Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW jurnal niara Unram Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Multidisciplinary Academic Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JTIEMB) JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Economic Reviews Journal International Journal Administration, Business & Organization Journal Research of Social Science, Economics, and Management Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Journal Of Law Sciences (Legisci) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Cinta Nusantara
Markoni
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Melalui Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang Peter Anthony; Markoni; Joko Widarto; Helvis
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.112

Abstract

Mekanisme cessie atas sebagian jumlah digunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat 2 (dua) kreditor, adanya praktik cessie atas sebagian jumlah menjadikan debitor mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal ‘cedent’ dan kreditor penerima cessie ‘cessionaris’, yang mana keduanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian jumlah. Permasalahnnya yaitu, permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam Ratio Decidendi Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya cessie atas sebagian jumlah menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan dalam putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pailit tersebut karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan penelitian yaitu Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan akibat hukum permohonan pailit yang diajukan dengan adanya cessie atas sebagian jumlah dan Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan kedudukan cessionaris dalam permohonan pailit debitor (cessus). Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pailit dengan adanya cessie mengakibatkan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga ditolak oleh hakim. Belum adanya legal standing yang jelas bagi kreditor penerima cessie (cessionaris) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Tidak ada aturan yang secara tegas melarang hal tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Uang Pesangon dan atau Penghargaan Masa Kerja Tidak Dibayar Oleh Pengusaha Raditya Pratomo; Helvis Helvis; Markoni Markoni; Malemna Sura Anabertha
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.126

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di pemutusan hubungan kerja untuk mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian merupakan hak pekerja dan menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja tanpa diskriminasi. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: Menganalisis sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak pekerja, menganalisis sanksi pidana menurut Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus diketahui bahwa Sanksi hukum kepada pengusaha yang tidak membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja tidak serta merta membuat pengusaha membayarkan uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja. Penerapan sanksi hukum pidana memuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cipta kerja Pasal 156 ayat (1) berupa sanksi pidana paling singkat penjara 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta dalam pelaksanaannya tidak efektif karena sampai saat ini belum ada penggusaha yang dijatuhkan sanksi pidana.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm Dekky Tiara Pra Setia; Markoni Markoni; Wasis Susetio; I Made Kanthika
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): July : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i4.329

Abstract

Environmental damage in Indonesia is getting worse day by day. This condition has directly threatened human life. Environmental law enforcement is an action and/or process of coercion to comply with the law which is based on the provisions of statutory regulations. The aim of this research is to analyze efforts to resolve cases against corporations that damage the environment in Indonesia. Case Study Batam District Court Decision Number 932/Pid.Sus/2020/PN Btm. The method used in this research is normative juridical, namely library legal research carried out by examining library materials or secondary data. The results of his research are that law enforcement against corporations that damage the environment can be subject to criminal sanctions, administrative sanctions, and civil lawsuits can also be filed by the government. This is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The criminal sanctions received by PT. Kayla Alam Sentosa, who has intentionally committed an act that results in exceeding the Standard Criteria for Environmental Damage, is subject to a fine of Rp. 6,000,000,000,- (six billion rupiah). The conclusion is that criminal liability for corporations as perpetrators of environmental crimes is also subject to criminal penalties, apart from criminal penalties, they can also be subject to administrative sanctions, namely in the form of revocation of business permits. If it is deemed that the impact of environmental damage is greater than the criminal fine imposed, the corporation can also be sued civilly.
Settlement of Bad Loans Through Auction Execution of Customer Rights at Bank Syariah Indonesia: english Erwin Putra Pratama; Markoni; Joko Widarto; Horadin Saragih
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.307

Abstract

Bank Syariah Indonesia (BSI) is an Islamic bank institution that provides financing to customers. BSI KCP Tangerang City, one of the sub-branch offices, needs help financing the wrong customers. The bank analyzes financing and applies collateral as collateral for customer financing. This research has a problem formulation: how to resolve lousy credit through auction execution of mortgage rights. This research used the normative juridical approach through interviews with data sources, laws, and literature studies. The results of this study indicate that BSI KCP Tangerang City applies an auction for a bad debt if the customer's financing has a bad status and is reluctant to pay his debts under Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PB/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks. The bank considers the relief efforts of restructuring negotiations, such as rescheduling, reconditioning, and restructuring, given time, to the sale of collateral. The implementation and procedures of the auction are submitted to the KPKNL by the Minister of Finance Regulation Number 213 / PMK.06 / 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions. The bank conducts collateral credietverband; the sale proceeds are handed over to the customer after deducting KPKNL fees. The bank needs to review the application of the prudential principle, 5C, 7P, and 3R credit analysis to minimize lousy credit. Customers are advised to be able to reconsider the feasibility of their ability before applying for credit from the bank.
Peran Konten Visual Instagram terhadap Niat Beli Pengguna melalui Ketersediaan Informasi Produk Astika Ulfah Izzati; Markoni; Frianka Anindea
International Journal Administration, Business & Organization Vol 5 No 1 (2024): IJABO
Publisher : Asosiasi Ahli Administrasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61242/ijabo.24.387

