Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.228
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nagari Law Review Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Qawwam
Hengki Andora
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim di Kantor Pertanahan Kota Padang Utami, Desy Putri; Nurdin, Zefrizal; Andora, Hengki
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1853

Abstract

Tanah pusaka tinggi di Kapalo Koto, Kota Padang, yang sejak 1980 diputus pengadilan sebagai harta ulayat, tetap diterbitkan sertifikat hak milik individu pada 2011, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pendaftaran tanah ulayat dan perlindungan hak masyarakat adat. Baik, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Kota Padang berdasarkan putusan pengadilan dilakukan melalui tahapan administratif dan yuridis yang ketat, mulai dari pelampiran putusan pengadilan inkracht, surat keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN), silsilah kaum, dokumen teknis, hingga verifikasi, penelitian, pengumuman data selama 14 hari, serta pemeriksaan lapangan oleh Kantor Pertanahan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan. Namun, eksistensi tanah ulayat kaum tetap melekat meskipun telah didaftarkan. Dalam praktiknya, tanah sengketa tetap kembali kepada pemilik sah sesuai hukum adat. Akan tetapi, penerbitan sertifikat hak milik individual berpotensi menggerus kedudukan tanah ulayat, sebab tanah pusaka tinggi bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan menjadi hak perseorangan.
ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT Furqan, Steffi Zafia; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.352

Abstract

Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2020-2021 ada beberapa temuan dengan total kerugian sebanyak Rp.1,2 Triliun. Tentu saja ini menimbulkan kewajiban bagi pejabat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan temuan yang ada dengan melengkapi dokumen tindak lanjut. Maka dari itu, penelitian difokuskan pada satu permasalahan yaitu mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disebabkan kurangnya respon keaktifan dari pejabat pemerintah daerah sehingga masih banyaknya dokumen tindak lanjut yang belum dilengkapi dan kurangnya komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG Finalo, Argi Putra; Fendri, Azmi; Andora, Hengki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.358

Abstract

Dengan diberlakukannya layanan serentak secara Nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020 berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional. Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan elektronik tersebut PPAT memiliki peranan yang penting. Menurut Pasal 13 Permen apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka PPAT diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan pelayanan diterima oleh system HT-el, namun apabila telah melewati waktu yang ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap batal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana proses pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang, kedua bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kota Padang, ketiga Akibat Hukum Keterlambatan Melengkapi Berkas Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian penelitian ini menunjukan bahwa, proses pendaftaran hak tanggungan elektronik yang dilakukan oleh PPAT di Kota Padang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permen No. 5 Tahun 2020, namun masih ada kendala yang terjadi pada prakteknya. PPAT memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik hingga munculnya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dimana jika terjadi kesalaahan maka PPAT harus bertanggung jawab. Akibat hukum keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yaitu batalnya pendaftaran hak tanggungan tetapi tidak membatalkan perjanjian antara kreditur dan debitur, adapun akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu diberikan sanksi administrative sesuai dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi pada prakteknya di Kota Padang PPAT tidak pernah diberikan sanksi terhadap keterlambatan melengkapi berkas Hak Tanggungan Secara Elektrinik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM Isman, Faizatul Khairani; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.359

Abstract

Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sebagai hak milik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan tanah masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan lindung padahal masyarakat telah dahulu memperoleh sertipikat hak milik terhadap lahan mereka, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah menjadi tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Akibat permasalahan yang terjadi ini, ketika masyarakat akan melakukan proses peralihan hak nya terkait dengan jual beli, hibah dan lainnya serta dalam melakukan pembebanan hak tanggungan kepada bank dan bank selaku kreditur dan akan menolak pemberian pinjaman jika sertipikat hak milik berada didalam kawasan hutan lindung.
KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN Rakasatutya, Falahdika; Yuslim, Yuslim; Andora, Hengki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada situasi ketika penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek infrastruktur dinyatakan pailit dan menjalani pemberesan utang. Dalam konteks hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan piutang denda keterlambatan dalam pembagian aset Debitor kepada para Kreditor. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum kepailitan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur dan pandangan para ahli hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks pembagian aset Debitor kepada para Kreditor, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah piutang denda keterlambatan memiliki prioritas hak dibandingkan dengan piutang Kreditor lainnya. Sebagai suatu akibat hukum dari perjanjian, maka denda keterlambatan dapat diklasifikasikan sebagai piutang negara yang lahir karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 35 UUPN, piutang negara yang memiliki hak preferensi adalah piutang pajak dan piutang lain yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan secara tegas maupun tersirat bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi. Sehingga dalam kepailitan kedudukan dan tata urutan pembayaran denda keterlambatan disamakan dengan piutang Kreditor konkuren.
Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi di Sumatera Barat Andora, Hengki; Gusminarti, Gusminarti; Romi, Romi; Siagian, Abdhy Walid
Nagari Law Review Vol 7 No 1 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.117-133.2023

Abstract

Levies are a source of original regional income as regulated in Article 285 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority to collect levies is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution, then implemented by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. So far, retribution collection has been carried out in cash, and along with technological developments, this method is no longer suitable, so it has been replaced with electronic money. This provision is based on Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI 2016 concerning E-Money and is reinforced by the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 901/1866/SJ /2017 which regulates the Implementation of Non-Cash Transactions and Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Prevention and Eradicating Corruption. West Sumatra, as one of the provinces in Indonesia, has implemented the use of E-Money facilities in 2019 through E-Money Brizzi issued by Bank Rakyat Indonesia. It's just that in practice there are deviations in implementation so that we don't get maximum results. In connection with this, the author conducted research with the title "Strengthening the Supervision Function of the Use of Brizzi E-money as a Means of Paying City/Regency Levy Fees in West Sumatra". The areas used as samples. research is Padang City, Pariaman City, and Bukittinggi City with the main problems being researched. How to strengthen the monitoring function regarding the use of e-money Brizzi as a means of paying levies in cities/regencies in West Sumatra? From the research results, strengthening the monitoring function of the use of E-Money Brizzi in City/Regency governments in West Sumatra can be carried out by the parties, namely BRI as the Issuer of E-Money Brizzi and Bapenda as the user of the E-Money Brizzi facility in collecting levies. Meanwhile, the problems found in strengthening the supervisory function for the use of these facilities are incomplete regulations as a legal umbrella to serve as technical guidance in monitoring the use of facilities at each collection agency, and there is still a lack of education and outreach to the public by the parties.
PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DI KABUPATEN AGAM Paramitha, Nadya; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.743

