Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Supply Chain Management Jurnal Notariil Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Pengabdian Dharma Laksana JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal La Sociale Aktual Justice Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Doctoral Community Service Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4234

Abstract

Artikel ini menganalisa dan mengkaji atas kedudukan pihak ketiga pemegang hak tanggungan atas vonis Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian pernikahan yang awalnya perjanjian prenuptial menjadi perjanjian postnuptial, khususnya pada pasangan kawin campur. Bank sebagai pemegang hak tanggungan terhadap suatu perjanjian kredit jaminan, selain memiliki dasar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, diharapkan pula dapat memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam kaitannya terhadap perjanjian kredit hak tanggungan yang dibuat sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan kawin campur. Bank selaku pemberi kredit dalam pembuatan persyaratan kreditnya harus berdasarkan Undang Undang Perbankan dan Peraturan dari Lembaga Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank dalam memberikan kreditnya, juga melihat kredibiltas si calon kreditur. Sehingga pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dapat diberikan kepada beberapa pasangan perkawinan campur. Berdasarkan penelitian ini perjanjian kredit dengan hak tanggungan maupun perjanjian perkawinan memiliki prinsip dasar dari perjanjian kontraktual, yang berlaku bagi para pihak sehingga memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itikad baik melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Tata cara pembuatan dan pendaftaran kedua jenis perjanjian ini selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat pula melahirkan prestasi dari tiap perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya posisi bank selaku pemberi kredit tidak didukung oleh perundang-undangan yang mengaturnya
Education of 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Waste Management For Students Of SD Negeri Nomor 4 Tiga Village using Wall Magazine: Edukasi Metode Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Kepada Siswa SD Negeri Nomor 4 Desa Tiga dengan Media Majalah Dinding Wayan Sandhi Putra Nurhadi; Gusi Putu Lestara Permana; I Made Wirya Darma; I Wayan Sutama; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda; I. A. Oka Martini
Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.mattawang1580

Abstract

Community service has been carried out in Tiga Village, Susut District, Bangli Regency, Bali Province. This community service activity was carried out for 27 days, starting from January 16 to February 11, 2023. Desa Tiga traditionally has one unit and is summarized in Gebong Satak Tiga Buungan which consists of 9 Pakraman villages. In Tiga Village, there are several potentials to be used as work programs, namely the agricultural sector, the livestock sector, tourism objects, teaching and education. This potential can help the main objective of implementing community service, namely to improve the quality of human resources in improving and developing the quality of the village. This community service begins with an assessment process to find out the village's potential as a means of implementing community service. The implementation of the community service program is carried out in a balanced manner starting with planning, maturation and implementation of the work program, the potential that researchers choose here is how to sort waste in the 3R way through education with wall magazine media. Abstrak Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di desa Tiga, kecamatan susut, kabupaten Bangli, provinsi Bali. Kegiatan pengabdian masyarakat ini Dilaksanakan selana 27 hari, yang dimulai pada tanggal 16 januari sampai 11 februari 2023. Desa tiga secara adat istiadat memiliki satu kesatuan dan terangkum didalam gebong satak tiga buungan yang terdiri dari 9 desa pakraman. Di Desa Tiga ini terdapat beberapa potensi untuk dijadikan program kerja yaitu diantaranya sektor pertanian, sektor perternakan, objek wisata, mengajar dan edukasi. Potensi tersebut dapat membantu tujuan utama pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas desa tersebut. Pengabdian masyarakat ini diawali dengan proses penjajakan untuk mengetahui potensi desa yang menjadi sarana dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan secara seimbang diawali dengan perencanaan, pematangan serta pelaksanaan program kerja tersebut, potensi yang peneliti pilih disini adalah bagaimana memilah sampah dengan cara 3R melalui edukasi dengan media majalah dinding
STRATEGI PEMASARAN DIGITAL KERAJINAN TANGAN CEREK DAN CANGKIR DARI TEMPURUNG KELAPA DI DESA GELITING Charles Triyono Mula; Luh Putu Mahyuni; A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Panrita Abdi - April 2023
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v7i2.20024

