Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Udayana Journal of Law and Culture Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Supply Chain Management Jurnal Notariil Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Suara Hukum Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal La Sociale Aktual Justice Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Law Doctoral Community Service Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pelaku Insider Trading Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Agus Ryan Pravanta; A.A.A.N Sri Rahayu Gorda
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p13

Abstract

This study aims to examine the regulation regarding insider trading (Insider trading) in Indonesia which has several statutory provisions such as the Criminal Code and Law No. 8 of 1995 concerning capital markets. This study also analyzes criminal liability for corporations that carry out insider trading based on the laws and regulations in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that arrangements regarding insider trading in Indonesia are regulated in Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. The thing that makes it a capital market crime is that when buying and selling shares, insiders base their actions on information about material facts about the company that has not been informed to the public, for example about the company's plan to merge or plan to acquire other companies that will make the company's value will increase. This kind of behavior is categorized as insider trading. As for criminal liability for corporations that carry out insider trading contained in Article 104 UUPM, liability is limited to the imposition of a maximum fine of IDR 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (Insider trading) di Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang seperti KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Penelitian ini juga menganalisa pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan insider trading berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (Insider trading) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun hal yang membuatnya menjadi tindak pidana pasar modal adalah apabila dalam melakukan pembelian dan penjualan saham, insiders saham, insiders itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi mengenai fakta materil perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan merger, atau rencana akan mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu akan menjadi naik. Perbuatan yang demikian inilah yang dikategorikan sebagai insider trading. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan insider trading terdapat pada Pasal 104 UUPM maka pertanggungjawaban hanya terbatas pada penjatuhan pidana denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19 Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.172-185

Abstract

Standarisasi tarif hotel menjadi perhatian yang sangat penting di mana kurangnya aturan tertulis yang jelas bekerja seperti perang tarif antar hotel di Bali. Putu Satyawira Marhaendra (Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali), mengharapkan jangan terjadi berebut tarif kamar hotel saat pariwisata dibuka di era “new normal”. Tentunya di tengah pandemi Covid-19. Adapun artikel penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam mengkonstruksikan aturan-aturan hukum dalam pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “new normal” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif tentang entitas hukum normatif, menyelidiki bahan pustaka yang terdiri dari bahan kode hukum primer dan sekunder, dan mencari kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19, khususnya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat nasional dan daerah yang bertujuan untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi, di mana pengusaha pariwisata, khususnya villa, hotel dan SPA, wajib melakukan standarisasi harga.
THE ANALYSIS OF TENDENCY ON CHOICE OF FORUM IN THE SETTLEMENT OF DISPUTE OF INTERNATIONAL TRADE AMONG ASEAN COUNTRIES A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Pipin Carolina BR Barus
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.2

Abstract

AbstrakPraktek penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam dalam sengketa of safeguard on iron or steel products secara tidak langsung terlaksana atas dasar keambiguan norma interpretasi ASEAN Charter 2008 yang menyebabkan pilihan choice of forum ASEAN sebagian besar tertuju kepada World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) tanpa melalui penyelesaian sengketa regional yang tersedia berdasar the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) terlebih dahulu. Teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut ialah Teori Efektivitas Hukum oleh Berl Kutchinsky. Perbedaan pengaturan statuta antara EDSM dan WTO DSU menjadi indikator penting bagi negara anggota ASEAN untuk mempertimbangkan choice of forum. Walau prosedur yang dimiliki protokol EDSM sama seperti WTO DSU, negara anggota ASEAN berpatokan pada efektivitas prosedur dalam menyelesaikan sengketa. Efektivitas tersebut dilihat dari intensitas penggunaan mekanisme tersebut, pihak-pihak yang ikut serta sebagai panel, peranan DSB dan SEOM, maupun pengaturan pendukung seperti adanya perlakuan khusus yang disediakan WTO DSU bagi negara yang kurang berkembang AbstractThe practice between Indonesia and Vietnam in disputes of safeguards on iron or steel products is indirectly implemented on the basis of ambiguity of the 2008 ASEAN Charter interpretation norms related to dispute resolution mechanisms led to the World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) without going through regional dispute resolution available based on the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM). The difference in statute arrangements between the dispute resolution mechanisms by EDSM and the WTO DSU are important indicators for ASEAN member countries to consider the choice of forum. Thus, even though the procedure by EDSM is the same as the procedure by the WTO DSU, ASEAN member countries rely on the effectiveness of the procedure. The effectiveness can be seen from the intensity of the use of the mechanism, the parties participating as a panel, the role of the DSB and SEOM, as well as the special treatment provided by the WTO DSU for less developed countries.
Penyuluhan Tentang 3R (Reuse, Reduce, Dan Reycle) Di SMPN 2 Penebel, Tabanan, Bali I Made Chandra Mandira; Ni Putu Dian Puspana Dewi; Putu Sri Arta Jaya Kusuma; Gede Crisna Wijaya; I Gst Ayu Wirati Adriati; Ni Putu Nina Eka Lestari; A.A.A.Ngr Sri Rahayu Gorda; A.A.A.Ngr Tini Rusmini Gorda; Ida Bagus Teddy Prianthara
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.799 KB)

