Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT) Saputra, Muhammad Reza; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap naskah cerita sebagai karya cipta yang digunakan dalam produksi film tanpa lisensi, dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus film Soekarno dan grup Warkopi menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat melalui Copyright Act dan doktrin fair use memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berpihak pada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap naskah film sebagai bagian dari karya sastra.
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK YANG DIHASILKAN TERKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS Dewi, Ni Komang Ayu Purnia; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan serta pemegang hak cipta atas karya cipta musik yang dihasilkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data ini diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan karya musik oleh Artificial Intelligence (AI) tidak diatur pada hukum hak cipta Indonesia. Tidak secara spesifik diatur oleh Amerika Serikat, namun karya dapat diakui jika pada penciptaannya terdapat kontribusi manusia. Sedangkan Inggris mengakui karya oleh sistem komputer, meski jangka waktu perlindungannya akan lebih singkat, Kemudian, di Indonesia terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kepemilikan hak cipta untuk karya yang dibuat Artificial Intelligence (AI), sedangkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan lebih jelas dengan dokrin “Work Made for Hire”, yaitu memberi hak cipta kepada individu ataupun perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) ketika menciptakan karya musik.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK LAIN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Siregar, Anil Refalzey; Windari , Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengkaji dua aspek krusial terkait penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pertama, penelitian ini meneliti esensi kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Kedua, analisis difokuskan pada validitas penukaran uang kembalian ke dalam bentuk non-Rupiah dalam transaksi pembayaran, juga merujuk pada undang-undang yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, memanfaatkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus”. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier.
IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitianainiabertujuan untuk mengkajiaimplementasi serta faktor-faktor penghambat yang terkait dengan Pasala19 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm diaKabupaten_Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat_deskriptif. Data_yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mencakup bahan_hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputiastudi dokumen, aobservasi, danawawancara. Pengambilan_sampel dilakukan dengan metode non probability sampling, menggunakan purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasilaaapenelitian menunjukkan_bahwa terdapat lima pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih belum mengetahui tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Selain itu, wawancara dengan pihak DISDAGPERINKOPUKM mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan alat untuk menguji helm SNI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMANFAATAN JASA PARIWISATA SWING DI KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR I Made Yogi Darmawan; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 3 (2023): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i3.2605

Abstract

The purpose of this study is to determine (1) the factors causing accidents from the legal perspective in the utilization of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency, and (2) to find out how the implementation of provisions concerning the safety and security of tourists related to the use of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency. The type of research used is empirical legal research with a descriptive research nature. The location of this research was conducted in Tegallalang District, Gianyar Regency. The data collection techniques used are by means of document studies, observations, and interviews. The sample determination technique used is the Non-Probability Sampling technique and the determination of the subject using Proposive Sampling. The technique of processing and analyzing data qualitatively. The results of the study show that (1) the factors causing accidents from the legal perspective in the utilization of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency stem from the indifferent attitude of business actors and consumers in applying the applicable rules, but on the other hand, the lack of rules governing the SOP of the swing also increases the accident factor from using the service. Then (2) the implementation of provisions concerning the safety and security of tourists related to the use of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency has not been fully implemented properly. Starting from the lack of legal substance, the structure that does not carry out tasks well to the legal culture of the community that is lacking in the ongoing swing tourism activities.
KEABSAHAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG INDOMARET OLEH PELAKU USAHA LAIN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGLI I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 3 (2023): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i3.2609

Abstract

This study aims to determine the legitimacy and clarity of the use of the Indomaret trademark in Bangli Regency and the legal consequences of using a trademark that is not based on a license in Bangli Regency. The research method used is empirical legal research with the nature of descriptive research. The research location is located in Kintamani District, Bangli Regency with the object of research being two modern stores, Cahaya Mart and Tanaka Mart, which have indications of similarity in principle to the Indomaret trademark. Data collection techniques used were document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses Snowball Sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that the use of the Indomaret brand by other parties in the jurisdiction of Bangli Regency is declared valid through an agreement between business actors and Indomaret in accordance with what has been regulated in articles 41 and 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Also, other business actors whose validity is declared in using the Indomaret trademark do not get legal consequences or are not required to be responsible for the provisions of article 83 of Law Number 20 of 2016 which states that registered Mark Owners and/or registered Mark Licensees can file a lawsuit against other parties who unlawfully uses a Mark that is similar in principle or in its entirety for similar goods and/or services in the form of a claim for compensation; and/or termination of all actions related to the use of the Mark.
PERANAN BPOM KABUPATEN BULELENG DALAM HAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Ida Ayu Kade Novi Handayani; Si Ngurah Ardhya; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2767

