Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.331

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Pandecta Abdimas MODELING: Jurnal Program Studi PGMI DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL PIONIR Legalitas: Jurnal Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Suara Pengabdian 45 Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Media Akademik (JMA) Journal Juridisch

Bahmid

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Author-ID : 2498473

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERAN LURAH DALAM GANTI RUGI TANAH DIKELURAHAN KERAMAT KUBAH KOTA TANJUNGBALAI Togie Halomoan Gultom; Bahmid Bahmid; Irda pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Lurah memiliki peran, fungsi dan kedudukan berdasarkan undang-undang yang sangat penting dalam Pemerintahan Kelurahan. Kepala kelurahan merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di kelurahan. Seorang Lurah merupakan penyelenggara serta sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya serta bergeraknya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Lurah mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat setempat dengan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat pemerintahan kelurahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Lurah yang diembannya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada Lurah nya, termasuk untuk melakukan transaksi ganti rugi tanah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan peran Lurah dalam ganti rugi tanah dalam prakteknya merupakan hal yang penting selaku saksi, mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara ganti rugi tersebut dalam buku tanah kelurahan yang telah dicatatkan di administrasi kelurahan, membuat surat keterangan waris dan memungut biaya biaya administrasi atas setiap transaksi ganti rugi tanah yang terjadi di kelurahannya. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi tanah di Kelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai adalah masih banyaknya bidang tanah di Kelurahan Keramat Kubah yang belum bersertifikat, sehingga bidang-bidang tanah yang diperoleh secara turun temurun tersebut, alat bukti kepemilikan haknya masih atas nama pendahulunya atau orang terdahulu secara turun-menurun sehingga ini dimiliki secara bersama-sama oleh anak cucunya sebagai ahli waris dalam satu bidang tanah diwilayah tersebut, sehinga memerlukan waktu untuk mengumpulkan ahli waris yang berhak untuk melakukan ganti rugi tanah yang telah ada, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan peran PPAT dalam ganti rugi tanah, sehingga ganti rugi sering dilakukan hanya dihadapan Lurah saja tanpa ikut peran seorang notaris. Untuk mengatasi hal tersebut Lurah selaku PPAT sementara bersama Badan Pertanahan Nasional telah berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan demi terwujudnya pemberian pemahaman pengetahuan kepada masyarakat, memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuannya di bidang pertanahan, pengadaan Sertifikat Masal Swadaya (SMS) dan pengadaan Sertifikat Prona. Kata kunci : lurah, ganti rugi tanah

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS Sri Lestari; Bahmid Bahmid
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1241

Demostrasi adalah salah satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum tentang permasalahan negara yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Menyampaikan aspirasi dimuka umum memiliki syarat dan aturan yang harus di penuhi, jika unsur-unsur yang telah diatur maka dapat mengakibatkan permasalahan yang fatal seperti kerusuhan atau tindakan represif. Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis? Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa yang berakibat anarkis? Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkhis adalah apabila ia memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Kata Kunci : Demostrasi, Penghasut Unjuk Rasa

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PSK DI POLSEK DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI Samsir Samsir; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia. 2. Bagaiaman Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk memberi perlindungan hukum para pekerja seks komersial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan memperoleh data dari fakta-kata yang terjadi pada masyarakat serta dengan wawancara. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut. Kata Kunci : Strategi, Penanganan, PSK

PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG Isma Sari Ritonga; Bahmid 0
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman purba perpindahan masyarakat manusia telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia, terlebih pada jaman sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangatlah tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1.Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan transportasi dan penumpang pada barang bawaan ? 2. Bagaimana Tanggung Jawab hukum atas kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap Konsumen ?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kewajiban yang utama dari perusahaan adalah mengangkut barang yang diterimanya sampai ditujuan dengan tidak ada kekurangan apapun dan menyerahkannya sesuai dengan surat angkutan yang diisi dan ditandatangani oleh pengirim barang. Sebelum perusahaanan melakukan pengiriman wajib mengadakan pemeriksaan barang-barang apakah barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut telah memenuhi syarat-syarat perusahaanan misalnya dalam pembungkusan. Kata Kunci: perusahaan transportasi, barang milik penumpang

