Articles
<![CDATA[Strategic Effort for Tourism Guide Tourism Development in Besakih Village Area Post-Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ketut Elly Sutrisnis]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Oka Martini]]>
<![CDATA[ Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.103 KB)
|
DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5717.102-106
<![CDATA[Efforts are made to the development of sectors of the economy, business, and tourism in promoting the needed strategy which aims to determine the effectiveness of the campaign that carried the Department of Tourism Village Besakih in improving return the number of visits wisatawannya to the village of Besakih post pandemic Covid 19 In this method of community service activities, namely using the method of observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study the data in the above can be concluded that the strategy of promotion of the Office of Tourism and the village of Besakih in increasing the number of travelers per week experienced peningkatan.hal it can be seen from the data visit travel Desa Besakih on the chart above.]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Motif Perak Bali ]]>
<![CDATA[Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra]]>;
<![CDATA[AAA Ngurah Sri Rahayu Gord]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjelaskan Hak Cipta merupakan suatu hak ekslusif pencipta atau penerima hak dalam hal mengumumkan atau pun memperbanyak atau mengizinkan menggunakan ciptaan tersebut. Motif Perak Bali tergolong ke dalam Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas di dalam UUHC 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf j. Sekitar ratusan motif perak Bali baik tradisional, modern atau pun kontemporer digunakan sebagai suatu objek perdagangan dengan memanfaatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Permasalahan dalam hal tersebut, motif-motif tradisional Bali ditiru oleh pihak luar/asing dan dimanfaatkan oleh pihak tak berwenang guna kepentingan komersialnya seperti penjiplakan yang merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pihak-pihak tersebut dengan leluasa dapat memanfaatkan motif-motif khas Bali sekaligus mengklaim sebagai milik pribadi yang dapat menyebabkan kerugian atas hak ekonomi dan hak moral Pencipta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa observasi atau pengamatan yang terletak pada kenyataan ataupun fakta-fakta sosial yang ada pada masyarakat. Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Perjanjian dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual. Untuk mendapatkan royalti adalah melakukan pencatatan hak cipta dilanjutkan dengan perjanjian lisensi antar pihak pemegang hak cipta dan penerima hak cipta. Adapun jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang Cipta oleh pemegang lisensi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang berpedoman pada pasal-pasal hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[Balinese Social Investment in Death: Social Construction Perspective on Grave Conflict in Bali ]]>
<![CDATA[I Nyoman Subanda]]>;
<![CDATA[AAA Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jish.v11i3.46488
<![CDATA[This study aims to raise the phenomenon of traditional village conflicts based on conflicts over graves. Graves become meaningful for the Balinese people. Balinese people have to be buried in the traditional village of the community because it is recorded as the village manner where they are and wherever they migrate. This study uses a qualitative method that took place in Gianyar Regency. This research produces several significant results. First, the social investment model of the Balinese community in its existence as an indigenous community consists of two forms: the investment model for village institutions, in this case, the Pakraman or traditional village, and the investment model. Second, death has a profound meaning for the Balinese people, not only seen as the loss of one of the families in this world but also interpreted as the emergence of a new obligation in the form of an ancestral obligation that must be paid when someone dies. The person concerned is considered an ancestor, and when someone dies, he/she is considered an ancestor. Thus the obligation of the ancestors (Pitra Rna) shall be carried out by the relatives left behind. Third, in the context of Balinese society, graves are not only seen as a place to bury corpses but are also interpreted as a religious cosmic related to a series of ceremonies at one of the temples, which in the context of Balinese society is called Kayangan Tiga. This research finds new investment concepts and conflict-based social constructions that differ from the concepts of investment and social construction issued by Peter Berger.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pelaku Insider Trading Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Agus Ryan Pravanta]]>;
<![CDATA[A.A.A.N Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p13
