurul KAWAKIP Al-Anshori, Huzaimah Alotaibi, Hajed A. Anjani, Ria As-Suvi, Ahmad Qiram Duran, Büşra Nur Duran, Büşra Nur Elmira Qurrota A'yunina A'yunina Erfaniah Zuhriah Fakhruddin Fakhruddin Hadi Nasbey Hamami, Haydar Nashif Handoko Ja’far Husna, Fadiyah Kamilatul Husnaini, M Imam Sukadi Irwan Abdullah Jazilah, Nikmatul Ja’far, Handoko Jundiani Jundiani KAWAKIP, Akhmad Nurul Khoirul Hidayah M. Fauzan Zenrif M. Syamsudin, M. Masyithah Mardhatillah, Masyithah Miftahudin Azmi Miftahul Rahmah Moosa, Najma Muhammad Muhammad Muhammad, M Munauwarah, Aminatol Ramadhita Ramadhita, Ramadhita Roibin Roibin Rosidin Rosidin Rosidin Rosidin Saifuddin Zuhri Qudsy Samuri, Mohd Al Adib Santoso, Mochamad Agus Rizal Dwi setianingrum, wiwin Sinal, Mohamad Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Syamsul Arifin Umaiyatus Syarifah Zaenul Mahmudi