Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Jurnal Sains Sosio Humaniora Unes Law Review Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Transnational Business Law Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Ranti Fauza Mayana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Legal Protection in The Use of Authentic Deeds in The Patent License Agreements Mulyana, Silvia Sofiatunnisa; Fauza Mayana, Ranti; Gultom, Elisatris
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i2.44063

Abstract

This research examines the urgency of incorporating authentic deeds in patent licensing agreements and formulating such documents to establish legal safeguards that enhance the effectiveness of patent licensing ventures. This study employed a normative juridical approach with analytical descriptive methods. The results showed that the integration of authentic deeds in patent licensing agreements ensures legal certainty for the involved parties, as these deeds serve as conclusive evidence to validate legal actions taken by the parties. Furthermore, authentic deeds act as a deterrent against bad faith actions by preventing parties from disavowing the agreement's contents. Additionally, there are no specific government-mandated formulations for patent licensing agreements. To achieve optimal legal protection, the formulation of an authentic deed in a patent license agreement should encompass aspects such as license exclusivity, limitations on patent usage, annual patent fees, information disclosure clauses, the equilibrium of patent use, sanctions, and dispute resolution.
PELAYANAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Aulia, Hasna; Mayana, Ranti Fauza; Baraba, Badar
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i1.1405

Abstract

Pemanfaatan internet atau media elektronik telah menjadi bagian terpenting dalam hal meningkatkan suatu kinerja baik di bidang instansi pemerintahan maupun berbagai profesi lainnya. Salah satu profesi yang dikenal di masyarakat adalah profesi Notaris, Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta Autentik dalam bidang hukum perdata seperti pembuatan akta Jual beli, akta Pendirian Perseroan Terbatas, akta jaminan Fidusia, akta Keterangan Hak Waris, akta Wasiat, akta perjanjian Kerjasama dan lain-lain, Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. Penelitian ini mengkaji pelayanan Notaris secara elektronik dilihat dari implementasi, pengaturan dan kepastian hukumnya sebagai perwujudan dari konsep Cyber Notary dan E-Notary. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis ditemukan bahwa dari segi substansi, struktur dan kultur Indonesia masih memerlukan berbagai macam penyesuaian, pembaharuan maupun strategi kolaboratif untuk membentuk suatu harmonisasi dari aspek regulasi, dukungan dari insrastruktur teknologi dan sumber daya manusia serta kepercayaan terhadap jabatan notaris sendiri. Hal tersebut perlu adanya suatu pembenahan- pembenahan terkait dengan Harmonisasi subtansi dalam peraturan terkait jabatan Notaris serta sarana dan prasarana pendukung. Kata kunci: Pelayanan Notaris, Cyber Notary dan E-Notary
Pelindungan Hukum Hak Cipta terhadap Lagu Halo-Halo Bandung yang Diubah Menjadi Hello Kuala Lumpur Zahra, Salya Afina Aulia; Mayana, Ranti Fauza; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.1262729

Abstract

The development of information and communication technology has caused world relations to become borderless. This can be seen on the creation of a song that can easily be transformed into a new song and uploaded on a digital platform without the permission of the Copyright Holder of the changed song, as well as the legal acts committed by foreign nationals outside the territory of Indonesia, such as one of the cases that the author researched, involving the national song Halo-Halo Bandung, which allegedly was transformed into a song titled Hello Kuala Lumpur without permission and uploaded on a Malaysian YouTube account named Lagu Kanak TV. The purpose of this research is to determine and analyze the legal provisions that can be imposed on the Hello Kuala Lumpur song maker or the owner of the Lagu Kanak TV YouTube account and also to find out the legal actions that can be taken by the Heirs of the Creator and the Copyright Holder of the song Halo-Halo Bandung and the Indonesian Government. The research method used in this research is normative juridical, which is legal research that bases its study on legal regulations. There is an examination of legal documents related to this research topic. The data collection technique used is a literature study by reviewing the relevant literature and legal regulations. Based on the results of the research, it is known that the act of changing the song Halo-Halo Bandung into Hello Kuala Lumpur by Lagu Kanak TV and its broadcast through YouTube without permission is a form of Copyright infringement on moral rights and economic rights. Dispute resolution through negotiation is recommended for both parties because negotiation is an effective way of resolving disputes and has several advantages.
Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek Atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Komaldi, Akram; Mayana, Ranti Fauza; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13834223

