Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW jurnal niara Unram Law Review JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) International Journal Administration, Business & Organization Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan
Markoni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Analysis of Legal Power and Legal Protection in Informed Consent Practices in High-Risk Surgical Procedures in Hospitals Ediyanto; Markoni; Kanthika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 2 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i2.1443

Abstract

This research examines the legal force and protective function of informed consent in high-risk surgical procedures, focusing particularly on the latest regulatory framework in Indonesia as stipulated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, there is a notable absence of specific scholarly examination addressing this issue comprehensively. Although the regulation clearly defines patients’ rights to comprehensive medical information and mandates healthcare providers to deliver it transparently, practical ambiguities remain regarding the extent of informed consent’s binding legal authority and effectiveness in providing legal protection for both patients and medical professionals. Employing a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, the study is primarily based on literature review and analysis of relevant Supreme Court decisions. The central objective of this research is to evaluate the legal enforceability and protective role of informed consent within the context of high-risk surgical treatments. The findings reveal that informed consent possesses substantial legal force derived from contractual principles established between patients and healthcare providers, thereby ensuring mutual legal protection during high-risk medical procedures. Informed consent encompasses preventive measures that aimed at averting potential disputes through clear communication, and repressive measures, which offer legal remedies in cases of violation, thus strengthening accountability and legal certainty within healthcare services.
Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps) Sudarmono, Bun Joko; Markoni; Widarto, Joko; Asri , Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol untuk menguji legalitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Namun, praktik pelaksanaannya sering memunculkan persoalan yuridis ketika hakim melebihi batas kewenangan dengan memasuki substansi perkara. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah karena dianggap sebagai perkara perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia, serta penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Teori yang melandasi analisis meliputi teori kewenangan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan hakim telah menilai substansi perkara sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga bertentangan dengan KUHAP dan prinsip pembagian kewenangan. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan karena menghalangi pembuktian komprehensif di persidangan. Oleh sebab itu, kewenangan hakim dalam praperadilan harus dibatasi hanya pada aspek legalitas prosedural. Reformulasi melalui pembaruan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan secara normatif dan praktis.
Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia Saragih, Apriany; Markoni
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia telah menjadi isu kontrover- sial,  terutama  dalam  konteks  perkembangan  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi manusia (HAM). Penelitian ini  bertujuan untuk  menganalisis perbedaan pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, serta meninjau implikasinya dari perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjuk-kan  bahwa  meskipun  KUHP  baru  telah  mengalami  beberapa  perubahan untuk me-nyesuaikan dengan prinsip-prinsip modern, pidana mati tetap dipertahankan dengan be-berapa perubahan dalam prosedur pelaksanaannya. Namun, pemberlakuan pidana mati masih menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pidana mati sebagai sarana penegakan hukum, serta harmonisasi antara kepentingan hukum dan perlindungan HAM. Rekomen-dasi yang diajukan adalah memperkuat mekanisme hukum yang memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan pidana mati, serta mempertimbangkan sistem penilaian dan pelaksanaan maa percobaan 10 tahun supaya memberikan Hukuman yang adil, transparan dan sejalan dengan prinsip HAM.
Pengaruh Ekuitas Merek, Kepercayaan Merek Dan Preferensi Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Three Second Di Bencoolen Mall Bengkulu Jaya, Alfin Firman; Markoni; Fauzan
Jurnal Ekonomi STIEP Vol. 10 No. 1 (2025): JES (Jurnal Ekonomi STIEP)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBE Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54526/jes.v10i1.298