Abstract

This study aims to identify and analyze the role of BPOM Buleleng Regency in supervising drug and food products and the obstacles encountered in supervising drug and food products. In this study, the type of research used is empirical legal research with a descriptive nature that aims to accurately describe individual characteristics, circumstances, determine the spread of a symptom, or determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. The data and data sources used are primary data obtained directly in the field, namely the Pom Workshop, Buleleng Regency, secondary data obtained from the legal foundations related to this research with primary materials containing basic norms, secondary legal materials regarding books related to this research. In data collection techniques using documentation/library study techniques, interview techniques and observation techniques with qualitative processing and analysis techniques. The results of this study indicate that the role of the Pom Loka Buleleng Regency as an organization that is responsible for carrying out rights and obligations as drug and food supervisors in accordance with applicable laws and regulations, then the obstacles encountered by the Buleleng Regency Pom Loka in supervising drugs and food occur due to two factors, namely, internal factors (all-online system) due to limited human resources and lack of participation of law enforcement officials and external factors (lack of consumer understanding of a product in circulation) rampant circulation of illegal products online and low public knowledge and awareness about the dangers of counterfeit products.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERKAIT PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI DI WILAYAH KOTA SINGARAJA Ketut Adi Setiawan; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2769

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of the provisions of article 18 of Law Number 8 of 1999 regarding the inclusion of Standard Clauses in insurance agreements in Singaraja and the legal consequences of standard clauses that fulfill the prohibited elements of the provisions of Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 in the insurance agreement in the Singaraja City area. In this study, the type of research used is empirical legal research with the nature of research that is descriptive in nature which aims to accurately describe individual characteristics, circumstances, determine the spread of a symptom, or determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. . The data and data sources used are primary data obtained directly in the field, namely Sun Life Financial Insurance, secondary data obtained from the legal foundations related to this research with primary material containing basic norms, secondary legal material regarding books -books related to this research. In data collection techniques using documentation/library study techniques, interview techniques and observation techniques with qualitative processing and analysis techniques. The results of this study indicate that (1) the Implementation of the provisions of article 18 of Law Number 8 of 1999 Regarding the Inclusion of Standard Clauses in the Sun Life Financial insurance agreement in Singaraja, with the Implementation of the Inclusion of Standard Clauses in the Sun Life Financial Insurance Policy: Policy contents only benefit business actors and the prohibition of Clauses Standards as a form of consumer protection, this inclusion is contained in policy provisions such as the transfer of responsibility for business actors, and entitles business actors to reduce service benefits or reduce consumer assets and the(2) legal consequences of this clause in the Sun Life Financial insurance agreement in the Singaraja City area can be canceled and null and void if a Standard Clause is listed that is prohibited and contradicts Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr) Ni Kadek Erlina Dinda Putri; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2776

Abstract

This research aims to determine 1) the legal validity of private agreements in cases of default in debt and receivable agreements and 2) the factors that cause default in cases 462/pdt.g/2015/pn.sgr. The type of research that will be used in this writing is normative juridical research. The data source obtained in this research is a secondary data source consisting of primary and secondary legal materials. The research results obtained are 1) the legal validity of private agreements in decision 462/Pdt.G/2015/PN. Sgr, that is, the private agreement is legally valid, where in this case it refers to Article 1875 of the Civil Code, a private writing which is recognized as true by the person who is confronted with it, where in this case the private agreement made is acknowledged by the Plaintiff with evidence in the form of photocopy of the agreement letter under hand made by both parties which has been sufficiently stamped and in accordance with the original and evidence of the facts of the trial from witnesses on behalf of Ketut Suweken and Ketut Sri Diarni who confirmed the agreement, as well as the defendant who did not deny or provide a rebuttal to the plaintiff's claim. proven by the defendant never appearing before the trial. 2) The judge's consideration in Decision 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr is that it has explained the reasons for granting the plaintiff's lawsuit in part with verstek which was caused by the defendant's absence from court so that the defendant did not convey his objection to the lawsuit submitted by the plaintiff. As a result of this, it is stated that the defendant legally owes the plaintiff a debt and punishes the plaintiff to pay the debt to the plaintiff with debt compensation of 0.8 percent of the amount of money borrowed and if the defendant is negligent then the activity of selling the collateral will be carried out in public.
PERLINDUNGAN KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2778

Abstract

This research was prepared with the aim of knowing, analyzing and studying (1) the characteristics of piracy of cinematographic works, (2) law enforcement carried out against perpetrators of piracy of cinematographic works through the telegram application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Singapore Copyright Act 2021, as well as (3) legal protection given to copyright holders against piracy of cinematographic works based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Singapore Copyright Act 2021. In order to answer the problem formulation in this research, a normative legal research method was used, namely Research which was carried out by examining library materials and secondary data regarding analysis from a legal perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Singapore Copyright Act 2021. Through this research method, results were obtained (1) that the characteristic of piracy of cinematographic works is the act of copying recording results without permission, as well as distribution to generate personal economic gain. (2) the lack of effective enforcement of the Copyright Law in Indonesia means that piracy is still widespread in Indonesia, and (3) related to the legal protection provided in the form of preventive and repressive measures that have the same set of rules
Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Tampan Nova Winanda I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Reza Saputra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Zeva Angelina Ratna Artha Windari Riris Nisantika Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wedananta, Putu Rendra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata