Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Insignia: Journal of International Relations Jurnal Komunikasi Hukum Indonesian Perspective Jurnal Neo Societal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Linguistik Komputasional Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of ICT, Design, Engineering and Technological Science
ALI MUHAMMAD
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA (STUDI KASUS RESTORASI KEADILAN DALAM KASUS PERUNDUNGAN ANAK SMP DI KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG) Taufiq Kamil; Ali Muhammad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.743

Abstract

Fenomena perundungan merupakan hal yang semakin menjadi serius bahkan menjadi isu yang semakin kompleks dari tahun ke tahun, khususnya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan suvei, sebanyak 30% anak mengalami perundungan yang secara potensial dapat mempengaruhi masa depan mereka. Titik poin yang tidak kalah penting dalam isu ini adalah penanganan kasus perundungan yang terjadi, karena perundungan memiliki dampak Panjang yang serius pada kesejahteraan anak. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus yang dijabarkan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pentingnya kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus perundungan anak. Ini mencakup pelaku, korban, pihak berwenang, dan lembaga-lembaga yang terlibat. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesepakatan bersama bahwa perlindungan anak-anak dan pemulihan mereka harus menjadi prioritas utama. kendala dalam penerapan pendekatan diversi dan restorative justice dapat muncul terutama dalam hal keengganan pelaku atau keluarga mereka untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendekatan ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG Gilang Perdana Asmiyanto Putra; Ali Muhammad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.778

Abstract

Pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia menjadi isu penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Hal ini karena karena lansia termasuk kedalam kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 huruf (d) yaitu setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian menggunakan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman untuk mengetahui suatu kualitas pelayanan (service quality) harus mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap bentuk pelayanan tersebut. Terdapat beberapa indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Poliklinik Lapas Magelang telah memberikan berbagai macam bentuk pelayanan kesehatan kepada setiap narapidana terlebih kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas, akan tetapi masih ada juga beberapa bentuk pelayanan kesehatan yang belum berjalan optimal pada Lapas Magelang karena berbagai macam kendala yang ada.
TRANSFORMASI MENUJU PEMASYARAKATAN BERSIH: PENYEBAB & UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN Sasgin Azahra Damai; Ali Muhammad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.795

Abstract

Pemasyarakatan bersih menjadi tujuan utama dalam peningkatan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan dalam pencapaian tersebut salah satunya adalah pungutan liar yang masih berkecamuk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pungli tidak hanya merugikan narapidana dan keluarganya, tetapi juga menjadi penghambat dalam transformasi bersih dalam sistem pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab dan upaya pemberantasan pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai transformasi bersih pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, menyeleksi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah yang dicari melalui situs resmi berupa Google scholar, Science Direct, Research Gate dan kutipan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pungli di lingkungan Lapas yakni overcrowded, rendahnya kesejahteraan petugas, minimnya pengawasan, kurangnya sosialisasi terhadap hak narapidana dan rendahnya integritas dan kedisiplinan petugas dan upaya pemberantasan pungli tersebut memerlukan penegakan hukum yang tegas, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan kesadaran, pemanfaatan teknologi, peningkatkan kesejahteraan petugas, pelaporan aduan yang aman, serta perubahan budaya organisasi. Pemberantasan pungli
PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM RANGKA MENGURANGI RISIKO PELANGGARAN PADA PROGRAM REINTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT KLIEN BAPAS KELAS II KEDIRI Maskur Hidayat; Ali Muhammad
Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling Vol. 6 No. 3 (2024): Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3287/liberosis.v6i3.6393

Abstract

Peran dari seorang pembimbing kemasyarakatan dalam menanggulangi resiko pengulangan tindak kejahatan (residivis)belum berjalan secara baik dan efektif, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran para klien bahwa sebenarnya mereka masih berstatus narapidana namun tidak berada didalam lapas melainkan diberikan progam reintegrasi sosial dan diharapkan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat. Banyak kasus pelanggaran terjadi kembali (residivis) yang dilakukan oleh klien yang menjalani program pembimbingan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi tombak bagi balai pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu berusaha mengembalikan hidup, kehidupan, serta penghidupan bagi klien pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah kerja yang luas dan keterbatasan jumlah PK menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini berdampak pada risiko peningkatan pelanggaran oleh klien pemasyarakatan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi terkait, peningkatan jumlah PK, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan klien. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan menekan risiko pelanggaran pembimbingan.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI Gilang Perdana Asmiyanto Putra; Ali Muhammad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i10.6450