Abstract

Supervision of PPAT by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board in Agam Regency is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 (Permen ATR / BPN), supervision of the implementation of PPAT positions, this is carried out at least once a year. The forms of violations committed by the PPAT in Agam Regency based on the results of Supervision by the MPPD PPAT Agam Regency can be grouped based on 2 categories, namely violations related to the attributes of the PPAT in carrying out such as violations of rules related to the PPAT stamp. Violation for not being notified in writing of changing office address, Violation because there is no guest book and attendance list of PPAT and employees. The second category is violations related to the deed in the form of violations because there is no deed formula, violations because there is no numbering in the deed book, there are no numbers and names in the volume of the document, violations because there is no photo evidence when committing the violation of the deed and violations because the deed does not comply with Article 26 PP No. 37 of 1998 concerning PPAT, and violations because the deed has not been bound and bundled. The findings obtained at the inspected PPAT office will be included in the inspection problem, which also provides an inspection
Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah Putra, Egip Satria Eka; Fahmi, Khairul; Yuslim, Yuslim; Khairani, Khairani; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.822

Abstract

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the Senators so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.
Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap: Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force By Regional Heads Fegi, Fegi; Khairani, Khairani; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.823

Abstract

Based on Article 67 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that the Regional Head as a State Administrative Officer has an obligation to comply with all provisions of the Legislative Law including Decisions issued by the State Administrative Court. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding Dismissal of Wali Nagari Kinari by the Regent of Solok and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG Concerning Dismissal of the West Pasaman Regional Secretary by the West Pasaman Regent there are forms of non-compliance committed by the Head Regions as State Administrative Officials, among others, do not revoke disputed TUN Decrees, do not revoke and do not issue new TUN Decrees. The absence of the application of strict sanctions and the low level of awareness of the TUN officials concerned are factors in the non-implementation of PTUN decisions that have permanent legal force by the Regional Head. The Administrative Court's procedural law has regulated sanctions against TUN bodies/officials who do not comply with PTUN decisions, but these arrangements are not concrete because they still depend on implementing regulations which have not been realized until now, this condition provides an opportunity for officials to disobey PTUN decisions because there is no things to worry about if you don't comply. This situation is one of the factors for weak law enforcement in Indonesia.
Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi Ikrar, Wahyul; Mirwati, Yulia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.939

Abstract

This research aims to find out and analyze the provisions for tax imposition in the transfer of inheritance in the Bukit Tinggi City Area as well as understand and understand the income tax imposed in the inheritance process in the Bukit Tinggi City Area. This type of internal research is empirical juridical research which is carried out by researching and collecting initial data that has been obtained through direct observation of related problems. Based on the results of the author's research, BPHLTB Tax Management uses a Self-Assessment System. The tax object in BPHLTB is specifically inheritance tax as stated in Article 85 paragraph (2) letter a Law No. 28 of 2009 n Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations Between Regional Government and Regional Government. The basis for imposition of PPLh tax is contained in Article 2 paragraph (1) ULU PPLh, the subject of which is one of the inherited assets that has not been divided into one unit to replace those entitled to it. Meanwhile, in Article 4 Paragraph (3) ULU PPLh is excluded and one of the tax objects is inheritance.
Co-Authors Abdhy Walid Siagian Ade Suzana Eka Putri Afandi, Rio Afif Alfianda, Muhammad Ahmad’Adiyaat Alqarni Anafiah, M. Ali Andini, Maysha Aulia Khairi, Fidela Aurelia Vani , Putri Azmi Fendri Berlyangga Busyra Azheri Dara, Dara Monika Darnis Darnis, Darnis Ditha, Fara Diva Murbarani, Annisa Dwi Utari, Shindi Egip Satria Eka Putra Elwi Danil Fadhilla Efriandini, Farah Fauzul amri Febriani, Diana Fegi Fegi Fegi, Fegi Ferdi Ferdi, Ferdi Finalo, Argi Putra Fithrina, Hendria Furqan, Steffi Zafia Gusminarti, Gusminarti Hardi, Imelda Harefa, Kasran Ikrar, Wahyul Isman, Faizatul Khairani Jasim, Rahmi Jendrius Jendrius Khairani Khairani Khairani Khairani Khairul Fahmi Khairul Fahmi Korniawan, Rommy Laksono Trisnantoro Mardenis Mardenis Masrizal Masrizal MAYA INTAN PRATIWI Mirwati, Yulia Muhammad Halkis Oktarima, Sovia Paramitha, Nadya Putra, Egip Satria Eka Rahmdani, Febry Rakasatutya, Falahdika Ria Ariany Romi Romi Romi Romi, Romi Rosari, Anton Saldi Isra Sarah Qurrata A’yun Siagian, Abdhy Walid Sucy Delyarahmi Syofiarti Titin Fatimah Utami, Desy Putri Vanessa, Yoko Waldani, Izmi Yahya, Ilham Yudha, Unggul Hangga Yuliandri Yuslim Yuslim Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zetra, Aidinil Zulfitri, Amelia