Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH BALI ROYAL HOSPITAL DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Made Hendrayasa]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.749 KB)
<![CDATA[Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pihak dokter dengan pihak pasien yang memberikan kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi terapeutik di Rumah Sakit Bali Royal Hospital dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien apabila pasien mengalami kerugian di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar. Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar kurang diperhatikan, baik oleh dokter maupun oleh pasien. Kurangnya pemahaman ataupun komunikasi mengakibatkan terjadi permasalahan hak pasien, kesalahan diagnosa, keterbukaan informasi, hingga tindakan medis. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu, proses penelitian hukum berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat dengan objek penelitian yang telah ditentukan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksaan transaksi terapeutik merupakan hubungan timbal balik antara dokter dengan pasien dan kerugian Transaksi Terapeutik pada pihak pasien, dokter ataupun rumah sakit dapat mengganti kerugian, secara materiil maupun secara imateriil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Transaksi Terapeutik]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN PERORANGAN TERKAIT DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Anak Agung Intan Wulan Sari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.055 KB)
<![CDATA[Bank merupakan suatu lembaga usaha yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan salah satunya yaitu perjanjian kredit bank dengan jaminan perorangan terkait debitur wanprestasi sering terjadi di karenakan debitur lalai dalam pembayaran kreditnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pemberian kredit dengan jaminan perorangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Dan mengetahui Bagaimana penyelesaian dalam perjanjian kredit bank apabila debitur wanprestasi pada Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan analisis dan pendekatan fakta, sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, teknik analisis dan pengolaan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.Kata Kunci : Jaminan Perorangan, Wanprestasi, Bank]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA PROSES PERSALINAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN DI KLINIK CITRA ASRI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Intan Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.099 KB)
<![CDATA[Kurangnya penerapan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada persalinan yang dilakukan oleh bidan menyebabkan sering terjadi kesalahan yang merugikan pasien. Penelitian ini membahas pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada proses persalinan dan tanggung jawab bidan apabila diduga melakukan kesalahan khususnya di Klinik Citra Asri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden maupun informan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Klinik Citra Asri Yogyakarta telah melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan tindakan sesuai kewajiban bidan pada Pasal 28 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017, tetapi kelengkapan isi formulir persetujuan tindakan medis masih kurang. Tanggung jawab bidan bila melakukan kesalahan yaitu menyelesaikan melalui mediasi atau memberikan ganti rugi. Maka diperlukan penyempurnaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menjelaskan persetujuan tindakan medis (informed consent) dan membentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai persetujuan tindakan medis oleh bidan. Kata Kunci: persetujuan tindakan medis, persalinan, bidan]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN KREDIT MACET MELALUI PROSES RESTRUKTURISASI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[I Kadek Pramuna Dwiantara]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Darmawan]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.701 KB)
<![CDATA[Berdasarkan penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Negara sampai saat ini ditemukan cukup banyak yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya oleh pihak debitur. Faktor kemacetan suatu fasilitas kredit dari pihakPerbankan dapat terjadi apabila pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan denganrasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat dari kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya di lakukan secara tidak objektif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dan untuk mengetahui faktor-faktor nasabah mengalami masalah wanprestasi pada Bank Bank RakyatIndonesiaCabang Negara. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, maka ditemukan hasil/kesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara adalah dengan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untukmemenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit; dan atau Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (dengan memperhatikan ketentuan yang juga tercantum dalam PBI).Melalui proses Restrukturisasi,Kreditur dapat menangulangipermasalahan kredit macet. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara diantaranya Faktor daripihak Kreditur Dan Faktor dari pihak Debitur.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN RISALAH LELANG SEBAGAI UPAYA HUKUM PENEGAKAN HAK-HAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ]]>
<![CDATA[I G N Agung Widhya Sastra]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A. A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.884 KB)
