Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.66
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vifada Assumption Journal of Law COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Pawennei, Mulyati
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dwiasty, Refniayu; Pawennei, Mulyati; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan Justice Collaborator dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi). The research objective is to analyze the legal arrangements for Justice Collaborator Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for Justice Collaborators or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from several existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which regulates the protection of Justice Collaborators or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of Justice Collaborators or cooperating witnesses are The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because Justice Collaborators or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial Supriyono, Bambang; Pawennei, Mulyati; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offence of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which is taken and is not by the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offence of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offence of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government has ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Arohmi, Asnu Fayakun; Pawennei, Mulyati; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan kuesioner untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone sudah berjalan baik namun dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada kasus persetubuhan terhadap anak, serta ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. The research objective is to analyze legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. 2. To find out the factors that influence legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. This research uses empirical legal research and was conducted in the jurisdiction of Bone Regency. Then the data needed in this research is primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of this research show that: 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency have been going well, but from research conducted by the author there is still an increase in cases of sexual violence in cases of sexual violence against children, and several obstacles have been found in law enforcement. 2. several factors influence legal protection for children as victims of sexual violence, including external factors and internal factors.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Utama, Ricky Resky; Pawennei, Mulyati; Sutiawati, Sutiawati
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/7rmmb857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam Berita Acara Pemeriksaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril, Yusril; Husen, La Ode; Pawennei, Mulyati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v2i2.417

Abstract

Abstract: This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts , Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor by conducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor . Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah: Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena Tugas Negara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian , pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras .
Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baharuddin, Asriyani; Pawennei, Mulyati; Aswari, Aan
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti dilema antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis Hasil penelitian menunjukkan bahwa (KUHP) baru telah mengadopsi moderasi dalam penerapan pidana mati, dengan menetapkan masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilaksanakan. Penelitian Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih menimbulkan kontroversi dalam perspektif HAM, terutama terkait hak hidup. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi sebagai bentuk moderasi hukum. Selain itu, kepastian hukum dianggap penting agar pidana mati diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. The research objective is to analyse the implementation of the death penalty in Indonesia from a Human Rights (HAM) perspective, by highlighting the dilemma between law enforcement efforts and the protection of the right to life as a basic right that cannot be reduced under any circumstances. The research method used is a normative-juridical approach. The results of the study indicate that the new Criminal Code (KUHP) has adopted moderation in the implementation of the death penalty, by setting a 10-year probationary period before execution. This study found that the implementation of the death penalty in Indonesia still causes controversy from a human rights perspective, especially regarding the right to life. The new Criminal Code provides a 10-year probationary period before execution as a form of legal moderation. In addition, legal certainty is considered important so that the death penalty is implemented fairly, non-discriminatory, and still guarantees the protection of human rights
Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Tingkat Kepolisian Wahid, Iyan Masita; Pawennei, Mulyati; Tjolleng, Arfah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Maros. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 2) Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut. The research objective is to analyse the implementation of Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the Maros Police Resort. This study is a study with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that: 1) The PPA Unit of the Maros Police Criminal Investigation Unit has implemented Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from the end of 2023 until now, but this TPKS Law is only applied to Adult Female Victims, for Child Victims still using the Child Protection Law, and 2) Legal evidence for adult women who are victims of criminal acts of sexual violence in the Maros Police Resort, there are still some that are not running optimally. This is due to the lack of evidence obtained and the victims who are not cooperative when questioned by Police Investigators, so investigators have difficulty in proving the case.
Forced Defense (Noodweer) in Sexual Violence Crimes Akzanti, Andi Nurwiratma; Pawennei, Mulyati; Cindrapole, Andi Cakra
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 1 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/yeytnd35

Abstract

This study aims to determine and analyze whether the application of criminal law from the perpetrator of forced defense in decision no. 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Kpn.This study uses a Normative research method, namely discussing the legal materials that have been obtained by referring to the existing theoretical basis.The results of this study indicate the results of the judge's decision that the legal fact was not revealed that the defendant committed his actions under duress to defend himself or others as regulated in Article 49 of the Criminal Code and the defendant was charged with Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code.The recommendation of this study refers to the consideration of the judge as a law enforcer, to pay more attention to everyone who carries out a forced defense, in the event of a criminal act, the perpetrator of the forced defense can bravely explain the actual incident to the person concerned, namely the police as law enforcer for the actions committed.
Co-Authors Abbas, Ilham Adam, Andi Rezkyawati Akzanti, Andi Nurwiratma Alamsyahri, Alamsyahri Arohmi, Asnu Fayakun Arwijayah, Nasrid Asriati Asriati, Asriati Aswari, Aan Ayu, Putri Badaru, Baharuddin Baharuddin, Asriyani Bambang Supriyono Cindrapole, Andi Cakra Dwiasty, Refniayu Dwilestari, Idfi Yava FAUSIAH, FAUSIAH Hambali, Aswad Rachmat Hardianto Djanggih, Hardianto Hardyanti, Dwi Hasyim, Satrih Husen, La Ode Irnayanti, Irnayanti Kadir, Ainun Jariah A. Kamri Ahmad Lawi, Afriadi Nur Andi Lisa Mery, Lisa M Alatas, M Alatas Mohammad Arif Muhammad Fachri Said Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Poernomo, Sri Lestari Pratama, Rifqi Anan Rasyid, Zulfa Rismana Razak, Askari Rifaldi, Achmad Said, Muh. Fachri St Ulfah, St Ulfah Sutiawati, Sutiawati Syah, Syamsoe Alam Syahrul R, Syahrul Syahrul Syahrul Syamsiar Arief Tjolleng, Arfah Utama, Ricky Resky Verawaty Verawaty Wahid, Iyan Masita Yusril Yusril Zainuddin, Zainuddin