Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Jurnal Sains Sosio Humaniora Unes Law Review Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Transnational Business Law Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Ranti Fauza Mayana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMANFAATAN MUSIK BUATAN AI MELALUI DEEPFAKE: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Latifatunnisa, Raihani; Ramli, Ahmad M.; Mayana, Ranti Fauza
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 7, No.2, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol7.iss2.art5

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has enabled the creation of music through deepfake methods that realistically mimic the voice, style, and characteristics of artists without their involvement or consent. While this innovation brings new possibilities to the music industry, it also raises significant legal issues, particularly regarding the recognition of AI as an author, the legal protection of AI-generated musical works, and the potential infringement of the original creator’s economic and moral rights. This study aims to examine the legal status and protection of musical works produced by AI using deepfake techniques under Indonesian Law No. 28 of 2014 on Copyright, and to compare it with the legal system of the United States. This research employs a normative juridical method, combining a descriptive-analytical and comparative law approach, with a focus on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that neither Indonesia nor the United States currently recognizes AI as a creator. Copyright protection is only granted if there is a significant human contribution to the creation process. However, Indonesia lacks specific regulations addressing AI, deepfake technology, or objective standards to assess originality and the threshold of similarity, which creates legal uncertainty in enforcing copyright law for AI-generated music.
Pelindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Eskslusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersialisasi yang dilakukan Pihak Lain Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Sadina, Bunga; Fauza Mayana, Ranti; Safiranita Ramli , Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1230

Abstract

Pemanfaatan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan mengalami perkembangan pesat seiring dengan evolusi teknologi digital. Artikel ini menjelaskan pentingnya peran platform digital dalam membentuk ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu aspek terkait penggunaan platform digital adalah kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Namun, hal ini juga memiliki risiko pelanggaran hak cipta, seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta karya Ipay yang dilakukan Ian Kasela berupa Tindakan komersialisasi tanpa izin pencipta yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan UU Hak Cipta. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi mengenai komersialisasi karya cipta pada platform digital sebagai respon terhadap dampak perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi aspek hak cipta di era transformasi digital ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelanggaran hak cipta dan konsekuensinya dalam konteks platform digital.
Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Syafa Azzahra, Nabilla; Fauza Mayana, Ranti; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1359

Abstract

Hak Ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudahan akses dalam era digital memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap suatu ciptaan, khusus dalam penelitian ini yaitu karya tulis di media sosial yang berpotensi melanggar hak ekonomi Pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum atas hak ekonomi Pencipta serta menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui spesifikasi deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa Hak Ekonomi Pencipta karya tulis di media sosial mendapatkan pelindungan preventif maupun represif sesuai dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Selain itu tindakan hukum yang dapat diterapkan oleh Pencipta yang dilanggar Hak Ekonominya yakni dapat melakukan pelaporan dan permohonan penutupan konten kepada pihak yang berwenang, selain itu dapat juga melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Anwar, Rizky Ananda; Mayana, Ranti Fauza; Safiranita, Tasya
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391

Abstract

Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Penentuan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Unggahan Cover Soundcloud Berdasarkan Hukum di Indonesia Revanza Franseda; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3116

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia, yang dimulai sejak era kolonial Belanda, telah mengalami berbagai perubahan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform digital seperti Soundcloud, isu perlindungan hak cipta, khususnya terkait unggahan versi cover komersial, menjadi semakin kompleks. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk hak ekonomi pencipta, meliputi hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur perlindungan di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks unggahan Cover version di Soundcloud. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melibatkan analisis terhadap pasal-pasal UUHC yang relevan, serta peraturan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan bagi pencipta, penerapannya di platform digital masih menghadapi tantangan. Tindakan hukum preventif dan represif tersedia untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi, klaim pelanggaran di Soundcloud, laporan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa.
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/PDT.SUS-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Dan PT Sumatra Tobacco Trading Company Sania Akalila Putri Thahir; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.581

