Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Limitations on the President’s Term of Office from Maslahah Mursalah’s Perspective (Ijtihad as Determination of Islamic Law) Hanifah Kusumastuti; Imron Rosyadi; Rizka
Journal of Transcendental Law Vol. 5 No. 1 (2023): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v5i1.1922

Abstract

The dynamics of the presidential term in Indonesia have lasted since the Old Order, New Order, to the Reform Era. The regulations regarding the term of service of the head of state in this country have been changed several times and often invite pros and cons, as if they are never satisfied with being used as a topic of discussion about politics and power. The constitution that regulates this issue has even been amended. The idea of amending regulations related to limiting the presidential term of office has re-emerged at any time, especially in the midst of the heated political situation ahead of the general election. To examine the presidential term, a broader perspective is needed. The transcendental paradigm regarding restrictions on the head of state in Indonesia can not only be seen from a legal perspective, but also through ethical, moral and religious values. As a country with a majority Muslim population, the position of president can be reviewed under Islamic law. Maslahah Mursalah as a method of ijtihad can be used as a tool to analyze whether restrictions on presidential office are in line with the principles of benefit and preventing harm. This research uses the library research method, by analyzing positive legal regulations, Islamic law, as well as scientific literature related to this issue. The conclusion obtained from the writing is that limiting the presidential term of office is necessary and fulfills the requirements of the maslahah mursalah. This is because limiting the term of office of the head of state is a new problem that is not explained qathi in the two main sources of Islamic law, the Qur'an and the hadith, is enforced on the basis of values of the public interest, not individuals or groups, and contains the values of benefit and prevent harm.
Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 004 of 2003 concerning Productive Zakat for Lazisnu for Business Capital for the People of Muaro Jambi: A Legal Perspective of Maqashid Syariah Marwiyah; Imron Rosyadi; Rizka
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 7 No. 4 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1718

Abstract

This research examines the implementation of Fatwa DSN-MUI Number 004 of 2003 concerning productive zakat by LAZISNU in Muaro Jambi, in supporting community business capital from the perspective of Maqasid Syariah law. This research is field research, data collected through interviews and direct observation, and supported by literature research which includes literature related to productive zakat, sharia economic law, Al-Quran, and Hadith. The results show that LAZISNU applies productive zakat to help mustahiq who meet certain criteria in starting or developing a business, aiming to increase their economic independence. The selection process is done by verification that considers the economic condition, entrepreneurial potential, and mustahiq's business plan. From a Maqasid Syariah perspective, this implementation is in line with the principles of hifz al-mal (maintenance of wealth) and hifz al-nafs (maintenance of soul), where the distributed zakat not only provides short-term benefits, but also strengthens the mustahiq's economy in a sustainable manner. Zakat recipients, through business capital, are expected to be able to create a steady income and fulfill basic needs such as food and shelter. Nonetheless, the main challenge is the low level of public literacy about productive zakat as sustainable business capital, so the awareness to give zakat and its utilization is still low.
Implementasi Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil: Study Kasus Rizka; Adriati, Febri; Rica Dayani, Tiara; Pilasari, Nyoman
JURNAL KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) Vol. 3 No. 2 (2024): JURNAL KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)
Publisher : UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebab utama anemia selama kehamilan adalah defisiensi zat besi. Implementasitatalaksana anemia yang tepat sangat penting, sehingga intervensi yang diberikan akurat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil: memberikan asuhan kehamilan pada Ny.S. Dari pemeriksaan objektif ditemukan hasil pemeriksaan Hb yaitu ibu mengalami anemia sedang. Peneliti memberikan asuhan berupa pendidikan kesehatan tentang pentingnya konsumsi tablet Fe dan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi nutrisi yang seimbang dan mengandung zat besi untuk menambah HB. Kesimpulan: ibu hamil harus terpenuhi zat besinya sehingga kadar Hb dapat terkontrol.
Workshop Pengembangan Wayang Keadilan sebagai Media Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Filipina Hidayat, Muhamad Taufik; Arifin, Achmad Januar; Rahmawati, Fitri Puji; Syarifa, Gizha; Rizka; Febriani, Hanifah; Daing, Crisanto A.; Winaryati, Eny
JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): JPEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/adc.v2i1.625

