Claim Missing Document
Check
Articles

DINAMIKA HUKUM INTERNATIONAL SEBAGAI SUBSTANSI ETIKA ANTAR NEGARA DI DUNIA Sang Made Merta Widnyana; Komang Febrinayanti Dantes; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Ganesha Law Review Vol 4 No 2 (2022): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v4i2.1423

Abstract

The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to International Law with a view on the behavior and relations between countries regarding the application of International Law In the past and in times like the present that have undergone several processes of globalization that cause changes in the times and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.Based on the results of the discussion that can be concluded that all kinds of actions and behaviors of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in the multinational field are things discussed and reviewed in International Law.
PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA Zelda Farah Ardiata; Komang Febrinayanti Dantes; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Ganesha Law Review Vol 4 No 2 (2022): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v4i2.1424

Abstract

The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to International Law with a view on the behavior and relations between countries regarding the application of International Law In the past and in times like the present that have undergone several processes of globalization that cause changes in the times and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.Based on the results of the discussion that can be concluded that all kinds of actions and behaviors of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in the multinational field are things discussed and reviewed in International Law.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME Kadek Novi Darmayanti; Komang Febrinayanti Dantes; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Ganesha Law Review Vol 4 No 2 (2022): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v4i2.1425

Abstract

Human trafficking is one of the transnational crimes that is a threat to global security which is one type of transnational crime coupled with illicit drug trafficking, maritime piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international banking crimes and cybercrimes. The forms of trafficking in persons are divided based on the purpose of delivery, based on the victim, and based on the form of exploitation. Because of the massiveness of this crime, the United Nations formulated a protocol called the Palermo Protocol. In Indonesia, there are also special regulations regarding the criminal act of trafficking in persons, namely Law Number 21 of 2007. Although there are already laws and regulations that regulate this crime, in fact it is still not able to provide a sense of justice as well as security and comfort for victims of the crime of trafficking in persons. Other legal protections are still needed for victims of this crime.
IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MISLEADING INFORMATION OLEH INFLUENCER MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN.BLB Ni Kadek Astrina Desiana; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93199

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis kekaburan hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN.BLB yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan sebagai terdakwa dan para korban investasi binary option pada aplikasi Quotex. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau legal search untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB yang mengindikasikan pengabaian terhadap peraturan mengenai misleading information dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen dalam kasus Doni Salmanan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya kekaburan hukum dalam putusan hakim. Dalam kasus ini putusan hakim dianggap lebih berpihak pada Doni Salmanan yang telah menyebarkan misleading information bagi para korban yang tidak mengetahui kebenaran atas informasi yang diberikan. Hal itu bisa terjadi dikarenakan tidak adanya regulasi mengenai aplikasi Quotex sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para korban investasi bodong skema ponzi yang dilakukan oleh Doni Salmanan.
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN POLIS ASURANSI JIWA (STUDI PADA PT AIA FINANCIAL) Made Dwi Wahyuni; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93342

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami pengaturan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian polis asuransi jiwa pada PT AIA Financial, (2) mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian polis asuransi jiwa studi pada PT AIA Financial di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan mempergunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dari teknik studi dokumen dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian polis asuransi jiwa PT AIA Financial belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta masih ditemukannya klausula eksonerasi, (2) Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian polis asuransi jiwa di Kota Singaraja diwujudkan melalui pemberian waktu kepada pemegang polis untuk mempelajari isi polis selama 14 hari (Free Look Period). Kata Kunci: Asuransi, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Polis.
POTENSI PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS OLEH KELOMPOK LGBTQ+ BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 874/PDT.P/2023 PENGADILAN NEGERI DENPASAR Putu Nirmala Pridayanti; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94105

Abstract

Penetapan Nomor 874/Pdt. P/2023 oleh Pengadilan Negeri Denpasar mencerminkan komitmen peradilan untuk memberikan keadilan bagi komunitas LGBTQ+. Namun, keputusan ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penyelundupan hukum yang berhubungan dengan perubahan identitas di pengadilan dan mencari langkah-langkah pencegahannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual,kasus dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil analisis menunjukkan adanya celah hukum dalam proses perubahan identitas gender, serta ketidakjelasan dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 yang berisiko dapat disalahgunakan, terutama dalam konteks pernikahan sesama jenis. Berbeda dengan Belanda dan Jerman, Indonesia tidak mengakui jenis perkawinan ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang adil bagi semua pihak, termasuk kelompok LGBTQ+.
PERAN PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA DALAM KASUS STATE IMMUNITY ANTARA JERMAN DENGAN ITALIA TERKAIT KEJAHATAN PERANG NAZI Ni Komang Tia Purnama Sari; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94106

