Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Bisma Putra Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertimbangan Jaksa Selaku Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Rika Engla; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vs7qby69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan jaksa selaku penyidik dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan perlengkapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada temuan BPK RI dan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kerugian negara yang awalnya sebesar Rp827.377.397,- menurut BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 pada 24 Januari 2020, telah direvisi menjadi Rp143.034.500,- dan sepenuhnya dikembalikan oleh penyedia barang, PT. Novalindo Jaya Utama. Selain itu, tidak ada niat jahat atau kesengajaan dari pelaku, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan mengikuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 sebagai pedoman dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan bukanlah cara untuk menghindari penuntutan, tetapi merupakan bagian dari profesionalisme penegakan hukum yang berlandaskan kepastian dan keadilan. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi hasil penghentian penyidikan, dan publikasi informasi kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Tanggung Jawab Hukum Hotel Sebagai Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keamanan Konsumen Berdasarkan Asas Perlindungan Konsumen Muhammad Rizadin; Bisma Putra Pratama; Beatrix Benni
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vxesx450

Abstract

 Industri perhotelan modern menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan efisiensi layanan digital dengan jaminan keamanan privasi tamu, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PN Dps. Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan mengevaluasi pertimbangan dan bentuk tanggung jawab hukum hotel terhadap keamanan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan hotel terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata akibat kelalaian pengawasan penyalahgunaan kartu induk (master key) oleh staf, serta melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen terkait larangan klausula eksonerasi dan kewajiban penjagaan barang titipan sesuai Pasal 1706 dan 1709 KUHPerdata. Sebagai konsekuensi hukum, hotel diwajibkan memikul tanggung jawab penuh dengan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp304.414.150,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp10.000.000,00 guna memulihkan hak konsumen serta memberikan kepastian hukum di sektor pariwisata.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Deded Kurniawan; Neni Vesna Madjid; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gzjfe617

Abstract

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bahkan praktik serupa perbudakan, seperti kasus yang pernah terjadi dan sudah diputus hakim dalam putusan No.216/PID.B/2011/PN.BTM dan No.587 /PID. SUS/ 2023 /PN.Pdg Dari kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan. Pada putusan  No.216/PID.B/2011/PN.BTM  hakim menjatuhkan putusan dari aspek yuridis, terdakwa terbukti membawa korban ke Malaysia untuk di jadikan TKI dengan cara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilewati oleh seseorang yang akan bekerja ke Luar Negeri. Dan aspek non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terlibat dalam pengiriman korban ke Malaysia. Pada Putusan Hakim kedua No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg pertimbangan dari aspek yuridis terdakwa terbukti menjadi penyalur korban yang akan bekerja ke Malaysia, secara non yuridis terdakwa mengakui semua keterangan dan bukti yang ada di dalam persidangan. Pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai Putusan Hakim No. 216/PID.B/ 2011/PN.BTM dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg meliputi sanksi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
Co-Authors Amrina, Yasirli Andre Gusman Anggara Wijaya Herman Anis, Mursal Azhamu Suwaril Azhar, Edi B. Patmawanti Basrah, Ali Beatrix Benni Darmes Saputra Tanjung David Maihendri Deded Kurniawan Dian Nugraha Dony Rinaldy Dwi Gusdarnelis Edisman Febrina, Yuka Ferdi Firdaus Fitriati Fitriati Gana Aria Tama Guntara, Zendra Gusdarnelis, Dwi Helen, Zennis Ica Santika Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Laurensius Arliman S Mario Putra Suwito Marlonsius Simbolon Mochammad Ridha Muhammad Rizadin Mursal Anis Neni Vesna Madjid Octaris, Hawili Olandha, Rivo Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Putra, Randi Eka Ramadhan, Puja Randi Eka Putra Refianos Ridha, Mochammad Rika Engla Rinaldy, Dony Rivo Olandha Santika, Ica Susanti Sembiring Suwaril, Azhamu Suwito, Mario Putra Tuti Kelana Sembiring Tuti Klana Smbiring Wahyuni, Putri Sri Wandira, Khintani Zikirillah Winaldo Winaldo Winaldo, Winaldo Yasirli Amrina Yendri, Nofri Yuka Febrina Yumardi, Arif Zamrinaldi