Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNGJAWABAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Ivanda Yusuf Siregar; Ramadhan Syahmedi Siregar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1375

Abstract

Pemutakhiran Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, khususnya praktik suap, menjadi salah satu tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban etik penyelenggara pemilu dalam kasus suap Pemilu 2024 di Kota Padangsidimpuan serta mengkonstruksi model ideal pertanggungjawaban etik dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (socio-legal research) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pertanggungjawaban etik telah dijalankan melalui DKPP dengan pemberian sanksi pemberhentian tetap, namun secara substantif masih bersifat reaktif dan belum efektif dalam mencegah pelanggaran etik yang bersifat laten. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, praktik suap (risywah) merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah (al-amānah) dan keadilan (al-‘adl). Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama terletak pada rendahnya internalisasi nilai integritas dan lemahnya sistem pengawasan preventif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konstruksi ideal pertanggungjawaban etik berbasis tiga dimensi, yaitu preventif, substantif-etik, dan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai Islam.
URGENSI PERSETUJUAN BAGI KEDUA CALON MEMPELAI DALAM PERKAWINAN Ramadhan Syahmedi Siregar
Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol 6, No 1 (2017): Tazkiya
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.025 KB) | DOI: 10.30829/taz.v6i1.145

Abstract

Both the bride in marriage as well as approvalis very significant. So that Law No. 1 1974 and Law No. 39 of 1999 establishes in article Act as one condition of the validity of a marriage. If a marriage conducted without the consent of the andanya the bride, the marriage is not legal according to the laws that exist.