Claim Missing Document
Check
Articles

Evaluasi Layanan Aplikasi Taprose Temanku Smart City di Kabupaten Tuban Rahmawati, Annisa; Septian, Esa; Sugiyanto
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i2.883

Abstract

Penelitian Ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan pemerintah kota tuban dalam penggunaan Aplikasi Taprose Temanku dalam pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarkat tuban, Aplikasi Taprose dibuat sebagai wadah layanan pengaduan yang sebelumnya melalui website Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tuban. Aplikasi Taprose Temanku dinilai lebih efektif karena pengaduan masyarakat akan ditindak lanjuti oleh dinas/kantor/badan terkait sesuai dengan kategori aduan yang dipilih. Aplikasi Taprose Temanku adalah aplikasi layanan publik yang dibuat untuk membantu menampung laporan/aduan dari masyarakat seperti kerusakan jalan, kerusakan fasilitas umum yang dianggap perlu ditangani oleh pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini memfokuskan pada mengevaluasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. Hasil penelitian dapat disimpulkan tentang bagaimana dinas komunikasi dan informasi kabupaten tuban melayani masyarakat tuban dalam hal penggaduan dan pengaksesan informasi penting terkait kota tuban, pemerataan pembangunan adalah salah satu kunci sebuah kota dapat dikatakan makmur, dengan adanya aplikasi Taprose Temanku pemerintah kota tuban berharap bisa melakukan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat tuban, pemerintah kota tuban berupaya agar masyarakat uban dapat menyampaikan segala keluhannya melalui aplikasi Taprose Temanku.
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN BOJONEGORO M. Wafiq Mahbubi; Esa Septian; Sri Kasiami
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2024): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v11i1.1049

Abstract

This study aims to determine and analyze the strategy of the Department of Transportation in improving parking services in Bojonegoro Regency and find out what further actions are needed by the government in an effort to improve parking services in Bojonegoro Regency through SWOT analysis by looking at internal factors regarding strengths and weaknesses, as well as external factors, namely opportunities (threats) and threats (opportunities) at the Bojonegoro Regency Transportation Office. This research method is a qualitative method with a descriptive approach. Determination of informants in this study using a purposive sampling method. The samples in this study were the Head of the Parking Management Section of the Transportation Agency, parking attendants, and the people of Bojonegoro Regency. The results of this study, the unavailability of electronic parking parking that makes people prefer illegal parking in order to avoid illegal levies or excessive payments, a very strategic strategy was found, namely by providing electronic parking at several parking spots to make it easier for people to make payments and minimize illegal levies which can result in a decrease in local revenue from parking.
INOVASI PELAYANAN KTP DIGITAL MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BOJONEGORO Laila Oktaviani; Esa Septian; Junadi Junadi
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2024): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v11i2.1103

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of public service innovation through the IKD application provided by the government together with the Population and Civil Registration Office. The research method used is qualitative descriptive with a case study type approach. Primary and secondary data collection from interviews, observations, documentation are then analyzed and conclusions are drawn from the research problem. The results of this study show that the implementation of Digital KTP innovation has so far been carried out as directed, with the application in making population identity, which is easy, fast does not need to wait long, practical, data is safer and can save the budget for the KTP-el stamp, but in its implementation there are still various problems, namely on the internet network, the application often errors, the device does not support and low public awareness
Power Relationships in Vote-Buying in Political Career Progression: A Rational Choice Theory Perspective Septi Wulandari; Esa Septian; Suprapti Suprapti; Nur Baity Al Wafiroh
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (2), 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4181

