Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Acta Comitas Aktual Justice

Ida Bagus Putra Atmadja

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 236496

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 54 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (POLICRESULEN) Gede Jaya Kesuma; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.345 KB)

Sebagaimana di atur dalam pasal 4 tentang hak - hak Konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang yang di perdagangkan dan resiko penggunaan, serta produsen wajib menjamin mutu barang yang diproduksi serta di perdagangkan (pasal 7 UUPK). Namun faktanya, PT Pharos Indonesia Menambahkan konsentrat (Policresulen) pada obat yang di perjual belikan selama hampir 8 tahun di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh Produsen terhadap Konsumen. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bali dalam menangani kasus Obat yang mengandung zat berbahaya (Policresulen). Metode penelitian yang di pergunakan penulis adalah metode penelitian Yuridis-Empiris. Hasil Penelitian di dapatkan berupa tidak adanya Bentuk Tanggung jawab Produsen atas Peredaran Obat yang mengandung zat Berbahaya (Policresulen) berupa tanggung gugat produk. BBPOM Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan melalui sarana preventif dan represif. Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Obat, Zat Berbahaya

EKSISTENSI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI DENPASAR Ade Setyawan Nugroho; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.158 KB)

This scientific study entitled Collateral In Islamic Banks Financing,motivated by a fact that many financing activities that do not run smoothlybecause the customer is unable to meet its obligations to the bank. To prevent this,Islamic banks are required to apply the precautionary principle, one of whichincludes collateral for customers who submit funding recipients. The purpose ofthis study was to find out the existence of collateral in the Islamic banks financingand to find out actions of Islamic banks in terms of customer facilities recipientwhich does not meet its obligations to the bank. This research was a legalresearch which used empirical legal research methods by conducting researchdirectly in Denpasar. As a conclusion, it was found that the collateral in financingof Islamic banks was essential thing that must exist, it became a virtue that bankshave certainty and guarantee the repayment obligations of the receiving facilitycustomers. In case of the customer could not meet its obligations to the bank,then the action taken Islamic banks were taking action in the form of rescuing thefinancial by rescheduling, reconditioning, and restructuring, and if such effortsstill can not resolve the problem then the next action bank will pursue financialtroubles by executing collateral.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN (STUDI PADA PT. LION MENTARI AIRLINES) Desak Putu Dian Sucitawati; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel dalam jurnal ini untuk mengkaji mengenai hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan penumpang, serta untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang apabila terjadi penundaan penerbangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Perusahaan Angkutan Penerbangan dengan penumpang adalah hubungan hukum yang sifatnya perjanjian berkala yaitu perjanjian dengan syarat dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara di Pasal 10, yaitu keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam akan mengakibatkan pembayaran kompensasi sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing penumpang. The purpose of articles in this journal is to examine the legal relationship between airline companies and passengers, as well as to find out the responsibility of airlines to passengers in the event of flight delays. This paper uses an empirical juridical research method with qualitative descriptive research characteristics. The results of the study show that the legal relationship between the Aviation Transportation Company and passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with the condition that it is carried out only for a certain time and for certain actions. In accordance with Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning the Responsibility of Air Transport Carriers in Article 10, namely a delay of more than 4 (four) hours will result in the payment of compensation of Rp. 300,000.00 (three hundred thousand Rupiah) for each passenger.

STANDARISASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BIRO PERJALANAN WISATA Made Ayu Susiana Sugihasri; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.138 KB)

Wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan pesat sehingga banyak bermunculan berbagai macam usaha pariwisata, salah satunya yaitu biro perjalanan wisata. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah tanggung jawab biro perjalanan wisata dalam mencegah kerugian bagi wisatawan yang menggunakan jasanya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata? dan bagaimanakah standarisasi yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan pariwisata terkait keamanan dan keselamatan wisatawan? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat diketahui tanggung jawab yang dibebankan kepada biro perjalanan wisata, adalah tanggung jawab mutlak, karena akibat dari tidak dilaksanakannya sertifikasi standar usaha perjalanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan menimbulkan kerugian kepada wisatawan yang menggunakan barang dan/atau jasanya. Standarisasi biro perjalanan pariwisata ditentukan dari beberapa aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KESALAHAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DOKTER: STUDI KASUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Ni Komang Manik Meira Setiarini; Ida Bagus Putra Atmadja; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasien merupakan salah satu pihak awam yang tidak mengerti tentang penyakit yang dideritanya sehingga membutuhkan jasa pelayanan kesehatan seperti dokter untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyakitnya. Namun dalam beberapa kasus sering terjadi kesalahan informasi yang diberikan oleh dokter sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan informasi yang diberikan dokter dan bagaimana upaya BPSK dalam menangani sengketa antara dokter dengan pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya kecocokan antara das sollen (apa yang seharusnya dilakukan) dan das sein (apa yang terjadi) yaitu pasien mendapatkan perlindungan hukum represif dengan dikabulkannya gugatan pasien dalam bentuk pemberian ganti rugi dalam bentuk materiil oleh pihak rumah sakit. Dan BPSK telah melakukan upaya sesuai dengan tugas dan wewenang BPSK yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi.

