Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal SUTASOMA
M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka .
Universitas Pendidikan Ganesha
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 151 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 151 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYURATAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN Sudiatmaka, Ketut; Apsari Hadi, I Gusti Ayu
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.033 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13659

Abstract

Kebutuhan akan penyuratan awig-awig di desa pakraman didasari oleh peraturan-peraturan yang ada di lingkungan desa pakraman masih banyak dalam wujud tidak tertulis sementara perkembangan zaman yang mempengaruhi setiap lapangan kehidupan. Termasuk kehidupan di desa pakraman yang ada di Bali perlu adanya hukum dasar tertulis di tingkat desa yang berupa awig-awig. Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap desa pakraman menyuratkan awig-awignya. Realisasi dari amanat Perda Bali tersebut maka dalam artikel ini akan lebih lanjut dibahas tentang bagaimana penyuratan awig-awig desa pakraman dipandang dari karakter hukum adat, baik sifat-sifat dan sistem hukum adat ?. Adapun penyuratan awig-awig dilakukan dilakukan melalui tahap (1) prakondisi yakni krama desa pakraman melalui prajuru desa melaksanakan pararem/kesepakatan bersama, guna menyampaikan aspirasi yang telah diserap dari masyarakat tentang keinginan penyuratan awig. Tahap (2) proses penyuratan awig/revisi awig yakni proses penyusunan awig yang menjadi bidang tugas panitia penyurat awig, lebih awal panitia menyusun jadwal kegiatan yang akan dilalui. Hal yang paling penting dalam penyuratan awig panitia akan memikirkan batas waktu menyuratkan dan mekanisme penentuan kesepakatan-kesepakatan yang dilandasi oleh rasionalitas, ilmiah, kebersamaan, hingga tanggung jawab moral pada Ida Sang Hyang Widhi. Hal akhir kemudian dilaksanakan pleno dan sosialisasi rancangan awig yang ditujukan pada masyarakat desa pakraman. Awig-awig yang telah disuratkan merupakan refleksi dari karakteristik nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijadikan pedoman pada masyarakat desa pakraman sejak zaman lampau sampai saat ini.  Kata Kunci : Penyuratan, awig-awig.
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTUR BERBANTUAN MODUL BERBASIS MASALAH YANG BERORIENTASI PADA SPIRITUALISME DALAM PEMBELAJARAN IPS – SD Sudiatmaka, Ketut
JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.533 KB) | DOI: 10.23887/jpi-undiksha.v1i1.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan model pendidikan multikultur sekolahdasar dan perangkat pembelajarannya yang terdiri dari: (1) model pendidikan multikulturSD, (2) perangkat evaluasi yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2006. Untukmendapatkan jawaban yang empiris, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studipustaka, lembar validasi, lembar observasi, angket, tes hasil belajar dan wawancara. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa: (1) candraan materi dan kompetensi mata pelajaran IPS dikelas-kelas awal sekolah dasar secara umum berisikan kompetensi yang terkait dengan:lingkungan, kesenangan diri (hobi), kebersihan, kerjasama, dan tempat-tempat umum(public area). (2) Pengembangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: fokusgroup discussion, individual perspektif, seminar dan lokakarya, simulasi model, danjustifikasi dan validasi model. (3) Bentuk akhir dari model pendidikan multikultur dalampembelajaran IPS menganut paradigma sekuensi-karakteristik materi. (4) Bentuk dariinstrumen penilaian pendidikan multikultur yang visibel untuk dikembangkan antara lain:self-esteem, penilaian kinerja, skala sikap, tes keterampilan sosial, penilaian literasi sosialbudaya,skalasikap,tesketerampilanberpikir,danyanglainnya.(5)Bentukakhirdarimodelpembelajaranberbasismultikultur terdiri dari komponen-komponen yang sinergis mutualis,dan (6) Siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran berpendekatan multikulturmemiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkandengan model konvensional, baik pada siswa yang memiliki sikap spiritualisme tinggi,maupun siswa yang memiliki sikap spiritualisme rendah.  
PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA KASTA DI BANJAR DAUHWARU, KECAMATAN JEMBRANA, KABUPATEN JEMBRANA Herry Purnomo, I Made Dwi; Natajaya, I Nyoman; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 7, No 2 (2019): Mei
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v7i2.22160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru, (2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru, serta (3) dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode yaitu : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Pencatatan Dokumen, 4) Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Subjek penelitian ini adalah 1) Orang yang melakukan perkawinan beda kasta, 2) Lurah Dauhwaru, 3) Kepala Lingkungan, 4) Kelian Adat, 5) Tokoh masyarakat, 6) Tokoh Agama Banjar Dauhwaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang, serta perjodohan yang dilakukan oleh kedua pihak orang tua yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta tersebut. 2). Kendala-kendala yang dihadapi pelaku perkawinan beda kasta umumnya ialah kendala restu dari orang tua, sebagaimana diketahui restu orang tua merupakan hal yang paling penting dalam suatu perkawinan dan tanpa restu tersebut suatu perkawinan tidak akan bisa dikatakan sah. 3). Pelaksanaan perkawinan beda kasta di Banjar dauhwaru mengacu pada dua jenis perkawinan yang sering dilakukan di Banjar Dauhwaru yaitu perkawinan perkawinan pepadikan/meminang dan perkawinan ngerorod. Pada dasarnya kedua pelaksanaan perkawinan ini sama saja, terbukti dilakukannya upacara-upacara seperti upacara biakaonan, patiwangi/masepuh, maprayascita, dan pekala-kalaan, namun yang membedakan ialah tahap awal perkawinan tersebut. Bila perkawinan pepadikan diawali dengan meminang atau melamar calon mempelai serta pertemuan kedua belah pihak keluarga, sedangkan perkawinan ngerorod tahap awal yang dilakukan ialah melarikan calon mempelai tanpa sepengetahuan orang tua mempelai wanita. Kata-Kata Kunci : Perkawinan dan Kasta
PERANAN KEGIATAN PRAMUKA DALAM PENGEMBANGAN SIKAP DISIPLIN DAN SIKAP SOSIAL PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 3 SINGARAJA ., Ni Made Wahyu d; ., Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd.; ., Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 2, No 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4704

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) Memahami peranan pendidikan pramuka dalam pengembangan sikap disiplin peserta didik di SMP Negeri 3 Singaraja, (2) Memahami peranan pendidikan dalam pengembangan sikap sosial peserta didik di SMP Negeri 3 Singaraja, (3) Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam peranan pendidikan Pramuka dalam pengembangan sikap disiplin dan sikap sosial peserta didik di SMP Negeri 3 Singaraja, serta alternatif penyelesaian masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Singaraja Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Subjek penelitian adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Singaraja kelas VII, VIII dan IX. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik Random Sampling. Teknik pengumpulan Data menggunakan beberapa metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di SMP Negeri 3 Singaraja terdapat kegiatan pramuka yang memiliki peranan untuk pengembangan sikap disiplin peserta didik. (2) Di SMP Negeri 3 Singaraja terdapat kegiatan pramuka yang memiliki peranan untuk pengembangan sikap sosial peserta didik. (3) Kendala – kendala dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di SMP Negeri 3 Singaraja anatara lain : kurangnya pembina pramuka yang profesional, siswa masih merasa acuh terhadap kegiatan pramuka dan kegiatan pramuka yang dilakukan setiap hari sabtu sore dan minggu pagi. Alternatif pemecahan kendala tersebut pihak sekolah mencari tenanga pembina sukarela dan memberikan pembinaan akan pentingnya pramuka pagi peserta didik. Kata Kunci : Sikap Disiplin, Sikap Sosial, Praja Muda Karana (PRAMUKA) This research aimed to (1) comprehend the role of scout education in discipline development of student in SMP Negeri 3 Singaraja, (2) comprehend the role of education in social attitude development of student in SMP Negeri 3 Singaraja, (3) some obstacles which involved in the role of education in discipline development and social attitude of student in SMP Negeri 3 Singaraja, and the problem solving. This research was a qualitative research which used descriptive strategy. The location of this research was in SMP Negeri 3 Singaraja, Buleleng Subdistrict, Buleleng Regency. The research subject was all of the students in SMP Negeri 3 Singaraja grade VII, VIII, and IX. The sampling study was conducted by Random Sampling technique. The data collected technique used some methods; observation, interview, and documentation. The data which already collected then it analyzed used descriptive qualitative analysis. The result of research indicated that (1) SMP Negeri 3 Singaraja are the scouts who have a role to the development of the discipline of learners. (2) In the SMP Negeri 3 Singaraja are the scouts who have a role to the development of social attitudes of learners. (3) Constraints - constraints in the implementation of the scouts in SMP Negeri 3 Singaraja among other things: the lack of a professional scout leader, students still feel indifferent to the scouts and scout activities are conducted every Saturday afternoon and Sunday morning. Alternative solutions to the problems the school to recruit volunteer coaches and provide guidance on the importance of early learners scout. keyword : Discipline, Social Attitudes, Scout
STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG ., Ni Pt Linda Muliawati; ., Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si; ., Ratna Artha Windari, S.H.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 2, No 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) proses perceraian berdasarkan hukum Nasional dan proses perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (2) proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum nasional dan proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (3) komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara hukum adat di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : Kepala Desa, Klian adat, Pakar Hukum, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengalami permasalahan hak asuh anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: metode wawancara, metode observasi, metode pencacatan dokumen, metode kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil : 1) Terdapat perbedaan antara proses perceraian dalam Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum Nasional yaitu dalam Hukum Adat di Desa Kamasan proses perceraian dilakukan dengan musyawarah, sedangkan proses perceraian dalam Hukum Nasional diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat. 2) Dalam proses penentuan hak asuh anak juga terdapat perbedaan antara Hukum Adat di Desa Kamasan dan Hukum Nasional, dimana dalam Hukum Adat di Desa Kamasan diselesaikan dengan musyawarah dan disesuaikan dengan awig-awig yang berlaku, sedangkan proses penentuan hak asuh anak dalam hukum nasional diputuskan dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri. 3) Komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum nasional, dimana dalam hukum adat di Desa Kamasan hak asuh anak dominan jatuh ke pihak purusa sedangkan dalam Hukum Nasional hak asuh anak dominan jatuh ke pihak ibu karena ibu dianggap memiliki ikatan yang lebih kuat dengan sang anak.Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Adat, Hukum Nasional This reseaech was aimed to knowing (1) process of divorcing based on constitutional law and the process of divorcing based on customary law in Kamasan village (2) process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on constitutional law and the process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on customary law in Kamasan village. (3) comparation of the right for nurturing the children after divorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law. This research was a description qualitative research. Purposive sampling was used in taking the subjects of this study and the subjects of this study were the head of Kamasan village, kelian adat, law experts, elite figures, and people who experienced of having problem in the right of nurturing. Data were collected by using interview method, observation method, document method, and literature method. Data were analyted by using descriptive qualitative approach. The result of this study showed that (1) the process of divorcing based on customary law in Kamasan village was done through deliberate which was attented by prajuru adat, and witness, while the divorcing process based on constitutional law was done through the process in state court in that area. (2) the process of deciding the right for nurturing the children based on customary law in Kamasan village was done through deliberating process of divorcing and accomodated the awig-awig that are implemented in Kamasan village, while the process of deciding the right for nurturing the children basen on constitutional law was done through the process of divorcing in state court. (3) the comporation of the right for nurturing the children after arnorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law, based on customary law in Kamasan village, the right for nurturing the children was given to purusa, meanwhile based on constitutional law, the right for nurturing the children was given to the mother since mother was assumed having stronger bond with the childrenkeyword : Custody, divorce, customary law, constitutional law
PERAN DESA PAKRAMAN PENGLIPURAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014 ., Gusti Ayu Sri Martini; ., Drs. Dewa Bagus Sanjaya,M.Si; ., Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 2, No 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peran Desa Pakraman Penglipuran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014, (2) Mengetahui bentuk sanksi yang terkandung di dalam pararem yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye (3) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pararem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini mempergunakan teknik purposive sampling dalam menentukan subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah prajuru desa pakraman penglipuran, krama (warga), teruna-teruni dan lurah kubu. Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data adalah observasi, pencatatan dokumen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Desa Pakraman Penglipuran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 adalah mengatur, mengawasi, memfasilitasi dan membina pemasangan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini tertuang dalam pararem tentang pemasangan alat peraga kampanye. Pararem tersebut merupakan sarana pengendalian dan pengintegrasian sosial bagi seluruh kegiatan politik, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dalam bentuk mengadakan ritual ?mecaru panca sata? pada empat tempat suci yaitu Pura Kahyangan Tiga dan Catuspata.. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, dibuktikan dengan masih adanya pemasangan alat peraga kampanye oleh sebagian kecil masyarakat di daerah pemukiman. Upaya preventif dan represif ditempuh untuk mengatasi kendala dalam penerapan pararem tersebut Kata Kunci : Kata Kunci: Desa Pakraman, Eksistensi Pararem ABSTRACT The aims of this research are : (1) to determine the role of penglipuran?s traditional society in the process of placing the props or things that used in the election campaign in 2014, (2) to determine the form of sanctions contained in the traditional govermental law of placing the campaign props, (3) to analyze the problems in facing the implementation of this govermental traditional law. The research is a qualitative descriptive study with a phenomenological approach. The study used purposive sampling technique in determining the subject of research. The subject of research is the people who hold the position in penglipuran?s traditional structure of society, the society of penglipuran it self, youth and the head of kubu village. The methode which is applied in collecting the data is the method of observation and listing the documents. The research showed that, the role of penglipuran?s traditional society in the election of 2014 was to set up, supervise, facilitate and encourage the campaign props in the implementation of democracy. This was stated in the traditional law about placing the campaign props. This traditional law is the way in controlling and also social integrating for all political activity, it has purpose to create harmonization of life. Every collision that happened will be penalized of sanction in the form of a traditional ritual ?mecaru panca sata? in the four holy places, namely pura kahyangan tiga and catus pata. Preventive and repressive effort taken to overcome the obstacles in the implementation of the traditional law. The obstacle or problems to be faced is the low level of awareness of the society, it is evidenced by presence of small percentage in placing the props by the peolpe in recidential areas. keyword : Keyword: Traditional Village, Existence Traditional Law
PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BULELENG Sudiatmaka, Ketut; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 1 (2019): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah di kabupaten buleleng. Selain itu, mengkaji mengenai dampak pemilihan kepala daerah secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Buleleng. Selanjutnya, menganalisis mengenai proses penanganan dan penegakan hukum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan tambahan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam adalah karena keinginan dari para calon untuk memenangkan pemilihan, sehingga para calon mengatur strategi dan mencari pihak-pihak yang memiliki andil atau peran yang sangat berpengaruh di tempat-tempat tertentu. Terkait dengan dampak pemilihan kepala daerah secara langsung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah adanya larangan untuk ikut kampanye diluar cuti, dilarang menggunakan fasilitas-fasilitas milik negara, dilarang melakukan surat menyurat yang mengatasnamakan pemerintah daerah untuk tujuan kampanye dan menekan bawahan terkait dengan pemilu. Selanjutnya terkait proses penanganan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilihan kepala daerah tergantung dari jenis pelanggarannya, sehingga kepolisian, KPU, Bawaslu, dan PTTUN memiliki peran dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.
HUKUM ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG) Puspa Ariawan, Gede Adi; Sudiatmaka, Ketut; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28744

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pekraman Pedawa, (2) Sistem Perkawinan Lari, menurut hukum adat di Desa Pakraman Pedawa, (3) Syarat sahnya Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan Purposive Sampling. Subjek penelitian ini adalah Bendesa Adat, Prajuru/Pengurus Adat, masyarakat Desa Pakraman Pedawa, dan Objek penelitian ini adalah Instrumen Hukum adat berupa awig-awig, lokasi penelitian di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Teknik Studi Dokumen, dan Teknik Wawancara (interview). Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa tidak lepas dari nilai Warisan kebudayaan turun menurun atau beregenerasi yang di yakini sebagai kebiasaan ajeg untuk tetep dilaksanakan, (2) Pengaturan Adat kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa berwujud dasar justifikasi Kawin Lari, dan (3) Wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem Hukum Nasional.
IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG Devi Selvian, Kadek; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pelaksanaan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskripif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten buleleng bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik atara kedua belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan antara dua belah pihak, dan diversi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, dan dari pihak pelaku tidak mau bertanggung jawab. Adapun faktor penghambat upaya diversi di kabupaten Buleleng dikarenakan keterbatasan bentuk dari tindak lanjut penetapan diversi yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Buleleng, tindak lanjut yang dilakukan hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua. Berdasarkan hal tersebut harus adanya faktor pendukung agar pelaksanaan diversi bisa berjalan secara optimal, dengan adanya tindakan lanjutan seperti menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja agar anak dapat hidup dengan mandiri tanpa merugikan orang lain.
KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Laksmi Brata, Desak; Sari Adnyani, Ni Ketut; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28745

Abstract

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diadakan judicial review terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review dan (2) mengetahui konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga dilakukan judicial review karena ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 dan (2) konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah pemisahan harta benda perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan dan para pihak akan terikat isi perjanjian dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara terhadap pihak ketiga perjanjian perkawinan akan mengikat setelah didaftarkan.
Co-Authors Adnyani, Ni Sari Agus Sujana, Komang Agus Wibawa, Komang Pendi Aldi Putra, Gede Wahyu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Ardhya, Si Ngurah Arthadana, Made Wahyu Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Apsari Hadi, I Gusti Bayu Wirayuda, Ketut Dedy Satrawan, Made Deni Kristina, Luh Deni Rosadi Desak Laksmi Brata Devi Selvian, Kadek Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Fortuna Aldriyanti Dimas Putu Passadena Vialli Dwi Apriliani Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari Efrilius Kantriburi Eswa Pramita, Komang Fadillah, Nazarina G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Agus Wahyu Dana Gede Sastrawan Gede Surya Saputra Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Gusti Ayu Sri Martini . Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Herry Purnomo, I Made Dwi I Dewa Ketut Indra Mahendra I G A Lokita Purnamika Utami I Gst A.A Sintiana Dewi I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Lelo Adnyana I Kadek Maheni I Kadek Partayasa I Kadek Sukadana Putra I Kadek Yuda Arta Negara I Komang Kawi Arta I Made Angga Sumara Wijaya I Made Dwi Herry Purnomo I Nengah Suastika I Nyoman Natajaya I Nyoman Renaldi Mahardika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Putu Agus Yudha Artama I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Wiadnyana Putra I Wayan Landrawan I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata Ida Bagus Resta Parasara Jaya Adhi Satria, Kadek Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jendra, Wayan Jima, Selviana Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Devi Selvian Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Jaya Adhi Satria Kadek Setiawan Kadek Tia Yuliastari Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Bayu Wirayuda Ketut Lia Padma Dewi Ketut Pastika Jaya Ketut Sari Adnyani Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Dewi Suryaningrat Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Okta Ritama Komang Pendi Agus Wibawa Komang Srishti Pranisa Komang Tria Anggreni Krisna Pradipta, I Kadek Laksmi Brata, Desak Lelo Adnyana, I Kadek Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wahyu Arthadana Made Wijaya Kusuma Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Made Wahyu d . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Sari Adnyani Ni Wayan Sri Eka Lestari Nurul Fazriyah Oka Sedana Yasa, I Gst Made Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Perjaka Purba Perwira Negara, Putu Bhaskara Prana Suta Arsadi, I Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Purba, Perjaka Puspa Ariawan, Gede Adi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Utari Praba, Dewa Ayu Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Renaldi Mahardika, I Nyoman Resta Parasara, Ida Bagus Ritama, Komang Okta Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sastrawan, Gede Satria Dana, Putu Dipa Selli Handini Selviana Jima Sintiana Dewi, I Gst A.A Sky Pinandita, Kadek Briyan Srishti Pranisa, Komang Suci Pratiwi, Ni Kadek Sukma Devi, I.G.A.Meta Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wahyu Aolia Wahyu Dana, Gede Agus Wayan Jendra Wiadnyana Putra, I Putu