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana menuju pendekatan non-penal untuk menghindari dampak buruk dari sistem peradilan bagi anak. Peran utama PK meliputi penilaian awal melalui asesmen sosial, penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, fasilitasi proses diversi dengan menjadi mediator antara pihak-pihak yang terlibat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan diversi. Selain itu, PK juga bertugas memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta mendukung reintegrasi anak ke masyarakat. Melalui peran ini, PK tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan hukum, tetapi juga sebagai penggerak upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, sehingga anak dapat terhindar dari stigma dan pengulangan tindak pidana.
Sosialisasi Pemasangan CCTV Tambahan pada Ruang Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi Monica Astia Theresia Panjaitan; Kharisma Huril’in Firdaus; Prasetya Adhi Nugraha; Vivi Sylviani Biafri; Ali Muhammad; Imaduddin Hamzah
Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jppmi.v4i1.1786

Abstract

The development of self-reliance among correctional inmates faces challenges in terms of surveillance effectiveness and order within correctional institutions. One of the main issues encountered is the lack of an optimal surveillance system, which can hinder the rehabilitation process and increase the risk of rule violations. To address this issue, a socialization program for the installation of additional CCTV cameras in the Self-Reliance Development Room at Banyuwangi Class IIA Correctional Facility was conducted. The program aimed to enhance surveillance effectiveness, create a safer rehabilitation environment, and encourage behavioral changes among inmates. The methods used in this community service project included needs analysis, coordination with correctional authorities, conducting socialization sessions for officers and inmates, and evaluating the impact of CCTV installation. The results indicate that the installation of CCTV contributes to improving inmate discipline, reducing rule violations, and strengthening transparency and accountability in the rehabilitation process. Additionally, this program fosters the emergence of local leaders among inmates who play a role in maintaining order. These findings align with social control and social learning theories, which emphasize that effective surveillance can shape individual behavior and promote compliance with established norms. In conclusion, the implementation of surveillance technology in the correctional system can serve as a strategic step in supporting inmate rehabilitation and social reintegration.
Implementasi Pembentukan Kader Kesehatan Dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Bagi WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige M.N. Patricia Simanjuntak; Ali Muhammad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/jpmis.v4i1.2195