Abstract

Marketing unique and artistic cups and kettles made of coconut shells has not been effective. The problem is that marketing activities still need to be more conventional and have limited marketing reach. One alternative marketing method for promotional media, information dissemination, and communication of handicraft products is digital marketing through online media such as Instagram, Facebook, and YouTube. This community outreach program aims to assist partners in developing digital marketing strategies using online media for the handicraft products they produce. The implementation of this community outreach program uses four methods, namely, observation, interviews, documentation studies, and assistance in making branding videos and online posts. The program is successful in introducing the use of online media to develop partners’ marketing strategies.  ---  Pemasaran produk kerajinan tangan berupa cangkir dan cerek dari tempurung kelapa dengan tampilan yang unik dan bentuk yang artistik belum berjalan secara efektif. Permasalahannya adalah kegiatan pemasaran masih bersifat konvensional sehingga memiliki keterbatasan jangkauan pemasaran. Salah satu alternatif metode pemasaran sebagai media promosi, penyebaran informasi serta komunikasi produk kerajinan tangan adalah berupa pemasaran digital melalui pemanfaatan media daring seperti, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu mitra mengembangkan metode pemasaran digital menggunakan media daring atas produk kerajinan tangan yang dihasilkannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan empat metode yaitu, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan pendam-pingan pembuatan video branding dan postingan daring. Capaian dari kegiatan ini adalah mitra mampu memanfaatkan media daring untuk mengembangkan strategi pemasarannya.
Measuring Corruption Tendency in Exercising Authority of the Proxy of Budget User: A Legal Culture Perspective I Made Sudarsana; AAA Ngurah Sri Rahayu Gorda
Udayana Journal of Law and Culture Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/UJLC.2023.v07.i02.p04

Abstract

Presidential Regulation No. 12 of 2021 on the Amendment to Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement (PR 12/2021) expands the authority for the Proxy of Budget User (PBU) to become Commitment Making Officer. Consequently, the process of procuring government goods/services is controlled by a single person; such a condition can facilitate various forms of criminal acts, especially corruption. This study aims to analyze the dual position of PBU as a Commitment Making Officer, the tendency of corruption due to the expansion of PBU’s authority, and the reformulation of PBU’s authority in the future. It is normative juridical research that examines PR 12/2021 with a qualitative analysis approach. Amendment to the Presidential Regulation on Government Procurement includes the legitimacy of PBU as a Commitment Making Officer without any requirements as stated in the previous regulation. Among others, this study underlines that centralized authority will have implications for a more robust culture of corruption due to the absence of control from other parties. In future provisions, PBU may not hold a concurrent position as Commitment Making Officer in accordance with the principles of transparency and accountability. The culture of professionalism in the procurement of government goods/services needs to be improved to reduce the culture of corruption, collusion, and nepotism.
The Problems Related to Potential Trademark Rights Infringement: Construction in Inclusive Legal Perspective on Unregistered Marks Rai Widiatmika; A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan; Syed Muhammad Huzaif
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3724

