Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal SUTASOMA
M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka .
Universitas Pendidikan Ganesha
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 151 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 151 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM) Aldi Putra, Gede Wahyu; Ardhya, Si Ngurah; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi tentang Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem, (2) Hambatan dalam pelaksanaan pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem berdasarkan Keputusan MUDP Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskrptif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat adat Desa Jinengdalem. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Jinengdalem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik wewancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal dan Desa Jinengdalem sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) belum terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh system kemasyarakatan patrilineal yang sangat mengakar tumbuh di Desa Jinengdalem.
PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG) Fadillah, Nazarina; Sudiatmaka, Ketut; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan siri, implementasi serta implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan purposive sampling. Teknik analisa bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang telah memenuhi rukun nikah dalam hukum Islam hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA (2) Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang belum berjalan secara efektif, di Desa Celukanbawang masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri sehingga tidak mempunyai akta nikah (3) Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang akan berpengaruh pada kedudukan istri dan anak yang dilahirkan serta pada hak mewarisnya.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DALAM BENTUK VCD/DVD DI KABUPATEN BULELENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TERKAIT PELANGGARAN HAK EKONOMI Rama Laksana, Dewa Agung Budi; Sari Adnyani, Ni Ketut; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dari permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng belum adanya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, hal ini diakarenakan belum adanya kasus yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan dari masyarakat, Upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan melaui dua upaya penanggulangan yakni dengan upaya penanggulangan secara Preventif dan Upaya penanggulangan secara Represif. 2) Bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap berdarnya VCD/DVD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terimplementasikan dengan baik, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dedy Satrawan, Made; Sudiatmaka, Ketut; Febrinayanti Dantes, Komang
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah karena perwarisan yang tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasoinal ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (2) dan wujud perlindungan hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena perwarisannya tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan- bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Peralihan hak atas tanah karena perwarisan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan berakibat hukum :- ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian hukum. Ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena perwarisannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan, pada dasarnya mendapat perlindungan hukum karena secara materiil hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah dan sampai saat ini masih menguasai tanahnya. Akan tetapi, wujud perlindungan hukum yang diberikan berbeda kepada ahli waris yang sudah mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena perwarisannya. Hal ini disebabkan karena ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat berupa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK MEWARIS LAKI-LAKI DI KELUARGA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS BALI Tria Anggreni, Komang; Sari Adnyani, Ni Ketut; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa sistem mewaris laki-laki di keluarganya setelah melakukan perkawinan nyentana, serta (2) mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini mengkaji norma tentang hak mewaris laki-laki yang sudah melangsungkan perkawinan nyentana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi Pustaka kemudian dianalisis secara kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum adat Bali menggunakan sistem pewarisan dimana yang memegang kedudukan kedudukan kewarisan dengan garis keturunan laki-laki yang disebut purusa. Setelah melaksanakan perkawinan nyentana maka gak mewaris laki-laki telah hilang karena berubah status menjadi pradana di keluarga perempuan yang berkedudukan sebagai purusa dan dianggap telah meninggalkan rumah dan kewajiabnnya terhadap orangtua dan leluhur. Serta, (2) Dasar pertimbangan pemberian hak mewaris kepada laki-laki yang telah melakukan perkawinan nyentana berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa seorang yang ninggal kedaton secara terbatas masih mungkin mendapatkan warisan dengan catatan masih bertanggungjawab terhadap keluarga dan leluhurnya sehingga mendapat bagian anegen suwun (dua banding satu).
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP TANAH PERTANIAN DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG Agus Sujana, Komang; Sudiatmaka, Ketut; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (2) mengetahui keefektivitasan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, (3) mengetahui faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang di analisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yaitu sebagian besar masyarakat melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada rasa saling percaya dan sudah menjadi hukum kebiasaan di masyarakat, perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian sebagian besar hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan tanpa melibatkan kepala desa dan dinas terkait.
PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM TERHADAP SENGKETA PENSERTIFIKATAKAN TANAH DITINJAU BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960/UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI DESA ADAT PADANGBAI (STUDI KASUS SENGKETA PENSERTIFIKATAN TANAH ANTARA PT ASDP DENGAN DESA ADAT PADANGBAI) Krisna Pradipta, I Kadek; Febrinayanti Dantes, Komang; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya menyelesaikan sengeketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai, (2) Solusi dari Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, di Desa Adat Padangbai serta di Kantor PT ASDP cabang Padangbai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probabilitas dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa anatara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai adalah dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil putusan yang bersifat kolektif dan obyektif dan juga meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik. Namun pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem belum menemukan jalan keluar ataupun kesepatakan, sebab adanya hambatan - hambatan yang terjadi saat pelaksanaan mediasi, yang salah salah satunya adalah adanya para pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi tersebut, sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem perlu memikirkan solusi untuk penyelesaian sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UUPA DAN PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963) Satria Dana, Putu Dipa; Sudiatmaka, Ketut; Febrinayanti Dantes, Komang
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura, serta (2) mengetahui dan menganalisa kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah pelaba pura dengan adanya pertentangan antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963. Jenis penelirian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang menganalisa mengenai konflik norma antara UUPA dan PP No. 38 Tahun 1963. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah tidak bisa menjadi bukti yang kuat karena pengurusan sertipikat tanah pelaba pura tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah perseorangan dimana mengharuskan adanya berita acara rapat adat yang berisi kesepakatan pengempon. Serta, (2) Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura dengan berlakunya hak ulayat dalam hukum agrarian nasional dengan adanya Pasal II Ayat 1 ketentuan konvensi UUPA yang kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya UUPA, kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya KEPMENDAGRI No SK/556/DJA/1986 tentang pura mempunyai hak milik atas tanah, sehingga dengan adanya aturan di atas memperkuat desa adat dalam mempertahankan keberadaan tanah pelaba pura. .