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Muhammad Zailani NST; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem penentuan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. 2. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitan secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerimaan negara dari PNBP ini terus dilakukan secara optimal dengan efisien dan efektif melalui beberapa sektor diantara pada penerimaan sumber daya alam, minyak dan gas bumu dan non-migas serta penerimaan PNPB lainnya yang bersumber dari PNBP fungsional dan umum pada P/L, pengenaan dan pengelolaan PNBP pada K/L yang didasari pada peraturan pemerintah. Kata Kunci : penerimaan bukan pajak

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA Masnur Syahputra; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Suatu akta jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh notaris merupakan sepenuhnya tanggung jawab notaries dalam hal akan melakukan akan melakukan pendaftaran fidusia, suatu pendaftaran fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang dimaksud adalah sebagai bukti bahwa objek yang dijaminkan untuk kepentingan kreditur dalam menjaminkan sejumlah uang yang diberikan kepada debitur. Maka dari itu notaris bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Maka oleh sebabi itu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab notaris ketika hendak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, apabila ditemukan ketidaksesuaian objek jaminan fidusia maka pertanggungjawaban administratif perdata notaris dan pertanggung jawaban pidana notaris, apabila terjadi kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris maka notaris wajib melakukan perbaikan akta. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada notaries suapaya lebih berhati-hati, teliti dan cermat pada saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian kepada pemerintah khususnya kepada kementrian hokum dan hak asasi manusia diharapkan agar dapat meningkatkan sistem untuk menjamin keabsahan pendaftaran jaminan fidusia, sistem yang dimaksud adalah sistem yang tidak dapat mempunyai penafsiran ganda mengenai sertifikat-sertifikat pendaftaran fidusia yang valid dan tidak terdafat sistem ganda, maksudnya pengajuan pendaftaran fidusia tidak dapat didaftarkan lagi apabila sudah ada yang mendaftar agar tidak merugikan berbagai pihak yang berkepentingan atas objek jaminan fidusia yang dimaksud. Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Pendaftaran Jaminan Fidusia.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA Masnur Syahputra; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR TERHADAP SEBUAH KONTRAK KERJA YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU KONTRAK Aryuda Sinaga; Bahmid Bahmid; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Penelitian hukum ini meneliti pertanggungjawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak. Dalam pertanggung jawaban harus didasari adanya suatu musyawarah mufakat baik dari pihak PPK maupun pihak kontraktor yang tertera di dalam suatu addendum perjanjian kontrak kerja. Dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data-data yang bersumber dari Badan Usaha Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi yang bernama Badan Usaha CV. Naga Karya, di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini mendapat referensi dari sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan daftar pertanyaan. Atas bentuk pertanggung jawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak, maka dapat dilakukan upaya hukum terhadap adanya penyediaan barang dan jasa konstruksi dari pihak kontraktor CV. Naga Karya, yaitu dengan cara dapat menyelesaikan secara damai terhadap semua perselisaihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini atau dapat dilakukan dengan cara melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau dapat dilakukan di sidang Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : batas kontrak, kontraktor, jasa konstruksi

PERUBAHAN PERSEKUTUAN PERDATA MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Bahmid Bahmid
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Maatschap (Persekutuan Perdata), Maatschap atau persekutuan perdata, adalah kumpulan dari orang-orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki visi-misi atau tujuan yang sama dan berkeinginan ataupun suatu kehendak untuk menjadi satu dengan identitas bersama. Maatschap adalah cerminan dari Firma dan Perusahaan Komenditer atau sering disingkat Firm dan CV yang bergerak dibidang kegiatan komersiar untuk persekutuan-persekutuan yang bergerak dibidang profesi. Perseroan terbatas adalah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang komersial yang memiliki visi-misi dan tujuan serta memiliki status badan hukum, dimana modal merupakan pertanggungjawaban dalam menjalankan roda perseroan terbatas secara keuntungan maunpun kerugian yang akan ditimbulkan dikemudian hari.Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Perseroan Terbatas.