PENYELESAIAN KASUS HUKUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA YANG TERKAIT KREDIT MACET PADA CIMB NIAGA AUTO FINANCE I Wayan Agus Sima Parimandana; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.403 KB)

Dimana semakin berkembangnya pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di CIMB Niaga Auto Finance, namun memiliki beberapa kejaidan wanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan CIMB Niaga Auto Finance Denpasar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi yaitu para tim creditsales yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis antara credit sales dan credit auditor mengenai seorang calon debitur, kurangnya kehati-hatian dari tim credit, baik credit sales maupun credit auditor terhadap analisa kredit dari calon debitur dan lemahnya analisa dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan esulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di CIMB Niaga Auto Finance adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana CIMB Niaga Auto Finance Denpasar tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur. Kata Kunci : Perjanjian, kredit, fidusia, wanprestasi.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG DALAM KEADAAN TAK HADIR DAN PULANG KEMBALI Isnani Hifzhi Syauchani; I Ketut Westra; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.517 KB)

Perlindungan hukum hak waris terhadapahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali berdasarkan KUHPerdata dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan, pengunaan hukum yang akan digunakan penyelesaiannya pun mengacu kepada KUHPerdata. Permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali terhadap hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta warisan dan pembagiannya. Penulisan tulisan ini menggunakan metotode penelitian normatif, yang untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai bacaan.Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia, maka ahli waris tersebut masih berhak seluruhnya atas harta warisan tersebut dan dapat menggugatnya apabila tidak mendapatkan warisan sebagaimana haknya yang seharusnya didapatkan.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA DI BADUNG Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perjanjian kredit mempunyai fungsi penting untuk mengurangi resiko tidak dipenuhinya kewajiban (Wanprestasi) oleh debitur. Didalam perjanjian kredit perlu adanya sebuah jaminan fidusia, dimana jaminan fidusia tersebut digunakan untuk mengurangi kerugian. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer berupa data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Serta ditunjang dengan data sekuder berupa permasalahan yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat akibat hukum beserta upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan secara kekeluargaan dan pemberian surat peringatan, beserta upaya pelelangan jaminan fidusia. Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

PPELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN BAGI TENAGA KERJA WANITA PADA PT. PLN (PERSERO), Tbk. DISTRIBUSI BALI Agung Made Ayu Suastini Wibawa; Ida Bagus Putra Atmadja; A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.12 KB)

Persaingan industri saat ini tumbuh semakin pesat ditingkat manapun, sehingga menimbulkan berbagai macam peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Melalui pertumbuhan persaingan industri ini, pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita yang tengah hamil dengan meningkatkan sistem pengawasan dan peraturan-peraturan yang lebih serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang ada terhadap tenaga kerja wanita dan pihak perusahaan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah pemberian cuti melahirkan bagi tenaga kerja wanita dalam PT. PLN (Persero), Tbk. Distribusi Bali dapat melewati batas hak cuti dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap tenaga kerja wanita apabila melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti permasalahan yang diangkat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pemberian cuti melahirkan bagi tenaga kerja wanita. Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja wanita tidak dapat melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, apabila melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi yang sesuai dalam undang-undang. Kata Kunci: Cuti, Surat Peringatan, Tenaga Kerja Wanita

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PT. TAMAN BURUNG CITRA BALI INTERNATIONAL DENGAN PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 845 K/Pdt.Sus-PHI/2017) Silvia Syarafina; Ida Bagus Putra Atmadja; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.238 KB)

Pelaksanaan suatu perjanjian kerja merupakan suatu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, pada prakteknya tidak jarang ditemukan adanya pekerja yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga masa berlaku kontrak pada perjanjian kerja habis, sehingga pekerja dianggap merugikan perusahaan. Perjanjian kerja dapat berakhir karena beberapa alasan salah satunya apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, Hal ini diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu serta akibat hukum dari pelaksanaan PHK diantara para pihak perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa selama pelaksanaan perjanjian kerja ini berlangsung pekerja tidak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai Park Coordinator dengan baik. Selanjutnya, terhadap akibat hukum pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT. Taman Burung Citra Bali Internasional adalah sah demi hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 61 huruf b UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja dapat berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sehingga hubungan hukum diantara para pihak juga telah berakhir. Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Co-Authors A. A. Gede Ngurah Dirksen A. A. Sagung Wiratni Darmadhi A.A. Gede Agung Dharma Kusuma A.A. Sri Indrawati Ade Setyawan Nugroho Agung Made Ayu Suastini Wibawa Anak Agung Deby Wulandari Anak Agung Intan Wulan Sari Anak Agung Made Agus Rumawan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sri Indrawati Candraditya Indrabajra Aziiz Desak Putu Dian Sucitawati Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi Dewa Gde Rudy Ernes Gabriel Sihotang Gede Jaya Kesuma I G N Agung Widhya Sastra I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I Gede Krisna Adi Yasa I Gede Sakih Sastrawan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Ayu Santi Iswari I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra I Kadek Ade Safera I Kadek Pramuna Dwiantara I KETUT WESTRA I Made Dedy Priyanto I Made Hendrayasa I Made Wahyu Santika I Nyoman Bagiastra I Nyoman Trisna Yuanda I Wayan Agus Sima Parimandana I Wayan Bagus Pramana I Wayan Novy Purwanto Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Rai Cahyadi Putra Intan Pratiwi Isnani Hifzhi Syauchani Kadek Arini Kadek Ayu Cintya Paramita Kadek Lisa Kartini Mahasari Suteja Ketut Purnama Sari Ketut Yudagama Jayasthawan Komang Agung Cri Brahmanda Luh Ayu Mistrinda Dewi Made Ayu Susiana Sugihasri Ngurah Pradita Putra Ni Desak Made Eri Susanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Manik Meira Setiarini Ni Luh Putu Siska Sulistiawati Ni Made Sellia NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Purnama Andari Ni Putu Purwanti Putu Anindya Melinda Putri Putu Bella Mania Madia Putu Evi Nadya Christina Putu Ikko Suar Agung Dewi Rika Basa Sabatini Sagung Putri M.E. Purwani Sari Dwi Pangestu Silvia Syarafina Suatra Putrawan Wayan Wiryantara Wira Dhita Kusuma Yohanes Setiadi

Title

Found 54 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 54 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 54 Documents
Search