Claim Missing Document
Check
Articles

REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPERLUAN KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TANAH DATAR Dwi Utari, Shindi; Nurdin, Zefrizal; Andora, Hengki
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 11 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i11.3763

Abstract

Land redistribution is a series of activities carried out by the government to distribute and/or grant land rights originating from TORA (Land Objects of Agrarian Reform) to subjects of agrarian reform, accompanied by the granting of land rights certificates. One of the objects of land redistribution is land originating from the release of state forest areas and/or changes in forest area boundaries. The head of the Tanah Datar district land office provides certificates of land use rights resulting from land redistribution activities from the release of forest areas, and the granting of land rights to government agencies, although the objective of agrarian reform should be aimed at the welfare of the people, especially the landless poor. This is the basis for the author to conduct this research. The research questions are: 1) How is the implementation of land redistribution from the release of forest areas for the Indonesian National Police Office in Tanah Datar Regency? 2) What is the basis for granting land rights to the Indonesian National Police Office through land redistribution from the release of forest areas? 3) How is the registration of land rights for the Indonesian National Police Office obtained through land redistribution from the release of forest areas in Tanah Datar Regency? This research uses an Empirical Jurisprudence method with primary data from interviews and field observations, and secondary data from document studies. The research findings show that the implementation of land redistribution in Tanah Datar Regency is based on the technical instructions for land redistribution in 2024 and Presidential Regulation No. 62 of 2023, and provides justice and benefits to the recipients. The granting of land rights to the police agency is based on Decree No. 2/HP/BPN-03.10/2024, with considerations that the land has been controlled by the state and meets the requirements. The land registration process follows the stages of the redistribution process, starting from the submission of files to the issuance of land use rights certificates for public facilities.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Pembangunan Perumahan di Kota Bukittinggi Oktarima, Sovia; Nurdin, Zefrizal; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5dxppe10

Abstract

Syarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Dalam prakteknya PPJB yang dibuat tidak sesuai dengan KUHPerdata dan PP 12 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Notaris membuatkan PPJB yang tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukitinggi? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bukittinggi? Mengapa pembeli belum memperoleh sertipikat atas hak milik atas rumah yang dibelinya kepada pengembang di Kota Bukittinggi?, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, hasil dari penelitian ini adalah alasan Notaris membuatkan PPJB yang tidak sesuai dengan PP 12 tahun 2021 karena Notaris tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan Notaris telah menganggap sah isi perjanjian tanpa memperhatikan syarat objektif suatu perjanjian. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bukittinggi yakni pihak pembeli belum sepenuhnya mendapatkan uangnya kembali dan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai yang dirugikan oleh pihak Developer Kenapa pihak pembeli belum mendapatkan sertipikat dikarenakan, pihak Sertipikat sendiri belum dipecah/masih induk, jika sudah lunas pembayarannya maka baru bisa dipecah dan pihak pembeli bisa mendapatkan Sertipikat. Jadi sertipikat tersebut dititipikan ke kantor Notaris, tindakan Notaris dalam menerima penyimpanan sertipikat hak atas tanah sebagai sikap netral Notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.