Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.415
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW jurnal niara Unram Law Review Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Multidisciplinary Academic Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) Economic Reviews Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Administration, Business & Organization Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal Research of Social Science, Economics, and Management Eduvest - Journal of Universal Studies Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Journal Of Law Sciences (Legisci) Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Cinta Nusantara ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Markoni
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI NO S.TAP/38/IV/2021 /RESTO BKS TERTANGGAL 6 APRIL 2021 BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 2/ Sukarman; Helvis; Markoni; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 1 (2024): Januari-Maret, Local Culture and Traditions
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.34

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah terhadap surat SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bekasi dilanjutkannya kembali pemeriksaannya perkara berdasarkan hasil putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. kesimpulannya Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Restro Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr adalah perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng) Mellisa Agustina Sinaga; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.35

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI Budi Setiawan; Markoni
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.36

Abstract

Industri konstruksi membutuhkan perjanjian yang kuat untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terlibat. Namun, kompleksitas hukum dan peraturan sering menjadi tantangan, terutama karena ketidakseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, KUH Perdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 menjadi panduan utama dalam mengatur perjanjian konstruksi. Perjanjian konstruksi sering kali berhadapan dengan risiko hukum kompleks, yang memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian konstruksi dan cara penyelesaian sengketa, dengan harapan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban serta ketentuan yang relevan. Pemahaman terhadap kerangka hukum yang relevan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum, terutama terkait perjanjian konstruksi, dengan menerapkan teori-teori hukum yang terbentuk dari hubungan antarpihak. Kesepakatan yang adil dan seimbang dalam perjanjian konstruksi menjadi kunci penting dalam memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak, dengan penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi dasar untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI Tri Wahyu Pranoto; Markoni; I Made Kanthika; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.43

Abstract

Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Salah satu kejahatan pembocoran data pribadi sektor perbankan dilakukan melalui modus skimming ATM. Salah satu putusan terkait kejahatan skimming ATM adalah Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia. Nasabah menderita kerugian materiil atas perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pembocoran data pribadi melalui modus Skimming ATM dan perlindungan hukum nasabah perbankan yang menjadi korban skimming kartu ATM. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa perbuatan skimming ATM termasuk dalam tindak Pidana Illegal acsess yang diatur dalam UU ITE secara khusus dalam Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Disyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Adapun perlindungan hukum atas data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan BI No.3 tahun 2023 dan Peraturan OJK No.22 tahun 2023. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu diberikannya hak dan dibebankannya kewajiban yg termuat dalam instrument yuridis administrasi negara dan perdata. Perlindungan hukum secara represif yaitu adanya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, skimming ATM, Perlindungan hukum data pribadi. Abstract
PERLINDUNGAN HUKUM PERS INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS Hamdani; Markoni
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 04 (2024): Oktober-Desember, Ilmu Pendidikan dan Menegement Pendidikan.
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pers Indonesia dari platform digital berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi perlindungan hukum bagi pers Indonesia dari platform digital berdasarkan ketentuan dalam Perpres tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama, yang mencakup literatur, teori perpustakaan, dan teori psikologi pendidikan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini memberi mandat pembentukan komite yang terdiri dari anggota Dewan Pers yang independen dari perusahaan pers, perwakilan kementerian, dan pakar platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau pers. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi jurnalis dari ancaman, baik online maupun offline, ketidakjelasan mengenai pembagian hasil, serta ketidakpastian dalam implementasi ketentuan bagi media yang belum terverifikasi
Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024) Elvinus Engel, Justi; Markoni; I Made Kantika; Joko Widarto; Tuti Elawati
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 9 No. 1 (2026): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/9hy86z83

Abstract

This study aims to analyze legal certainty and the legal consequences of the annulment of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy decisions through Judicial Review in Supreme Court Decision Number 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. The research method employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The results show that the annulment of PKPU and bankruptcy decisions through Judicial Review creates legal uncertainty because it eliminates all legal consequences of the Commercial Court and cassation decisions that had obtained permanent legal force. The annulment restores the debtor’s legal status, but at the same time reduces legal certainty for creditors, raises issues regarding the validity of the curator’s actions, and potentially triggers further disputes in bankruptcy proceedings. The study concludes that the availability of cassation and Judicial Review in PKPU cases following Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 prolongs debt settlement and weakens the character of PKPU as a fast and final mechanism. Therefore, stricter normative limitations on the use of extraordinary legal remedies are required to maintain a balance between legal certainty and legal protection for both debtors and creditors. Keywords: Annulment of Judgment, Bankruptcy, Judicial Review, Legal Certainty, Suspension of Debt Payment Obligations.
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktik Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 Christian Elizar; Markoni Markoni; I Made Kantikha; Saragih Saragih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i2.794

