Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Community Service Jurnal Prointegrita Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Siregar, Syawal Amry
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI HAK BELAJAR ANAK BINAANDI LEMBAGA PEMASYARAKATANDITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Gulo, Veto Putra Saroli; Lubis, Mhd Ansori; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1368

Abstract

Pendidikan bagi anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan hak yang wajib pemenuhannya. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, begitu pula pada Undang Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam merupakan lembaga pemasyarakatan umum yang menampung narapidana berstatus anak, dimana anak seharusnya berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun dikarenakan berbagai kendala seperti jarak, biaya, hingga mental psikis anak maka anak dititipkan didalam lembaga pemasyarakatan umum. Sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang implementasi hak belajar anak binaan di lembaga pemasyarakatan.Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dimana dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen juga arsip-arsip yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk dalam.Dalam mengimplementasikan Undang Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dibalik keterbatasan fasilitas maupun biaya, banyak cara yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pengimplementasian hak belajar anak di dalam lembaga pemasyarakatan, dimana penulis melaksanakan penelitian. Diantaranya dengan menumbuhkan minat baca, sarana perpustakaan atau ruang baca, melaksanakan kejar paket untuk mendapatkan ijazah menamatkan pendidikan meskipun anak berada di dalam lembaga pemasyarakatan hingga pemberdayaan kemampuan warga binaan dalam berbagai keterampilan yang kelak diharapkan berguna bagi anak binaan untuk modal kembali kemasyarakat nantinya. Tidak tertutup pula harapan pihak lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan bantuan dari pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi anak binaan dalam hal mendapatkan pendidikan meski berada didalam masa pembinaan, seperti bantuan tenaga pengajar yang mau dating kedalam lembaga pemasyarakatan, bantuan berupa buku-buku pelajaran, hingga fasilitas fisik penunjang lainnya.
PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Saragih, Hasiholan Rodearman; Siregar, Gomgom T.P.; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1322

Abstract

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian adalah: adanya perkembangan teknologi informasi, adanya even nasional seperti pemilihan umum yang meningkatkan suhu politik di masyarakat, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat umum, adanya permusuhan dalam bentuk SARA, kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas dampak negative yang ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian. Penanggulangan terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada Polrestabes Medan diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Faktor kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial adalah: Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan di tengah masyarakat dan memiliki basis massa, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial jika ditindak sesuai dengan proses hukum. Sebagian kalangan menganggap bahwa pemidanaan terhadap penyebar kebencian merupakan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. SIM card telah dapat digunakan tanpa proses registrasi sehingga kepolisian kesulitan melakukan penelusuran untuk mencari tersangkanya karena akun yang digunakan tidak dapat diidentifikasi kepada identitas penggunanya. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan penyebaran ujaran kebencian sehingga tidak hati-hati untuk memposting kata-kata yang menghujat bagi pihak lain atau bahkan menghujat pejabat pemerintah. Akun palsu tidak mudah dilacak kepolisian karena hampir semua identitas pemiliknya adalah palsu, padahal sering digunakan untuk menyebarkan informasi kebencian.
ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KARO Ginting, Sejati; Siregar, Syawal Amry; Nasution, Mhd. Yasid
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1349