Abstract

The term "vote-buying" is a phenomenon that is deeply ingrained in contemporary society, resonating even with individuals who may not be well-versed in politics. The prevalence of this phenomenon typically emphasizes the extent to which the practice has become pervasive, especially during election periods. Often viewed as a convenient and strategic means of securing votes, vote-buying serves as a shortcut for individuals or parties seeking to gain power. Therefore, this research aims to examine the phenomenon of vote-buying and selling in Indonesia from a political economy perspective while also exploring the rational choices made by voters in different circumstances, specifically during regional and national elections. In order to achieve the objectives, a literature review methodology was adopted and data was sourced from articles published in reputable national and international journals. The results showed that vote-buying in Indonesia was significantly influenced by economic disparities and limited educational attainment. In this context, voters tend to prioritize immediate financial benefits to address respective basic needs. For political candidates, this practice served as a calculated strategy to gain support by exploiting the urgent economic challenges faced by the electorate. From a rational choice perspective, it was observed that voters often made decisions rooted in short-term economic considerations, rendering vote-buying a seemingly pragmatic choice in the context of both general and regional elections
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas: Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari Nur Aeni, Novi Ummi; Septian, Esa; Rupiarsieh, Rupiarsieh
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v12i2.22371

Abstract

Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI) ini dibentuk untuk merespons angka pengangguran yang di sebabkan pada tahun 2022 saat proses pembangunan infrasruktur untuk industri minyak dan gas sudah hampir selesai. Selesainya pembangunan dapat menyebabkan pengangguran atau kehilangan karyawan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas pada Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari.  Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian indikator pemberdayaan masyarakat dalam Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari dan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana Program ini sudah memberdayakan Karang taruna serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori dari Narayan yang meiliki 4 (empat) indikator, diantaranya adalah akses terhadap informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat pada penelitian ini berjumlah enam pihak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  Hasil penelitian menunjukkan yang diberdayakan dalam Program ini adalah karang taruna, bukan masyarakat secara luas. Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI) berhasil memberdayakan Karang Taruna Desa Bandungrejo melalui peningkatan ekonomi dan kapasitas organisasi. Namun terdapat kendala pada akses informasi yang kurang optimal dalam melakukan target pemasaran telur, pelanggaran aturan AD/ART terkait kontribusi dana ke PAD, dan motivasi anggota yang masih berorientasi pada finansial atau manfaat langsung. Dengan penelitian ini dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari ini untuk pemberdayaan masyarakat
Educator Equity Policy in The Era of Decentralization: A Triple Helix Approach Model SEPTI WULANDARI; Wulandari, Septi; Suprapti, Suprapti; Septian, Esa
PAEDAGOGIA Vol 27, No 3 (2024): PAEDAGOGIA Jilid 27 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/paedagogia.v27i3.83878

Abstract

Tripe Helix's Approach to Equitable Educator Quality Policy in the Era of Decentralization. One of the findings in the obstacles to the implementation of educational decentralization is the equal distribution of teaching staff equality. The efforts made by the central government to improve the standard of national education are carried out against the backdrop that it is on its way to achieving the goal of creating superior human resources. It is difficult to find human resources who are both academically capable and emotionally robust. In the decentralized age, this article seeks to offer a "triple helix" strategy for educational equity policies. For municipal leaders to succeed in decentralization, innovation and creativity are crucial. To achieve outcomes aimed at a national or even international level, leaders must be adept at managing local resources. In the spirit of NPM, where there is cooperation between the public and private sectors, the idea of decentralization is implemented. The Triple Helix theory is consistent with the ideas of decentralization and NPM. It was first popularized by Etzkowitz and Leydesdorff as a way to develop innovative policies. A literature analysis was the research methodology used. The information that the author used to create this article came from a study of several pertinent texts and research studies. This article's findings use the Triple Helix approach to achieve a balanced distribution of educators with the necessary credentials.
Poverty Data Revolution: Analyzing The Effectiveness Of Damsida Application in Bojonegoro District Lukito, Cahya; Septian, Esa; Lucky Luklui Najah; Muhammad Syahrul Muhromi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1969