Abstract

The most basic right for WBP is to receive adequate health services. Various health efforts are carried out through prevention, healing and improving health services at the Balige Class IIB Detention Center. In order to overcome obstacles related to health services in detention centers, a WBP health cadre was formed at the Balige Class IIB Detention Center. The aim is to overcome the problems of handling and reporting the health of WBPs to improve health services for WBPs themselves. This research was carried out using a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through observations carried out during KKN, as well as secondary data carried out using documentation studies and field recording. From the research results, it is known that the program to form health cadres for inaan residents at the Balige Class IIB Detention Center has shown positive results. The implementation of this program has succeeded in improving the quality and accessibility of health services at the Class IIB Balige Detention Center.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANTUL Muhammad Faris Humam; Ali Muhammad
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fulfillment of health service rights for prisoners and convicts is one of the overall rights that must be fulfilled and has been regulated in laws and regulations. The purpose of this study was to determine the implementation of the fulfillment of health service rights for prisoners and convicts at the Primary Clinic of Rutan Class IIB Bantul Prison, along with its legal analysis. The research method used is a qualitative research method with an empirical legal approach. The location of the research is the Primary Clinic of Rutan Class IIB Bantul Prison. The population of this study were employees of Rutan Class IIB Bantul Prison, especially the health workers. The results of this study showed that so far the implementation of the fulfillment of health service rights for prisoners and convicts and related to laws and regulations has been going well. However, there are still obstacles in the absence of clinic accreditation and considerations regarding the need for medical personnel with permanent status. In addition, further research is still needed in the future.
KEPEMIMPINAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN : GAYA KEPEMIMPINAN DAN PEMBERIAN MOTIVASI MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PETUGAS PEMASYARAKATAN Agung Tri Sakti; Ali Muhammad
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aims and objectives of this research are to test the level of authority leadership, motivation, commitment of an organization, intelligence and compliance with the ethics of correctional officers. Studying the effects of leadership on authority, motivation, organizational commitment and intelligence on compliance with applicable regulations. Achieving the goals of an organization is also due to leaders who are able to commit to always advancing the organization they lead, especially by providing motivation to improve the quality of work of its members. Therefore, it is necessary for leaders to instill motivation and direct involvement in the field in order to know the actual situation and the need for the ability to think and learn what influences the performance of correctional officers in the field. The method used in this research is literature study by analyzing and searching articles or previous research. With high motivation, employees consider the importance of whatever work they undertake so that employees will automatically show discipline in carrying out or completing their work. Therefore, leadership has a positive and significant effect on organizational participation. The better the leadership of the head of the correctional institution (Kalapas), the higher the organizational commitment of the correctional institution. The creation of a work commitment also of course requires support based on its members who are always serious and focused on one goal, namely to advance the organization, specifically in this case the correctional organization.
To Stabilize Shear Strength Properties of an Unwanted Subgrade Soil Utilizing Rock Dust Qaim Shah; Kwabene Byemba; Garzali Gali; Ali Muhammad; Adnan Khan; Murad Khan
Journal of ICT, Design, Engineering and Technological Science Volume 7, Issue 2
Publisher : Journal of ICT, Design, Engineering and Technological Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33150/JITDETS-7.2.1

Abstract

When a pavement fails, the subgrade is displaced laterally due to the pavement absorbing water, excessive deflection, and differential settling of the material beneath the pavement. The purpose of the study is to determine how rock dust additions affect the stability and increased bearing capacity of certain soils in Mardan City. For the objective of stabilizing the native soil, the physical, chemical, and engineering qualities of the soil were investigated. The soils were then treated with additions (rock dust). Rock dust is added to soils with a percentage increase of 5%, 10%, and 15%, respectively, to stabilize soils from 0 to 85%. Atterberg limits (liquid limit, plasticity index, and plastic limit), Specific Gravity, gradations test, and direct shear test were performed on the treated sample. The exact temperature and moisture content for maturation were applied to all samples. The results of the particle size study indicated that the soil's gradation is thin. With the addition of rock dust, the plasticity index (P.I.), liquid limit (L.L.), and plastic limit (P.L.) were all reduced. With the addition of rock dust, it was discovered that the value of cohesion c reduced, and the angle of internal friction decreased. The Research revealed that rock dust, at an ideal concentration of 10%, is the best stabilizer for the case study (Toru Road, Mardan City).
Co-Authors Aditya, Moch. Adnan Khan Agung Tri Sakti Anisa Putri Adji Anwar, Umar Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan Arsy Eza Atalla Bayu Abroor Prasetyo Bima Nugraha Budi Priyatmono Destian Hastinozwestin Fajar Iman Nugraha Farhan Anugerah Purnama Garzali Gali Gilang Perdana Asmiyanto Putra I WAYAN ANDI JULIANTIKA PUTRA Imaduddin Hamzah Iwan Kurniawan Kamariah Kamariah Karina Wenita Sitepu Kharisma Huril’in Firdaus Kwabene Byemba M.N. Patricia Simanjuntak Maskur Hidayat Maureen Wahyu Widhayanti Monica Astia Theresia Panjaitan Muhamad Yaser Muhammad Faris Humam Murad Khan Naily Fauziah Ayyasi Nuriyansyah, Bayu Rhamadhan Pasha, Muhammad Daffa Rivano Prasetio , Rizki Prasetya Adhi Nugraha Priyatmono, Budi Qaim Shah Rahel Dellavany Sinambela Ratu Arum Ningtyas Regina Ibrahim Safa Aura Faradisa Sasgin Azahra Damai Surwandono Surwandono Taufiq Kamil Tubagus Haekal Er Ghifari Tulus Warsito Ulung Pribadi, Ulung Umar Anwar Vivi Sylviani Biafri