Abstract

Sengketa antar negara merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, kehadiran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai orgainisasi internasional yang memiliki peran penting dalam hal menjaga perdamaian dunia salah satunya adalah melalui mahkamah internasional, yakni salah satu badan dibawah naungan perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu sengketa internasional yang pernah terjadi adalah antara Jerman dan Italia yang terjadi di 2008 silam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran dari perserikatan bangsa-bangs (PBB) dalam menyelesaiakan sengketa antara negara, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan studi kepustakaan, selain itu Adapun data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum sekunder berupa piagam PBB, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relvan dengan topik penelitian sedanagkan bahan hukum tersiernya berupa kamus hukum dan kamus Bahasa inggris, Adapun penyajian hasil penelitian dilakukan secara dekriptif sehingga mampu menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi secara sistematis. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa internasional khususnya sengketa antara Jerman dan Italia. .
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha; I Wayan Landrawan; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar, (2) Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari perderaan kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penentuan sample adalah teknik non probabilitas sampling dengan cara Porposive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan secara rutin, serta melakukan sanksi tegas apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yaitu dengan menyita barang produk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yaitu dengan memberi edukasi, sosialisasi, dan juga melakukan pengawasan Pre-Market yang dimana mencakup evaluasi dan pengujian produk dan Post-Market yang dimana mencakup inspeksi rutin dan pengujian produk yang sudah beredar serta peringatan dan dari pihak instansi terkait secara umum sanksi administratif yang berupa pencabutan izin edar dan memberikan surat peringatan.
ANALISIS KEABSAHAN (SMART CONTRACT) TRANSAKSI ASET DIGITAL DI PLATFORM ETHERUM DALAM TEKNOLOGI BLOCKCHAIN Hendri Dewarto Silitonga; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan memahami pengaturan hukum mengenai transaksi aset digital cryptocurrency di indonesia dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan aset digital cryptocurrency di Indonesia, (2) mengidentifikasi keabsahan smart contract pada platform Ethereum berdasarkan sistem hukum kontrak di Indonesia berdasarkan perspektif syarat sahnya perjanjian yang dimuat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , yakni melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) . Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu KUH Perdata, UU ITE, Bappebti, PP, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencamtumkan secara eksplisit mengenai transaksi aset digital, istilah dokumen elektronik dan informasi elektronik, menkategorikan aset digital yang menjadikan aset digital memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara hukum. (2) Keabsahan smart contract pada platform Ethereum jelas tidak memenuhi syarat subjektif dalam 1320 KUH Perdata yang membuat smart contract batal atau tidak sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak.
Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Menghentikan Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apotek Indonesia Kadek Kresna Dwipayana; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94188

Abstract

Obat adalah bahan kimia atau bahan alami yang dapat meringankan atau meredakan rasa sakit bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Obat-obatan tidak dapat dihindari oleh manusia. Obat biasanya dimasukkan ke dalam beberapa kategori, seperti obat bebas, bebas terbatas, keras, dan narkotika dan psikotropika. Tidak semua jenis obat dapat dikonsumsi atau dibeli tanpa pengawasan, seperti obat golongan keras. Orang Indonesia dapat membeli obat di rumah sakit, klinik, apotek, dan tempat lain. Apotek adalah tempat yang populer bagi masyarakat untuk membeli obat-obatan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa ada oknum di apotek yang mengirimkan medikament golongan (K) secara bebas dapat membahayakan kesehatan pelanggan karena khawatir akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Maka, pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah ini. Lembaga tersebut disebut bpom, dan memiliki tugas untuk menghentikan penjualan obat, makanan, dan kosmetik yang melanggar peraturan di Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan kasus peredaran narkoba tanpa resep dokter di Indonesia akan berkurang.
Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Tampan Nova Winanda I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Reza Saputra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Zeva Angelina Ratna Artha Windari Riris Nisantika Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wedananta, Putu Rendra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata