Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.174
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Pandecta Abdimas MODELING: Jurnal Program Studi PGMI DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL PIONIR Legalitas: Jurnal Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Suara Pengabdian 45 Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Media Akademik (JMA) Journal Juridisch
Bahmid
Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
POLITIK HUKUM RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN ASAHAN Bahmid Bahmid; Ahmad Fauzi; Edi Kurniawan; Julizar Mauttaqin; Marlon Brando; Miftahul Husna; M Nico Hardianto; M Tomy Iskandar; Nurul Islamy; Risdianto Risdianto; Ustami Panjaitan
JURNAL PIONIR Vol 7, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i2.2955

Abstract

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan dari hasil retribusi, retribusi parkir merupakan pendapatan asli daerah yang dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik serta pengawasan yang tepat dari Dinas perhubungan. Mulai dari tarif parkir yang harus sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan juga pengawasan terhadap juru parkir liar. Bagaimana pengelolaan parkir di Kabupaten Asahan guna terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak. Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikaan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Salah satu jenisnya retribusi arker, Sarana atau tempat arker merupakan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati/Wali Kota sebagai tempat arker.Kata Kunci : Retribusi, pengelolaan Parkir, pendapatan Daerah
Konstruksi Model Sosialisasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal Kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar Bahmid; Hamidah Sidabalok; Dewi Sartika; Renita Dewi; Rifqah Anisa Heni Nasution
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v6i1.18938

Abstract

Non-compliance by organs of educational foundations in Asahan Regency with orders to adjust the articles of association for foundations that existed before the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation. This is because it is not in accordance with local wisdom in Asahan Regency. Therefore, it is important to do research on directing legal compliance in the form of outreach regarding existing problems associated with local wisdom. The research method used is empirical juridical with an effectiveness approach. From the results of the study, it shows that the socialization of local wisdom is very effective in providing interpretation to the community. This is because the organs of the foundation understand why it is important to make adjustments to the articles of association.
PENETAPAN ZONA NILAI TANAH Irda Pratiwi; Bahmid Bahmid; Sri Rizky
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3264

Abstract

Penetapan Zona Nilai Tanah. oleh pemerintah terkait Kawasan tanah merupakan suatu segi-segi luas tanah yang mampu mengilustrasikan nilai suatu tanah dengan relatif sama dari banyaknya bidang tanah keseluruhan, dapat digambarkan secara riil dari pemakaian tanah yang berbeda, dari satu sama lain didapatkan nilai tersebut atas suatu analisis pegawai menggunakan cara perbandingan suatu pasar tanah maupun biaya. Namun, ini bukanlah hal yang sebenarnya, masih tidak dapat memahami bagaimana tanah berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan tujuan lainnya. Kebutuhan masyarakat akan informasi nilai pasar tanah belum dapat dipenuhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan nilai dan harga tanah. Maka dari itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai telah menginisiasi terbentuknya Zona Nilai Tanah  (ZNT) guna pengumpulan data tentang nilai pasar tanah, nilai properti, nilai ekonomi regional, dan nilai keseluruhan aset tanah untuk memahami bagaimana tanah dapat memberikan manfaat terbaik bagi perkembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Penetapan Zona Nilai Tanah di Kota Tanjungbalai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan penetapan zona nilai tanah di kota Tanjungbalai. Metode yang dipakai pada riset ini merupakan suatu kajian hukum dengan sifat deskriptif yang dapat merincikan dan menggambarkan dalam pelaksanaan riset dalam konstruksi hukum kemudian dalam hal pengambilan data penulis juga melakukan wawancara dan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Penetapan Zona Nilai Tanah Kota Tanjungbalai sebagai penentuan nilai riil tanah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang artinya bahwa negara menerima pendapatan selain dari pajak juga bersumber dari masyarakat di Kota Tanjungbalai pada aktifitas pertanahan. Hambatan-hambatan kekurangan sumber daya manusia, alat-alat yang kurang memadai seperti perlengkapan dan peralatan, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit dalam pelaksanaan penetapan zona nilai tanah.
Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan bahmid bahmid; Syaiful Zuhri Rangkuti; Zuwairiah Harmika; Muhammad Hafiz; Muhammad Idham; Hikmah Ramadhani; Sri Diana; Patria Sahdan; Rado Maruli Malau
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 3 (2023): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i3.949

Abstract

Tanah merupakan hal yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup nya seperti bercocok tanam dan sebagai tempat pemukiman. Namun dalam pemanfaatanya tidak jarang banyak konflik yang terjadi antar manusia utamanya dalam kepemilikan hak tanah. Kepemilikan suatu tanah menjadi hal paling penting agar kita dapat mengidentifikasi suatu tanah yang dimiliki seseorang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum pendaftaran tanah di Desa Bahung Bahung melalui upaya sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat desa. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian adalah untuk memberdayakan masyarakat desa Bahung Sibatu Batu agar lebih memahami dan dapat mengakses proses pendaftaran tanah dengan mudah dan tepat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi,penyuluhan,pemaparan materi terkait pendaftaran tanah, dan evaluasi. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah disampaikan kepada masyarakat desa Bahung Sibatu Batu. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa mengenai proses pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Bahung Bahung. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, tercipta kepastian hukum yang lebih baik, dan konflik yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dapat diatasi secara berkelanjutan.
Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bahmid Bahmid; Rima Arianti Sinurat
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27769

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan.This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.
Pkm Pendampingan Warga Stunting untuk Menurunkan Angka Stunting Sesuai Amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Ismail, Ismail; Hutama Hutabarat, Dany Try; Bahmid, Bahmid
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2114

Abstract

Stunting is a disruption in the growth and development of children due to chronic malnutrition and recurrent infections, which is characterized by their length or height being below the standards set by the minister who handles government affairs in the health sector. The number of stunted children under five in Indonesia will decrease to 21.6% in 2022. The factors of stunting are maternal education, family income, maternal knowledge about nutrition, exclusive breastfeeding, age at complementary feeding, zinc and iron adequacy levels, history of infectious diseases and genetic factors. By considering these factors, it can be concluded that if the decline that occurs in 2022 is not controlled as well as possible, there could be another increase in the number of stunting sufferers in 2023. This community-based empowerment aims to continue the success that has been achieved in reducing stunting rates in 2022 and to spread and expand education for the community regarding stunting. The output of this empowerment is none other than to help and contribute to reducing the stunting rate which can be obtained by increasing mothers' knowledge about the important nutrients needed by their children, not only mothers. It is hoped that by carrying out this empowerment, people's knowledge about stunting will no longer be just scientific knowledge but has become a habit and general knowledge. Outputs in the field of scientific publications in this service will be published in sinta-4 indexed journals in service journals. So that through this community service and the output that will later be published we can provide real knowledge to society.
PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI Syafyandra; Adimansar; Bahmid Panjaitan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.303

Abstract

Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mendagradasi kewenangan Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan MK. Dibentuknya MKN salah satu tujuannya adalah sebagai institusi yang akan memberikan izin atau menolak permintaan penyidik Polri yang akan memanggil seorang notaris terkait dengan akta yang dibuat di hadapannya. Pada sisi lain penyidik Polri memiliki legalitas yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap warga negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam menghadapi pemanggilan tersebut, maka MKN memerlukan pertimbangan apakah memberikan izin atau menolak permintaan penyidik Polri tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif dokumentatif. Alat pengumpul data penelitian ini dengan memakai studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri adalah dengan mengharuskan adanya izin dari Majelis Kehormatan Notaris supaya si Notaris dapat hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan persidangan di pengadilan. Kewenangan penyidik Polri untuk memanggil notaris terkait dengan kasus pidana sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian berhak untuk memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan terkait dengan suatu tindak pidana. Namun khusus untuk profesi notaris dan PPAT telah ada kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dengan INI dan IPPAT telah mengadakan MoU (Memorandum of Understanding), Nomor: 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor Pol.: B/46/VIII/2018. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin pemeriksaan notaris dari pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Polri harus didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
ELECTRONIC IDENTITY CARD FOR LAND JUSTICE: LEGAL POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF ABSENTEE BASED ON ISLAM AND PANCASILA VALUES Pratiwi, Irda; Bahmid, Bahmid
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research was motivated by the government's failure to finalize ownership of agricultural land in absentia. Pancasila as a guide to the value of justice should be used as government legal politics in carrying out preventive and repressive actions in synergy with the use of Information technology, which currently continues to grow. The Indonesian population, which is the majority of Muslims, certainly intersects between ideological, religious, and national ideologies. This research does not find new theories but wants to identify and examine how the perspective of Indonesian society in energizing religious ideology and Pancasila values which are believed by the Indonesian people as the basic foundation of national and state life. This research offers solutions for the use of E-KTP and data synergy between authorized institutions as an effort to prevent the absence of land ownership in terms of the perspective of Islamic legal values and Pancasila ideology. This research was conducted using normative research methods with a legal approach and legal doctrine.
IMPLEMENTATION OF ABSENTEE LAND MANAGEMENT IN THE COMMUNITY ENVIRONMENT Bahmid, Bahmid; pratiwi, irda; Nasution, Emmi Rahmiwita; Ritonga, Nurliana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4506

Abstract

This research is based on the background Absentee land is land owned by individuals or legal entities that do not physically live on or are near the land. The focus of absentee land management implementation is to identify the challenges and impacts associated with land ownership by owners who are not in the area concerned. This study aims to analyze how absentee land management affects the environment and local communities.
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST PENALTY EXEMPTION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Bahmid, Bahmid; Marqom, Ruzian; Siregar, Siti Hajar; Basuni, Zakiyah An Nisa’; Andalarl, Fahrul Azmi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3893

Abstract

This research is a theoretical study of the early repayment clause in standard banking credit agreements during the pandemic. The issue at hand is how standard agreements containing force majeure clauses are examined in light of theories of justice and the doctrine of abuse of circumstances during the COVID-19 pandemic. The research method used in this study is juridical-normative, with a legislative approach. In standard agreements, debtors are only given limited freedom to negotiate, which is associated with consumer protection. Creditors face potential gains and losses due to early repayments, while debtors are constantly at risk of suffering losses, thus undermining fairness. Therefore, the government must intervene to protect society by establishing regulations that can rectify imbalances in banking credit agreements.Keywords: Protection, Agreement, Clause, Creditor, Debtor, BankLEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST PENALTY EXEMPTION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
Co-Authors Abadina, Waode Adimansar Agus Slamet Ahmad Fauzi Anarki Rambe Andalarl, Fahrul Azmi Anggi Wulandari Apdillah, Dicky Arbiah Arbiah Aryuda Sinaga Aswan Aswan Ayu Wandira Marpaung Azmi, Chairanda Al Basuni, Zakiyah An Nisa’ Dalimunte, Septian Rizky Dany Try Hutama Hutabarat Des Vanli Sihombing Dewi Sartika Edi Kurniawan Eko Bayu Sahputra Emiel Salim Siregar Fadila Khairunnisa Farezi, Muhammad Al Fauzan, Aan Firman Syukur Mendrofa Hadi, Neil Falah Hamidah Sidabalok Harmika, Zuwairiah Hikmah Ramadhani Ida Hanifah Imam Rivai, Imam Indra Perdana Tanjung Irda Pratiwi Irda Pratiwi Isma Sari Ritonga Ismail Ismail Julizar Mauttaqin Junindra Martua Kukuh Sudarmanto Lubis, Sofyan Soury M Nico Hardianto M Tomy Iskandar Maharani, Salsyadilla Malau, Rado Maruli Marlon Brando Marpaung, Saplia Amanda Marqom, Ruzian Masnur Syahputra Miftahul Husna Muhammad Hafiz Muhammad Hafiz Muhammad Idham Muhammad Idham Muhammad Junaidi Muhammad Zailani NST Nadapdap, Nadila Br Narti Narti, Narti Nasution, Emmi Rahmiwita Nurul Islamy Patria Sahdan Pratiwi, Irda Putri Putri Putri Septian Rado Maruli Malau Rahmadi, Yudha Ramadhani, Hikmah Rambe, M Irfan Islami Rangkuti, Syaiful Zuhri Renita Dewi Rifqah Anisa Heni Nasution Rima Arianti Sinurat Risdianto Risdianto Ritonga, Nurliana Safrin Salam Sahdan, Patria Salsabila, Jihan Samsir Samsir Siagian, Zairul Abdi Simanjuntak, Cici Rahma Alia Sinurat, Rima Arianti Sirait, Deviana Dewi Siregar, Siti Hajar Sri Diana Sri Diana Sri Lestari Sri Rizky Suherman, Luthfi Fahreza Syafyandra Syaiful Zuhri Rangkuti Tampubolon, Muhammad Amin Togie Halomoan Gultom Tsaabitah Adelfiyah Eltris Ustami Panjaitan Utomo, Atok Dadyo Yunita Mulyana Pasaribu Zaenal Arifin Zuandana, Ahmad Zuwairiah Harmika