Abstract

In the current era of globalization and modernization, trademarks play a crucial role in distinguishing products or services in the market. Valid and protected trademark rights are valuable assets for their owners. However, the phenomenon of unregistered trademarks often poses a challenge in trademark protection. This research aims to analyze the legal construction of unregistered trademarks and the conflicts that arise from the perspective of inclusive law. The focus of this research is on the analysis of legal aspects, rights of trademark owners, consumer rights, public policies, and socio-economic aspects. The research method used is normative legal research with a dogmatic legal approach. Data sources include laws, regulations, court decisions, and legal literature related to trademarks. Data analysis techniques use a deductive approach with the application of relevant theoretical frameworks. The results of the research indicate that the inclusive legal construction in the Trademark Law provides broader protection for unregistered trademarks. Owners of unregistered trademarks can obtain protection if consistent use of the trademark in trade can be demonstrated. The inclusive approach in trademark supervision also encompasses unregistered trademarks that have potential rights to protection. Conflicts between protection of unregistered trademarks, consumer rights, and indigenous communities can be resolved through consultation and participation of relevant parties. Specific regulations that acknowledge the traditional knowledge of indigenous communities and the responsibilities of producers can also help resolve these conflicts. Mediation and arbitration mechanisms can also be used as alternative dispute resolution methods.
PERAN LEMBAGA PERKERDITAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19 DESA GELGEL AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ida Ayu Oka Martni; AAA. Tini Rusmini Gorda
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.16705

Abstract

Sejak itu, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 pada berbagai industri. Pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada kegiatan usaha yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian sektor ketenagakerjaan. Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, bantuan diberikan kepada desa adat Gelgel untuk membantu ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bantuan yang diberikan dalam acara ini adalah untuk mendapatkan bantuan kredit murah dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat Gelgel di Kabupaten Klungkung dan kabupaten dengan memberikan dana pinjaman untuk pekerja yang di-PHK karena penutupan perusahaan mereka. Bekerja. Metode yang digunakan adalah metode analisis situasi di masyarakat. Acara ini bertujuan untuk membantu kelangsungan ekonomi masyarakat desa adat Gegel.
FORMULATING YOUTUBE ACCOUNTS AS A COLLATERAL OBJECT: A PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE Ni Made Indah Corry Andani; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i2.32298

Abstract

Using a YouTube account as a collateral object is one of the progressive  legal policies as   YouTube  nowadays tends to have economic orientation. This study  discusses the legal certainty of setting up a YouTube account as a collateral object  from a progressive legal perspective. This is a normative legal research with a conceptual and statutory approach. This research shows that   in order to guarantee legal certainty, it is necessary to establish   the Financial Service Authority (OJK) Regulation which substantively regulates standards and guidelines  for assessing a YouTube account whether or not it can be used as collateral for debt.  Using a YouTube account that can be used as collateral for debt must be seen from its positive and negative impacts.  It is necessary to diagnose potential problems that might arise in the future; hence there will be no  Youtube accounts can be used as debt collateral, as it would need   the parameters to be taken  as a standard for assessing a sustainable economic value. 
Implementation of Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration Related to Marriage Certificate Registration in Sanur Urban Village AA Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra; A.A.A.Ngr. Sri Rahayu Gorda
Journal La Sociale Vol. 4 No. 6 (2023): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v4i6.977

Abstract

Generally the registration of marriage as a state recognition of its people and to obtain legal certainty and civil rights of the community. Based on this, the issues raised are How to Implement Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration related to Registration of Marriage Certificates in Sanur Village and What are the factors that are obstacles in the Implementation of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration related to Registration of Marriage Certificates in Sanur Village. The research method used is an empirical legal research method, using primary data types and secondary data which are further analyzed qualitatively descriptively. The results of research that has been done conclude that first, marriage that is not recorded will cause harm to certain parties. The resulting consequences of not noted marriage where the married couple did not have authentic evidence that they had carried out a legal marriage. As a result, judging from the juridical aspect, the marriage is not recognized by the government, so it does not have legal force (no legal force). Second, the factors on the implementation of the Population Administration (implementation of the Marriage Act) carried out in Sanur village have not been able to realize the Administration Order, have not fully run well because of the legal factors themselves, Law Enforcement factors, supporting facilities or facilitation factors, community factors, and cultural factors.
Legal protection for copyright holders of commercialized remix song cover version Gorda, AAA. Ngurah Sri Rahayu; Artami, Ida Ayu Ketut; Antari, Putu Eva Ditayani; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Vaisile Moisa, Robert
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v30i1.17034