Abstract

Doctors cannot avoid the possibility of disabled patients even dying, even though in practice they are in accordance with professional standards and standard operational procedures based on patient health needs. This situation should be referred to as a medical risk, but it is often interpreted by parties outside the medical profession as malpractice, so an understanding of legal protection for doctors suspected of malpractice is needed in terms of applicable laws and regulations. By looking at the decision of the Supreme Court Number 233 K / PID. SUS/2021, even though found guilty, the Defendant cannot be charged under the Criminal Code because it has been regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health (Health Law) and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice (Law on Medical Practice), thus affirming the existence of legal protection from laws that specifically regulate the practice of medicine. This study aims to analyze legal liability for doctors who commit malpractice, and analyze legal protection for doctors suspected of malpractice in terms of applicable laws and regulations. The research method is carried out in a normative juridical manner with statutory approach methods, conceptual approaches, and case approaches. As a result of the research, the principle of justice is not accommodated in the claim for accountability under Article 79 letter c of the Medical Practice Law. The Health Act has preventive and repressive means of protection. The defendant did not carry out his practice in accordance with the standards of the medical profession, and the standard of operational procedures and health needs of patients, so automatically medical ethics were violated, causing the defendant to be held accountable for his actions in disciplinary law, civil law, and criminal law. In order to be protected from legal liability, doctors must always carry out their practices in accordance with professional standards, and standard operational procedures based on patient health needs.
Protection Against Trademark Holders In The Case of Jolibi Trademark PT Tatalogam Lestari Kus Prih Bandono; Markoni Markoni; Joko Widarto; Nardiman Nardiman
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.2.2024.99-107

Abstract

The development of a business in a country. Brands have an important role as a differentiator in the midst of goods and service activities in society. For business actors, a brand is an image and a good name for a company. The presence of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications aims to provide legal certainty for registered marks and have legal protection for registered marks, as well as to resolve disputes related to marks. One example in the research is the case study of decision number 39/Pdt.Sus-Merek/2023.PN.Niaga.Jkt.Pst between Jollibee Foods Corporation and PT Tatalogam Lestari. This research aims to examine issues related to the position and legal power of patented brand holders in Indonesia in accordance with the MIG Law and the form of legal protection for patented brand holders related to the lawsuit process in commercial courts. The research method used in this research is normative juridical research with a statutory and analytical approach that uses primary legal materials. The research results show that in the case of a brand dispute between Jollibee, owned by Jollibee Foods Corporation, and Jolibi, owned by PT Tatalogam Lestari, the brand registered first (first to file) has legal force because it is registered in the Intellectual Property Database of the Ministry of Law and Human Rights. Registered trademarks are entitled to protection for ten years and can be extended if the trademark in question is still used and circulating in Indonesia, as well as the form of legal protection for trademark holders in the study of decision number 39/Pdt.Sus-Merek/2023.PN.Niaga.Jkt.Pst. The panel of judges at the court of first instance decided that they rejected the plaintiff's claim in its entirety because the plaintiff could not prove the argument that it was a well-known mark, the form of legal protection for registered marks, namely, the protected mark of the party who registered the essentially the same or similar mark would definitely not be able to be registered, protection from applicants who have bad intentions, and protection by being able to file a lawsuit to cancel the deletion of a mark for a brand that has bad intentions.
Legal Protection of Patients and Responsibilities of Artificial Intelligence-Based Telemedicine Health Services in Indonesia Alvina Alvina; Markoni Markoni; I Made Kanthika; Dyah Permata Budi Asri
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 9 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i9.52126