Abstract

IKM di daerah Kabupaten Karo masih kurang berkembang. Proses operasional IKM masih jauh dari penggunaan teknologi yang sudah berkembang berinovasi dari model konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, bagaimana peran perindustrian dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Karo, bagaimana faktor kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Karo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pemerintah telah berupaya berperan dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karo dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah: menyediakan fasilitas pelatihan usaha bagi IKM baik teknis usaha maupun manajemen operasional usaha yang disesuaikan dengan jenis atau bidang usaha yang ditangani oleh masing-masing IKM, membantu akses permodalan dengan menghimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memudahkan persyaratan bagi IKM untuk mendapatkan kredit modal, serta berupaya membantu akses pasar ke daerah lain yang terdekat sesuai dengan karakteristik pasarnya. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan IKM adalah: pelaku usaha IKM kurang memanfaatkan fasilitas pelatihan karena merasa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang usahanya, akses ke perbankan sangat terbatas karena bank menyalurkan kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilindungi oleh UU, sulit mencari akses pasar ke daerah lain karena memiliki IKM dengan karakteristik yang sama, sementara produk IKM kurang memiliki standar ekspor sehingga tidak dapat menembus pasar internasional yang sangat potensial dalam pemasaran produk IKM. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu secara aktif menjelaskan kepada pelaku usaha IKM mengenai pentingnya mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, yang disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya program pelatihan dalam menembus pasar internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo sebaiknya mengupayakan kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan modal bagi pelaku usaha IKM, dimana pemerintah memberikan suntikan dana bagi koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu mengimbau agar IKM berupaya menghasilkan produk yang memiliki keunggulan di banding produk sejenis di daerah lain, agar pangsa pasarnya menjadi lebih luas.
TINJAUAN YURIDIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARO DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA Tarigan, Aprilda Sary Br; Lubis, Ansori; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1323

Abstract

Indonesia memiliki jumlah kaum perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduknya, hal ini merupakan potensi yang besar dan harus dimanfaatkan dengan baik agar kaum perempuan tidak tertindas. Pemberdayaan perempuan menjadi stategis yang sangat penting pada peningkatan peran perempuan dalam menambah potensi pada dirinya sehingga lebih mandiri serta berkarya untuk peningkatan ekonomi pada keluarganya tersebut. pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karo (DPPPA Kabupaten Karo). Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo, bagaimana peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga, bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologi, metode pendekatannya yaitu metode perundang-undangan, analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Karo, teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses untuk mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karo ada lima tahapan yaitu a. Tahap persiapan. b. Tahap Assesment, didalamnya terdapat proses mengidentifikasi/analisis kebutuhan dan permasalahan c. Tahap perencanaan alternatif program/ kegiatan, d. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, e. Tahap evaluasi. Peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu: a. DPPPA Kabupaten Karo memotivasi kaum perempuan, b. DPPPA Kabupaten Karo membuat program kegiatan pelatihan pemberdayaan Perempuan. c. DPPPA Kabupaten karo membantu akses modal usaha, d. DPPPA Kabupaten Karo membantu memudahkan akses kerja kepada perempuan. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu Kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri perempuan, minimnya dukungan/suport dari suaminya, kurang memanfaatkan program pelatihan, dan sedikitnya akses kerja bagi perempuan.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO Barus, Debora Morina Br; Siregar, Syawal Amry; Rogers, Maurice
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1364

Abstract

Aktivitas perdagangan di Kabupaten Karo bahwa sangat banyak timbangan pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Beberapa konsumen juga mengeluhkan tentang ketidakwajaran barang hasil timbangan yang dibeli dari pedagang, walaupun tidak dapat membuktikan bahwa pedagang tersebut telah melakukan manipulasi timbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan metrologi legal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari alat-alat ukur tanpa tanda tera justru digunakan secara bebas dalam bertransaksi, padahal penggunaan alat tersebut secara jelas telah dilarang dalam Undang-undang Metrologi Legal. Penggunaan alat ukur dengan tanda tera masih terbatas pada tempat umum, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan serta perusahaan-perusahaan besar. Adapun faktor kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah: kurangnya partisipasi masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo kesulitan memperoleh informasi, kurangnya jumlah pegawai sehingga pengawasan menjadi kurang baik, ancaman pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek gentar bagi masyarakat, serta pencairan anggaran yang sering terlambat sehingga sering menghambat aktivitas operasional. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan UU Metrologi Legal adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan pengawasan serta menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai aturan yang tercantum dalam UU Metrologi Legal, sehingga semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo perlu menambah jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Metrologi Legal secara lebih baik. Disamping itu, pencairan anggaran juga perlu dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat aktivitas operasional. Pemerintah perlu melakukan pencairan anggaran secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.
KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (SHAMING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Tansar, Abdi; Manurung, Mangasa; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1345

