Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.625

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Diktum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Khadimul Ummah Journal of Social Dedication Kosmik Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi AKM: Aksi Kepada Masyarakat Indonesia Law Review (ILREV) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Education and Literature (IJEL) Journal of Contemporary Law Studies Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Aryani, Fajar Dian

Universitas Pancasakti Tegal

Author-ID : 1529578

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakan Kelas II.B Kota Tegal Idayanti, Soesi; Aryani, Fajar Dian; Widyastuti, Tiyas Vika; Hamzani, Achmad Irwan; Dairoh, Dairoh
Khadimul Ummah Vol. 3 No. 1 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ku.v3i1.3800

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi Program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

The People's Representative Council's Right to Inquiry Against the Corruption Eradication Commission Institution in the Perspective of Constitutional Law in Indonesia Moh. Taufik; Fajar Dian Aryani; Shintia Aulia
International Journal of Education and Literature Vol. 3 No. 1 (2024): April : International Journal of Education and Literature
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ijel.v3i1.102

This research discusses the House of Representatives' (DPR) Right to Inquiry against the Corruption Eradication Commission (KPK) in the context of constitutional law in Indonesia. The right to inquiry is one of the control instruments possessed by the DPR to monitor the performance of state institutions, including the Corruption Eradication Commission. However, the application of the right to inquiry against the Corruption Eradication Committee has given rise to a number of debates regarding its authority and limitations in the constitutional justice system. This research analyzes the constitutional and regulatory basis regarding the DPR's right to inquiry against the KPK, as well as its impact on the independence and effectiveness of the KPK in eradicating corruption. By considering a constitutional law perspective, this research also evaluates the political and legal implications of implementing the right to inquiry against the Corruption Eradication Commission in the context of the system of monitoring and eradicating corruption in Indonesia.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksaaan Perjanjian E-Logistics Idayanti, Soesi; Dian Aryani, Fajar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Kemajuan teknologi membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut/ mengecil membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (Electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat.Transaksi perdagangan melalui internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan dengan secara elektronik. Perjanjian e-logistics merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi.Kesepakatanya (penawaran dan penerimaan)-nya sendiri dilakukan melalui website,e-mail atau elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (malfunction), pada hardware (perangkat keras komputer) dalam penyelenggaraan sistem eletronik pada saat dilakukan transaksi terjadi pada sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penyelenggara sistem elektroik dan pihak lain. Bentuk ganti rugi dapat berupa: (1) Penggantian biaya, (2) Nilai kehilangan keuntungan, (3) Ganti rugi terhadap pihak ketiga atas kerusakan atau kerugian baik materiil maupun immaterial.

Optimalisasi Pendayagunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Aryani, Fajar Dian; Pratama, Erwin Aditya; Indriasari, Evy
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Various forms of administrative legislation and/or economic administration laws that "involve" criminal law in Indonesia are quite numerous. One example is Law No. 20 of 2016 on Brands And Geographic Indications. The problem of criminal law in the field of administrative law as well as economic law, especially in the enforcement and protection of intellectual property rights has not shown action in line with the spirit of the establishment of the law. One form of violation of the law that is currently developing in Indonesia is the duplication of copyright. But so far efforts to provide legal protection for copyright holders appear to be inadequate. Even in the process of implementing law enforcement, it is not uncommon for copyright infringement cases to be down the road. Seeing problems in the enforcement of economic criminal law, especially in the field of intellectual property rights, gives rise to alternative discourse on resolving criminal disputes in the field of intellectual property rights, especially against brand rights violations. Whether the criminal activity in the field of the brand can be solved outside the Court That in Penal Mediation there are parties involved in the process of handling it, namely Victims, Perpetrators, Community and Community Leaders (village chiefs/ chiefs) or other parties (Law Enforcement) as neutral persons to be used as Mediators to help the parties in dispute to reach a settlement in the form of voluntary agreement on some or all of the disputed issues. The mediator's job is to make the parties forget the legal framework and encourage them to engage in the communication process. As mediators in criminal cases can be raised by the investigators themselves, therefore the Investigator in the implementation of Penal Mediation must be neutral, or impartial to either party to the dispute.

Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet Muliadin, Mus; Aryani, Fajar Dian; Indriasari, Evy; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

The development of cybercrime as a new form of crime in the cybersex world has been galvanized globally as a dark shadow of technological advances in the field of communication and information. because it allows for new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity, and even new forms of crime. One of the cybercrime problems that is also very troubling and gets the attention of various circles, is the cybercrime problem in the field of decency. The research approach uses a normative juridical approach, the data consists of secondary data obtained through literature studies, and the data is analyzed analytically. Cybersex is a new form of adultery so clear legal arrangements are needed to be able to anticipate it. In addition to these penal efforts, non-penal (integral/systemic) should be put forward to overcome cybersex. Cybersex can be done by law enforcement with the positive laws that exist at this time by carrying out legal construction. Besides, the regulation by Positive Law of Indonesia is still spread in various laws and regulations and there are still some shortcomings so that in the future anticipatory policies of criminal law must be dating.

Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Dian Aryani, Fajar; Aditya Pratama, Erwin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141

The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.

TANTANGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN TEGAL Taufik, Moh.; Idayanti, Soesi; Aryani, Fajar Dian
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.46220

fokus utama Pembuatan Peraturan Daerah di Bidang UMKM adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengatasi kendala ini melalui kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang dan Peraturan penyerta lainnya tentang Pengembangan UMKM , penelitian ini bertujuan mengetahui perlunya implemantasi peraturan bupati Tegal untuk mengembangkan potensi UMKM dan dapat mengatasi kendala kendala yang ada. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah mmberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan , meingkatkan literasi keuangan , mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.

Embracing Local Wisdom: Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi, Sanusi; Aryani, Fajar Dian; Idayanti, Soesi
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.4000

The response to changes in legal frameworks is of paramount importance, particularly in the context of Indonesia's vision for an ideal legal system grounded in Pancasila. This article asserts that legal development should be attentive to existing legal sources, with a strong emphasis on norms that have been deeply integrated into cultural contexts and local wisdom. Central to Pancasila is a humanist philosophy, primarily encapsulated in its second precept, which underpins the values embraced by Indonesian society. The principles inherent in Pancasila humanism advocate for a shared national understanding, respect for democratic freedoms, social equity, and recognition of diverse religious beliefs, all while upholding human dignity and rights. This article constructs arguments for the integration of local wisdom into the legal framework governing environmental management and protection, highlighting its crucial role in ecological preservation and the well-being of the human environment. Indigenous knowledge, characterized by principles such as non-discrimination, deliberation, honesty, and harmony, emerges as a vital source of social capital that can significantly enhance the development of environmental law from the perspective of Pancasila humanism.

Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crime Widyastuti, Tiyas Vika; Indriasari, Evy; Aryani, Fajar Dian; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya; Hamzani, Achmad Irwan; Mashdurohatun, Anis; Nuridin
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i1.21458

Kegiatan Sosialisasi Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crimed di Desa Cikalahang Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan potensi desa dimana perikanan, dan pariwisata yang berkembang sebagai sentral produk olahan ikan dan wisata kuliner ikan bakar air tawar. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada ekonomi, menyebabkan penurunan aktivitas bisnis. Fokus pemerintah desa pada tanggung jawab sosial dapat mendorong generasi muda untuk menjadi pemilik bisnis yang bertanggung jawab dan mempromosikan produk lokal. Di era digital, strategi pemasaran dan metode komunikasi harus disesuaikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi. Metode kegiatan pengabdian ini yakni community development yang dipadukan dengan service learning. Lelang sebagai salah satu instrumen jual beli yang berkarakter khusus yang dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan produk dan bahaya kejahatan cyber crime dibalik penggunaan media sosial untuk memasarkan produk. Hasil pengabdian kini adalah tumbuhnya semangat warga masyarakat, pelaku usaha untuk menggunakan lelang sebagai salah satu cara memasarkan dan meningkatkan penjualan produk mereka, serta adanya sikap waspada masyarakat dalam penggunaan media sosial.

Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak Aryani, Fajar Dian; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya; Wildan, Muhammad; Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i1.21485

Kekerasan anak di Indonesia adalah kekerasan yang terdiri dari segala usia, yang berbeda dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Kekerasan anak tercakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran. United Nations Convention on the Rights of the Child menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan menekankan perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak yang berisiko lebih tinggi. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menghimpun data kejahatan dan kekerasan anak sepanjang Januari-Juli 2023. Pusiknas Polri, anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan. UNICEF tahun 2015 menunjukkan bahwa 40% anak berusia antara 13 dan 15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sekali setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh mereka di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah. Bullying merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan melibatkan adanya kekuatan fisik antara korban dan pelaku. Perilaku bullying di Indonesia tercatat sebesar 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi berupa kekerasan psikologis (pengucilan). Pentingnya literasi hukum adalah proses penyampaian pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum, norma, aturan, dan prinsip hukum kepada masyarakat, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat.

Co-Authors Achmad Irwan Hamzani Ade Adhari Ade Adhari Aditya Pratama, Erwin Agung Aditya Anis Mashdurohatun Anis Widyawati Basukiyatno Basukiyatno Bha’iq Roza Rakhmatullah Cahya Wulandari Dairoh Dairoh, Dairoh Dinar Mahardika Erwin Aditya Pratama Erwin Adiyta Pratama Fajar Ari Sudewo Hamidah Abdurrachman Indriasari, Evy Indriasari, Evy Irwan Irwan Luisa Srihandayani Mahardika, Dinar Malvin Jati Kuncara Alam W MOH. TAUFIK Mohamad Firman Aziz Muhammad Wildan Muliadin, Mus Musmuliadin Musmuliadin Nuridin Pratama, Erwin Adiyta Pujiyono Pujiyono Sanusi Sanusi , Sanusi Sanusi Sanusi Shintia Aulia Sidharta, Sidharta Soesi Idayanti Tiyas Vika Widyastuti Yana Mulyana

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search