Abstract

Berbagai berita dan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Filipina harus meningkatkan karakter adil. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam menanamkan karakter keadilan berbasis media wayang. Selain itu, pengabdian masyarakat ini juga bertujuan untuk mendampingi peserta mengembangkan media wayang untuk penanaman karakter keadilan. Kegiatan pengabdian ini berupa workshop yang diikuti oleh guru, siswa, dan kepala sekolah dari dua SD, OLFU Elementary School dan Lagros Elementary School. Dalam workshop ini, mereka menerima materi yang mencakup topik-topik berikut: (1) Story Telling cerita dongeng Robin Hood, Keong Mas, dan Pagong and Matsing, (2) Praktik pembuatan media dari wayang kardus, dan (3) Praktik cara memainkan wayang ketika bercerita. Implementasi pengabdian masyarakat berlangsung pada hari Rabu, 6 September di OLFU Elementary School dan Lagros Elementary School. Workshop ini dihadiri oleh sebanyak 30 peserta di OLFU Elementary School dan 100 peserta di Lagros Elementary School. Secara umum peserta menganggap kegiatan workshop ini sangat bermanfaat bagi mereka. Peserta mendapatkan banyak ilmu baru yaitu cerita dongeng dari Indonesia, cara membuat wayang dari kardus, dan cara memainkan wayang saat bercerita. Para peserta juga dapat menerima dengan baik budaya wayang dari Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat diikuti peserta dengan baik serta terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
Analisis Materi Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal dan Semangat Intrepreneurship Siswa Rizka
Jurnal Serambi Ilmu Vol. 22 No. 2 (2021): Jurnal Serambi Ilmu
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jsi.v22i2.974

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hubungan materi pembelajarankewirausahaan terhadap semangat kewirausahaan siswa. Di samping itu,penelitian ini juga bertujuan untuk kendala-kendala yang dihadapi guru dalammeningkatkan semangat interpreneurship siswa pada tingkat SMP Negeri KotaBanda Aceh. Untuk memperoleh hasil yang maksimal penelitian inimenggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif.Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kualitas materi pembelajarandan pengaruhnya terhadap semangat siswa setelah mengikuti pelajaran denganmenggunaka skala likert. Sedangkan pendekatan kualitattif digunakan untukmenemukan data-data yang akurat, tentang kendala-kendala yang dihadapidalam meningkatkan semangat kewirausahaan pada siswa. Mengingat jumlahpopulasi cukup banyak, maka data diambil dari 6 SMP negeri saja dengan totalpopulasi 1400 orang, sampel diambil menggunakan sistem teknik cluster danpurposive sampling. sesuai dengan rumus yang ditentukan maka jumlahsumber data siswa 149 orang. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapatpengaruh signifikan pembelajaran materi kewirausahaan dengan semangatinteprineurship siswa SMP Negeri Kota Banda Aceh dengan kualitas materikatagori baik. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya waktu untukpembelajaran kewirausahaan, Perlu ada kejelasan materi pembelajaran dan
Keberanian Sebagai Nilai Penting Dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Rizka; Mursyidi; Ruhaza, Vona; Jannah, Miftahul
Ameena Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Ameena Journal
Publisher : Yayasan Madinah Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63732/aij.v1i2.25

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai sektor dalam masyarakat, termasuk pendidikan. Untuk mengatasi korupsi secara efektif, pendidikan anti korupsi harus dimasukkan ke dalam kurikulum, terutama di tingkat perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan korupsi dengan keberanian. Kajian ini termasuk kajian kualitatif (library research). Hasil kajian ini ditemukan bahwa keberanian merupakan elemen penting dalam melawan korupsi. Pendidikan ini memberikan mahasiswa pemahaman tentang pentingnya anti korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dampaknya. Selain itu, pendidikan ini juga mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap masalah korupsi. Keberanian dalam pendidikan anti korupsi melibatkan berbagai aspek, seperti keberanian melaporkan korupsi, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi, dan mempertahankan integritas pribadi. Hal ini mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di berbagai tingkatan, baik di kampus maupun di masyarakat. Dalam pendidikan anti korupsi, keberanian tidak hanya berarti tindakan heroik, tetapi juga melibatkan sikap dan tindakan konsisten dalam memerangi korupsi serta menjunjung tinggi integritas. Keberanian ini membangun generasi mahasiswa yang tangguh dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan korupsi di masa depan. Dengan memahami pentingnya keberanian dalam pendidikan anti korupsi, diharapkan mahasiswa dapat menjadi motor perubahan yang kuat dalam melawan korupsi dan mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih dan bermartabat.
Analisis Pola Asosiasi Interaksi Pengguna pada Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Algoritma Apriori Rizka; Pratama, Haris; Nabawy, Putri; Cahyadi, Bhagaskara; Furqan, Mhd.
Data Sciences Indonesia (DSI) Vol. 5 No. 1 (2025): Article Research Volume 5 Issue 1, June 2025
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/dsi.v5i1.5943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola frekuensi data pokok pengguna pada sistem informasi berbasis web menggunakan algoritma Apriori. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi asosiasi antar item data yang sering muncul secara bersamaan, guna meningkatkan kualitas layanan sistem dan efisiensi pengambilan keputusan berbasis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data mining dengan algoritma Apriori, yang mampu menemukan pola hubungan antar data dalam bentuk aturan asosiasi. Data yang digunakan berupa transaksi pengguna pada sistem informasi yang disimulasikan melalui dataset dummy, kemudian dianalisis menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola hubungan antar fitur yang signifikan, seperti kombinasi halaman yang sering diakses bersama oleh pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa algoritma Apriori efektif dalam mengekstraksi pengetahuan tersembunyi dari data pengguna sistem informasi berbasis web, yang dapat digunakan untuk peningkatan pengalaman pengguna dan pengembangan fitur.
The Correlation Of Education And Income Level Relations Family With The Utilization Of Health Services: HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN KELUARGA DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN Triana Putri, Sasni; Nurjaman, Deden; MP, Benny; Laia, Julianto; Honest, Irianto; Yunita; Rizka; Rizki, Eni; Adhie, Fajar; Fitrianingsih, Nining
Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer Vol 5 No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Ners IKBIS Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59894/jpkk.v5i1.925