Abstract

The advancement of digital technology in healthcare has fostered the emergence of telemedicine powered by artificial intelligence (AI), particularly within medical practice. In Indonesia, however, this rapid development has not been matched by clear legal safeguards for either patients or medical professionals. The central issues concern the extent of patient protection and the allocation of liability when errors occur in AI-assisted telemedicine services. This study employs a normative juridical approach, supported by statutory analysis, conceptual inquiry, and comparative legal study. The findings reveal that Indonesia’s health regulations remain general in nature and do not specifically define liability boundaries in AI-based medical practice. The absence of a lex specialis and ambiguity regarding legal subjects create potential injustice. This article recommends establishing regulations grounded in precautionary principles, incorporating algorithmic safety, independent audits, and a shared liability framework among physicians, platform providers, and developers to ensure accountability and patient protection in digital healthcare.
Juridical Analysis of Law Enforcement Against Lobster Seed Smuggling at Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang La Ode Sarifin; I Made Kantikha; Markoni Markoni; M. S. Anabertha Sembiring
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52384

Abstract

The smuggling of baby lobster seeds is a criminal act in the fisheries sector that not only causes economic losses to the state but also threatens the sustainability of marine ecosystems. This practice frequently occurs at the Soekarno Hatta International Airport, which is used as a strategic route by perpetrators to illegally export baby lobster seeds abroad. Law enforcement against baby lobster smuggling is crucial as it directly relates to the protection of fishery resources and the economic sustainability of coastal communities. The primary research questions of this study are about what factors contribute to lobster seed smuggling and how is law enforcement implemented in relation to Act 17 of 2006 on Customs. The objectives of this research are to analyze the causes of smuggling and evaluate the enforcement of relevant laws. This research employs normative and empirical juridical methods, with data collected through literature reviews and interviews with law enforcement officials involved in the process of law enforcement. The research results indicate that law enforcement efforts still face obstacles, including the high international demand for baby lobster exports, weak supervision systems, limited technology, and low legal awareness among the public. These conditions result in suboptimal law enforcement in practice, while penalties have not fully achieved a deterrent effect. In conclusion, although Indonesia has an adequate legal framework, its implementation remains reactive and has not addressed the root causes of the issue. To improve effectiveness, enhanced inter-agency coordination, strengthened supervision systems, and increased public legal awareness are necessary.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Alvina Alvina Anthony, Peter Ardiansah Astika Ulfah Izzati Bagio Kadaryanto, Bagio Ban Hin, Siaw Binsar M. Gultom Brian Daven Kyher Gultom Budi Asri, Dyah Permata Budi Setiawan Budi Setiawan Cahyo Aribowo Christian Elizar Christy Antoni Sitompul Dasuki Santoso Dekky Tiara Pra Setia Dyah Permata Budi Asri Dyah Permata Budi Asri Dyah Permatasari Dzaki M. Ihsan Ediyanto Edward Fernando Siregar Elawati, Tuti Elvinus Engel, Justi Elwis Tunendra Erwin Putra Pratama Eugenia, Edith Griselda Fauzan Ferdian Togi Sinurat Frianka Anindea Gautama, Maria Patricia Gistia Helty Gojali, Akhmad Hamdani Handy Hardy Christianto Rasenda Hartoto Suci Rahayu Helvis, Helvis Herlina Hero Samudra Horadin Saragih Hulain Hulain I Made Kanthika I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha I Made Kantikha I Made Kantikha I Made Kantikha I Made Kantikha I Made Khantika Idris Wasahua Irmanjaya Thaher Iswantoro Jaya Hotma Dame Silaban Jaya, Alfin Firman Joko Widarto Joko Widarto Jonggara Simanjuntak Julywaty Tenteram Kantikha, I Made kartini, kartini Kurniawan, Alan Kus Prih Bandono La Ode Sarifin Lidya Anggraeni M. S. Anabertha Sembiring Malemna Sura Anabertha Malemna Sura Anabertha Sembiring Malemna Sura Anabertha Sembiring Maria Ulfa Arifia Mellisa Agustina Sinaga Muhamad Bahtiar Muharam, Irsan Nardiman Nardiman Nardiman, Nardiman Nelly Dharma Novia Safitri Berliansari Nursaban Rommy Nurul Ittaqullah Parman. Bm. Nainggolan Peter Anthony Porman Hutabarat Prihati Putra, Ichwan Fuad Chaerul Raditya Pratomo Randi Fryandika Revi Revi Revson Bowonseet Roman Destian Pahrori Rosalia Herlina Sutanti Rudi Fahrudi Saragih Saragih Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Sihombing, Jasalmon Siregar, Pascal Raja Ilham Solihat, Ihat Sukarman Sura Mahlemna Anabertha Sembiring Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Tulus Widodo Wasis Susetio Yohanes Lado Jera Yudhi Ongkowijaya Zulfikar Zulfikar Judge