Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.234
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Prointegrita Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Siregar, Syawal Amry
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PERKEMBANGAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Rafael Ariston Jones Situmorang; Judika Judika; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1976

Abstract

Judul penelitian ini adalah AnalisisYuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni: pertama untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem hokum Indonesi. Kedua untuk mengetahui bentuk sistem pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia; dan ketiga mengetahui yang menjadi hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian Pertama, Dasar hokum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan kepada Undang-UndangNomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Kedua, Bentuk sistem pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dilakukan dengan 4 tahapan dengan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Ketiga, bahwa yang menjadi hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dapat dikategorikan dalam hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri atas sistem hukum yang berlaku, fasilitas lembaga pemasyarakatan yang tidaklayak, overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkanhambataneksternal yang terdiri atas factor masyarakat, unsur penegakh ukum, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Pemasyarakatan Adapun saran penelitian ini adalah disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan guna menyesuaikan kondisi masa pandemi covid 19 saat ini. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan evaluasi pada sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui pemantauan, dan evaluasi terus menerus terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk membenahi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan dan menambah personel serta membangunan harmonisasi hubungan kelembagaan antar lembaga pemasyarakatan dengan lembaga pemerintah lainnnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI SENJATA API TANPA HAK ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.899/Pid.Sus/2019/PN.Rap) Fije Siregar; Mirza Keumala; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1972

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam Penelitian ini. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi yaitu telah menjadi gaya hidup selain itu untuk menimbulkan rasa aman bagi diri sendiri karena makin maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Banyaknya pengguna senjata api pada saat ini dapat di mulai dari sekedar gaya-gaya, sok jago, hingga aksi mengancam bahkan membunuh, peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat biasa. Motif lain penyalahgunaan senjata api rakitan adalah menguasai senjata api rakitan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Menguasai senjata api bukan berarti tidak di perbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Awalnya masyarat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu – waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. Tetapi juga tidak bisa di pungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana semua orang tidak bisa mendapatkannya.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DI PHK Carina Carina; Syawal Amry Siregar; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1836

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja yang di PHK. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual yaitu mencari asas-asas dan sumber hukum dalam arti yuridis. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah. Perkembangan dan peningkatan laba tidak selamanya dialami oleh suatu perusahaan, karena perusahaan memiliki banyak resiko bisnis yang berdampak kepada kesulitan finansial perusahaan. Akibat adanya resiko-resiko tersebut seringkali yang dikorbankan adalah tenaga kerja. Kasus pemutusan hubungan kerja terjadi pada PT Macan Yaohan Group. Berdasarkan putusan perkara Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Medan atas gugatan pihak karyawan PT Macan Yaohan Group, memutuskan bahwa pihak tergugat wajib membayarkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerjasebanyak 1 kali, dan penggantian hak 15 % sesuai pasal 156. Namun sampai diputuskannya perkara, pihak tergugat belum membayarkan sepeserpun hak para pengugat. Maka dari itu perlu dilakukan analisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja korban PHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sebab-sebab PT Macan Yaohan melakukan PHK karena mengalami kesulitan keuangan. 2) Penyelesaian hak pekerja atas PHK PT Macan Yaohan yang mengalami kesulitan keuangan sudah sesuai undang-undang ketenagakerjaan 3) Undang-undang memberikan perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja oleh PT Macan Yaohan Medan.
PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PERSFEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT Ananta Tarigan; Elta Monica Br. Meliala; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1744

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam persfektif perlindungan hak asasi manusia di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II-A Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan penilitian yuridis empiris, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan metode dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis mengunakan metode analisis kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa Pola pembinaan tahanan di Badan Sosialisasi Narkotika Klas II a Langkat bisa dipecah 2 bidang ialah Awal : Pembinaan keperibadian yang mencakup: Pembianaan pemahaman berkeyakinan, Pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, Pembinaan keahlian intelektual( intelek), Pembinaan menggabungkan diri dengna warga. Kedua: Pembinaan independensi mencakup: Keahlian buat mensupport usaha- usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga serta lain- lain, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik kecil, misalnya pengelolahan materi anom serta materi alam yang lain jadi materi separuh jadi serta jadi, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik ataupun aktivitas pertanian dengan memakai teknologi madya, besar misalnya pabrik garmen, industri kulit serta serupanya, Keahlian yang dibesarkan cocok dengan bakatnya tiap- tiap. Pola Pembinaan Tahanan di Badan Permasyarakatan Narkotika Klas II A Langkat dengan senantiasa menjamin hak hidup, hak buat tidak disiksa, hak independensi individu, benak serta batin batin, hak berkeyakinan, hak buat tidak diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta pertemuan didepan hukum merupakan dengan melaksanakan pola pembinaan karakter mencakup kenaikan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Satu, pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, kenaikan mutu intelektual, pembinaan tindakan serta sikap, kenaikan kesehatan badan serta rohani, pengintegrasian diri dengan segar pada warga serta pembinaan pemahaman hukum, dan pola pembinaan independensi mencakup pembinaan keahlian kegiatan serta Bimbingan kegiatan produktif.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN Roberto Carlos Aritonang; Kasman Kasman; Syawal Amry Siregar; Ria Shinta Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815