Abstract

Background: Puskesmas is a health service facility that organizes public health efforts and first-level individual health efforts by prioritizing promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of health in its working area. Public health efforts include essential public health efforts and development health efforts. Efforts to consider health service needs. Objective: To determine the relationship between education level and family income with health service utilization. Methods: This research is correlational analytic with a cross sectional approach. The population in this study were 200 people, the number of samples in this study amounted to 133 respondents with the Random Sampling technique. The results of the study were tested with the Kendall tau statistical test with a significance of α = <0.05 with the SPSS 25 program. This research was conducted at the Cimandala Health Center, Bogor Regency. Results: Based on the results of the study obtained a p value of 0.000 <0.05, which means that there is a relationship between education level and utilization of health services at the Cimandala Health Center, Bogor Regency (Ho is rejected and Ha is accepted). And the results of the study also obtained a p value of 0.437> 0.05 which means that there is no relationship between the level of education on the utilization of health services at the Cimandala Health Center, Bogor Regency (Ho is accepted and Ha is rejected). Conclusion: The results of this study can provide an overview of the level of education and family income on the utilization of health services at the Cimandala Health Center, so that it can be a reference for improving good performance in the quality of service.
Comparative Legal Analysis of Stunning Methods in Halal Animal Slaughter Between Muslim-Majority and Muslim-Minority Countries Kurniawan, Adityo Wiwit; Alam, Azhar; Yuspin, Wardah; Rizka
International Journal of Law and Society Vol 4 No 1 (2025): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v4i1.103

Abstract

The global halal industry is growing rapidly, driven by the growth of the Muslim population and increasing demand for products that meet sharia standards and animal welfare. One of the central issues in this industry is the method of stunning in the slaughter of halal animals, which has sparked debate between sharia principles and modern animal welfare standards. This study conducts a comparative legal analysis of stunning methods in halal animal slaughter between majority Muslim countries (Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia) and minority Muslim countries (the United Kingdom, the United States, and Australia). The results show that Muslim-majority countries generally accept stunning methods with strict conditions in accordance with Sharia principles, such as MUI Fatwa No. 12/2009 and Malaysian Halal standards, which permit stunning as long as the animal remains alive during slaughter. Conversely, Muslim-minority countries require stunning to meet international animal welfare standards, although they grant exceptions for ritual halal slaughter in the interest of religious freedom. The study also revealed differences in fatwas, such as Aceh's ban on all forms of stunning, which is deemed contrary to the principle of ihsan and increases animal suffering. These regulatory differences reflect the challenges of harmonizing Sharia principles with modern animal welfare standards and global market demands. Therefore, interdisciplinary dialogue between religious scholars, scientists, and halal industry stakeholders is essential to develop evidence-based stunning standards, operator training, and consumer education to support the sustainable and globally trusted modernization of the halal industry.
Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Rizka; Dimas Aji Novianto
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dilatarbelakangi oleh ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah: 1. Dasar hukum yang mengatur terkait beredarnya obat tradisional illegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat tradisional Ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif sehingga penelitian hukum normatif dapat mempergunakan hukum sebagai satu-satunya pedoman untuk menilai benar tidaknya suatu peristiwa. Penelitian ini menghasilkan: 1. Substansi peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengusaha yang bersangkutan dengan menggunakan bukti akurat. 2. Pemerintah memiliki peran besar terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. Di Indonesia masih terdapat kasus penggunakan BKO pada obat tradisional yang membuktikan bahwa penegakan hukum dengan ancaman penjara dan denda kurang memberi efek jera kepada pelaku usaha.