Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENJUALAN BUKU HASIL TRANSFORMASI CIPTAAN TANPA IZIN MELALUI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Marhaeni]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Apsari Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94194
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas karya yang dimiliki dalam bidang yang sudah dituangkan dalam bentuk nyata, serta ada nilai ekonomis di dalamnya. Sampai sekarang ini pelanggaran terhadap hak cipta masih dijumpai, salah satu contohnya adalah pelanggaran terhadap hak cipta buku. Di era digital sekarang ini pembajakan buku bukan hanya dalam fisik saja, melainkan sudah dalam bentuk elektronik. Dalam e-commerce dijumpai terdapat toko-toko yang menjual buku elektronik hasil scan buku fisik. Tindakan tersbeut merupakan tindakan transformasi ciptaan. Namun, transformasi ciptaan ini batasannya sampai mana dan bagaimana akibat hukumnya. Sehingga perlu diteliti lebih dalam terkait transformasi ciptaan buku, guna mengetahui batasan dari transformasi ciptaan buku. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika buku ciptaan digunakan untuk keperluan pribadi , termasuk pendidikan, maka buku tersebut dapat ditransformasikan tanpa harus memperoleh umpan balik dari para penggunanya. Akan tetapi jika digunakan untuk kepentingan komersial, tindakan tersebut melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Pelanggaran terhadap Pasal 9 UUHC mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC. Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan hak ekonominya dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui media, arbitrase, dan pengadilan niaga, serta berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami sesuai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa transformasi ciptaan buku dapat dilakukan jika untuk kepentingan pribadi, bukan untuk komersial. Jika dilakukan untuk kepentingan komersial maka pihak tersebut harus siap mendapatkan akibat hukum sesuai diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERBANKAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Mami Dina Bedja Dara]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Ni Luh Wayan Yasmiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94197
<![CDATA[Pelnellitialn ini belrtujualn untuk (1) melngeltalhui daln melnjellalskaln balgalimalnal implelmelntalsi palsall 16 alyalt (3) Undalng-undalng Nomor 28 talhun 2014 telntalng Halk ciptal telrkalit halk ciptal selbalgali jalminaln fidusial di lelmbalgal pelrbalnkaln yalng aldal di wilalyalh Kalbupalteln Bulellelng; daln (2) melngkalji daln melngalnallisis halmbaltaln yalng dihaldalpi dallalm melnjalminkaln halk ciptal selbalgali jalminaln fidusial di lelmbalgal pelrbalnkaln di wilalyalh Kalbupalteln Bulellelng. Jelnis pelnellitialn yalng digunalkaln aldallalh yuridis elmpiris, yalng belrsifalt delskriptif. Sumbelr daltal yalng digunalkaln melliputi daltal primelr dalri walwalncalral, selkundelr dalri pelralturaln pelrundalng-undalngaln, jurnall, alrtikell, litelraltur-litelraltur selrtal kalryal ilmialh yalng rellelvaln delngaln pelnellitialn yalng dikalji. Telknik pelngumpulaln daltal melliputi studi dokumeln, obselrvalsi daln walwalncalral. Pelnelntualn salmplel dilalkukaln delngaln telknik non-probalbility salmpling selrtal pelnelntualn subjelknyal melelnggunalkaln purposivel altalu judgmelnt salmpling daln snowballl salmpling. Telknik pelngolalhaln daln alnallisis daltal melnggunalkaln modell alnallisis kuallitaltif. Halsil pelnellitialn melnunjukaln balhwal (1) bellum pelrnalh aldal lelmbalgal pelrbalnkaln di wilalyalh Kalbupalteln Bulellelng yalng tellalh melnelrimal halk ciptal selbalgali jalminaln fidusial hall ini melnunjukkaln bellum telrimplelmelntalsinyal palsall 16 ALyalt (3) Undalng-Undalng Nomor 28 talhun 2014 telntalng halk ciptal dalpalt dijaldikaln jalminaln fidusial di wilalyalh Kalbupalteln Bulellelng. (2) halmbaltaln yalng dihaldalpi dallalm hall halk ciptal dijaldikaln selbalgali jalminaln fidusial di wilalyalh Kalbupalteln Bulellelng dalpalt ditinjalu dalri relgulalsi yalng dibualt, lelmbalgal pelnelgalk daln pelmilik halk ciptal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA FINTECH DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 4 HURUF A UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Kadek Tampan Nova Winanda]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Ratna Artha Windari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94590
<![CDATA[Fokus penelitian0ini adalah untuk0mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana model perlindungan hukum pada data pribadi pembeli yang menggunakan layanan Fintech di Indonesia dan mengkaji bagaimana akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pada penyelenggara jasa Fintech di Indonesia. Studi0ini menerapkan metode penelitian0hukum0 normatif, Metode penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dikumpulkan serta dianalisis berupa data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui eksplorasi kerangka normatif dan penerapan teknik studi dokumen. Dalam penulisan penelitian ini digunakan teknik deskriptif, dimana teknik ini dilakukan untuk menguraikan dan mendeskripsikan mengenai rasio pengaturan perlindungan konsumen data personal di Indonesia dengan Singapura dalam perlindungan konsumen yang memakai jasa Fintech. Temuan menunjukan meskipun telah terdapat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf A, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan; dan Penegakan hukum pada pelaku penyebaran data personal konsumen masih belum optimal, yang tercermin dari tingginya angka pengaduan terkait pinjaman online ilegal yang mencapai 12.021 kasus.]]>
<![CDATA[KEADILAN RESTORATIF TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Si Putu Hendra Pratama]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v9i2.67648
<![CDATA[The development of society and advances in the field of technology also encourages progress of the field of transportation, it is clear that progress is so rapid that it is necessary to have a rule that regulates traffic, where the regulation aims to create an orderly situation in traffic . Regulations regarding traffic are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accident cases are processed by criminal justice procedures in accordance with applicable laws and regulations as stated in article 230 of the Traffic and Public Transportation Law, but the legal facts are ambiguity in the settlement of traffic accident cases where the settlement is resolved through a judicial process and some are resolved without going through a legal process based on peace. Then can Restorative Justice be applied to traffic accidents that result in the victim's death ? And how is the validity of the peace decision on handling accident crimes based on Police Restorative Justice if it is related to the provisions of article 230 in conjunction with 235 paragraphs (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation ? And to answer these problems, it is necessary to conduct discussions relating to norms in law and examine various kinds of formal legal rules, so that they can provide input and limitations in legal science and criminal law in general and in particular in order to achieve justice and certainty in case settlement. traffic accidents that resulted in the victim's death.