Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Mendorong Good Village Governance: Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah Safrudin Bustam Layn; Wahab Tuanaya; Nurainy Latuconsina; Atikah Khairunnisa; Muhtar
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/x6r31s27

Abstract

sosialisasi pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah. Latar belakang kegiatan didasari oleh mandat regulasi nasional serta tantangan empiris berupa keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya pengendalian internal, dan rendahnya transparansi serta partisipasi masyarakat. Pendekatan pengabdian meliputi pemetaan kebutuhan, sosialisasi interaktif, klinik kasus, dan evaluasi pra–pasca untuk menilai perubahan pengetahuan dan komitmen. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur sebesar 85 persen, penguatan praktik pelaporan berbasis bukti, serta penerapan indikator SMART dalam perencanaan. Di sisi sosial, partisipasi warga meningkat melalui community scorecard dan citizen report card yang memperpendek jarak antara warga dan pemerintah desa. Integrasi dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan menghasilkan perencanaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakter kepulauan. Dengan tingkat kepuasan 89,5 persen dan dukungan 95 persen untuk pendampingan lanjutan, model good village governance ini dinilai relevan, praktis, dan siap direplikasi pada konteks desa pesisir lainnya..
Political Communication in the Determination of Regional Expenditure Budget (APBD) of Ambon City in 2019 Wahab Tuanaya; Muhtar Muhtar; Atika Khairunisa; Marno Wance
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 6 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v6i1.98

Abstract

Ambon City was one of the regions experiencing delay in regional expenditure budget (APBD) planning and its determination from 2010-2014. The delay occured due to communication patterns of related institutions that are not well established. This pattern of unattended communication led to debates between the two institutions which had a fatal impact on budgeting in January to March while the deadline for budgeting is no later than December every year. Delay in determining the regional expenditure budget was the focus of this research in which it analyzed political communication patterns in the executive and legislative institutions in carrying out the authority of budget planning in accordance with applicable regulations. The pattern of political communication that occurred in budget planning determines the running of the budget planning process properly, precisely and accountably. Political communication in the discussion of regional expenditure budget of the Ambon City is a process that occurred in planning and budgeting. Budget planning occurred in the executive and legislative bodies was formed by formal communication patterns about the mechanism of budget planning, as well as informal communication patterns for bargaining, negotiating, and lobbying in communicating the interests between the two institutions. Qualitative research method with a case study approach was used to analyze patterns of political communication in the legislative and executive bodies. Data collection techniques were observation, interview, documentation and the use of related materials. The results of the study revealed that the pattern of external communication between the executive and legislative institutions in the process of determining the regional expenditure budget of Ambon City utilized formal and informal communication channels. Furthermore, the work program matching was done through a recess stage which was accommodated in the KUA-PPAS document and set forth in the view of each faction in the Regional House of Representative (DPRD).
HILIRISASI SASIGOV SMART VILLAGE KIT UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA NEGERI BERBASIS SASI DI NEGERI LIMA MALUKU TENGAH Muhtar Muhtar; Jusuf Madubun; Wahab Tuanaya; Judy de Fretes; Rukoyah Rukoyah; Sonia Putri Marsaolly; Aci Nadia Kabakoran
JURNAL SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2026): Sipissangngi Volume 6, Nomor 3, September 2026
Publisher : Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v6i3.7303

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola negeri adat berbasis Sasi melalui hilirisasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan dilatarbelakangi oleh belum optimalnya transparansi layanan publik, keterlacakan pengaduan, dokumentasi Sasi, serta promosi ekonomi lokal masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan siklus Plan–Do–Check–Act melalui tahapan sosialisasi, asesmen kebutuhan, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, evaluasi, dan penguatan keberlanjutan. Sasaran kegiatan meliputi Pemerintah Negeri Lima, Saniri, Kewang, admin layanan, kelompok ekonomi lokal, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SasiGov Smart Village Kit mampu menghasilkan perangkat tata kelola berupa service charter, pusat informasi layanan, sistem pengaduan berbasis register, log layanan, dashboard indikator triwulan, Sasi register, publikasi status Sasi, arsip dokumen, dan katalog ekonomi lokal. Implementasi kit memperkuat transparansi layanan, meningkatkan akuntabilitas pengaduan, mendukung pelaporan berbasis data, serta mengintegrasikan kelembagaan adat dengan promosi ekonomi lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa smart village pada negeri adat perlu dikembangkan melalui inovasi yang sederhana, kontekstual, partisipatif, dan replikatif.