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah konsep dan bentuk sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi? Bagaimanakah penerapan sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan HAM? Apakah hambatan yang ditemukan dalam merumuskan dan menerapkan konsep sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Kesimpulan, konsep pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi terletak pada adanya pencelaan yang muncul dari masyarakat terhadap perbuatan korupsi. Pencelaan tersebut merupakan bagian reaksi masyarakat dan sekaligus sebagai suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yang disebut sebagai sanksi sosial. Ditinjau dari aspek kriminologi, sanksi pemberian rasa malu bagi para pelaku koruptor berupa pencelaan yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan korupsi belum menunjukkan adanya pencelaan yang maksimal terhadap perbuatan dan pelaku korupsi. Hambatan dalam merumuskan konsep sanksi sosial pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah belum adanya keinginan politik dari pemerintah bersama-sama dengan lembaga DPR untuk menjadikan sosial pemberian rasa malu sebagai bagian dari politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan belum dirumuskannya sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi terpidana korupsi juga belum dapat diterapkan.
ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO) Malau, Herlianna; Siregar, Syawal Amry; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1319

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.
ASPEK YURIDIS FEDERATION OF ADVOCATES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (LBH FERARI) TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA UNTUK KOMUNITAS TIDAK MAMPU Lumbanraja, Julius; Siregar, Gomgom T.P.; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1365

Abstract

Bantuan hukum, yaitu masyarakat kurang mampu. Pemberi bantuan hukum merupakan profesi advokat. Pada saat penyidikan memberikan rasa tenang. Masalah yang dikaji adalah bagaimana syarat dan ketentuan serta pemberian bantuan hukum kasus pidana pada tahap penyidikan kasus pidana. Tujuan dapat mengetahui serta memberikan bantuan pada tahap penyidikan kasus pidana bagi orang miskin. Yuridis sosiologis. Metode penentuan purposive sampling. Sebagai penyidik, korban sebagai hukum. Data utama yang digunakan adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Metode adalah analisis kualitatif. Berdasarkan telah sesuai dengan Ketentuan. Tata Gratis,
PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA Limbong, Panal Herbet; Siregar, Syawal Amry; Yasid, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1346

Abstract

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keingininan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada. Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam penyelesian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaanya maupun untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata, kedua Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan ketiga Bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku saat ini. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat , maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai nilai moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin.
KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM KAITANNYA DENGAN PIDANA MATI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KASUS NARKOTIKA DI KOTA MEDAN Siallagan, Mangatur Erginda; Siregar, Gomgom T.P.; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1320

