Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Jurnal Sains Sosio Humaniora Unes Law Review Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Transnational Business Law Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Dialogia Iuridica
Ranti Fauza Mayana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Komersialisasi Konten Lagu dan Musik Dalam Platform Digital Dikaitkan Dengan Prinsip Fair Use Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Perbandingannya Di Beberapa Negara Reihan Ahmad Millaudy; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.900

Abstract

Saat ini dunia telah dihadapi perkembangan infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat di era transformasi digital dan memasuki Revolusi Industri 5.0. Masifnya perkembangan dari platform digital Over The Top (OTT) merupakan hal yang menjadi pemicu dari hadirnya era transformasi digital dan Revolusi Industri 5.0. Dari berbagai aspek yang terdampak dari perkembangan TIK ini salah satunya yaitu aspek Kekayaan Intelektual diantaranya adalah Hak Cipta. Bahwa objek Hak Cipta yang sering dimanfaatkan salah satunya sebuah karya seni yang dapat dinikmati sebagai hiburan, yang mana pada saat ini para content creator yang dapat melakukan cover version sebuah lagu/musik yang dapat secara langsung dipublikasikan di platform digital yang mana hal ini erat kaitannya dengan batasan mengenai penggunaan wajar/fair use yang perlu diperhatikan para pengguna konten Hak Cipta Lagu/Musik di platform digital dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan, untuk memahami fenomena yang dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, melihat masifnya perkembangan infrastruktur TIK dan juga Kekayaan Intelektual di era Industri 5.0 dan era transformasi digital, Pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-undangan yang lebih detil dan rinci tentang penggunaan wajar atau fair use dalam sistem Hak Cipta Indonesia dengan pendekatan melalui prinsip Hukum Transformatif dan tidak semata-mata melalui pendekatan hukum yang konservatif, bahwa dalam pembentukan hukum, harus diperhatikan variabel-variabel non hukum seperti, teknologi, ekonomi, ekosistem digital, dan sosial budaya.
Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Anye Ramadhani; Tasya Safiranita Ramli; Ranti Fauza Mayana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.902

Abstract

Berkembangnya artificial intelligence sebagai agen elektronik tentunya berpengaruh positif ke dalam berbagai aspek khususmya bidang e-commerce yaitu Shopee. Namun, di sisi lain dalam penggunaannya dapat memberikan dampak yang negatif salah satunya terkait data pribadi konsumen. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi artificial intelligence sebagai agen elektronik pada fitur PayLater dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pemanfaatan artificial intelligence pada fitur PayLater yang dikaitkan dengan data pribadi konsumen. Melalui penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa artificial intelligence memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan hukum seperti ketiadaan regulasi di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai artificial intelligence secara khusus, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga, Indonesia sangat diharapkan untuk dapat menciptakan regulasi baru yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan artificial intelligence dari segi aspek teknologi dan hukum.
Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek Yonathan Aji Pamungkas; Ranti Fauza Mayana; Aam Suryamah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10424349

Abstract

Praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penggugat juga menarik DJKI sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa DJKI wajib ditarik sebagai Turut Tergugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji bagaimana kedudukan DJKI pasca putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan 3 kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendapat ahli hukum kekayaan intelektual, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, dan pendapat Hakim dalam 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang serupa. Kedua, merek “Yunteng” milik penggugat terkualifikasi sebagai merek terkenal, serta terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat. Ketiga, meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang berpotensi untuk dijadikan referensi bagi hakim berikutnya dalam perkara serupa.
Studi Komparasi Perbandingan Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan Alfriza Juntiana Buay Pemaca; Sudaryat Sudaryat; Ranti Fauza Mayana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i07.1050

Abstract

Seorang inventor menciptakan sebuah invensi melalui proses penuangan kreativitas yang tentunya panjang. Pendaftaran invensi yang dilakukan oleh inventor dilakukan untuk memeroleh pelindungan paten untuk melindungi invensi yang telah diciptakannya. Setelah terdaftar dalam paten, seorang inventor memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral yang melekat dalam dirinya. Salah satu tahap yang sangat penting untuk memaksimalkan perolehan hak eksklusif khususnya hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang inventor adalah tahap komersialisasi. Komersialisasi paten dalam negeri dapat memberikan dampak yang cukup besar baik untuk inventor itu sendiri maupun untuk negara. Keberhasilan tahap komersialisasi paten dalam negeri dapat membantu meningkatkan rasa kesadaran akan paten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepastian hukum pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana analisis dalam penelitian akan dilakukan berdasarkan bahan pustaka berupa peraturan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, jurnal ilmiah, dan buku. Korea Selatan secara spesifik sangat mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga kepastian hukum yang ada di Korea Selatan tentunya lebih bersifat kuat. Pengaturan komersialisasi paten dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan bagi para inventor dan pemegang paten untuk dapat memeroleh hak ekonominya secara optimal.
Pelindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Eskslusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersialisasi yang dilakukan Pihak Lain Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Bunga Sadina; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1230

