Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW jurnal niara Unram Law Review Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Multidisciplinary Academic Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JTIEMB) JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Economic Reviews Journal International Journal Administration, Business & Organization Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal Research of Social Science, Economics, and Management Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Journal Of Law Sciences (Legisci) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Cinta Nusantara
Markoni
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim Maria Ulfa Arifia; Binsar M. Gultom; Markoni Markoni
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i1.677

Abstract

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1(3) UUD 1945, oleh karena itu segala kegiatan manusia atau kemasyarakatan harus berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dan hidup serta berkembang dalam masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk membahas upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya disparitas pada putusan hakim. Adanya independensi Hakim dalam memutus suatu perkara serta tidak adanya standarasisasi dalam penjatuhan hukuman menjadi suatu alasan munculnya disparitas pemidanaan. menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum serta menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya disparitas ini merupakan hal yang menjadi perbincangan dikalangan penegak hukum dikarenakan dianggap tidak memenuhi keadilan masyarakat yang seharusnya dapat dipenuhi oleh penegak hukum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana upaya dalam meminimalisir disparitas putusan hakim. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hadirnya disparitas tidak dapat dihilangkan begitu saja tetapi bisa diminimalisir dengan cara dibuatnya standarisasi pemidanaan, penggunaan system campuran, dan adanya evaluasi atau pembinaan bagi hakim.
The Relationship of The Judicial Commission with the Ideal Supreme Court Markoni Markoni
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 8 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1430.194 KB) | DOI: 10.59141/jrssem.v1i8.137

Abstract

Relationship is a matter of the occurrence of cause and effect. The ideal relationship is something that is aspired or coveted or desired by every individual, group and body or organization who wants to establish a relationship based on the interests and desires of both parties, Same is the case with the Judicial Commission and the Supreme Court. In the dynamics of an organization that differences are a means to give birth to solutions in creating togetherness and establishing ideal relationships in building a common concept and rules. The research methodology used in this paper uses the Normative Empirical research method, which aims to answer what factors influence the relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court, as well as how to improve the ideal relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Porman Hutabarat; Markoni Markoni
Jurnal Syntax Admiration Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v3i12.522