Abstract

This study aims to examine the direct effect of visual of Instagram content and purchase intention, examine the influece between product information availability and purchased intention, and examine the influence of Instagram visual content to customers purchased intention through product information availability. This research used quantitative approach with causality analysis. By using two types and sources of data, namely primary data and secondary data. The data collection method is carried out directly on people who have used Instagram for shopping. The sample in this study was taken from a population that is considered representative which is 156 respondents. Statistical analysis used to test the mediating effect of product information availability in the relationship between Instagram visual content and purchase intention uses PROCESS MACRO Mediation by Hayes analysis. The result shows that visual of Instagram content indirectly and significantly influence purchase intentions through product information availability, and there is partial mediation in the relationship between visual of Instagram content and purchase intention through product information availability.
Legal Analysis of The Enforcement of Article 18 of The Regulation Issued by The Director General of Taxes, Numbered PER-03/PJ/2022, Regarding Tax Invoices Ban Hin, Siaw; Markoni; Nardiman; Widarto, Joko
Jurnal Legisci Vol 2 No 1 (2024): Vol 2 No 1 August 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v2i1.408

Abstract

The Republic of Indonesia implemented Law Number 12 of 2011, explicitly establishing rules and regulations. Law Number 13 of 2022 has since revised this law. This Law enhances the current legislation, precisely Law Number 10 of 2004. Law Number 12 of 2011 prescribes the procedure for enacting laws and establishes guidelines for resolving conflicts or inconsistencies between these laws and regulations. The objective of this study is to analyze the legal effectiveness of Article 18 of Regulation PER-03/PJ/2022, which was issued by the Director General of Taxes, to Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations and Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research methodology entails examining values, norms, and written regulations, establishing a solid connection to the normative legal aspects of the library. The research has determined that the Regulation of the Director General of Taxes Number Per-03/PJ/2022 regulates Tax Invoices and has exceeded its authority in issuing Tax Invoices. The aforementioned rule pertains to the regulatory framework established by the Minister of Finance, which governs this particular matter and confers jurisdiction upon the director general of taxation. The Regulation of the Director General of Taxes Number 03/PJ/2022, which concerns Tax Invoices, does not possess enforceable legal authority and is open to scrutiny by the Supreme Court. Legal certainty is paramount as it provides taxpayers with a lucid and all-encompassing comprehension of their rights and obligations.
Principles for Settlement of Manufacturing Business Contract Disputes Iswantoro; I Made Kanthika; Markoni; Zulfikar Judge
International Journal of Science and Society Vol 5 No 5 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i5.945

Abstract

Manufacturing business contract is agreements that are unique in the procurement of goods and services. Execution of these business contracts often encounters obstacles because there are errors in interpreting contract clauses that can lead to a settlement. After a dispute occurs, what efforts can be made by the parties in resolving disturbances that occur in the procurement of goods, and what is the settlement process if there is a discrepancy in the delivery of goods that are in accordance with the contract but are claimed not to meet the technical specifications stated in the business contract? The purpose of this research is to analyze the manufacturing business contract between Gagah Lambang Perkasa (GLP) and PT Corin Teknik Solusi (CTS). This study used a normative juridical method by reviewing and examining the contents of the agreement. The results show that CTS's failure to interpret the contents of the contract occurred because of the inaccuracy of the technical data on the ordered goods provided by GLP. The efforts made by GLP and CTS to resolve the disputes were by negotiation that prioritized good faith to reach a mutually beneficial agreement. The dispute resolution was achieved with CTS's willingness to accept GLP's claims. GLP provides compensation in the form of additional time, cost, and new orders for CTS so that the agreement can be implemented properly and business relations still run well. The conclusion obtained from this research is that the principle of resolving disputes in invoice business contracts is a mutual benefit (win-win solution) so that the business contract can be continued and not hamper the production process.
Handling Anarchist Demonstrations That Are Harmful to the Community Based on Police Standard Operating Procedures in the Jurisdiction of Polda Metro Jaya Sihombing, Jasalmon; Markoni; Kantikha, I Made; Nardiman
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1381

