Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.949
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law Science Jurnal Darma Agung Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) International Journal of Engagement and Empowerment (IJE2) Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Hukum Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia
Sulkiah Hendrawati
Universitas Bina Bangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Juridical analysis of the crime of embezzlement by sales at CV. Syabil media telecommunications Purba, Martinus Rambe; Hendrawati, Sulkiah; Hadi, Hadi Haerul
Journal of Law Science Vol. 6 No. 4 (2024): October: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i4.5607

Abstract

The crime of embezzlement in office is embezzlement with aggravation, which means that there are certain elements of the act that make the punishment more severe than embezzlement in its basic form as regulated in Article 374 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this study is how the application of material criminal law to the case of embezzlement in office committed by sales, and what is the basis for the judge's consideration in imposing a prison sentence of 2 years against the perpetrator of the crime of embezzlement in office committed by sales at CV. Syabil Media Telekomunikasi in Case Study Decision Number.894/Pid.B/2023/PN SRG.This research uses normative legal research methods with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The results showed that the application of material criminal law by the Panel of Judges against the perpetrator of the crime of embezzlement in office stated that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 because the perpetrator committed the crime. The conclusion of this research is that the judge decided on a prison sentence of 2 years to the defendant for the crime of embezzlement in office based on the aggravating and mitigating circumstances revealed in the trial, and the facts revealed in the trial.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Chairunissa, Siti; Hendrawati, Sulkiah; Faturohman
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.045 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.4

Abstract

Pendahuluan: Maraknya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri menjadi permasalahan Indonesia saat ini dan tak jarang para pengguna mengalami kesakitan akibat mengkonsumsi narkotika. Tujuan: untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama terhadap putusan nmor 975/Pid.Sus/2021/PN.Srg. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengkaji suatu norma, aturan, doktrin, teori, dan bahan kepustakaan hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dibahas. Hasil pembahasan: Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan pada pertimbangan Hakim berupa peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dilengkapi dengan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional apakah terdakwa termasuk ke dalam pecandu atau bukan. Kesimpulan: Dengan penelitian ini maka diperlukannya untuk melakukan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama dalam pemberian rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika, bahwa bukan hanya pecandu narkotika saja namun untuk setiap penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH STUDENT WORK LECTURES (KKM) IN SUMURANJA VILLAGE, PULO AMPEL Fatari, Fatari; Sumarsih, Rani Sri; Hendrawati, Sulkiah; Sabrawijaya, Sabrawijaya; Suadma, Udin; Muliyani, Triya; Elvitra, Dhito D; Suanggi, Anggi
International Journal of Engagement and Empowerment (IJE2) Vol. 5 No. 2 (2025): International Journal of Engagement and Empowerment
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ije2.v5i2.230

Abstract

Student Work Lecture (KKM) is a form of community service implemented by students as part of the Tri Dharma of Higher Education. The program focuses on empowering communities through the transfer of knowledge, skills, and direct mentoring based on local needs. This article aims to describe the role and contribution of KKM in enhancing community empowerment, particularly in the economic, educational, and social sectors. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing documentation from KKM activities conducted in one of the assisted villages. Findings indicate that active participation of students in various programs such as training, workshops, and community mentoring has brought positive changes to community behavior and increased local capacity. KKM not only strengthens community skills but also fosters collaboration between higher education institutions and local stakeholders, creating sustainable benefits for community development.
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Uli Dihubungkan Oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Studi Putusan 108/PDT.SUS-PHI/2022/PN SRG Zulfikar, Zulfikar; Sulkiah Hendrawati; Wahyudi, Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2086

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak masih menjadi persoalan serius dalam hubungan industrial karena melemahkan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik PHK sepihak oleh PT. Universal Luggage Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa perundingan bipartit, serta tanpa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hak pekerja terkait pesangon dan prosedur PHK tidak dipenuhi secara memadai, sementara indikasi union busting terlihat setelah terbentuknya serikat buruh. Putusan pengadilan memang menilai PHK sah karena alasan efisiensi, tetapi secara prosedural melanggar prinsip due process of law dan keadilan substantif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan hak pekerja agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Dan Harta Bersama Antara Anak Kandung Dari Perkawinan Pertama Dengan Ibu Sambung Dari Perkawinan Kedua: Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Fissilmi Dahila; Sulkiah Hendrawati; Wahyudi, Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2097