Abstract

Tujuan penelitian mengetahui peraturan tentang larangan lakukan eksploitasi Anak pada tindak pidana susilaan menurut Perundang-Undangan, peran Kepolisian memberantas eksploitasi anak pada tindak pidana susilaan di kota Medan serta hambatan yang dihadapi Kepolisian menanggulangi eksploitasi Anak. Hasil penelitian 1). Pengaturan hukum menurut Perundang-Undangan tentang larangan lakukan eksploitasi anak pada Tindak Pidana susilaan Anak, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pengaturan Hukum Dalam KUHP, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Peran Kepolisian Polrestabes Medan memberantas eksploitasi anak di Kota Medan dengan upaya berupa: a. penanggulangan preventif, b. penanggulangan represif, c. upaya reformatif di Lembaga Pemasyarakatan, 3). Hambatan-hambatan internal maupun eksternal pengungkapan kasus tindak pidana eksploitasi pada anak, meliputi: a. Kepolisian kesulitan mendapat keterangan korban, laporan kurang lengkap, kekurangan personel, biaya akomodasi minim, b. pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka saat penyidikan, c. kesadaran hukum masyarakat harus dibenahi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB) Arianto Putratama Rajagukguk; Samuel Simanjuntak; Alusianto Hamonangan; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823

Abstract

Anak-anak adalah wajah dan harapan dari masa depan bangsa dan negara, sebagai generasi penerus yang akan mengendalikan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan negara kita dimasa yang akan datang. Penyebab umum timbulnya kejahatan seksual di antaranya: Film porno saat ini sangat mudah diakses karena kedekatan antara pelaku dan korban, karena lingkungan korban berhubungan dengan narkoba, karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarga lain, kurangnya pendidikan agama sejak kecil. UU Perlindungan Anak mengatur berbagai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pemerkosaan anak. Pergaulan yang bebas oleh anak muda dan berkembangnya budaya Barat yang sering terjadi di kalangan anak muda menyebabkan banyak anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Oleh karena itu, pemantauan internal dan eksternal lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kejahatan pelecehan seksual anak ini. Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)”.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN Darwin S. Pangaribuan; Muhammad Ansori Lubis; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.796

Abstract

Child protection is all activities that can guarantee protection for children and guarantee their rights, such as living life from infancy to adulthood properly, and participating fully in accordance with human equality, as well as protection from coercive actions and discriminatory attitudes. However, criminal acts still involve children, such as in narcotics abuse. The abuse of narcotics has spread to children whose ability to think is still low, so they can quickly become involved in drug abuse, just because of the following factors to adults. It should be realized that in fact the most important factor that causes the child to be directly affected by the law because narcotics actually comes from outside himself, such as the lack of concern for parents (family) and environmental factors, relationships. The normative-empirical legal research method is used in the research. This is because the researcher uses statutory regulations as a study in solving problems, and the researcher also directly interviews related parties. The Belawan Harbor Resort Police has made efforts to make preventive (prevention) and repressive (prosecution) efforts in suppressing narcotics crimes, especially against children. Prevention efforts have been carried out in the form of socialization and legal counseling on narcotics abuse. This has been implemented in schools, universities, and the community in the Belawan Harbor Police area. So that the community, especially children, know the dangers of Narcotics in their lives. In terms of repressive efforts, the port resort police of Belawan have carried out examinations of children as narcotics abuse based on the law on the criminal justice system. This effort is in the form of diversion, namely rehabilitation or return to the parents. The implementation of regulations regarding the criminal justice system for children of narcotics abusers has not been fully implemented due to various obstacles in its implementation. Various factors, obstacles faced by the police in handling children who abuse narcotics are the behavior of child drug abusers, pressure on children from narcotics networks, short detention times for children, restrictions on diversion requirements, and rehabilitation as an effort to recover from drug abusers. which requires a long process
PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Gomgom TP Siregar; Syawal Amry Siregar; Muhammad Yasid
PKM Maju UDA Vol 2 No 1 (2021): Edisi bulan APRIL 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.694 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1181