Abstract

The DAMISDA application was developed by the Bojonegoro Regency Government to address data accuracy challenges in poverty alleviation, aiming to facilitate effective social assistance targeting. This study examines DAMISDA's effectiveness through three primary indicators: goal achievement, integration, and adaptation. A descriptive qualitative approach was employed, incorporating in-depth interviews, observations, and document analysis to assess the application’s performance. Findings indicate that DAMISDA has enhanced poverty data accuracy, aiding precise targeting in social assistance distribution. However, issues such as inclusion errors and network instability hinder optimal efficiency, affecting data updates and timely interventions. The integration process is supported by clear procedures and extensive socialization efforts, though network limitations impact seamless implementation. Adaptation efforts, including operator training, have improved application usage, but technological infrastructure constraints remain a significant challenge. The study underscores DAMISDA's potential as a model for data-driven poverty interventions, suggesting policy improvements in infrastructure and validation processes. This research contributes to e-government literature by highlighting the role of digital tools in poverty management, particularly in rural Indonesia. Further exploration is recommended to evaluate DAMISDA’s adaptability in broader contexts, contributing to more resilient and accessible digital platforms for targeted poverty alleviation.
TOWARDS A RESILIENT INDONESIA: EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH INCLUSIVE SOCIAL PROTECTION POLICIES Septian, Esa; Wulandari, Septi
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 6 No. 2 (2024): Journal of Social Politics and Governance (December)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/jspg.v6i2.1784

Abstract

This research aims to examine social protection policies in the context of national economic recovery (PEN) due to the impacts of COVID-19. The pandemic has exacerbated the complexities of poverty, inequality, and unemployment. A qualitative study design is employed, gathering data through a literature review of relevant government documents, journals, and news articles, and utilizing the problem structuring method. The findings indicate that social protection policies have not yet had a significant impact. The implementation of the pre-employment card program faces several challenges, including fund misappropriation and inaccurate data submissions. The research offers several policy alternatives: 1) Addressing limitations imposed by the COVID-19 pandemic; 2) The informal sector, being the most economically affected, requires community business stimulus; 3) Ensuring that social protection policies are fully compliant with legal frameworks; 4) Social and skill enhancement initiatives targeting impoverished populations; and 5) Robust social protection grounded in community empowerment. The originality of this research lies in its emphasis on the critical role of the government in implementing equitable, relevant policies with a significant societal impact and a focus on public interest.
Pengembangan model literasi politik generasi Z pada pemilihan umum 2024 di MAN 1 Bojonegoro Septian, Esa; Wulandari, Septi; Ratih, Peppy Nala; Darmawan, Kidung Bukit
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46963/ams.v5i2.2252

Abstract

Generation Z is a development milestone in determining the next leader. This community service aims to support the existence of young people who can use social media as a place to improve political literacy. This activity is carried out to provide knowledge transfer and is expected to be able to encourage students as novice voters to actively participate in the 2024 general election so that it can be held with integrity and quality. MAN 1 Bojonegoro is the target of this socialisation because class XII students as novice voters still lack political literacy. This is when students have the provision to make choices that are not easily consumed by political issues and harmful disinformation. The social media smart movement is a place to increase the role of participating in political literacy as citizens who uphold democracy.
Empowering Rural Women through Corporate Social Responsibility Initiatives : A Case Study of ExxonMobil’s Economic Impact in Bonorejo Village, Indonesia Ira Wida Alfiyani; Esa Septian; Junadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1219

Abstract

This study aims to analyze women's empowerment strategies through ExxonMobil's Corporate Social Responsibility (CSR) program in Bonorejo Village, Gayam District. The research approach is qualitative, with a case study method involving observation, structured interviews, and documentation. This study reveals that ExxonMobil's CSR program contributes significantly to women's empowerment through three main stages: awareness, capacity building, and empowerment. Training programs that include technical, managerial, and marketing skills have increased women's self-confidence and economic independence. The study results indicate that the awareness stage has made women aware of their rights and potential so that participants experience increased income and changes in gender status that are more inclusive in the community. This program also helps women actively participate in economic and social activities and household decision-making. The capacity-building stage of this program shows positive results, providing access to relations and assistance from ExxonMobil and the local village government is provided well. At the empowerment stage, this study recommends increasing access to capital, developing digital markets, and further training to support the program's sustainability. With this approach, CSR strengthens women's economic independence and promotes holistic village development.