Claim Missing Document
Check
Articles

Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator’s Permission Fakhira Meshara Salsabila; Ranti Fauza Mayana; Laina Rafianti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.42103

Abstract

TikTok has now become an application that is widely used by all people and that it has become a trend. The application has a General Terms of Services which is the basis for using Tiktok. In the practice of uploading songs by users without realizing it, gives a juridical implication because users do not fully understand the provisions contained in the Terms of Services. Appropriately, before the user takes and modifies the work of the song which is then used for commercial use, the user already has a license or permission from the author. The problems studied are the legal consequences of uploading songs in this TikTok application which are commercialized without the permission of the Creator by the related users, as well as to see the legal efforts that can be taken by the Creator on songs that are commercialized without the permission of the Creator in this application. The research method used is juridical normative, namely an approach method that uses laws and legal principles as a means of solving the problems at hand. The results of the research conclude that currently, the violation of Copyright has changed from criminalization to remuneration, where the legal consequence of the Copyright infringement is non-compensation to the Creator due to commercial use of songs. Regarding the protection efforts, it can be done in several ways, namely recording, administrative legal remedies and supervision. In terms of fulfilling the rights of the Creator, legal remedies can be taken, namely preventive and repressive measures consisting of civil and criminal remedies. In addition, it can also be resolved by alternative dispute resolution and arbitration.
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Anwar, Rizky Ananda; Mayana, Ranti Fauza; Safiranita, Tasya
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391

Abstract

Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Urgensi Pengaturan Tindakan Whistleblowing terkait Rahasia Dagang untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943 Azka Ridho Syahputra; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i3.955

Abstract

Trade Secrets are a form of Intellectual Property that provide protection for confidential information owned by a legal subject. While Trade Secret protection offers benefits for individuals in running a business, it can also be misused to conceal legal violations. This research aims to identify how Trade Secret regulations in Indonesia provide protection for individuals who disclose Trade Secrets in the public interest, as well as to examine the urgency of such regulation by comparing the provisions of the Indonesian Trade Secret Law with Directive (EU) 2016/943. This study employs a normative juridical method with a comparative approach. The researcher conducts a literature study by comparing the Indonesian Trade Secret Law with Directive (EU) 2016/943 and relevant legal theories. The results show that the current regulation of whistleblowing on Trade Secrets for the public interest in Indonesian positive law remains very limited. There is an urgent need to expand protection for individuals who disclose Trade Secrets in the public interest. Indonesia may use Directive (EU) 2016/943 as a reference to broaden the provisions of its Trade Secret Law, in order to ensure the protection of public interest without disregarding the rights of Trade Secret holders.
PEMANFAATAN MUSIK BUATAN AI MELALUI DEEPFAKE: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Latifatunnisa, Raihani; Ramli, Ahmad M.; Mayana, Ranti Fauza
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 7, No.2, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol7.iss2.art5

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has enabled the creation of music through deepfake methods that realistically mimic the voice, style, and characteristics of artists without their involvement or consent. While this innovation brings new possibilities to the music industry, it also raises significant legal issues, particularly regarding the recognition of AI as an author, the legal protection of AI-generated musical works, and the potential infringement of the original creator’s economic and moral rights. This study aims to examine the legal status and protection of musical works produced by AI using deepfake techniques under Indonesian Law No. 28 of 2014 on Copyright, and to compare it with the legal system of the United States. This research employs a normative juridical method, combining a descriptive-analytical and comparative law approach, with a focus on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that neither Indonesia nor the United States currently recognizes AI as a creator. Copyright protection is only granted if there is a significant human contribution to the creation process. However, Indonesia lacks specific regulations addressing AI, deepfake technology, or objective standards to assess originality and the threshold of similarity, which creates legal uncertainty in enforcing copyright law for AI-generated music.
Pelindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Eskslusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersialisasi yang dilakukan Pihak Lain Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Sadina, Bunga; Fauza Mayana, Ranti; Safiranita Ramli , Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1230