<![CDATA[This study aims to examine the regulation regarding insider trading (Insider trading) in Indonesia which has several statutory provisions such as the Criminal Code and Law No. 8 of 1995 concerning capital markets. This study also analyzes criminal liability for corporations that carry out insider trading based on the laws and regulations in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that arrangements regarding insider trading in Indonesia are regulated in Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. The thing that makes it a capital market crime is that when buying and selling shares, insiders base their actions on information about material facts about the company that has not been informed to the public, for example about the company's plan to merge or plan to acquire other companies that will make the company's value will increase. This kind of behavior is categorized as insider trading. As for criminal liability for corporations that carry out insider trading contained in Article 104 UUPM, liability is limited to the imposition of a maximum fine of IDR 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (Insider trading) di Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang seperti KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Penelitian ini juga menganalisa pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan insider trading berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (Insider trading) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun hal yang membuatnya menjadi tindak pidana pasar modal adalah apabila dalam melakukan pembelian dan penjualan saham, insiders saham, insiders itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi mengenai fakta materil perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan merger, atau rencana akan mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu akan menjadi naik. Perbuatan yang demikian inilah yang dikategorikan sebagai insider trading. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan insider trading terdapat pada Pasal 104 UUPM maka pertanggungjawaban hanya terbatas pada penjatuhan pidana denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).]]>
<![CDATA[Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19 ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.172-185
<![CDATA[Standarisasi tarif hotel menjadi perhatian yang sangat penting di mana kurangnya aturan tertulis yang jelas bekerja seperti perang tarif antar hotel di Bali. Putu Satyawira Marhaendra (Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali), mengharapkan jangan terjadi berebut tarif kamar hotel saat pariwisata dibuka di era “new normal”. Tentunya di tengah pandemi Covid-19. Adapun artikel penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam mengkonstruksikan aturan-aturan hukum dalam pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “new normal” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif tentang entitas hukum normatif, menyelidiki bahan pustaka yang terdiri dari bahan kode hukum primer dan sekunder, dan mencari kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19, khususnya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat nasional dan daerah yang bertujuan untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi, di mana pengusaha pariwisata, khususnya villa, hotel dan SPA, wajib melakukan standarisasi harga.]]>
<![CDATA[THE ANALYSIS OF TENDENCY ON CHOICE OF FORUM IN THE SETTLEMENT OF DISPUTE OF INTERNATIONAL TRADE AMONG ASEAN COUNTRIES ]]>
<![CDATA[A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>;
<![CDATA[Pipin Carolina BR Barus]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.2
<![CDATA[AbstrakPraktek penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam dalam sengketa of safeguard on iron or steel products secara tidak langsung terlaksana atas dasar keambiguan norma interpretasi ASEAN Charter 2008 yang menyebabkan pilihan choice of forum ASEAN sebagian besar tertuju kepada World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) tanpa melalui penyelesaian sengketa regional yang tersedia berdasar the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) terlebih dahulu. Teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut ialah Teori Efektivitas Hukum oleh Berl Kutchinsky. Perbedaan pengaturan statuta antara EDSM dan WTO DSU menjadi indikator penting bagi negara anggota ASEAN untuk mempertimbangkan choice of forum. Walau prosedur yang dimiliki protokol EDSM sama seperti WTO DSU, negara anggota ASEAN berpatokan pada efektivitas prosedur dalam menyelesaikan sengketa. Efektivitas tersebut dilihat dari intensitas penggunaan mekanisme tersebut, pihak-pihak yang ikut serta sebagai panel, peranan DSB dan SEOM, maupun pengaturan pendukung seperti adanya perlakuan khusus yang disediakan WTO DSU bagi negara yang kurang berkembang AbstractThe practice between Indonesia and Vietnam in disputes of safeguards on iron or steel products is indirectly implemented on the basis of ambiguity of the 2008 ASEAN Charter interpretation norms related to dispute resolution mechanisms led to the World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) without going through regional dispute resolution available based on the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM). The difference in statute arrangements between the dispute resolution mechanisms by EDSM and the WTO DSU are important indicators for ASEAN member countries to consider the choice of forum. Thus, even though the procedure by EDSM is the same as the procedure by the WTO DSU, ASEAN member countries rely on the effectiveness of the procedure. The effectiveness can be seen from the intensity of the use of the mechanism, the parties participating as a panel, the role of the DSB and SEOM, as well as the special treatment provided by the WTO DSU for less developed countries.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Tentang 3R (Reuse, Reduce, Dan Reycle) Di SMPN 2 Penebel, Tabanan, Bali ]]>
<![CDATA[I Made Chandra Mandira]]>;
<![CDATA[Ni Putu Dian Puspana Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Sri Arta Jaya Kusuma]]>;
<![CDATA[Gede Crisna Wijaya]]>;
<![CDATA[I Gst Ayu Wirati Adriati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Nina Eka Lestari]]>;
<![CDATA[A.A.A.Ngr Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[A.A.A.Ngr Tini Rusmini Gorda]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Teddy Prianthara]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Utility Project Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.799 KB)