Abstract

Pembagian harta warisan antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua sering menimbulkan konflik hukum maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum ibu sambung dalam pembagian harta bersama dan harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, merujuk pada sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, dan KHI, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu sambung memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pemilik ½ bagian harta bersama dan sebagai ahli waris dengan hak 1/8 dari harta warisan jika pewaris meninggalkan anak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya edukasi hukum dan mekanisme mediasi agar proses pembagian harta dapat berlangsung adil sesuai dengan prinsip hukum nasional dan syariat Islam
Policy construction of the Constitution of the Republic Indonesia political system rergarding the implementation of the president's prerogative in the appointment of ministers in the era of Joko Widodo administration Hendrawati, Sulkiah; Santiago, Faisal; Fakrulloh, Zudan Arif
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 9 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v3i9.903

Abstract

The prerogative of the President in appointing a minister is defined by the 1945 Constitution. The research uses an empirical legal approach method to analyze the practical implications and real-world applications of constitutional provisions, examining the political and legal impacts of these appointments, and exploring the broader socio-political context of such decisions within the framework of Indonesia's evolving political landscape under President Joko Widodo's administration. This paper focuses on the theoretical and practical implications of the 1945 constitution and the concept of a legal state as the law that serves as the foundation of governance and must be complied with in exercising power, bridges the gap between despotic absolutism and the advanced development of constitutionalism, thus leading to the formation of constitutional law.
Penyuluhan Kepada Masyarakat Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara dengan tema “Peluang Usaha Pengembangan Bebek Peking Pedaging,Telur DOD/Day Old Duck” dan Aspek Legalitas Merek Dagang Eli Apud Saepudin; Sulkiah Hendrawati; Sherlinda
Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): JTPI - Januari
Publisher : Yayasan Perguruan Kampus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65474/e6pmzd51

Abstract

The aspect of trademark legality in the sale of Peking Duck is a superior duck to be developed, this duck is not from Indonesia, but the habitat and ecosystem in Indonesia are very suitable for the development of Peking duck. Therefore, let's pick up this good opportunity to be used as a promising business opportunity, hopefully with perseverance and hard work accompanied by prayer, this valuable opportunity can be utilized as well as possible. Hopefully, our standard of living and income will increase. Qualification of the types of results from peking duck cultivation, are in the form of; eggs, DOD (day old duck), and meat. The demand for peking ducklings (DOD) is quite high but not matched by adequate egg supply. The need for peking duck meat consumption in some major cities in Indonesia is also quite high.
Tinjauan Hukum terhadap Ketiadaan Ketentuan Uang Pisah dalam Perjanjian Kerja Bersama: Implikasi bagi Pekerja dan Pengusaha Sulkiah Hendrawati; Wahyudi Wahyudi; Mohamad Ali
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.1647

Abstract

This study's goal is to look into the legal provisions concerning severance pay (uang pisah) in employment relationships in Indonesia, particularly in the context of Collective Labor Agreements (PKB), and to review the legal implications from the absence of severance pay clauses in such agreements on the protection of workers’ rights and employers’ obligations. Furthermore, this study presents a legal analysis of the judicial considerations of the Industrial Relations Court in Yogyakarta in Decision No. 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, the findings reveal that Indonesian labor regulations do not explicitly determine the amount of severance pay, instead delegating such provisions to be negotiated in the PKB. The absence of such provisions creates a legal vacuum that leads to uncertainty in the safeguarding of labor rights. In its decision, the court interpreted the right to severance pay based on principles of justice and the worker's length of service, despite its absence in the PKB. This highlights the urgency of establishing clear and explicit regulations on severance pay within collective labor agreements to ensure balanced and equitable legal protection for both parties.
A Student Serang Regency General Election Commission Socialization Level of First-Time Voter Participation in the 2024 Legislative Election Case Study of the Serang Regency General Election Commission Office Heni Hardiyanti; Sulkiah Hendrawati; Wahyudi Wahyudi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4039