<![CDATA[This paper departs from standing problem treatise auction for the rights of the creditor when the debtor defaults.This paper is intended to answer the question of how the position of the Minutes of Auction for the fulfillment of the rights of the bank as a creditor when the debtor defaults and how the force of law as evidence the minutes of the auction transitional land rights. In his discussion, accompanied by APHT credit agreement which is then used by the lender to carry out the auction for the collateral to satisfy creditors' rights. In addition it was found that the minutes of the auction is referred to as an authentic act in PMK 93/PMK.06/2010 numbers on Implementation Guidelines Auction did not meet the elements of an authentic act as stated in the Civil Code.Conclusion treatise auction is a testament to the creditors that the auction had been conducted according to the procedures and results of the auction has been used to satisfy creditors' rights and by Article 37 Paragraph (1) in conjunction with Article 41 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on the Registration ground, can be used as the basis of the minutes of the auction registration of transfer of land rights, but the strength of proof is not perfect because it is not an authentic act but has the same legal force with PPAT deed.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA ( LPD) DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK DI IKAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LPD DI KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[I Made Wahyu Santika]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.101 KB)
<![CDATA[Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang menjalankan salah satu fungsi keuangan dalam bentuk simpan pinjam. Pemberian kredit tentunya terdapat syarat perlu adanya sebuah jaminan. Akan tetapi tidak semua jaminan yang berupa tanah diikat oleh akta pemberian hak tanggungan oleh Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit oleh LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dan cara LPD melakukan eksekusi terhadap jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dalam hal terjadinya kredit macet.[1] Kata kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DENGAN PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) DALAM PERJANJIAN BAKU ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Santi Iswari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[AA Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.936 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi pihak penerima waralaba dengan pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba sebagai perjanjian baku. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Pengaturan tentang waralaba diatur pada Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba antara lain perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif dan sebagai perjanjian baku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT DELINA ]]>
<![CDATA[Wayan Wiryantara]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.074 KB)
<![CDATA[Tulisan yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada PT Delina bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Delina. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan tenik analisi data dengan teknik deskriptif kualitatif maka di peroleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Delina telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Minoritas, Perseroan Terbatas.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK ]]>
<![CDATA[Wira Dhita Kusuma]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In addition to deposit guarantee, Deposit Insurance Corporation also authorizedto deal with Failing Bank, both of Systemic Effect and Non-Systemic Effect. Where thesame authority held by Bank Indonesia. So, how does the authority between BankIndonesia and Deposit Insurance Corporation in handling Failing Bank which are Non-Systemic Effect and how the process of handling by the authorities of the DepositInsurance Corporation. The research method used is Normative Legal Research, thetype of approach used are the Statute Approach and Comparative Approach. Legalmaterial source used by the primary and secondary legal materials. Techniquecollection of legal materials based on the Library Research and from the laws that havebeen obtained to use Technical Analysis Argument and Systematization to get relevantanswers to the issues raised. The authority to handle Failing Bank arranged in twolaws, namely Article 37 paragraph (2) of the Banking Act and Article 26 of the DepositInsurance Corporation Act. While the stages of handling Failing Bank of Non-Systemict Effect by Deposit Insurance Corporation regulated in Article 22 to Article 30of the Act Deposit Insurance Corporation. With the two legislation that have the sameauthority to regulate handling Bank Failing of Non-Systemic Effect, may result in acontradiction or conflict between Bank Indonesia and Deposit Insurance Corporationin any treatment for the Failing Bank.]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM DEBITOR PAILIT TERKAIT PENGGUNAAN PAKSA BADAN DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Ernes Gabriel Sihotang]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.119 KB)
<![CDATA[Penggunaan dari upaya paksa badan sebagai salah satu cara penyelesaian putusan kepailitan yang dimohonkan oleh kurator dalam melakukan tugas pemberesan atas harta kepailitan. Masalah terdapat dalam menentukan dasar pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perintah paksa badan serta mengenai bentuk upaya yang dapat dilakukan debitor untuk melakukan perlawanan paksa badan. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penggunaan paksa badan dan upaya debitor dalam melakukan perlawanan atas paksa badan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dasar hukum pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan paksa badan terhadap debitor pailit merupakan alasan bagi kurator sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitor pailit untuk melawan dari upaya paksa badan dapat berupa surat pernyataan dan uang jaminan. Kata kunci : Paksa badan, Pertimbangan Hakim, Debitor, Kurator, Kepailitan,.]]>