Abstract

Demonstrations, as a form of freedom of expression, often present challenges for security forces, especially when such actions escalate into anarchic behavior that harms the public. In the legal jurisdiction of the Metro Jaya Police, this issue has become a significant concern due to the high frequency of demonstrations in the capital city. This study aims to analyze the Police's Standard Operating Procedures (SOP) in dealing with anarchic demonstrators within the jurisdiction of the Metro Jaya Police. The theories used in this research are law enforcement theory and legal protection theory, employing a normative juridical research method. The results of the study show that the implementation of the Police SOP, which includes stages of prevention, crowd control, and evaluation, plays a significant role in addressing anarchic actions. Challenges such as limited coordination with the organizers, limited resources, and difficulties in maintaining transparency and accountability were identified. In conclusion, the Police SOP at the Metro Jaya Police is designed to handle anarchic demonstrations in a structured, professional, and legal manner, with stages from prevention to the use of measured force, prioritizing transparency, accountability, and the protection of human rights.
Authority of Judicial Bodies in Settling Tax Disputes in Indonesia Gojali, Akhmad; Kantikha, I Made; Markoni; Nardiman
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1382

Abstract

Tax is the main source of state revenue. Since 1984, tax collection in Indonesia has adopted a self-assessment system. In the practice of tax collection, disputes often occur between the Tax Authorities and Taxpayers regarding differences in the calculation of tax payable. The judicial body authorized to handle tax disputes in addition to the Tax Court, can also be resolved in other courts. The problems that arise are what causes tax disputes and how is the authority of the judicial body in resolving tax disputes. This study aims to analyze the authority of the judicial body in resolving tax disputes using the normative legal method. The results of the study show that tax disputes occur because there are differences of opinion between Taxpayers and the Tax Authorities in a legal and/or evidentiary manner. The Tax Court is only authorized to resolve disputes over Tax Authorities' Decisions and tax collections that can be appealed/lawsuited. Tax disputes related to Tax Authorities' Decisions that are detrimental to Taxpayers that are not specifically regulated are resolved in the State Administrative Court, while tax collection disputes in the form of hostage-taking of Taxpayers and third-party goods that are confiscated are the authority of the District Court. In conclusion, the authority to resolve tax disputes is not only resolved in the Tax Court, but also has the authority of the State Administrative Court and the District Court.
ANALISIS STRATEGI BISNIS PADA WARUNG MAKAN CHINESE FOOD KENDEDESS DI KOTA KENDARI Muhamad Bahtiar; Nursaban Rommy; Nurul Ittaqullah; Fauzan; Markoni
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Jurusan Manajemen FEB UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55598/jmk.v17i1.28

Abstract

This study aims to identify the micro-business strategies of the Chinese Food Kendedess restaurant using SWOT analysis and to explore strategies for its development. The Kendedess restaurant implements various strategies to maintain the sustainability and quality of its culinary business. Its primary focus is on authentic flavors and friendly service, creating a comfortable atmosphere that encourages customer loyalty. During challenging economic times, the restaurant offers budget-friendly menus and discounts for online orders, allowing customers to enjoy high-quality meals without financial strain. Operational efficiency is maintained through clear task delegation among employees. The SWOT analysis reveals strengths such as a recognized brand (0.60), fresh cuisine (1.00), and excellent service (1.00), with a total strength score of 4.20. However, weaknesses like ineffective promotion (0.60) and suboptimal delivery service (0.50) pose challenges. Opportunities from lifestyle changes (1.00) and a large market segment (1.50) support growth, despite threats such as intense competition (0.90) and inflation (0.75). The total internal factor score is 6.65, while the total external factor score is 7.15, indicating challenges alongside opportunities for sustainable growth
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Achmad Edi Subiyanto Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Anthony, Peter Ardiansah Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Binsar M. Gultom Budi Asri, Dyah Permata Budi Setiawan Budi Setiawan Dasuki Santoso Dekky Tiara Pra Setia Ediyanto Edward Fernando Siregar Elwis Tunendra Erwin Putra Pratama Eugenia, Edith Griselda Fauzan Ferdian Togi Sinurat Frianka Anindea Gautama, Maria Patricia Gistia Helty Gojali, Akhmad Gultom, Brian Daven Kyher Hamdani Handy Helvis, Helvis Hero Samudra Horadin Saragih Hulain Hulain I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kantikha intan permata kasih Iswantoro Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Kanthika, I Made Kantikha, I Made kartini kartini Kurniawan, Alan Lidya Anggraeni Malemna Sura Anabertha Malemna Sura Anabertha Sembiring Maria Ulfa Arifia Mellisa Agustina Sinaga Miskiyah, Neneng Muhamad Bahtiar Muharam, Irsan Nardiman Nardiman Nardiman Nardiman Nelly Dharma Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Parman. Bm. Nainggolan Peter Anthony Porman Hutabarat Prihati Putra, Ichwan Fuad Chaerul Raditya Pratomo Randi Fryandika Revi Revi Roman Destian Pahrori Rosalia Herlina Sutanti Rudi Fahrudi Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Sihombing, Jasalmon Siregar, Pascal Raja Ilham Solihat, Ihat Sukarman Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Tulus Widodo Wasis Susetio Wasis Susetio Yohanes Lado Jera Yudhi Ongkowijaya Zulfikar Zulfikar Judge