Abstract

Investment is one of the important factors in the development of a country. The state is required to regulate as well as possible so that investment grows and has a positive impact on society. The investment licensing process, which should be quick and easy, turns out to be convoluted, ineffective and inefficient both in terms of time and high costs. The government is trying to attract foreign investment by reforming the ease of doing business by revamping regulations that are considered to make it difficult for investors to attend. The Job Creation Law is one of the legal breakthroughs to simplify various laws. Using the Omnibus Law method, 78 laws have been revised to become one Job Creation Law which regulates multi-sectors which are divided into 11 clusters, namely: simplification of permits, investment requirements, employment, land acquisition, ease of doing business, research and innovation support, government administration , imposition of sanctions, facilitating the empowerment and protection of MSMEs, investment and government projects, and economic zones. The Job Creation Law is useful for improving the investment climate and realizing legal protection in encouraging investment to accelerate economic transformation, align central and regional policies, provide ease of doing business, overcome overlapping regulatory problems and eliminate sectoral egos. This research is a descriptive analysis carried out using a normative juridical approach, the research material is literature or document studies carried out on statutory regulations. Based on the research results, it is known that the Job Creation Law and its implementing regulations create synchronization and collaboration with simplified regulations to facilitate the investment process. Investors receive legal protection and investment realization grows positively.
Analisis Yuridis Permasalahan Hukum Antara Debitur dengan Kredit dalam Pembiayaan Modal Kerja Elwis Tunendra; Markoni Markoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembiayaan modal kerja adalah hal yang baru dalam dunia pembiayaan di masyarakat dan tidak lepas dari terjadinya resiko yaitu wanprestasi. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu : akibat dan perlindungan hukum wanprestasi debitur yang dikaitkan dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance dan kedudukan para pihak dalam jaminan fidusia paska putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi objek jaminan Pembiayaan. Untuk menganalisis bagaimana akibat dan perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan modal kerja oleh PT. Mandiri Tunas Finance yaitu debitur tidak mampu membayar kreditnya dan debitur terlambat membayar kreditnya, Wanprestasi mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa hukum seperti pengambilan alih, penangguhan pembayaran (restruktur) sampai ke penarikan barang jaminan yaitu mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum kepada debitur dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara preventif dan represif. Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tatacara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan dalam Jaminan Kredit Kartini Kartini; Markoni Markoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) banyak digunakan sebagai dasar untuk memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Perbankan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), bahwa bentuk agunan yang dapat diterima oleh perbankan adalah agunan berupa : “…..barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Artinya adalah bahwa yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam fasilitas KPR adalah tanah dan bangunan rumah yang terkait dengan KPR. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dalam jaminan KPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis kekuatan hukum PPJB dalam jaminan KPR. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa PPJB sesungguhnya tidaklah sah untuk dijadikan sebagai jaminan KPR, melainkan PPJB hanya sebagai perjanjian pendahuluan yang memiliki sifat individual yang dapat ditagih pelaksanaannya kepada orang tertentu. Tidak ada perundang-undangan yang mengatur PPJB sebagai jaminan kredit. PPJB diberikan sebagai jaminan merupakan perkembangan dalam praktek yang terjadi di masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account Rosalia Herlina Sutanti; Markoni Markoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kejahatan phising pada channel e-banking melalui transfer Virtual Account, dengan studi kasus pada pengguna internet banking. Produk internet banking yang merupakan salah satu delivery channel perbankan, merupakan “the must have product”, bukan saja “nice to have product” bagi kalangan perbankan karena menjawab berbagai kebutuhan nasabahnya. Namun di balik manfaat yang besar bagi nasabah, produk perbankan ini juga memiliki risiko yang tidak kecil bagi penggunanya. Ada beberapa penelitian yang membahsa mengenai phising, namun dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada phising yang dengan menggunakan Virtual Account sebagai sarana transfer dana. Metode yang dipakai adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan melindungi korban phising pada channel e-banking melalui transfer Virtual Account. dengan merujuk pada UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11/ 2008 tentang ITE dan UU no 13 tahun 2022 mengenai Perlindugan Data Pribadi.
Tinjauan Yuridis dalam Perkara Pidana Money Laundering Randi Fryandika; Markoni Markoni; Nardiman Nardiman; Joko Widarto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu pedoman penting bagi penegakkan hukum atas TPPU. Namun, Undang-undang ini mendapat sorotan terutama Pasal 69 terkait diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya TPPU sehingga membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya. Di sisi lain, pada praktiknya masih terdapat putusan hakim yang mengedepankan teori kepastian hukum dengan memastikan pelaku diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku atas setiap perbuatannya baik itu TPPU maupun tindak pidana asalnya, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks. Hakim pada putusan ini juga mengedepankan teori keadilan hukum dengan mendakwa pelaku sesuai dengan setiap perbuatannya yang mengarah pada pelanggaran terhadap hukum pidana seperti menyalahgunakan jabatan dan korupsi. Pada kasus ini, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikannya tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun, demi efektivitas penegakkan terhadap hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration dan efisiensi peradilan, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap subjek hukum yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.
Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional Hulain Hulain; Markoni Markoni; Achmad Edi Subiyanto; Joko Widarto
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.2602

Abstract

Elections for members of the legislature (DPR, DPD and DPRD) based on the Election Law do not receive regulation in the 1945 Constitution regarding limits on the periodization of the term of office of legislative members, as the periodization of the term of office of the President and Vice President is limited to only two terms in the 1945 Constitution and so also with the position of Regional Head who is equally limited by the periodization of his term of office in the Law. An electoral system like this is a reflection of an unhealthy democracy, because democracy is only in plots by elite political parties who are always thirsty for power, which consequently shackles people's sovereignty to exercise their political rights and closes the faucet of constitutional democracy running consistently (constitutionality). as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which stipulates law as a reference and commander-in-chief to implement people's sovereignty based on the constitution (constitutional democracy). This research was carried out using normative legal research methods, namely by studying the 1945 Constitution and various laws and regulations related to elections. From this research it was found that there was a legal vacuum in the 1945 Constitution, because it did not regulate the existence of limits on the periodization of the term of office of legislative members, giving rise to injustice between public positions in the legislature and public positions in the executive branch which were limited to the periodization of their term of office in the 1945 Constitution. the people as holders of sovereignty based on the constitution, then in the fifth amendment to the 1945 Constitution there must be regulation of the people's rights to submit bills to fill the legal vacuum that occurs.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setiaji Wibowo; Joko Widarto; Markoni Markoni; Wasis Susetio
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 4 (2023): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i4.719

