Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW jurnal niara Unram Law Review JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) International Journal Administration, Business & Organization Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan
Markoni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Pemberhentian PNS Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rokan Hilir Markoni; Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Prihati
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.13866

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya 2 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru berkekuatan hukum tetap yang belum diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Melalui Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang Anthony, Peter; Markoni; Widarto, Joko; Helvis
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.112

Abstract

Mekanisme cessie atas sebagian jumlah digunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat 2 (dua) kreditor, adanya praktik cessie atas sebagian jumlah menjadikan debitor mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal ‘cedent’ dan kreditor penerima cessie ‘cessionaris’, yang mana keduanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian jumlah. Permasalahnnya yaitu, permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam Ratio Decidendi Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya cessie atas sebagian jumlah menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan dalam putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pailit tersebut karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan penelitian yaitu Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan akibat hukum permohonan pailit yang diajukan dengan adanya cessie atas sebagian jumlah dan Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan kedudukan cessionaris dalam permohonan pailit debitor (cessus). Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pailit dengan adanya cessie mengakibatkan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga ditolak oleh hakim. Belum adanya legal standing yang jelas bagi kreditor penerima cessie (cessionaris) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Tidak ada aturan yang secara tegas melarang hal tersebut.
Legal Protection of the Parties in Construction Agreements Setiawan, Budi; Markoni
Law Review Volume 24 Issue 2 (November 2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v24i2.7784

Abstract

Construction agreements in Indonesia are an important legal instrument that often faces challenges due to the complexity of regulations and the potential imbalance of power between parties. This study aims to analyze the legal framework governing construction agreements in Indonesia and identify the importance of dispute resolution in the context of construction projects. This research uses a literature study to analyze the legal framework governing construction agreements, including the Civil Code, Law Number 2 of 2017 on Construction Services and Government Regulation Number 17 of 2013. This analysis reveals the importance of dispute resolution, especially through arbitration, as an effective mechanism to address conflicts in construction projects. The role of legal consultants with expertise in construction law is also crucial in guiding stakeholders in drafting agreements that protect the interests of each party and minimize legal risks. This study emphasizes the need for careful attention to legal protection in construction agreements to ensure fairness and the success of the project.
Co-Authors Anthony, Peter Ardiansah Asri , Dyah Permata Budi Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Budi Asri, Dyah Permata Budi Setiawan Dewangi, Pemas Ediyanto Elawati, Tuti Erwin Putra Pratama Fauzan Frianka Anindea Gojali, Akhmad Helvis Hendy, Fadillah Herly Horadin Saragih Imelda Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Kanthika, I Made Kantika, I Made Kantikha , I Made Kantikha, I Made Kurniawan, Alan Muhamad Bahtiar Nardiman Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Prihati Putra, Ichwan Fuad Chaerul Saragih , Horadin Saragih, Apriany Sembiring, Malemna Sura Anabertha Setiowati, Indah Sihombing, Jasalmon Sirun, Anas Solihat, Ihat Sudarmono, Bun Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Yofferson Zudge , Zulfikar Zulfikar