Abstract

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit di tangani di Indonesia. Masih banyak ditemukan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar pemukiman warga Desa Penatahan yang bersumber dari aktifitas rumah tangga. Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) memberikan pengetahuan kepada masyakat tentang pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R dan (2) memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Metode pengabdian dengan cara penyuluhan dan pemberian pelatihan pengelolaan, serta pemanfaatan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah. Hasil yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sampah. Masyarakat juga menyadari dan mulai membiasakan diri untuk memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R. Penggunaan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) dapat menginspirasi pelajar SMPN 2 Penebel sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu kawasan dengan tingkat pengelolaan sampah mandiri yang akan membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.
Transaksi Online Nasabah Kartu Kredit Pada Consumer Loan Center PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Denpasar I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i2.280

Abstract

This study aims to determine how the bank's responsibility for credit card customers who experience losses in online transactions at the Consumer Loan Center of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch and efforts to resolve credit card customer losses in online transactions at the Consumer Loan Center of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch. This research uses empirical research methods that examine data through primary and secondary data analysis. The results of this study indicate that the responsibility of the Consumer Loan Center of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch is to provide compensation if the results of the investigation prove that the loss was caused by the fault of Bank Negara Indonesia. Efforts to resolve credit card customer losses in online transactions at the Consumer Loan Center PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch were resolved through internal settlement by Bank Negara Indonesia, namely by submitting an apology statement and providing compensation to credit card customers.
Consumer Protection for Health Services for Poor Patients (Case Study of Mengwi Public Health Center 1) Rai Widiatmika; A. A. A. Ngr. Sri Rahayu Gorda
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.25691

Abstract

Health is the right of all citizens as mandated in the 1945 Constitution, so health services should not discriminate against patients based on certain groups. In fact, in Indonesia there is still a phenomenon where patients are compartmentalized based on their economic and social groups. This has led to several cases of patient rejection and delayed treatment due to administrative constraints. In the light of this phenomenon, this study seeks to examine the form of legal protection that indigent patients must obtain in health services, especially for BPJS or KIS patients. The Mengwi I Health Center as a community health service center should provide maximum service, but there are still some obstacles in service related to underprivileged patients due to administration. This research is a type of empirical legal research with a statutory regulation approach, data collection is done by interviews. The results of this study indicate that the implementation of health rights services for underprivileged patients at Wangaya I Health Center has been carried out based on Law Number 36 of 2009 and Law Number 44 of 2009, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Legal remedies that are usually taken by incapacitated patients if they do not receive health services from the hospital are to question the management of the Wangaya I Health Center and report this to members of the local DPRD. In addition, patients can also file a civil lawsuit in accordance with the Civil Code.
Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4234

Abstract

Artikel ini menganalisa dan mengkaji atas kedudukan pihak ketiga pemegang hak tanggungan atas vonis Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian pernikahan yang awalnya perjanjian prenuptial menjadi perjanjian postnuptial, khususnya pada pasangan kawin campur. Bank sebagai pemegang hak tanggungan terhadap suatu perjanjian kredit jaminan, selain memiliki dasar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, diharapkan pula dapat memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam kaitannya terhadap perjanjian kredit hak tanggungan yang dibuat sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan kawin campur. Bank selaku pemberi kredit dalam pembuatan persyaratan kreditnya harus berdasarkan Undang Undang Perbankan dan Peraturan dari Lembaga Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank dalam memberikan kreditnya, juga melihat kredibiltas si calon kreditur. Sehingga pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dapat diberikan kepada beberapa pasangan perkawinan campur. Berdasarkan penelitian ini perjanjian kredit dengan hak tanggungan maupun perjanjian perkawinan memiliki prinsip dasar dari perjanjian kontraktual, yang berlaku bagi para pihak sehingga memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itikad baik melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Tata cara pembuatan dan pendaftaran kedua jenis perjanjian ini selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat pula melahirkan prestasi dari tiap perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya posisi bank selaku pemberi kredit tidak didukung oleh perundang-undangan yang mengaturnya
STRATEGI PEMASARAN DIGITAL KERAJINAN TANGAN CEREK DAN CANGKIR DARI TEMPURUNG KELAPA DI DESA GELITING Charles Triyono Mula; Luh Putu Mahyuni; A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Panrita Abdi - April 2023
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v7i2.20024

