Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.112
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Cendekia Ilmiah Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Journal of Law and Nation Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 135 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 135 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Analisis Yuridis Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahannya Dea Rusianda Naibaho; Ni Luh Wayan Yasmiati; Ratna Artha Windari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; serta (2) mengkaji problematika pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep dan asas hukum perkawinan, serta pendekatan kasus (case approach) guna menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif dengan menekankan prinsip monogami, adanya persetujuan bebas dari calon suami dan istri, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti otentik yang menjamin kepastian hukum atas status perkawinan. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait kedudukan hukum istri serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kehidupan berkeluarga.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital atas Gambar Non-Fungible Token dalam Hukum Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia Permadi, Komang Irvan Tri; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36830

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis perlindungan hak cipta atas gambar Non Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan, dan perlindungan hak cipta atas gambar yang diperuntukkan sebagai Non-Fungible Token yang berada di indonesia dengan menggunakan perbandingan negara amerika dan UniEropa. Jenis penelitian hukum normatif penelitian ini terfokus kepada doktrin ataupun peraturan perundang-undangan (law in books) dipandang dari hukum positif atau das sollen. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber bahan hukum yang akan digunakan sebagai acuan dalam merancang penelitian normatif ini. penelitian normatif terutama berkaitan dengan data sekunder, yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, konsep hukum, dan hasil penelitian ilmiah akademisi (doktrin). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan Hak Cipta di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Belum secara spesifik mengatur keberadaan hak cipta melalui NFT. Selain itu, bentuk sistem pengawasan hak cipta belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi baru seperti blockchain. Di Amerika Serikat, undang-undang hak cipta, terutama Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan Undang-Undang Hak Cipta 1976, mengatur perlindungan karya yang dicetak sebagai NFT. Uni Eropa belum memiliki UU khusus yang mengatur hak cipta NFT secara spesifik, Pengaturan Directive on Copyright In The Digital Single Market (EU 2019/790) dalam pasal 17 yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas karya digital.
Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 on Freedom of Expression in Indonesia Jaya, I Putu Agus Kusuma; Windari, Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1391

Abstract

Freedom of expression constitutes a constitutionally protected right under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant challenges, particularly due to the existence of vague criminal provisions that generate legal uncertainty and create the risk of criminalizing legitimate expressions. This issue became central to the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, culminating in Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. This study aims to examine the Constitutional Court’s legal reasoning and to analyze the juridical implications of the decision for the protection of freedom of expression in Indonesia. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted qualitatively on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Court emphasized that any restriction on freedom of expression must meet the requirements of clarity, precision, and proportionality. The Court held that ambiguous criminal norms violate the principles of legal certainty (lex certa) and constitutional protection of rights. Consequently, the Court declared the contested provisions unconstitutional and legally non-binding. The decision establishes a constitutional benchmark for assessing other restrictive criminal norms, including those contained in the new Criminal Code and the amended Electronic Information and Transactions (EIT) Law. Thus, the ruling reinforces constitutional safeguards for freedom of expression and provides normative guidance for legislators and law enforcement authorities in formulating and implementing criminal law policies.
Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Pengaturan Kriteria Kelayakan Proyek Blue Bond di Indonesia dan Republik Seychelles Aini, Muthia Zahra Qurraatha; Windari, Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6738

Abstract

Blue Bond merupakan instrumen pembiayaan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan. Keberadaan instrumen ini menuntut adanya pengaturan kriteria kelayakan proyek yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi investor. Namun, POJK No. 18 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penerbitan Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan belum mengatur secara spesifik kriteria kelayakan proyek Blue Bond. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kriteria kelayakan proyek Blue Bond di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Republik Seychelles, sekaligus mengkaji bentuk kepastian hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia masih bersifat umum dan belum memuat parameter substantif yang membedakan proyek berbasis kelautan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebaliknya, Republik Seychelles telah menetapkan kriteria kelayakan proyek secara lebih rinci melalui mekanisme Seychelles Climate Adaptation Trust (SeyCCAT). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen Blue Bond di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi serta penyusunan pedoman teknis yang terukur dan aplikatif bagi penerbit dan pemangku kepentingan terkait
“Broken Marriage” Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr) Randitha, Kadek Ardi Arya; Windari, Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin broken marriage sebagai landasan alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menelaah interpretasi hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr. Doktrin broken marriage merujuk pada kondisi keretakan hubungan perkawinan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak lagi dapat tercapai. Meskipun doktrin ini tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsipnya tercermin dalam norma bahwa perceraian hanya diperbolehkan apabila suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut secara implisit menerapkan doktrin broken marriage dengan menilai keretakan rumah tangga para pihak telah bersifat permanen dan tidak memiliki kemungkinan untuk dipulihkan. Indikator yang dipertimbangkan meliputi perselisihan yang terus-menerus, terputusnya komunikasi, serta tidak adanya harapan rekonsiliasi. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Analisis yuridis juga menunjukkan adanya kecenderungan praktik peradilan di Indonesia menuju pendekatan no-fault divorce, meskipun konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan norma hukum serta penyusunan pedoman bagi hakim agar penilaian keretakan rumah tangga lebih objektif dan konsisten dalam praktik peradilan di tingkat nasional secara berkelanjutan.
Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT Astra International Tbk terhadap Peningkatan Aspek Community Development di Desa Les, Kabupaten Buleleng Megawati, Putu Tirta; Windari, Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7358