Abstract

Three second adalah salah satu brand industri fashion nasional yang terbilang eksis di Kota Bengkulu. Saat covid melanda, beberapa outlet fashion di Kota Bengkulu tutup dan dan beberapa lainnya sepi pelanggan namun three second terlihat masih ramai pengunjung. Hal tersebut menunjukan loyalnya konsumen terhadap produk three second. Maka dari itu maka penelitian ini bertujuan untk mengetauhi baik secara parsial ataupun simultan apakah ekuitas, kepercayaan dan preferensi berpengaruh terhadap loyalitas. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan analisa regresi linier berganda. Perhitungan sampel sebanyak 200 responden menggunakan metode hair. Hasil penelitian menyebutkan jika variabel ekuitas dan preferensi tidak berpengaruh terhadap loyalitas sedangkan variabel kepercayaan terbukti berpengaruh dan signifikan mempengaruhi loyalitas.
Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Sirun, Anas; Kantikha , I Made; Markoni; Zudge , Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

          Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Temuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban kontraktor dalam perjanjian pemborongan, terutama setelah kontrak dinyatakan selesai secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja sama kontraktor jalan terhadap perjanjian pemborongan pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan dengan adanya hasil temuan BPK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontraktor bertanggung jawab secara hukum atas wanprestasi meskipun proyek secara administratif telah dinyatakan selesai. Pertanggungjawaban hukum tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian negara, serta kemungkinan dikenakan sanksi administratif dan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang lebih lanjut. Temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kontrak secara substansial, tidak hanya administratif, serta perlunya penguatan pengawasan teknis dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat semata-mata diukur dari penyelesaiannya secara administratif, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan substansial terhadap isi perjanjian dan prinsip itikad baik. Temuan BPK menjadi dasar otoritatif yang mengikat bagi pemerintah daerah untuk menuntut pertanggungjawaban kontraktor secara hukum. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan substansial atas pelaksanaan proyek, kontraktor mematuhi standar pelaksanaan teknis secara bertanggung jawab.
Pemidanaan Dampak pada Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/Lh/2023/Pn Btm) Hendy, Fadillah Herly; Markoni; Helvis; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai hukum dapat berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib melalui prosedur ketat dan berizin, mulai dari pengurangan hingga pemusnahan. Dalam kasus ini, kapal MT. Arca 1 membawa limbah B3 tanpa izin dan berencana membuangnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, yang telah melanggar ketentuan hukum dan berpotensi mencemari lingkungan. Pemidanaan terhadap tindakan tersebut dapat dibenarkan dari sudut teori pembalasan maupun pencegahan. Meski proses hukum telah memenuhi asas legalitas dan yurisdiksi, putusan hakim dinilai terlalu ringan karena mengabaikan potensi bahaya pencemaran. Penegakan hukum yang terlalu formalistik tanpa mempertimbangkan risiko ekologis akan menghambat terwujudnya keadilan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan pengawasan, khususnya terhadap kapal asing yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Pelaut Asing yang Bekerja di Indonesia Menurut Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku Solihat, Ihat; Markoni
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1461

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pelaut asing yang bekerja di Indonesia, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun konseptual. Dalam praktiknya, pelaut asing kerap kali mengalami ketidakpastian hukum dan kekosongan norma terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka selama bekerja di atas kapal berbendera Indonesia. Padahal, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), yang semestinya memberikan jaminan hak-hak perlindungan tanpa diskriminasi terhadap seluruh awak kapal, termasuk pelaut asing. Melalui kajian pustaka dan pendekatan hukum, penelitian ini menguraikan bahwa perlindungan terhadap pelaut asing tidak hanya mencakup aspek keselamatan kerja, jam kerja, dan kesejahteraan di atas kapal, tetapi juga meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan hak atas kepulangan yang layak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaut asing di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka regulasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dan kebijakan yang lebih komprehensif agar kepentingan pelaut asing dapat diakomodasi secara adil dan berkeadilan.
Kekuatan Hukum Akta Notaris dan Ppat dalam Peralihan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar pada Akta Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Imelda; Markoni; Widarto, Joko; Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah belum terdaftar, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/Pid/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PPJB dan AJB yang dibuat oleh Notaris dan PPAT tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi asas dan syarat sahnya perjanjian dan prosedur formal yang berlaku, seperti adanya surat keterangan dari desa, pengukuran oleh BPN, penetapan Nilai Zona Tanah, serta pembayaran BPHTB dan PPh. Dalam contoh kasus yang ada dalam pembahasan, perjanjian jual beli yang dilakukan secara terang, tunai, dan berdasarkan itikad baik dinyatakan sah menurut hukum. Maka dari itu akta Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah belum terdaftar tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat material dan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap para pihak dapat diperoleh melalui kepastian hukum dari akta otentik dan pembuktian melalui putusan pengadilan.
Implications of Marriage Agreements on the Status of Couples' Property on Money Laundering Criminal Acts in Indonesia Kurniawan, Alan; Asri, Dyah Permata Budi; Markoni; Kanthika, I Made
International Journal of Science and Society Vol 7 No 3 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i3.1501