<![CDATA[Sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit di tangani di Indonesia. Masih banyak ditemukan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar pemukiman warga Desa Penatahan yang bersumber dari aktifitas rumah tangga. Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) memberikan pengetahuan kepada masyakat tentang pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R dan (2) memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Metode pengabdian dengan cara penyuluhan dan pemberian pelatihan pengelolaan, serta pemanfaatan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah. Hasil yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sampah. Masyarakat juga menyadari dan mulai membiasakan diri untuk memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R. Penggunaan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) dapat menginspirasi pelajar SMPN 2 Penebel sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu kawasan dengan tingkat pengelolaan sampah mandiri yang akan membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.]]>
<![CDATA[Transaksi Online Nasabah Kartu Kredit Pada Consumer Loan Center PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Denpasar ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52851/cakrawala.v6i2.280
<![CDATA[This study aims to determine how the bank's responsibility for credit card customers who experience losses in online transactions at the Consumer Loan Center of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch and efforts to resolve credit card customer losses in online transactions at the Consumer Loan Center of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch. This research uses empirical research methods that examine data through primary and secondary data analysis. The results of this study indicate that the responsibility of the Consumer Loan Center of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch is to provide compensation if the results of the investigation prove that the loss was caused by the fault of Bank Negara Indonesia. Efforts to resolve credit card customer losses in online transactions at the Consumer Loan Center PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar Branch were resolved through internal settlement by Bank Negara Indonesia, namely by submitting an apology statement and providing compensation to credit card customers.]]>
<![CDATA[Consumer Protection for Health Services for Poor Patients (Case Study of Mengwi Public Health Center 1) ]]>
<![CDATA[Rai Widiatmika]]>;
<![CDATA[A. A. A. Ngr. Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.25691
<![CDATA[Health is the right of all citizens as mandated in the 1945 Constitution, so health services should not discriminate against patients based on certain groups. In fact, in Indonesia there is still a phenomenon where patients are compartmentalized based on their economic and social groups. This has led to several cases of patient rejection and delayed treatment due to administrative constraints. In the light of this phenomenon, this study seeks to examine the form of legal protection that indigent patients must obtain in health services, especially for BPJS or KIS patients. The Mengwi I Health Center as a community health service center should provide maximum service, but there are still some obstacles in service related to underprivileged patients due to administration. This research is a type of empirical legal research with a statutory regulation approach, data collection is done by interviews. The results of this study indicate that the implementation of health rights services for underprivileged patients at Wangaya I Health Center has been carried out based on Law Number 36 of 2009 and Law Number 44 of 2009, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Legal remedies that are usually taken by incapacitated patients if they do not receive health services from the hospital are to question the management of the Wangaya I Health Center and report this to members of the local DPRD. In addition, patients can also file a civil lawsuit in accordance with the Civil Code.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan ]]>
<![CDATA[AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v6i1.4234
<![CDATA[Artikel ini menganalisa dan mengkaji atas kedudukan pihak ketiga pemegang hak tanggungan atas vonis Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian pernikahan yang awalnya perjanjian prenuptial menjadi perjanjian postnuptial, khususnya pada pasangan kawin campur. Bank sebagai pemegang hak tanggungan terhadap suatu perjanjian kredit jaminan, selain memiliki dasar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, diharapkan pula dapat memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam kaitannya terhadap perjanjian kredit hak tanggungan yang dibuat sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan kawin campur. Bank selaku pemberi kredit dalam pembuatan persyaratan kreditnya harus berdasarkan Undang Undang Perbankan dan Peraturan dari Lembaga Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank dalam memberikan kreditnya, juga melihat kredibiltas si calon kreditur. Sehingga pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dapat diberikan kepada beberapa pasangan perkawinan campur. Berdasarkan penelitian ini perjanjian kredit dengan hak tanggungan maupun perjanjian perkawinan memiliki prinsip dasar dari perjanjian kontraktual, yang berlaku bagi para pihak sehingga memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itikad baik melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Tata cara pembuatan dan pendaftaran kedua jenis perjanjian ini selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat pula melahirkan prestasi dari tiap perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya posisi bank selaku pemberi kredit tidak didukung oleh perundang-undangan yang mengaturnya]]>