Abstract

Pemanfaatan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan mengalami perkembangan pesat seiring dengan evolusi teknologi digital. Artikel ini menjelaskan pentingnya peran platform digital dalam membentuk ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu aspek terkait penggunaan platform digital adalah kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Namun, hal ini juga memiliki risiko pelanggaran hak cipta, seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta karya Ipay yang dilakukan Ian Kasela berupa Tindakan komersialisasi tanpa izin pencipta yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan UU Hak Cipta. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi mengenai komersialisasi karya cipta pada platform digital sebagai respon terhadap dampak perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi aspek hak cipta di era transformasi digital ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelanggaran hak cipta dan konsekuensinya dalam konteks platform digital.
Geographical Indication & Gastro-Diplomacy as Nation Branding Mayana, Ranti Fauza; Santika, Tisni
Lentera Hukum Vol 11 No 1 (2024): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v11i1.45082

Abstract

In response to the success of “Eat, Pray and Love” in 2010, Paul Rockower highlighted Indonesia's great opportunity to carry out a robust culinary-based public diplomacy campaign. As a specialist in culinary diplomacy, he noted this to be the key to help Indonesia to enhance its longstanding reputation as an exotic culinary locale. This paper aims to analyze the opportunities and challenges in implementing geographical indication (GI) as part of gastrodiplomacy strategies, and how it impacts the strengthening of Indonesia’s national branding. This paper finds that, to effectively integrate GI protection into the gastrodiplomacy strategy, it is necessary to take strategic steps that follow the characteristics of GI as IP with a collective dimension—through a series of collective action stages, using an institutional approach. Although the collaboration is time-consuming, involving different stakeholders (such as local producers, organizations, research institutions, the local and central government, private sectors, communities, and other institutions) is the key to integrating GI protection into gastrodiplomacy strategies.KEYWORDS: Gastrodiplomacy, Geographical Indication, Nation Branding.
Legal Issues of Artificial Intelligence – Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law Mayana, Ranti Fauza; Santika, Tisni; Win, Yin Yin; Matalam, Jamil Adrian Khalil; Ramli, Ahmad M
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61262

Abstract

Digital transformation fosters the massive utilization of Artificial Intelligence (AI) in creating literary, artistic, and musical works worldwide, including in Indonesia. The autonomous functioning of AI challenges the essential presumption that technology is merely a device in the hands of humans in the creation process of Works. This paper examines several legal issues and problems concerning the copyright-ability, authorship, and ownership of AI-generated works using a juridical normative approach. The result of the analysis shows that although the framework of Indonesia's copyright law is based on the principle of human authorship, the rapid development of AI must be balanced with an accommodating legal framework. In conclusion, the Indonesian government can open up the possibility of accepting AI's role in the creation of the work and formulate the limited artificial legal personhood of AI by granting exclusive rights, copyright protection, moral rights, and economic rights to individuals or groups of individuals who produce AI or whose contribution is required for AI function. This formulation is expected to encourage the utilization of AI also provide legal certainty and solve the problem concerning the lack of legal accountability for AI-generated works. In addition, the advancement of technical and legal support is needed in implementing this provisioning model.
VAN GOGH IMMERSIVE EXHIBITION: LESSONS & OPPORTUNITIES FOR TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS DEVELOPMENT IN INDONESIA Mayana, Ranti Fauza; Santika, Tisni
Transnational Business Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 4, Number 2, August 2023
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v4i2.1447