Abstract

Indonesia as a Law State upholds human rights as stated in constitution and law. After Indonesia Reformation, one of the efforts to fulfill human rights by Indonesian Government is stated in National Action Plan for Human Rights (RANHAM) implemented through 5 year phase and is currently on the fifth generation. Each generation has its target and accomplishment based on the development of current human rights issues in Indonesia. RANHAM has a long coverage as a tool to fulfill human rights for its encouragement on the cooperation between ministries and institutions as well as local government (province and district level). This research explains RANHAM success and challenges as mandated by Presidential Regulation Number 53 of 2021 to fulfill human rights for persons with disabilities corresponds with Law Number 39 of 1999 and Law Number 8 of 2016. This research uses normative method by studying material from the secondary sources. Normative research aims to direct, analyze, systemize, interpret, and evaluate positive law. The research shows that the implementation of RANHAM in 2021 is the form of human rights fulfilment by Indonesian Government as its responsibility as written in constitution article 28I section 4 and Indonesian Law of Human Rights Number 39 of 1999. The challenge arises from RANHAM could be mitigated by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2022 and by the policy made by Directorate General of Human Rights as the secretariat of RANHAM national committee. The first recommendation suggests that RANHAM national committee monitor and facilitate the implementation of RANHAM by other Indonesian government institution. The second recommendation suggests that Directorate General of Human Rights could further strengthen its authority to coordinate with other government institution.
Legal Accountability Of Online Loan Entrepreneurs Toward Debtors Who Are Harmed When Billing And Data Distribution Is Performed In Law No. 19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions Tulus Widodo; Hero Samudra; Markoni Markoni
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 7 (2023): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i8.761

Abstract

The responsibility of online loan entrepreneurs and legal protection for debtors of online loan services is still lacking due to limited information technology literacy for debtors, this limitation causes debtors not to think about the dangers of borrowing easily offered from various financial services. Because of this, it is necessary to conduct a study regarding information literacy between the borrower and the lender (online-based financial service entrepreneurs), literacy in the form of Information Technology knowledge which is explained according to article 26 is that loan service entrepreneurs have an obligation to maintain integrity, confidentiality, and availability than the debtor's data from the time the data was obtained until the data was destroyed. Reaffirmed in Law no. 19 of 2016 concerning ITE which contains articles regarding the provision of accountability and protection for consumers of loan services. In addition, there is a need for cooperation between the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority and the authorities in carrying out supervision, increasing the digital literacy of the community.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Annisa Fitria Anthony, Peter Ardiansah Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Berliansari, Novia Safitri Binsar M. Gultom Budi Asri, Dyah Permata Budi Lestari Budi Setiawan Budi Setiawan Dasuki Santoso Dekky Tiara Pra Setia Ediyanto Edward Fernando Siregar Elawati, Tuti Elvinus Engel, Justi Elwis Tunendra Erwin Putra Pratama Eugenia, Edith Griselda Fauzan Ferdian Togi Sinurat Frianka Anindea Gautama, Maria Patricia Gistia Helty Gojali, Akhmad Gultom, Brian Daven Kyher Hamdani Handy Heilynn Helvis, Helvis Hero Samudra Holidah, Indah Nur Horadin Saragih Hulain Hulain I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha intan permata kasih Iswantoro Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Kantikha, I Made kartini, kartini Kurniawan, Alan Lahea, Fernando Lidya Anggraeni Malemna Sura Anabertha Malemna Sura Anabertha Sembiring Maria Ulfa Arifia Mellisa Agustina Sinaga Miskiyah, Neneng Muhamad Bahtiar Muharam, Irsan Nardiman Nardiman Nardiman Nardiman Nelly Dharma Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Parman. Bm. Nainggolan Peter Anthony Porman Hutabarat Prihati Puspita, Veny Putra, Ichwan Fuad Chaerul Raditya Pratomo Rahayu, Hartoto Suci Randi Fryandika Revi Revi Roman Destian Pahrori Rosalia Herlina Sutanti Rudi Fahrudi Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Sihombing, Jasalmon Siregar, Pascal Raja Ilham Solihat, Ihat Sukarman Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Tulus Widodo Tuti Elawati venti, fikrialhadi99@gmail.com Wasis Susetio Wasis Susetio Yohanes Lado Jera Yudhi Ongkowijaya Zulfikar Zulfikar Judge Zulfikar Judge