Abstract

Marketing unique and artistic cups and kettles made of coconut shells has not been effective. The problem is that marketing activities still need to be more conventional and have limited marketing reach. One alternative marketing method for promotional media, information dissemination, and communication of handicraft products is digital marketing through online media such as Instagram, Facebook, and YouTube. This community outreach program aims to assist partners in developing digital marketing strategies using online media for the handicraft products they produce. The implementation of this community outreach program uses four methods, namely, observation, interviews, documentation studies, and assistance in making branding videos and online posts. The program is successful in introducing the use of online media to develop partners’ marketing strategies.  ---  Pemasaran produk kerajinan tangan berupa cangkir dan cerek dari tempurung kelapa dengan tampilan yang unik dan bentuk yang artistik belum berjalan secara efektif. Permasalahannya adalah kegiatan pemasaran masih bersifat konvensional sehingga memiliki keterbatasan jangkauan pemasaran. Salah satu alternatif metode pemasaran sebagai media promosi, penyebaran informasi serta komunikasi produk kerajinan tangan adalah berupa pemasaran digital melalui pemanfaatan media daring seperti, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu mitra mengembangkan metode pemasaran digital menggunakan media daring atas produk kerajinan tangan yang dihasilkannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan empat metode yaitu, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan pendam-pingan pembuatan video branding dan postingan daring. Capaian dari kegiatan ini adalah mitra mampu memanfaatkan media daring untuk mengembangkan strategi pemasarannya.
Measuring Corruption Tendency in Exercising Authority of the Proxy of Budget User: A Legal Culture Perspective I Made Sudarsana; AAA Ngurah Sri Rahayu Gorda
Udayana Journal of Law and Culture Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/UJLC.2023.v07.i02.p04

Abstract

Presidential Regulation No. 12 of 2021 on the Amendment to Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement (PR 12/2021) expands the authority for the Proxy of Budget User (PBU) to become Commitment Making Officer. Consequently, the process of procuring government goods/services is controlled by a single person; such a condition can facilitate various forms of criminal acts, especially corruption. This study aims to analyze the dual position of PBU as a Commitment Making Officer, the tendency of corruption due to the expansion of PBU’s authority, and the reformulation of PBU’s authority in the future. It is normative juridical research that examines PR 12/2021 with a qualitative analysis approach. Amendment to the Presidential Regulation on Government Procurement includes the legitimacy of PBU as a Commitment Making Officer without any requirements as stated in the previous regulation. Among others, this study underlines that centralized authority will have implications for a more robust culture of corruption due to the absence of control from other parties. In future provisions, PBU may not hold a concurrent position as Commitment Making Officer in accordance with the principles of transparency and accountability. The culture of professionalism in the procurement of government goods/services needs to be improved to reduce the culture of corruption, collusion, and nepotism.
PERAN LEMBAGA PERKERDITAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19 DESA GELGEL AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ida Ayu Oka Martni; AAA. Tini Rusmini Gorda
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.16705

Abstract

Sejak itu, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 pada berbagai industri. Pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada kegiatan usaha yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian sektor ketenagakerjaan. Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, bantuan diberikan kepada desa adat Gelgel untuk membantu ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bantuan yang diberikan dalam acara ini adalah untuk mendapatkan bantuan kredit murah dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat Gelgel di Kabupaten Klungkung dan kabupaten dengan memberikan dana pinjaman untuk pekerja yang di-PHK karena penutupan perusahaan mereka. Bekerja. Metode yang digunakan adalah metode analisis situasi di masyarakat. Acara ini bertujuan untuk membantu kelangsungan ekonomi masyarakat desa adat Gegel.
Co-Authors A.A. Ayu Intan Puspadewi AA Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra Agus Ryan Pravanta Amalia Rizky Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggitha Putra, A.A. Sagung Mas Thasyatha Antari, Putu Eva Ditayani Artami, Ida Ayu Ketut Charles Triyono Mula Dea Widya Karisma Ekaresty Haes, Putri Ezzerouali, Souad Ahmed Gorda , A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gunawan, Andri Gusi Putu Lestara Permana Huzaif, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Made Chandra Mandira I Made Sudarsana I Made Wirya Darma I Nyoman Gede Murdiana I Nyoman Subanda I Putu Dharmawan Pradhana I Wayan Abimayu Angga Nugraha I Wayan Risky Widnyana I Wayan Sutama I.G.A.AG. Dewi Sucitawathi Pinatih Ida Ayu Oka Martini Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Teddy Prianthara Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Partha Cahyadi Kurniawan , I Gede Agus Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra Mahyuni, Luh Putu Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Margaretta, Adira Martini, I. A. Oka Mbalur, Nicolas Roing Mewu, Marina Yetrin Sriyati Ngurah Tini Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Indah Corry Andani Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Sawitri Nandari Nina Eka Lestari, Ni Putu Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pipin Carolina BR Barus Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, I Putu Noval Adi Suarsa Putri, Ni Ketut Lisa Alfina Putri Putri, Ni Luh Putu Mahasuri Harnelia Putu Sri Arta Jaya Kusuma Rai Widiatmika Resti Anggreni Risky Widnyana, I Wayan Sahri Aflah Ramadiansyah Sukadana, Dewa Ayu Putri Supriyadinatha Gorda, A.A.N. Eddy Suputra, I Dewa Gde Ery Suryadinata Gorda, A.A.N. Oka Tari, I Nyoman Triduta Tee-anastacio, Princess Alyssa Tu Adi, I Wayan Vaisile Moisa, Robert Widiatmika, Rai Wijaya, Gede Crisna Wulandari, Anggi Yudistia