Abstract

Copyright is legal and registered work. a copyright holder has two exclusive rights: economic and moral rights. A song or music copyright is one of the copyrights in the realm of art. However, there have been several copyright infringements in the music industry recently, and the cover version of a song is one of many. Many performers cover songs without the consent of original composers. They also sell and buy the music, which has obviously taken away the creator's economic and moral rights. As a result, legal protection for composers is required to prevent future instances of copyright infringements of music. The objective of this study is to determine the legal protection afforded to copyright holders of the commercialized version of a cover song, as well as the purposeful conclusion of the case involving the marketed version of the covered song. This research employed a normative approach based on literature. This study's technical analysis employed descriptive - qualitative methods. Two types of legal protection for songwriters constitute preventative and repressive protection, where the former is achieved by registering works held by the Directorate General of Intellectual Property Rights and undertaking public awareness campaigns emphasizing the significance of copyright recognition. Meanwhile, repressive protection is sought by filing a civil complaint, and criminal charges to the District Court. There are two options to resolve copyright issues over songs: in court or outside court, where the litigation process involves filing a case to the district court, and the non-litigation process may require negotiation.
Green Supply Chain Management and Environmental Impacts on Public Perception of Electric Vehicle in Indonesia: Model with PLS-SEM and COST APPROACH Gunawan, Andri; Suryadinata Gorda, A.A.N. Oka; Supriyadinatha Gorda, A.A.N. Eddy; Sri Rahayu Gorda, A.A.A.N.; Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 5 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : ExcelingTech

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59160/ijscm.v9i5.5621

Abstract

Abstract- The purpose of this study is to examine green supply chain management on electric vehicles in Indonesia. Variables in this research consisted of green supply chain, non-financial incentives by government and environmental im-pact on public perceptions of electric vehicles. The green supply chain man-agement variables in this study were the value added green supply chain man-agement and registration green supply chain management. The non-financial incentives variables in this research included the provision of public charging station and parking fee exemption. Samples from the study derived from 187 potential buyers of electric vehicles domiciled in Denpasar and Badung, Bali Province. This study adopted Structural Equation Model with SmartPLS as the analysis technique. A cost approach was also applied in this study. The appli-cation of these two methods was to provide a comprehensive understanding of policies related to electric vehicles. In line with other studies, the results of this study demonstrated that all variables had a positive effect on the public perception of electric vehicles. However, the environmental impact variable had the greatest influence at the lowest cost compared to other variables. Non-financial incentives variable exhibited a positive influence at an affordable cost than green supply chain management variable. The green supply chain management variable was confirmed to have a positive effect with the most expensive cost compared to others.
Co-Authors AA Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra Agus Ryan Pravanta Amalia Rizky Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Artami, Ida Ayu Ketut Charles Triyono Mula Dea Widya Karisma Gunawan, Andri Gusi Putu Lestara Permana I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi I Gusti Bagus Yudas Swastika I Made Chandra Mandira I Made Sudarsana I Made Wirya Darma I Nyoman Gede Murdiana I Nyoman Subanda I Wayan Risky Widnyana I Wayan Sutama I.G.A.AG. Dewi Sucitawathi Pinatih Ida Ayu Oka Martini Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Teddy Prianthara Kadek Januarsa Adi Sudharma Ketut Partha Cahyadi Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra Mahyuni, Luh Putu Margaretta, Adira Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Indah Corry Andani Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Nina Eka Lestari Pipin Carolina BR Barus Putri, Ni Luh Putu Mahasuri Harnelia Putu Sri Arta Jaya Kusuma Rai Widiatmika Rai Widiatmika Resti Anggreni Supriyadinatha Gorda, A.A.N. Eddy Suryadinata Gorda, A.A.N. Oka Syed Muhammad Huzaif Vaisile Moisa, Robert Wayan Sandhi Putra Nurhadi Wijaya, Gede Crisna