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN TOKO MODERN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG DI TINJAU DARI PERDA NO 10 TAHUN 2013 Arthadana, Made Wahyu; Sudiatmaka, Ketut; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap keberadaan toko modern yang tidak memiliki izin atau melengkapi izin di Kabupaten Buleleng, yang berkaitan dengan efektivitas Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng dan solusi penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan yakni deskriptif, seumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan teknik Non Probability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dianalisis secara diskriptif kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 belum dapat dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah kurang tegas, adanya kerancuan dalam peraturan, tidak adanya koordinasi yang baik antar instansi yag berkaitan serta keterlambatan terentuknya perauran daerah yang dibentuk. (2) solusi dari penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya dapat dilakukan melalui pengarahan kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar perda, Melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum. Melihat berbagai hal tersebut tentu sangat diperlukan adanya penegakan hukum yang baik oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pusat.
PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 8 HURUF F UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI WILAYAH KABUPATEN TABANAN) Oka Sedana Yasa, I Gst Made; Sudiatmaka, I Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran YLPK Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan, serta (2) implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di YLPK Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik NonProbability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran YLPK bertugas memperjuangkan hak – hak konsumen yang dirugikan sampai ada proses ganti rugi dan jika tidak berhasil barulah akan diselesaikan dengan cara litigasi yaitu pendampingan terhadap konsumen. (2) Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan di wilayah kabupaten tabanan belum efektif, hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya dalam hal sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kondisi yang demikian mempengaruhi budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dimana pemahaman mereka tentang ketentuan yang berlaku masih sangat minim yang berimplikasi adanya pelanggaran dan kerugian.
Co-Authors Adnyani, Ni Sari Agus Sujana, Komang Agus Wibawa, Komang Pendi Aldi Putra, Gede Wahyu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Ardhya, Si Ngurah Arthadana, Made Wahyu Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Apsari Hadi, I Gusti Bayu Wirayuda, Ketut Dedy Satrawan, Made Deni Kristina, Luh Deni Rosadi Desak Laksmi Brata Devi Selvian, Kadek Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Fortuna Aldriyanti Dimas Putu Passadena Vialli Dwi Apriliani Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari Efrilius Kantriburi Eswa Pramita, Komang Fadillah, Nazarina G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Agus Wahyu Dana Gede Sastrawan Gede Surya Saputra Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Gusti Ayu Sri Martini . Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Herry Purnomo, I Made Dwi I Dewa Ketut Indra Mahendra I G A Lokita Purnamika Utami I Gst A.A Sintiana Dewi I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Lelo Adnyana I Kadek Maheni I Kadek Partayasa I Kadek Sukadana Putra I Kadek Yuda Arta Negara I Komang Kawi Arta I Made Angga Sumara Wijaya I Made Dwi Herry Purnomo I Nengah Suastika I Nyoman Natajaya I Nyoman Renaldi Mahardika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Putu Agus Yudha Artama I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Wiadnyana Putra I Wayan Landrawan I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata Ida Bagus Resta Parasara Jaya Adhi Satria, Kadek Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jendra, Wayan Jima, Selviana Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Devi Selvian Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Jaya Adhi Satria Kadek Setiawan Kadek Tia Yuliastari Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Bayu Wirayuda Ketut Lia Padma Dewi Ketut Pastika Jaya Ketut Sari Adnyani Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Dewi Suryaningrat Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Okta Ritama Komang Pendi Agus Wibawa Komang Srishti Pranisa Komang Tria Anggreni Krisna Pradipta, I Kadek Laksmi Brata, Desak Lelo Adnyana, I Kadek Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wahyu Arthadana Made Wijaya Kusuma Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Made Wahyu d . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Sari Adnyani Ni Wayan Sri Eka Lestari Nurul Fazriyah Oka Sedana Yasa, I Gst Made Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Perjaka Purba Perwira Negara, Putu Bhaskara Prana Suta Arsadi, I Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Purba, Perjaka Puspa Ariawan, Gede Adi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Utari Praba, Dewa Ayu Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Renaldi Mahardika, I Nyoman Resta Parasara, Ida Bagus Ritama, Komang Okta Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sastrawan, Gede Satria Dana, Putu Dipa Selli Handini Selviana Jima Sintiana Dewi, I Gst A.A Sky Pinandita, Kadek Briyan Srishti Pranisa, Komang Suci Pratiwi, Ni Kadek Sukma Devi, I.G.A.Meta Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wahyu Aolia Wahyu Dana, Gede Agus Wayan Jendra Wiadnyana Putra, I Putu