Abstract

The registration of trademarks with the “first to file” constitutive system, adopted by Indonesia, is often abused by trademark owners with malicious intent by first registering their trademarks that are similar to well-known trademarks, knowing that the well-known trademarks have not been registered in Indonesia. This was the case with the “Starbucks” trademark owned by Starbucks Corporation in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation filed a lawsuit for the cancellation of “Starbucks” trademark in class 34 owned by Sumatra Tobacco Trading Company on the grounds of similarity to a well-known trademark for a different class and the malicious intent to exploit the reputation of the “Starbucks" trademark owned by Starbucks Corporation. The first lawsuit filed by Starbucks Corporation was rejected by the panel of judges, which led to Starbucks Corporation filing a cassation request. The research results indicates that the panel of judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences for all parties involved in the trademark dispute after the decision are the cancellation of the "Starbucks" trademark owned by Sumatra Tobacco Trading Company from the General Register, the cessation of the use of the "Starbucks" trademark in class 34 by the cassation respondent, and the strengthening of the "Starbucks" trademark owned by the cassation applicant, with its status as a well-known trademark being affirmed.
Generative Artificial Intelligence in Education and its Governance: Perspective of Copyright Law: Mayana, Ranti Fauza; Santika, Tisni
Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Vol. 25 No. 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/ptjj.v25i1.7471.2024

Abstract

As a domain of science and technology, Artificial Intelligence (AI) opened new horizons for education. Technologies change the ways we teach and learn. While Generative AI tools create new prospects for learning, several concerns also arise. Educators are worried that they cannot differentiate between the output of students' work and the output from AI and this will impact the discipline, originality, integrity, and ethics in such cases. In addition, the problem also potentially arises in the matter of the authorship of the works regarding Copyright Law.  This paper examines several legal issues of the utilization of Generative AI through the perspective of Copyright Law. This paper concludes several important points; First, although the framework of Indonesia’s copyright law is based on the principle of human authorship, the rapid development of Generative AI must be balanced with an accommodative legal framework, Second, it is particularly important to formulate a special provisions to guide the implementation concerning the utilization of copyrighted works as the input material for generative AI so that it will not harm the "legitimate interest of the author" in the limit of "normal exploitation of the work" and classified as fair use, Third, academics and administrators need to gain a better understanding of the promise and perils of generative AI, how it will likely impact education, and how it might best govern by encourage the school and universities to develop institutional policies and/or formal guidance concerning the use of digital technology and Generative AI for the future of education.
IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN PADA HAK CIPTA DALAM EKONOMI KREATIF DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ALTER EGO, TEORI PENGHARGAAN DAN TEORI HASIL KERJA khoirunisa, qorina; mayana, ranti fauza; muchtar, helitha novianty
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24010

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekraf menyebutkan bahwa terdapat skema pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif berbasiskan kekayaan intelektual (KI) termasuk didalamnyamelalui pemanfaatan Hak Cipta yang bernilai ekonomi. Skema pembiayaan dalam konteksekonomi kreatif dapat mencakup berbagaipendekatan seperti pembiayaan modal ventura, pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaanmikro, pembiayaan berbasis risiko (PembiayaanModal Kerja dan Investasi). Sebuah ciptaanmemiliki cerminan dari penciptanya (alter ego) dan hal ini tidak dapat dialihkan karna termasuk sebagai hak moral yang melekat mutlak pada penciptanya. Jika skema pembiayaan menjadikankarya dari pencipta sebagai objek jaminan, makaperlu untuk diteliti apakah dalam terjadinyawanprestasi, objek tersebut akan sepenuhnyaberpindah tangan kepada kreditur ataukah hanyasebatas sampai kreditur memenuhi kewajibannya. Proses labour yang membuat hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu hingga menciptakan suatu karya. Maka sejauh mana asas alter ego, teori reward dan teori labour dapat diimplementasikan dalam skema pembiayaan pada ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam riset ini adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan pertama, tiap hak cipta dapat memiliki nilai yang sangat berbeda karena faktor alter ego. maka semestinyadiberi keleluasaan bagi pencipta untuk dapat bebasmemilih dalam mendapatkan fasilitaspembiayaan,bukan hanya dalam sistem kreditdimana objek ciptaan dapat terancam dialihkan jika pencipta berpotensi gagal bayar. Kedua, Pemenuhan teori reward dalam konteks ekonomiuntuk hak cipta belum sepenuhnya terlaksana. Salah satunya karena pilihan terbatas pendanaanyang dapat diberikan kepada pencipta hanyadalam bentuk kredit. Pemberian reward kepadapencipta masih hanya sebatas konsep teoritis dan tertulis dalam peraturan, namun belum dapatdilaksanakan secara menyeluruh dengan benar-benar menghargai pencipta.
Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN Eri Pramudyo; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.382