Abstract

Merek merupakan tanda dan ciri-ciri yang melekat kepada barang dan jasa. Sebagai suatu bagian dari kekayaan intelektual, pemilik dari merek dagang mendapatkan hak eksklusif untuk melindungi merek dagangnya. Pelindungan yang diberikan terhadap merek dagang perlu dan layak untuk diimbangi dengan penggunaan asas itikad yang baik didalamnya. Pemerintah telah melindungi merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, meskipun tantangan tetap ada seperti adanya tindak perundungan merek dagang. Perundungan merek dagang sudah cukup umum terjadi di Indonesia, namun belum ada pengaturan yang jelas untuk memberikan pelindungan kepada pegiat usaha dalam menghindari terjadinya tindak perundungan merek dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yang menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia belum cukup melindungi pemilik merek dagang dari adanya praktik perundungan merek dagang, baik untuk pengusaha besar maupun terutama UMKM. Selain itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu mengatur secara lebih jelas terkait tindak perundungan merek dagang, dimulai dari kriteria dan indikator yang rasional serta implementasi asas itikad baik dalam pelindungan merek dagang.
Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir sebagai Upaya Preventif Hak Cipta di Media Digital Sitorus, Tiara Agustina; Mayana, Ranti Fauza; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11373204

Abstract

This research highlights the problem of copyright infringement through illegal websites, especially in the context of free movie streaming. The purpose of this research is to explain the formulation of creating a blacklist of blocked domain names as a preventive measure in protecting copyright in digital media based on Indonesian positive law, as well as identifying the liability of electronic system organizers related to copyright infringement in ICT media. The method used is normative and comparative juridical with data from various sources. The Safe Harbor concept protects PSEs from liability for copyright infringement on their platforms, but proactive measures are still required. Recommendations include improving monitoring of user content, cooperation with copyright owners, updating internal policies, and disseminating copyright education to users.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SISTEM ELEKTRONIK Ranti Fauza Mayana; Tisni Santika; Zahra Cintana
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p269-290

Abstract

The actualization of Intellectual Property Development in the Copyright regime, a derivative work through electronic media, must be balanced with extra protection outside the legal protection of Copyright regulated in the national Copyright Law. Improving the quality of digital Copyright protection is necessary, considering that digital Copyright objects have increasingly transformed into various new forms, followed by the possibility of digital Copyright Infringements. The resolution of problems related to the legal issues of digital copyright infringement needs to be carried out through a legal and technological approach, which will be discussed through this research in several forms of legal protection efforts and non-legal protection as complementary protection.
Urgensi Pengaturan Tindakan Pelarangan Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943 Aurelia Salsabilla Novalika; Ranti Fauza Mayana; Rika Ratna Permata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3949

Abstract

Trade secret is one of the Intellectual Property Rights (IPR) protected by the Law No. 30 Year 2000 on Trade Secrets. However, the Trade Secret Law has not regulated in detail the act of prohibiting the sale of products resulting from trade secret infringement. Therefore, the purpose of this research is to analyse the reasons for the urgency of regulating the act of prohibiting the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act, and to explore the regulation of temporary determination of the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act and Directive (EU) 2016/943. This research uses normative law and comparative law methods with descriptive analytical research specifications. The research was conducted by comparing the laws. The data collection technique used is literature review. Based on the results of the research, it is concluded that the provisions of the Trade Secrets Law regarding injunction in Article 11 are still not detailed enough to provide legal certainty. This is different from the case of Directive (EU) 2016/943, which has regulated the provisions of interim injunction quite comprehensively. In this case, Indonesia can use Directive (EU) 2016/943 as one of the references to complete the provisions of the Indonesian Trade Secrets Law.
Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator’s Permission Fakhira Meshara Salsabila; Ranti Fauza Mayana; Laina Rafianti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.42103