Abstract

Kejahatan narkotika sangat bertentangan dengan Sila I dan Sila II dari Pancasila, bahwa akibat yang ditimbulkan dari narkotika dan zat adiktif yang dipergunakan oleh pelakunya dapat membawa akibat buruk yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakui di negara Indonesia melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kehidupan umat-Nya. Hukum dari aspek agama penggunaan narkotika adalah haram hukumnya. Pemerintah telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia, salah satu bentuknya adalah dengan memberlakukan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kota Medan merupakan jalan masuk yang strategis untuk mengedarkan narkotikabaik melalui darat, laut bahkan melalui udara. Polisi, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Medan hadir sebagai instansi dengan visi mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan di dalam negeri yang mantapserta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkotika. Peredaran narkotika sangat mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkotika yang ada di Indonesia. Menghancurkan negara dan generasi bangsa. Mengancam eksistensi akal sehat umat manusia. Mereka melakukan berbagai cara untuk memasok, mendistribusikan dan memasarkan narkotika. Menyusup dalam berbagai elemen, menjadi oknum bahkan membentuk jaringan dan sindikat. Meskipun pidana mati banyak dibahas para pakar ahli hukum pidana, masalah tersebut tetap menjadi masalah yang cukup penting untuk dibahas, yang mana terdapat beberapa pendapat mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana mati di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika dapat memberi efek penurunan kejahatan dimaksud, namun ada pula pendapat sebaliknya. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila serta UUD 1945 dalam pasal-pasalnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup dalam Pasal 28A. Namun penetapan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pidana mati adalah dimaksud sebagai esensi efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi fakta yang terjadi, ditemukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan yang terus meningkat jumlahnya harus diberikan pemberitahuan yang mengejutkan yaitu berupa pidana mati yang memang tidak mungkin lagi diharapkan bisa berubah.
Co-Authors Ade Yuliany Siahaan Albert Kardi Sianipar Alusianto Hamonangan Ananta Tarigan Andi Sepima Anri Manullang Arianto Putratama Rajagukguk Aswan Depari Bachtiar Simatupang, Bachtiar Barus, Debora Morina Br Bobby Christian Halim Budiono Saputro Candra Hutagalung Carina Carina carina carina Darwin S. Pangaribuan Devi Siringo-ringo Diana R. Hutasoit Efensius Bali Elta Monica Br. Meliala Erniwati laia Erwin Syahputra Ester Ester Febriyanti Silaen Fidelis Pangondian Simamora Fije Siregar Fitria Lubis Frans Sindi Butar-Butar Fransiskus David Ferdy Sinurat Ghina Aqila Marenza Ginting, Diana Rita br Ginting, Sejati Gomgom T.P. Siregar Gomgom TP Siregar Gomgom TP Siregar Gulo, Veto Putra Saroli Hana Nelsri Kaban Harles R. Gultom Idem Sitepu Ihya Ulumuddin Jaminuddin Marbun Jaminuddin Marbun Jenda Ingan Mahuli Jimmi Depari Judika Judika Kasman Kasman Kristel Putri Regianna Br Pane Kristofel Ablio Manalu Laia, Anolifa Lestari Victoria Sinaga Limbong, Panal Herbet Lubis, Ansori Lubis, Mhd Ansori Lubis, Mhd. Ansori Lumbanraja, Julius Madianta Br Ginting Maidin Gultom Maidin Simamora Malau, Herlianna Mangapul Marbun Manurung, Mangasa Marbun, Jaminuddin Marnaek Tua Benny Kevin Afriando Marnaek Tua Kevin Purba Maurice Rogers Maurice Rogers Siburian Mhd. Yasid Nasution Mirza Keumala Muhammad Ansori Lubis Muhammad Irfan Afandi Muhammad Ridwan Lubis Nasution, Mhd. Yasid Ndruru, Andi putra perjuangan Nikson Silitonga Novi Juli Rosani Zulkarnaen Nurita, Cut Nurma Suspitawati Tambunan Oktavianto Setyo Nugroho Parlin Azhar Harahap Pramana, Jaka Prins David Jemil Tamba Putra Ilham Rafael Ariston Jones Situmorang Rakhman Anthero Purba Ramadhany Nasution Reza Fahlevi Kasbi Ria Shinta Devi Ria Sintha Devi Roberto Carlos Aritonang ROGERS, MAURICE Ruth Gabriella Siahaan Saimah Rambe Samuel Panjaitan Samuel Simanjuntak Saragih, Hasiholan Rodearman Septendi Sangkot Siallagan, Mangatur Erginda Simamora, Fidelis P Siregar, Eddy Surya Siregar, Gomgom T.P. Situmorang, Robinson Supri Helmi Lubis Suranta Menda Ginting Surya Darma Tansar, Abdi Tantri Septina Tarigan, Aprilda Sary Br Taufiqurrahman, Mhd. Terbit Terbit Toto Hartono Tumpak Siregar Yasid, Muhammad Yohanes Perdamean Wau Zetria Erma Zulkarnain W. Harahap