Abstract

Pembahasan penerapan cyber notary yang tak kunjung usai sejak 1995 menjadikan dilema bagi notaris perihal menghadapi situasi pandemi COVID-19. Hal ini berkaitan juga dengan belum dijelaskannya secara rinci mengenai frasa cyber notary yang ada pada UUJN-P tepatnya pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peluang serta hambatan penerapan cyber notary dari aspek teknologi serta aspek kewenangan notaris. Metodologi pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertitik tolak pada UU ITE dan UUJN berikut peraturan turunannya sebagai pisau analisa penelitian yang mana pada penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitiatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peluang dan hambatan dalam aspek teknologi dan kewenangan dalam penerapan cyber notary di Indonesia sebagai solusi dalam situasi pandemi COVID-19.
EDUCATIONAL FAIR USE & DIGITAL LEARNING: COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA & MYANMAR Mayana, Ranti Fauza; Santika, Tisni; Win, Yin Yin
LITIGASI Vol. 23 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i2.5181

Abstract

The utilization of copyrighted works for educational purposes under the doctrine of fair use is globally accepted, however, the limit and the implementation measures are not clearly defined. In the age of digital learning where the creation, utilization, and dissemination of information in general and copyrighted works, in particular, have become borderless, it’s critical to analyze the proper implementation of educational fair use. Using  juridical normative approach combined with analytical study and comparative study between Indonesia and Myanmar Copyright Law, this research found that both Indonesia and Myanmar Copyright Law provide important exceptions that are specifically aimed at non-commercial educational purposes and public library archival context, however, the implementing regulations of the educational fair use still non-existence. To optimally and effectively implement the doctrine of fair use for educational purposes in the digital age it’s important to adopt globally accepted official guidelines to determine educational fair use more comprehensively followed by synergy, partnership, and collaboration between government, academics, and libraries in formulating both legal and digital infrastructures to guarantee that the implementation of educational fair use in digital age learning complies with national legislation and compliance with international copyright regulations. Keywords:  Copyright Law, Digital Learning, Educational Fair Use.
Co-Authors Aam Suryamah Abdulghani, Muhammad Hilman Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alfriza Juntiana Buay Pemaca Anwar, Rizky Ananda Anye Ramadhani Aulia, Hasna Aurelia Salsabilla Novalika Ayu, Miranda Risang Azka Ridho Syahputra Bambang Daru Nugroho Baraba, Badar Bunga Sadina Dadang Epi Sukarsa Daniel Hendrawan Elisatris Gultom Eri Pramudyo Fakhira Meshara Salsabila Fakhira Meshara Salsabila Helitha Novianty Muchtar Karenina Aulia Puti Chaidir Khoirunisa, Qorina Komaldi, Akram Laina Rafianti Latifatunnisa, Raihani Matalam, Jamil Adrian Khalil Maudy Andreana Lestari Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilah Gunawan Pani Sopian Ramli, Ahmad M Reihan Ahmad Millaudy Revanza Franseda Rika Ratna Permata Ripael Tampubolon Sadina, Bunga Safiranita Ramli , Tasya Sania Akalila Putri Thahir Selly Riawanti Sinta Dewi Sitorus, Tiara Agustina Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tisni Santika U. Sudjana, Sudjana Win, Yin Yin Yonathan Aji Pamungkas Zahra Cintana Zahra, Salya Afina Aulia