Abstract

This study examines the implications of prenuptial agreements on the status of marital property in Money Laundering Crimes (TPPU). The research aims to analyze the legal status of assets separated through prenuptial agreements when one spouse is involved in money laundering, and to evaluate legal protection mechanisms for good-faith spouses. The study focuses on the conflict between the principle of party autonomy in marriage law and the principles of follow the money and asset recovery under the Anti-Money Laundering Act. The method used is normative juridical, employing statutory and theoretical approaches, including the theory of legal protection, the theory of evidence, and the concept of reverse burden of proof. Findings reveal that prenuptial agreements hold a strategic role as instruments of legal certainty under the principle of freedom of contract and the 1945 Constitution. However, in practice, within money laundering and corruption cases, their effectiveness is limited because the principles of follow the money and reverse burden of proof grant broad authority to law enforcement to seize assets even if formally legitimate. The normative conflict between civil and criminal law creates legal uncertainty disadvantaging third parties, while existing protections remain suboptimal due to high evidentiary standards and procedural barriers. Thus, regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty, prevent misuse of prenuptial agreements, and provide effective protection for good-faith spouses.
Analisis Yuridis Kewenangan Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Pemberi Kerja Yang Tidak Membayarkan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Wibawa , Adhitiya Wahyu; Markoni; Helvis; Saragih , Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Masalah tidak dibayarkannya kompensasi PHK kepada pekerja oleh pemberi kerja merupakan bentuk pelanggaran hak normatif pekerja yang berdampak serius terhadap perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting, terutama ketika mekanisme administratif tidak berjalan efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Polri PPNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja oleh pemberi kerja dan kedudukan Polri jika dikaitkan dengan PPNS di Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya uang kompensasi PHK kepada pekerja. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri secara yuridis memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan, termasuk tidak dibayarkannya kompensasi PHK. Namun, kewenangan ini perlu dijalankan secara harmonis bersama PPNS yang juga memiliki wewenang serupa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Kesimpulannya praktiknya terdapat kebutuhan untuk penguatan koordinasi dengan PPNS agar penegakan hukum berjalan optimal. Kedudukan Polri dalam relasi dengan PPNS seharusnya bersifat sinergis, bukan hierarkis, sehingga menciptakan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil dan efisien. Sarannya adalah perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan antara Polri dan PPNS serta peningkatan kapasitas serta jumlah PPNS agar mampu menjalankan fungsi penyidikan secara profesional dan setara dengan penyidik Polri.
Co-Authors Anthony, Peter Ardiansah Asri , Dyah Permata Budi Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Budi Asri, Dyah Permata Budi Setiawan Dewangi, Pemas Ediyanto Elawati, Tuti Erwin Putra Pratama Fauzan Frianka Anindea Gojali, Akhmad Helvis Hendy, Fadillah Herly Horadin Saragih Imelda Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Kanthika, I Made Kantika, I Made Kantikha , I Made Kantikha, I Made Kurniawan, Alan Muhamad Bahtiar Nardiman Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Prihati Putra, Ichwan Fuad Chaerul Saragih , Horadin Saragih, Apriany Sembiring, Malemna Sura Anabertha Setiowati, Indah Sihombing, Jasalmon Sirun, Anas Solihat, Ihat Sudarmono, Bun Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Yofferson Zudge , Zulfikar Zulfikar