Abstract

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International melalui program Kampung Berseri Astra di Desa Les belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan aspek community development. Meskipun program tersebut telah memberikan kontribusi pada aspek lingkungan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, capaian yang diperoleh belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program, belum maksimalnya sistem monitoring dan evaluasi, serta koordinasi yang belum berjalan secara terstruktur antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program CSR dalam meningkatkan aspek community development di Desa Les, Kabupaten Buleleng, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program dalam jangka panjang, karena keberhasilan community development tidak hanya diukur dari output kegiatan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Kurangnya indikator keberhasilan yang terukur dan baku menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya menilai sejauh mana program tersebut memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap inisiatif perusahaan sehingga kemandirian belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan indikator evaluasi yang jelas, serta penguatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga efektivitas program CSR dapat ditingkatkan secara berkelanjutan
Mekanisme Arbitrase Online Pada Lembaga Arbitrase Di Indonesia Dan China: Suatu Studi Perbandingan Mei Eriani Putri, Kadek; Artha Windari, Ratna; Dantes, Komang Febrinayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4370

Abstract

Perkembangan transaksi digital meningkatkan potensi perdamaian bisnis lintas wilayah, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap teknologi. Artikel ini membandingkan mekanisme arbitrase online di Indonesia dan Tiongkok melalui BANI dan Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) dengan metode hukum normatif (pendekatan peraturan-undangan dan pengukuran) berbasis studi kepustakaan. Hasil menunjukkan SCIA menjadikan proses elektronik sebagai jalur utama dengan prosedur rinci, meliputi verifikasi identitas, pengajuan dan pembuktian dokumen secara unggahan, penyiaran melalui sidang video, serta penandatanganan dan penyampaian eksekusi secara elektronik. Sementara itu, BANI telah mengakomodasi arbitrase online melalui aturan internal, namun penerapannya masih cenderung hybrid karena aspek pembuktian dan putusan masih membuka kebutuhan formalitas fisik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standardisasi prosedur di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas arbitrase online.
Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali Sidi Artama, Gede Eka; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Meskipun secara regulasi negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT, namun kepastian hukum terhadap tarian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb berada pada status "Kemajuan Parsial". Secara sosiologis, upaya menjaga dan memelihara telah terpenuhi melalui peran aktif masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition. Namun secara yuridis, aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hambatan utama meliputi faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengatur mekanisme perlindungan KIK, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan krisis regenerasi akibat arus digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dan optimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjamin keberlanjutan transmisi budaya dan kepastian hukum
Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng Tampubolon, Franjes; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4911

Abstract

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten/kota sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun secara empiris, Kabupaten Buleleng hingga saat ini belum membentuk BPSK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 49 UUPK di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor penghambat pembentukan BPSK, serta dampak ketiadaan lembaga tersebut terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling melalui wawancara serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma belum terlaksana secara struktural karena pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan barang dan penyelesaian keluhan secara administratif informal. Hambatan utama meliputi persepsi minimnya sengketa konsumen, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kecenderungan sentralisasi penyelesaian sengketa di tingkat provinsi. Ketiadaan BPSK berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara amanat normatif undang-undang dan realitas implementasi di daerah, sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk BPSK sebagai wujud perlindungan hukum bagi konsumen
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan Tahani Zulfa Pranoto; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4993

Abstract

Di era digitalisasi saat ini, terus berkembang dengan pesat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, semakin terdorong untuk memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk. Media sosial tidak hanya menjadi tempat bersosialisasi, tetapi juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan hukum baru yang sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah dampak dari review negatif oleh influencer yang dapat merugikan UMKM secara signifikan. Artikel ini mengangkat pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang menghadapi situasi demikian, mengingat regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE lebih berfokus pada perlindungan konsumen, bukan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memberikan gambaran hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Melalui pemahaman etika bisnis, tanggung jawab influencer, serta perlunya kebijakan hukum yang inklusif, artikel ini berupaya mendorong kesadaran bersama bahwa ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak konsumen, pelaku usaha, influencer, dan negara memiliki peran dan perlindungan yang seimbang
Co-Authors abram purba Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aini, Muthia Zahra Qurraatha Aldo Rico Geraldi Alexandra Kyra Trisno Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Anil Refalzey Siregar Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Arta, I Gede Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Cendani Madya Nhingswari Dea Rusianda Naibaho Dea Rusianda Naibaho Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Bagus Oka Prayudha Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dwi Ruth Bina Erisa Agus Tiana Umi Saputri Ferren Chaniago Gede Puja Darmadinta Dinata Guntur Frans Gerri Gusti Ayu Komang Danu Antari Gusti Komang Trisna Fijayanti Hadi, I Gusti Ayu Apsari Haidar Ghazy Septian Rozak Hasibuan, Zettrho Haura Haura Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Budiatmika I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Budiada I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Empu Guana Pura I Wayan Landrawan I Wayan Suarta Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Jawak, Agripa Videlia Jaya, I Putu Agus Kusuma Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Krisnanta Permana, I Gede Ari Kusuma, Putu Riski Ananda M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Megawati, Putu Tirta Mei Eriani Putri, Kadek Miftahul Anam Muhamad Jodi Setianto Muhammad Nur Fikri Muhammad Reza Saputra Nanakarani Priatma Nastiti Lestari Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Dewi Riyani . Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Putu Sri Wahyuni Purnama Dewi Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Permadi, Komang Irvan Tri Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Budi Utama Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Putu Suria Dewi Randitha, Kadek Ardi Arya Resta Parasara, Ida Bagus Ricky Simarmata Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Sidi Artama, Gede Eka Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Sukma Ayu Suwarjo Tahani Zulfa Pranoto Tampubolon, Franjes Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yetty Komalasari Dewi Yudha Putra, Ida Bagus Putu Zettrho Hasibuan