Abstract

TikTok has now become an application that is widely used by all people and that it has become a trend. The application has a General Terms of Services which is the basis for using Tiktok. In the practice of uploading songs by users without realizing it, gives a juridical implication because users do not fully understand the provisions contained in the Terms of Services. Appropriately, before the user takes and modifies the work of the song which is then used for commercial use, the user already has a license or permission from the author. The problems studied are the legal consequences of uploading songs in this TikTok application which are commercialized without the permission of the Creator by the related users, as well as to see the legal efforts that can be taken by the Creator on songs that are commercialized without the permission of the Creator in this application. The research method used is juridical normative, namely an approach method that uses laws and legal principles as a means of solving the problems at hand. The results of the research conclude that currently, the violation of Copyright has changed from criminalization to remuneration, where the legal consequence of the Copyright infringement is non-compensation to the Creator due to commercial use of songs. Regarding the protection efforts, it can be done in several ways, namely recording, administrative legal remedies and supervision. In terms of fulfilling the rights of the Creator, legal remedies can be taken, namely preventive and repressive measures consisting of civil and criminal remedies. In addition, it can also be resolved by alternative dispute resolution and arbitration.
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Anwar, Rizky Ananda; Mayana, Ranti Fauza; Safiranita, Tasya
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391

Abstract

Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Urgensi Pengaturan Tindakan Whistleblowing terkait Rahasia Dagang untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943 Azka Ridho Syahputra; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i3.955

Abstract

Trade Secrets are a form of Intellectual Property that provide protection for confidential information owned by a legal subject. While Trade Secret protection offers benefits for individuals in running a business, it can also be misused to conceal legal violations. This research aims to identify how Trade Secret regulations in Indonesia provide protection for individuals who disclose Trade Secrets in the public interest, as well as to examine the urgency of such regulation by comparing the provisions of the Indonesian Trade Secret Law with Directive (EU) 2016/943. This study employs a normative juridical method with a comparative approach. The researcher conducts a literature study by comparing the Indonesian Trade Secret Law with Directive (EU) 2016/943 and relevant legal theories. The results show that the current regulation of whistleblowing on Trade Secrets for the public interest in Indonesian positive law remains very limited. There is an urgent need to expand protection for individuals who disclose Trade Secrets in the public interest. Indonesia may use Directive (EU) 2016/943 as a reference to broaden the provisions of its Trade Secret Law, in order to ensure the protection of public interest without disregarding the rights of Trade Secret holders.
Co-Authors Aam Suryamah Abdulghani, Muhammad Hilman Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alfriza Juntiana Buay Pemaca Anwar, Rizky Ananda Anye Ramadhani Aulia, Hasna Aurelia Salsabilla Novalika Ayu, Miranda Risang Azka Ridho Syahputra Bambang Daru Nugroho Baraba, Badar Bunga Sadina Dadang Epi Sukarsa Daniel Hendrawan Elisatris Gultom Eri Pramudyo Fakhira Meshara Salsabila Fakhira Meshara Salsabila Helitha Novianty Muchtar Karenina Aulia Puti Chaidir Khoirunisa, Qorina Komaldi, Akram Laina Rafianti Latifatunnisa, Raihani Matalam, Jamil Adrian Khalil Maudy Andreana Lestari Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilah Gunawan Pani Sopian Ramli, Ahmad M Reihan Ahmad Millaudy Revanza Franseda Rika Ratna Permata Ripael Tampubolon Sadina, Bunga Safiranita Ramli , Tasya Sania Akalila Putri Thahir Selly Riawanti Sinta Dewi Sitorus, Tiara Agustina Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tisni Santika U. Sudjana, Sudjana Win, Yin Yin Yonathan Aji Pamungkas Zahra Cintana Zahra, Salya Afina Aulia