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA ILMU HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Winanda, I Kadek Tampan Nova]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Kusuma, Putu Riski Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The state of Indonesia is a state of law, which means that Indonesia establishes the law as the basis of power in the state and the legal administrator of its power is also exercised in the rule of law. Law is a law that regulates the way in which state or government instruments carry out their duties and obligations properly, so that their application can be accepted by the community. In this case the law is very important for the whole community, because the law makes the country better and more prosperous. Law is used as a regulator, servant, and protector of society. Therefore, the law is expected to be a forum for justice for all Indonesian people.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM E-COMMERCE FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Apsari Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102100
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen melalui e-commerce di facebook dalam perspektif hukum nasional serta (2) menganalisis upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual-beli e-commerce. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dokumen hukum relevan lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) transaksi jual beli digital melalui media sosial seperti Facebook, yang kurang dilengkapi dengan mekanisme perlindungan standar dan transparansi informasi, meningkatkan risiko kerugian finansial serta non-finansial bagi konsumen, meskipun terdapat landasan hukum dalam UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat dan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. (2) Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk transaksi kendaraan bekas di Facebook, dijamin oleh kerangka hukum seperti UUPK dan UU ITE yang menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan ganti rugi atas penyimpangan, serta mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan alternatif yang mengakui bukti elektronik, sambil mengandalkan peran aktif pengawasan oleh platform digital dan pemerintah untuk menjamin transparansi dan keadilan transaksi.]]>
<![CDATA[PRODUCT LIABILITY TERHADAP SMART PHONE TANPA FASILITAS PURNA JUAL BERUPA GARANSI TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU ]]>
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v3i1.9248
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah penerapan prinsip product liability dalam transaksi smart phone di Denpasar sudah efektif? (2) Bagaimana relevansi pencantuman klausula eksonerasi dalam transaksi smart phone di Denpasar? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball sampling yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau prosentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan product liability belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di Denpasar akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh struktur hukum serta lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Klausula eksonerasi yang dicantumkan pelaku usaha tidak relevan karena memenuhi unsur terlarang dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK. Pelanggaran pencantuman klausula eksonerasi ini sebagai akibat dari kurangnya kredibilitas struktur hukum karena pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pasif yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat. Kata kunci: jual-beli, tanggung jawab produk, perjanjian baku, klausula eksonerasi.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Mertha Sujana, I Putu Windu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31493
<![CDATA[Philosophically PMK (Constitutional Court Decision) Nr. 69/PUU-XIII/2015 based on way of life, awareness, and legal ideals such as the mystical atmosphere and Indonesian Nation according Pancasila and The Constitutional of The Republic of Indonesia Article 28E Paragraph (2). Sociologically, based on legal needs society regarding the leniency when the marriage agreement was made that is the phenomenon of a husband and wife for some reason feels they needed to make a marriage agreement after the wedding day was held. Juridically, the issuance of PMK Nr. 69/PUU-XIII/2015 is not solely on the basis of unconstitutionality, but also on a conflict of norms between Article 29 Paragraph (1) of Act Nr. Year 1974 with general provisions of the ageement in Book III Code of Civil Law. Referring to PMK No.69/PUU-XIII/2015 which was strengthened by Act Nr. 2 Year 2014, Notary has the right to ratified the marriage agreement into an authentic deed so that there is no justifiable reason for the Department of Population and Civil Registration and Office of Religious Affairs rejects the authentic nature of the deed which is validated bay notary. ]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PATIWANGI DALAM PERKAWINAN NYEROD PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 ]]>
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.60541
<![CDATA[This study aims to find out the philosophical, sociological and juridical basis for the issuance of the Decree of the Main Council of Desa Pakraman Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 regarding the elimination of Patiwangi in Nyerod marriages, as well as the internalization of Patiwangi in Nyerod marriages after the issuance of the Decree Main Council of Desa Pakraman Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. This research is a normative juridical research, with a statutory approach. The data used is secondary data, the legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out using library research. Analysis of legal materials was carried out systematically and presented in a qualitative descriptive manner. The philosophical basis for the issuance of the Decree of the Main Assembly of Desa Pakraman Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 is the Vedic philosophy which is further developed on the essence of human beings as Monopluralism and Antromorphic beings. Sociologically, women who are Nyerod will have the status of Ngambang when their marriage ends due to divorce. Juridically, the prohibition of Nyerod marriage is a form of discrimination, so it contradicts Article 16 paragraph 1 and paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights. Nyerod marriages can be carried out although basically it is not recommended to be held or not to be the main choice for couples who wish to marry.]]>
<![CDATA[STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA ]]>
<![CDATA[Sari, Ni Komang Tia Purnama]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Hadi, I Gusti Ayu Apsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip strict liability antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan semi strict liability di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan strict liability secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.]]>
