Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) Jurnal hukum IUS PUBLICUM PETITA Journal of Innovation Research and Knowledge Focus: Jurnal of Law Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Malau, Parningotan
Faculty Of Law, Universitas Riau Kepulauan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Jawa, Dominikus; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9507

Abstract

The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Karjono, Arpandi; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9571

Abstract

The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and holistic solution to the settlement of criminal cases, given that the retributive approach that has so far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing and comparative approaches. Research findings show that applying restorative justice that takes into account local wisdom can reduce the burden of court work, increase the participation of victims, and encourage the responsibility of perpetrators in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice, integrated with local cultural values such as musyawarah, mufakat, and gotong royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan penedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam Hanafi Hanafi; Emy Hajar Abra; Parningotan Malau
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12625

Abstract

The purpose of this study is to analyse the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such authority is exercised in accordance with the principles of law and justice. The authority possessed by BP Batam often causes polemics in the community, especially when there is a land vacancy or execution that is allegedly not accompanied by adequate juridical and social approaches. This research is important because it aims to understand the actual extent of BP Batam's authority in managing an area that falls within its jurisdiction. This research uses a normative research method, which examines the authority of BP Batam and the issues arising from such authority, especially in the community of Batam Island and its surroundings. Although BP Batam has the authority based on laws and regulations, the implementation of land executions often leads to social conflicts, such as those in Rempang and Galang Islands. There is a need for regulatory reform, separation of authority between the Mayor of Batam and the Head of BP Batam to avoid overlapping authority, and strengthening inter-institutional coordination through the establishment of local regulations or policies that favour the interests of the community. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridis dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Co-Authors , Hendra Sudarsin Adelia Widya Pramesti Alfryni Halawa Alwan Hadiyanto Amren, Amren Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andika Simamora Andre Wijaya April Yanus Laoly Aris Pebriwadi Sinaga ARTANTO, TRI Christina Dian Adiati Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Cut Wahidah Mumtaza Danu Setiawan Eko Wardana Dendy, Alfi Desy Awaliyah Dhenis A. Depari Dian Arianto Dwi Afni Maileni Edward Muliandino Emy Hajar Abra Ervanny Purba Faisal Rusyuandi Franky, Ramon Giatman, Dony Hanafi Hanafi Hendra Setiawan Ibanes, Reivo Ibrahim, Muhamad Sidik Ajib Irene Svinarky Irene Svinarky Jaini, Amren Jawa, Dominikus Johannes Bonatua Marpaung Kalisha, Aura Karjono, Arpandi Khairani, Sinta Maria Ulfa Melisa Putri Mesri Silalahi Muda, Azhari Mumtaza, Cut Wahidah Mustaufiq Mustaufiq, Mustaufiq Nafah Permatasari Natashya Simaremare Ni Putu Priscillia Owen Doly Ambarita Pristika Handayani Pusfa Anggraini Rahel Kartika Rahmat A.K Purba Ringo, Desron Siringo River Hutajulu Riwanto, Maidir Rosalina, Debi Rosmerry, Rosmerry Sahala Tua Situmorang Salmah Salmah Sesung, Rusdiyanto Silitonga, Christopher EF Simbolon, Josmangasi Situmorang, Sahala Tua Sunarto Poniman Syamsul Bahari Tri Pancarini Tuti Herningtyas Ujung, Pendi Usman, Sopar Virgo Cahyadi Wardani, Dian Wiris Woro Wibowo, Agung Edy Yosua Kelvin Yulianti, Fanny Aliet