Abstract

Mediation is a way of resolving disputes through a third party, commonly known as a mediator. The mediator with his capacity as a neutral party seeks to reconcile the parties by providing advice on dispute resolution. Proposals for dispute resolution through mediation are made rather informal. Dispute resolution through mediation is not binding. Mediation prioritizes a win-win solution without either a winning party or a losing party. In the event that the mediation is conducted in the court building, the mediator under the authority of the Case Examining Judge through the clerk shall summon the parties with the assistance of a bailiff or substitute bailiff to attend the mediation meeting. The mediation process lasts a maximum of 30 (thirty) days from the date of the order to mediate. The problem faced by the target audience before giving the material was the lack of knowledge of the people of Hilinifaoso Village, Kec. Ulususua Kab. South Nias regarding mediation procedures in court. The implementation of this community service activity can be said to have been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing the knowledge of the people of Hilinifaoso Village, Kec. Ulususua Kab. South Nias regarding mediation procedures in court. This can be seen from the answers of the participants to the questionnaire given after the activity. Of the 31 participants, 95% answered that they understood it.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Muhammad Ansori Lubis; Syawal Army Siregar
PKM Maju UDA Vol 1 No 1 (2020): Edisi bulan AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.028 KB)

Abstract

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan diversi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai penerapan restorative justice dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep restorative justice sebagai upaya memberi perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, dengan mengadakan penelitian di lembaga/instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadian Negeri Medan, maka pelaksanaan restorative justice di Wilayah Hukum Pengadilan Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justice dalam Undang-Undang SPPA, dilaksanakan melalui penerapan Diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses in formal, dengan cara musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice akan memberi Perlindungan terhadap ABH, karena melalui penerapan Diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah masih kurangnya SDM aparatur penegak hukum. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK Syawal Amry Siregar; Muhammad Ansori Lubis; Ria Sintha Devi; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Fidelis Pangondian Simamora
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i1.364

Abstract

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan untuk tembuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Ímplementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan dalam Undanag-undang Ketenaga Kerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang ini pun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prontas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
Co-Authors Ade Yuliany Siahaan Albert Kardi Sianipar Alusianto Hamonangan Ananta Tarigan Andi Sepima Anri Manullang Arianto Putratama Rajagukguk Aswan Depari Bachtiar Simatupang, Bachtiar Barus, Debora Morina Br Bobby Christian Halim Budiono Saputro Candra Hutagalung carina carina Carina Carina Cut Nurita Darwin S. Pangaribuan Devi Siringo-ringo Diana R. Hutasoit Efensius Bali Elta Monica Br. Meliala Erniwati laia Erwin Syahputra Ester Ester Febriyanti Silaen Fidelis Pangondian Simamora Fije Siregar Fitria Lubis Frans Sindi Butar-Butar Fransiskus David Ferdy Sinurat Ghina Aqila Marenza Ginting, Diana Rita br Ginting, Sejati Gomgom T.P. Siregar Gomgom TP Siregar Gomgom TP Siregar Gulo, Veto Putra Saroli Hana Nelsri Kaban Harles R. Gultom Idem Sitepu Ihya Ulumuddin Jaminuddin Marbun Jaminuddin Marbun Jimmi Depari Judika Judika Kasman Kasman Kristel Putri Regianna Br Pane Kristofel Ablio Manalu Laia, Anolifa Lestari Victoria Sinaga Limbong, Panal Herbet Lubis, Ansori Lubis, Mhd Ansori Lubis, Mhd. Ansori Lumbanraja, Julius Madianta Br Ginting Maidin Gultom Maidin Simamora Malau, Herlianna Mangapul Marbun Manurung, Mangasa Marbun, Jaminuddin Marnaek Tua Benny Kevin Afriando Marnaek Tua Kevin Purba Maurice Rogers Maurice Rogers Siburian Mhd. Yasid Nasution Mirza Keumala Muhammad Ansori Lubis Muhammad Irfan Afandi Muhammad Ridwan Lubis Nasution, Mhd. Yasid Ndruru, Andi putra perjuangan Nikson Silitonga Novi Juli Rosani Zulkarnaen Nurma Suspitawati Tambunan Parlin Azhar Harahap Pramana, Jaka Prins David Jemil Tamba Putra Ilham Rafael Ariston Jones Situmorang Rakhman Anthero Purba Reza Fahlevi Kasbi Ria Shinta Devi Ria Sintha Devi Roberto Carlos Aritonang ROGERS, MAURICE Ruth Gabriella Siahaan Samuel Panjaitan Samuel Simanjuntak Saragih, Hasiholan Rodearman Septendi Sangkot Siallagan, Mangatur Erginda Simamora, Fidelis P Siregar, Eddy Surya Siregar, Gomgom T.P. Situmorang, Robinson Supri Helmi Lubis Suranta Menda Ginting Surya Darma Tansar, Abdi Tantri Septina Tarigan, Aprilda Sary Br Taufiqurrahman, Mhd. Terbit Terbit Toto Hartono Tumpak Siregar Yasid, Muhammad Yohanes Perdamean Wau Zulkarnain W. Harahap