Abstract

This study aims to examine the form and implementation of outreach activities conducted by the Serang Regency General Elections Commission (KPU) in preparation for the 2024 Legislative Elections. The study uses a normative method combined with an empirical approach, including interviews with KPU officials and field data collection. The study focuses on the effectiveness of outreach strategies, both directly through the "KPU Goes to School" program and indirectly through social media and digital content. Research findings indicate that the outreach strategy implemented by the Serang Regency General Elections Commission (KPU) has adapted to technological developments and the communication patterns of the younger generation. The use of digital platforms such as Instagram, TikTok, and YouTube has proven effective in engaging first-time voters. However, several challenges remain, including budget constraints, lack of support from some schools, and unequal access to digital infrastructure across the region. Factors supporting the effectiveness of the outreach program include regulations from the central government, the active involvement of democracy volunteers, and established collaborations with several schools. The tangible impact of this outreach strategy is evident in the increased participation rate of first-time voters, which reached 71% of the total number of first-time voters on the Serang Regency Permanent Voter List (DPT). This achievement demonstrates that an approach tailored to the characteristics of the younger generation can encourage their more active involvement in the democratic process. Based on the research findings, it is recommended that the General Elections Commission (KPU) conduct regular evaluations of its outreach methods, increase the capacity of democracy volunteers, and strengthen collaboration with educational institutions and digital communities. Furthermore, increasing budget allocation and providing adequate technological infrastructure are also important considerations to ensure more inclusive and high-quality political participation among first-time voters in the future.
PENGUATAN DAYA SAING UMKM KERAJINAN BAMBU MELALUI DIVERSIVIKASI PRODUK DAN BRANDING LOKAL DI DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA Zulfikar, Meiby; Hendrawati, Sulkiah; Jefri, Ulfi; Damayanti, Ira; Dwiyanti, Agustina; Marlina Kurnia, Nia; Mahroji, Mokhamad; Nurfatimah, Andini; Hidayat, Arif; Setiadi, Adi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 3 (2026): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v9i3.934-942

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerajinan bambu di Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, memiliki potensi besar yang bersumber dari ketersediaan bahan baku lokal dan keterampilan masyarakat. Namun demikian, daya saing UMKM masih relatif rendah akibat keterbatasan diversifikasi produk, desain yang konvensional, serta belum optimalnya penerapan branding lokal. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat daya saing UMKM kerajinan bambu melalui diversifikasi produk dan penguatan branding lokal. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi kebutuhan, pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk, pendampingan pembuatan identitas merek lokal (logo, kemasan, dan narasi produk), serta pendampingan pemasaran dasar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan variasi dan nilai estetika produk kerajinan bambu, meningkatnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya branding, serta meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memasarkan produk secara lebih profesional. Program ini juga mendorong pemanfaatan identitas lokal sebagai keunggulan kompetitif dalam memperluas akses pasar. Dengan demikian, penguatan diversifikasi produk dan branding lokal berkontribusi positif terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM kerajinan bambu di Desa Sukasari, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
Co-Authors Abro, Fikri ADI SETIADI Agustina Dwiyanti Arif Hidayat Baehaqi Chairunissa, Siti Dinda Evitania Putri Eli Apud Saepudin Elvitra, Dhito D Evi Yulianti Faisal Santiago, Faisal Fatari Fatari, Fatari Faturohman Febrianto, Muhamad Rizki Fissilmi Dahila Gupron, Akhmad Hadi, Hadi Haerul Heni Hardiyanti Ilhamur Azmi Ira Damayanti, Ira Irwanto Irwanto JEFRI, ULFI Khasanah, Isvania Kurnia, Nia Marlina Meiby Zulfikar Mohamad Ali Mohamad Ikrom Arasid Mokhamad mahroji Muliyani, Triya Nining Chaerunisa Nur Aulia Farhani Nurfatimah, Andini Pratama, Mochamad Jodi Purba, Martinus Rambe Rahayu, Dita Rizkita Putri Rizky Ramadhan Sabrawijaya Sabrawijaya Sherlinda Suanggi, Anggi Suherman Arifin Sumarsih, Rani Sri Syifa Auras Limayucha Udin Suadma Ujang Hibar Ulvia Fadilah Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi WIWI, WIWI Zudan Arif Fakrulloh