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KANTOR PPAT SITI AMINAH BR. TARIGAN, S.H.). Irda Pratiwi; Bahmid Bahmid; Putri Septian
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2622

Dalam kegiatan pendaftaran hak tanggungan tersebut, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan sebagai pejabat umum yang menjadi bagian dari mitra instansi Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menguatkan/mengukuhkan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan penuangan dari dalam akta otentik yang telah diperbuat oleh kreditur bersama debitur dihadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Notaris/PPAT Siti Aminah Br. Tarigan, S.H., yang beralamat di Jln Cokroaminoto, No. 173 C, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum.Tugas-Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Aminah Br. Tarigan, S.H, Dalam Menjalankan Jabatannya, yaitu membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), membuat Akta Jual Beli (AJB), membuat Akta Pembagian Harta Bersama (APHB), dan membuat Akta Hibah. Hambatan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Aminah Br. Tarigan, S.H dalam melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yaitu salah satunya ialah apabila sertifikat yang mau dipasang pemberian hak tanggungan namun ternyata tidak dapat dilakukan floting (didudukan peta gambarnya) oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaetn Asahan, yang dikarenakan tidak sesuai dengan gambar yang ada di sertifikat sementara hak tanggungannya akan segera dipasang.

Co-Authors Abadina, Waode Adimansar Agus Slamet Ahmad Fauzi Anarki Rambe Andalarl, Fahrul Azmi Anggi Wulandari Apdillah, Dicky Arbiah Arbiah Aryuda Sinaga Aswan Aswan Ayu Wandira Marpaung Azmi, Chairanda Al Basuni, Zakiyah An Nisa’ Dalimunte, Septian Rizky Dany Try Hutama Hutabarat Darma, Guntur Surya Des Vanli Sihombing Dewi Sartika Edi Kurniawan Eko Bayu Sahputra Emiel Salim Siregar Fadila Khairunnisa Farezi, Muhammad Al Fauzan, Aan Firman Syukur Mendrofa Hadi, Neil Falah Hamidah Sidabalok Harmika, Zuwairiah Hikmah Ramadhani Ida Hanifah Imam Rivai, Imam Indra Perdana Tanjung Irda Pratiwi Irda Pratiwi Islami Rambe, M. Irfan Isma Sari Ritonga Ismail Ismail Julizar Mauttaqin Junindra Martua Kukuh Sudarmanto Lubis, Sofyan Soury M Nico Hardianto M Tomy Iskandar Maharani, Salsyadilla Malau, Rado Maruli Marlon Brando Marpaung, Saplia Amanda Marqom, Ruzian Masnur Syahputra Matondang, Joko Iskandar Miftahul Husna Muhammad Hafiz Muhammad Hafiz Muhammad Idham Muhammad Idham Muhammad Junaidi Muhammad Zailani NST Nadapdap, Nadila Br Narti Narti, Narti Nasution, Emmi Rahmiwita Nurul Islamy Patria Sahdan Pratiwi, Irda Putri Putri Putri Septian Rado Maruli Malau Rahmadi, Yudha Ramadhani, Hikmah Rangkuti, Syaiful Zuhri Renita Dewi Rifqah Anisa Heni Nasution Rima Arianti Sinurat Risdianto Risdianto Ritonga, Nurliana Safrin Salam Sahdan, Patria Salsabila, Jihan Samsir Samsir Siagian, Zairul Abdi Silaban, Regen Simanjuntak, Cici Rahma Alia Sinurat, Rima Arianti Sirait, Deviana Dewi Siregar, Siti Hajar Sri Diana Sri Diana Sri Lestari Sri Rizky Suherman, Luthfi Fahreza Syafyandra Syaiful Zuhri Rangkuti Tampubolon, Muhammad Amin Togie Halomoan Gultom Tsaabitah Adelfiyah Eltris Ustami Panjaitan Utomo, Atok Dadyo Yunita Mulyana Pasaribu Zaenal Arifin Zuandana, Ahmad Zuwairiah Harmika

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search