Abstract

Van Gogh's immersive exhibition is held in more than 90 cities around the world including Berlin, Beijing, Paris, London, Madrid, Rome, Sydney, and Jakarta. Until mid-2023, the exhibition has been attended by more than 8.5 million visitors and is an example of intellectual property development. Corresponding to business, IP Development is the capitalization of ideas, creativity, and innovation in producing products or services that contain creative content through systems of human activity related to the creation, production, distribution, and consumption of goods and services that have cultural, artistic, aesthetic, intellectual and emotional values for consumers. This paper employs a descriptive-analytical approach to describe the relevant legal rules and legal theories of copyright and their application in the IP development of artworks for businesses and the opportunities for Indonesia. The finding of the study indicates that immersive technology as a platform for the development of artworks based on Traditional Cultural Expressions (TCEs) potentially creates opportunities for intellectual property legal protection and business development of Indonesia’s TCEs in the frame of Cultural Industries. The commercialization of TCEs using immersive technologies potentially helps in fulfilling two key objectives: capturing new audiences and contributing to economic profit. However, the involvement of legal and non-legal elements as the basis for the implementation conducted in a collaborative framework between state holders and relevant stakeholders is required
JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE PROTECTION OF COPYRIGHT OWNERSHIP FOR WORKS CREATED IN COURSE OF PUBLIC SERVICE RELATIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT DAN ITS COMPARISON WITH COPYRIGHT REGULATIONS IN FRANCE AND GERMA Abdulghani, Muhammad Hilman; Mayana, Ranti Fauza; Muchtar, Helitha Novianty
Transnational Business Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 5, Number 2, August 2023
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v5i2.1873

Abstract

The regulation of copyright ownership of works created in Public Service Relations, as stated in Article 35 of the Copyright Law, indicates an injustice in the protection of copyright ownership for creators. This research aims to examine the implementation of the principle of justice in copyright ownership of works created in Public Service Relations and to compare this with the regulations in Germany and France. This study employs a comparative normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection is conducted through literature studies. The method of analysis used is descriptive-analytical. The results show that the regulation in Article 35 of the Copyright Law lacks elements of justice for creators in Public Service Relations. This is due to the difference in recognition given to creators of works made in Public Service Relations compared to works made in employment relationships. Compared to the regulations in Germany and France, the regulation of copyright ownership for "works made for hire" in Indonesia does not yet provide adequate protection for creators.
The Legal Protection in The Use of Authentic Deeds in The Patent License Agreements Mulyana, Silvia Sofiatunnisa; Fauza Mayana, Ranti; Gultom, Elisatris
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i2.44063

Abstract

This research examines the urgency of incorporating authentic deeds in patent licensing agreements and formulating such documents to establish legal safeguards that enhance the effectiveness of patent licensing ventures. This study employed a normative juridical approach with analytical descriptive methods. The results showed that the integration of authentic deeds in patent licensing agreements ensures legal certainty for the involved parties, as these deeds serve as conclusive evidence to validate legal actions taken by the parties. Furthermore, authentic deeds act as a deterrent against bad faith actions by preventing parties from disavowing the agreement's contents. Additionally, there are no specific government-mandated formulations for patent licensing agreements. To achieve optimal legal protection, the formulation of an authentic deed in a patent license agreement should encompass aspects such as license exclusivity, limitations on patent usage, annual patent fees, information disclosure clauses, the equilibrium of patent use, sanctions, and dispute resolution.
Co-Authors Aam Suryamah Abdulghani, Muhammad Hilman Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alfriza Juntiana Buay Pemaca Anwar, Rizky Ananda Anye Ramadhani Aulia, Hasna Aurelia Salsabilla Novalika Ayu, Miranda Risang Azka Ridho Syahputra Bambang Daru Nugroho Baraba, Badar Bunga Sadina Dadang Epi Sukarsa Daniel Hendrawan Elisatris Gultom Eri Pramudyo Fakhira Meshara Salsabila Fakhira Meshara Salsabila Helitha Novianty Muchtar Karenina Aulia Puti Chaidir Khoirunisa, Qorina Komaldi, Akram Laina Rafianti Latifatunnisa, Raihani Matalam, Jamil Adrian Khalil Maudy Andreana Lestari Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilah Gunawan Pani Sopian Ramli, Ahmad M Reihan Ahmad Millaudy Revanza Franseda Rika Ratna Permata Ripael Tampubolon Sadina, Bunga Safiranita Ramli , Tasya Sania Akalila Putri Thahir Selly Riawanti Sinta Dewi Sitorus, Tiara Agustina Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tisni Santika U. Sudjana, Sudjana Win, Yin Yin Yonathan Aji Pamungkas Zahra Cintana Zahra, Salya Afina Aulia Zaki Akbar Karim