Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.421
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Nusantara Hasana Journal Commerce Law Unizar Recht Journal Unizar Law Review
Dhina Megayati
Universitas Islam Al-Azhar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lalu Darmawan Sopian Hadi; Ruslan Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan dampaknya terhadap korban pencurian yang melakukan perlawanan guna mempertahankan haknya dengan mengakibatkan kematian ditinjau dari Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan holistik (Holistical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian penyidik berpendapat bahwa merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil. Unsur pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yakni menghilangkan nyawa seseorang dan/atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi. Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa untuk terpenuhinya semua unsur yang menjadi kriteria dari suatu pembelaan terpaksa itu adalah sangat sulit sekali dan tidak mudah menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu pembelaan terpaksa. Peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian unsur-unsur yang ada. Dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak hendaknya aparat penegak hukum juga didasari oleh unsur-unsur perbuatan agar didapat kepastian hukum dan keadilan dalam keputusannya.
Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak Muzakki; Hafizatul Ulum; Dhina Megayanti Megayanti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan hukum serta pertimbangan hukum Majleis Hakim dalam memeriksa perkara serta menjatuhkan putusan pada anak berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram : 26 / PID. SUS. Anak / 2022/ PN.Tanggal 6 September Tahun 2022 yang menandakan bahwa tindak pidana narkotika sangat membahayakan generasi muda bangsa. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.Hasil Penelitian diketahui bahwa (1) Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. didasarkan pada asas tumbuh kembang anak, dengan maksud masa depan anak dapat terjaga pasca menjalani pidana, serta putusan memiliki karateristik Double Track system yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi dilakukan tidak hanya menghukum namun juga memberikan pembinaan dan edukasi pada anak sehingga anak dapat kembali seperti sediakala setelah menjalani putusan pidana dan berperan sebagai aset bangsa dikemudian hari.
Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) Abdurrahim Abdurrahim; Haerani Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk peegakkan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakah hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.
Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng) Edy Japri Karim; Jauhari D Kusuma; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses penyidikan Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Normatif empiris dengan penelitian deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitian (1) Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dilakukan dengan tujuan mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya, dengan cara mengetahui kronologis kasus, membuat laporan, pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saki-saksi, pemeriksaan terhadap pelaku dan melaksanakan penyidikan. (2) Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Faktor internal dan faktor Eksternal, faktor internal yaitu Personil penyidik kepolisian yang terbatas, Minimnya sarana dan fasilitas, dan Faktor Eksternal yaitu Pelaku melarikan diri, Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana.  
Upaya Pre-Emtif Dan Preventif Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara International Lombok (Studi Di BNN NTB) Ni Komang Putri Sri Dewi Utami; Ainuddin Ainuddin; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dengan upaya pre-emtif dan preventif melalui Bandar Udara di Provinsi NTB dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyelundupan narkotika. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan Normatif yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yang mendasarkan pada teori-teori, azas-azas, doktrin ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu 1)Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan, ormas dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB juga telah melakukan perjanjian (Memorandum of Understanding) dengan Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, Radio Republik Iindonesia dan stskeholder lainnya. 2) kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyeludupan narkota. kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan seperti Kampung / Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), karena Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila tidak dilakukan pencegahan secara masif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dukungan penuh msyarakat maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keaamanan dan ketahanan bangsa Program jaringan online seperti Bejango Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), Semeton (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkotika Online), Berembe (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik).
Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Wiradi Wiradi; Sukarno Sukarno; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang merupakan Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram. Hasil penelitan yaitu 1) Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian penyesusaian kunjuang tersebut berjalan dengan sangat baik sesuai aturan yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut. 2) Hambatan dan tantangan yang di miliki dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram selama proses pelayanan kunjungan tersebut. seperti dari kurangnya anggota dalam pelayanan kunjungan, kekurangan sarana dan prasana, kurangnya sosialisasi tentang surat edaran tersebut kepada masyarakat. namun pihak dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut seperti kekurangan personal dari layanan kunjungan bisa diisi dengan perbantuan dari staff keamanan dan ketertiban, kemudian kekurangan sarana dan prasana dalam keamanan dari kunjungan dapat diatasi dengan pengamanan yang berlapis, kemudian untuk sosialasi dari surat edaran tersebut, pihak dari Lembaga Pemasyatakatan Perempuan mengatasinya untuk sosialisai dari narapidana yang didalam untuk kemudian di informasikan kepada keluarganya yang akan berkunjung. secara keseluruhan implementasi dari surat Edaran dirjenPAS nomor : PAS-12.HH.01.02 tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat berjalan dengan baik sesuai yang di maksud dari surat edaran tersebut Kata kunci : kunjungan, tatap muka, Lembaga pemasyarakatan, perempuan.
Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur) Wiwin Andrhianovi; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana bentuk proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu meotde yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Timur. Hasil penelitian yaitu 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik polres Lombok timur. 2) Faktor penghambat yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana ringan yakni sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu  dalam  proses penyidikan, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkoordinasi dengan  atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut. sehingga upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik polres Lombok Timur yaitu melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat) Baiq Dira Widiantari; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengetahui hambatan serta upaya penanggulangan  pegawai Kemenkumham yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. peran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat apabila terdapat  pegawai  yang terlibat tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat kemudian melakukan pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat sampai dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Faktor yang mengakibatkan adanya pegawai Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terlibat tindak pidana peredaran narkotika adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkotika yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawari keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya sehingga mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan pegawai yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan kanwil Kemenkumham NTB dengan melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala serta pelakukan tes urin rutin terhadap pegawai Kemenkumham NTB.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Muhamad Taufik Irsad Irham; Jauhari Dwi Kusuma; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, yang tertera dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam sistem pembinaan pemasyarakatan terdapatnya kelompok berkebutuhan khusus salah satunya adalah orang lanjut Usia. Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji secaraa normatif perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan undang-undang yang berlaku serta penerapannya di lapangan dengan mengumpulkan data penunjang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni pemenuhan perlindungan hak narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat belum dapat terlaksana dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat ialah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada sehingga menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya) Faizin Gigih Wardana; Haerani, Ruslan; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat 2 dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Abdurrahim Abdurrahim Abdurrahim, Abdurrahim Ainuddin Ainuddin -, Ainuddin Andi Badrul Islam Andrhianovi, Wiwin Anwar Apriyanti , Nurul ARSITHA, REILITA DWI Aspuri B. Farhana Kurnia Lestari B. Farhana Kurnia Lestari Baiq Dira Widiantari D. Kusuma , Jauhari Edy Japri Karim Faizin Gigih Wardana Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hamdan Yuafi Abdillah Jauhari D Kusuma Jauhari Dwi Kusuma Jumalim Harahap Karim, Edy Japri Kurnia Lestari, B. Farhana Kusuma, Jauhari D Lalu Arya Lalu Darmawan Sopian Hadi Lalu Guntur Abi Mayu KR Made Budi Suryawan Martina Muhamad Taufik Irsad Irham Muhammad Arif Lanang Wicaksono Muhammad Rahmatullah, Muhammad Muzakki Ni Komang Putri Sri Dewi Utami Ruslan Haerani Saepul Rahman Sarmila Sri Karyati Sukarno Sukarno , Sukarno Sukarno Sukarno Theresia Werbiyanti Utami, Ni Komang Putri Sri Dewi Wiradi Wiradi WIRADI WIRADI Wiwin Andrhianovi