Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW jurnal niara Unram Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Multidisciplinary Academic Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JTIEMB) JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Economic Reviews Journal International Journal Administration, Business & Organization Journal Research of Social Science, Economics, and Management Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Journal Of Law Sciences (Legisci) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Cinta Nusantara
Markoni
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA Gistia Helty; Joko Widarto; Markoni; I Made Kantikha
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum hak asuh dan perwalian anak karena orang tua meninggal dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul. Putusan hakim jika dianalisis menggunakan teori maqashid al-syariah, teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali didalam putusan. Dan akibat hukum yang timbul jika wali menyalahgunakan tanggung jawab terhadap anak dan hartanya dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman dan mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.
AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI NO S.TAP/38/IV/2021 /RESTO BKS TERTANGGAL 6 APRIL 2021 BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 2/ Sukarman; Helvis; Markoni; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.34

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah terhadap surat SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bekasi dilanjutkannya kembali pemeriksaannya perkara berdasarkan hasil putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. kesimpulannya Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Restro Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr adalah perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng) Mellisa Agustina Sinaga; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.35

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI Budi Setiawan; Markoni
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.36

Abstract

Industri konstruksi membutuhkan perjanjian yang kuat untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terlibat. Namun, kompleksitas hukum dan peraturan sering menjadi tantangan, terutama karena ketidakseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, KUH Perdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 menjadi panduan utama dalam mengatur perjanjian konstruksi. Perjanjian konstruksi sering kali berhadapan dengan risiko hukum kompleks, yang memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian konstruksi dan cara penyelesaian sengketa, dengan harapan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban serta ketentuan yang relevan. Pemahaman terhadap kerangka hukum yang relevan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum, terutama terkait perjanjian konstruksi, dengan menerapkan teori-teori hukum yang terbentuk dari hubungan antarpihak. Kesepakatan yang adil dan seimbang dalam perjanjian konstruksi menjadi kunci penting dalam memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak, dengan penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi dasar untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI Tri Wahyu Pranoto; Markoni; I Made Kanthika; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.43

Abstract

Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Salah satu kejahatan pembocoran data pribadi sektor perbankan dilakukan melalui modus skimming ATM. Salah satu putusan terkait kejahatan skimming ATM adalah Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia. Nasabah menderita kerugian materiil atas perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pembocoran data pribadi melalui modus Skimming ATM dan perlindungan hukum nasabah perbankan yang menjadi korban skimming kartu ATM. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa perbuatan skimming ATM termasuk dalam tindak Pidana Illegal acsess yang diatur dalam UU ITE secara khusus dalam Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Disyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Adapun perlindungan hukum atas data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan BI No.3 tahun 2023 dan Peraturan OJK No.22 tahun 2023. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu diberikannya hak dan dibebankannya kewajiban yg termuat dalam instrument yuridis administrasi negara dan perdata. Perlindungan hukum secara represif yaitu adanya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, skimming ATM, Perlindungan hukum data pribadi. Abstract
PERLINDUNGAN HUKUM PERS INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS Hamdani; Markoni
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 04 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pers Indonesia dari platform digital berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi perlindungan hukum bagi pers Indonesia dari platform digital berdasarkan ketentuan dalam Perpres tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama, yang mencakup literatur, teori perpustakaan, dan teori psikologi pendidikan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini memberi mandat pembentukan komite yang terdiri dari anggota Dewan Pers yang independen dari perusahaan pers, perwakilan kementerian, dan pakar platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau pers. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi jurnalis dari ancaman, baik online maupun offline, ketidakjelasan mengenai pembagian hasil, serta ketidakpastian dalam implementasi ketentuan bagi media yang belum terverifikasi
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Achmad Edi Subiyanto Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Anthony, Peter Ardiansah Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Binsar M. Gultom Budi Asri, Dyah Permata Budi Setiawan Budi Setiawan Dasuki Santoso Dekky Tiara Pra Setia Ediyanto Edward Fernando Siregar Elwis Tunendra Erwin Putra Pratama Eugenia, Edith Griselda Fauzan Ferdian Togi Sinurat Frianka Anindea Gautama, Maria Patricia Gistia Helty Gojali, Akhmad Gultom, Brian Daven Kyher Hamdani Handy Helvis, Helvis Hero Samudra Horadin Saragih Hulain Hulain I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kantikha intan permata kasih Iswantoro Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Kanthika, I Made Kantikha, I Made kartini kartini Kurniawan, Alan Lidya Anggraeni Malemna Sura Anabertha Malemna Sura Anabertha Sembiring Maria Ulfa Arifia Mellisa Agustina Sinaga Miskiyah, Neneng Muhamad Bahtiar Muharam, Irsan Nardiman Nardiman Nardiman Nardiman Nelly Dharma Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Parman. Bm. Nainggolan Peter Anthony Porman Hutabarat Prihati Putra, Ichwan Fuad Chaerul Raditya Pratomo Randi Fryandika Revi Revi Roman Destian Pahrori Rosalia Herlina Sutanti Rudi Fahrudi Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Sihombing, Jasalmon Siregar, Pascal Raja Ilham Solihat, Ihat Sukarman Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Tulus Widodo Wasis Susetio Wasis Susetio Yohanes Lado Jera Yudhi Ongkowijaya Zulfikar Zulfikar Judge