Abstract

Pemanfaatan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan mengalami perkembangan pesat seiring dengan evolusi teknologi digital. Artikel ini menjelaskan pentingnya peran platform digital dalam membentuk ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu aspek terkait penggunaan platform digital adalah kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Namun, hal ini juga memiliki risiko pelanggaran hak cipta, seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta karya Ipay yang dilakukan Ian Kasela berupa Tindakan komersialisasi tanpa izin pencipta yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan UU Hak Cipta. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi mengenai komersialisasi karya cipta pada platform digital sebagai respon terhadap dampak perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi aspek hak cipta di era transformasi digital ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelanggaran hak cipta dan konsekuensinya dalam konteks platform digital.
Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Syafa Azzahra, Nabilla; Fauza Mayana, Ranti; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1359

Abstract

Hak Ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudahan akses dalam era digital memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap suatu ciptaan, khusus dalam penelitian ini yaitu karya tulis di media sosial yang berpotensi melanggar hak ekonomi Pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum atas hak ekonomi Pencipta serta menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui spesifikasi deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa Hak Ekonomi Pencipta karya tulis di media sosial mendapatkan pelindungan preventif maupun represif sesuai dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Selain itu tindakan hukum yang dapat diterapkan oleh Pencipta yang dilanggar Hak Ekonominya yakni dapat melakukan pelaporan dan permohonan penutupan konten kepada pihak yang berwenang, selain itu dapat juga melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Anwar, Rizky Ananda; Mayana, Ranti Fauza; Safiranita, Tasya
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391

Abstract

Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Penentuan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Unggahan Cover Soundcloud Berdasarkan Hukum di Indonesia Revanza Franseda; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3116

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia, yang dimulai sejak era kolonial Belanda, telah mengalami berbagai perubahan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform digital seperti Soundcloud, isu perlindungan hak cipta, khususnya terkait unggahan versi cover komersial, menjadi semakin kompleks. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk hak ekonomi pencipta, meliputi hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur perlindungan di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks unggahan Cover version di Soundcloud. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melibatkan analisis terhadap pasal-pasal UUHC yang relevan, serta peraturan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan bagi pencipta, penerapannya di platform digital masih menghadapi tantangan. Tindakan hukum preventif dan represif tersedia untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi, klaim pelanggaran di Soundcloud, laporan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa.
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/PDT.SUS-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Dan PT Sumatra Tobacco Trading Company Sania Akalila Putri Thahir; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.581

Abstract

The registration of trademarks with the “first to file” constitutive system, adopted by Indonesia, is often abused by trademark owners with malicious intent by first registering their trademarks that are similar to well-known trademarks, knowing that the well-known trademarks have not been registered in Indonesia. This was the case with the “Starbucks” trademark owned by Starbucks Corporation in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation filed a lawsuit for the cancellation of “Starbucks” trademark in class 34 owned by Sumatra Tobacco Trading Company on the grounds of similarity to a well-known trademark for a different class and the malicious intent to exploit the reputation of the “Starbucks" trademark owned by Starbucks Corporation. The first lawsuit filed by Starbucks Corporation was rejected by the panel of judges, which led to Starbucks Corporation filing a cassation request. The research results indicates that the panel of judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences for all parties involved in the trademark dispute after the decision are the cancellation of the "Starbucks" trademark owned by Sumatra Tobacco Trading Company from the General Register, the cessation of the use of the "Starbucks" trademark in class 34 by the cassation respondent, and the strengthening of the "Starbucks" trademark owned by the cassation applicant, with its status as a well-known trademark being affirmed.
Generative Artificial Intelligence in Education and its Governance: Perspective of Copyright Law: Mayana, Ranti Fauza; Santika, Tisni
Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Vol. 25 No. 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/ptjj.v25i1.7471.2024

Abstract

As a domain of science and technology, Artificial Intelligence (AI) opened new horizons for education. Technologies change the ways we teach and learn. While Generative AI tools create new prospects for learning, several concerns also arise. Educators are worried that they cannot differentiate between the output of students' work and the output from AI and this will impact the discipline, originality, integrity, and ethics in such cases. In addition, the problem also potentially arises in the matter of the authorship of the works regarding Copyright Law.  This paper examines several legal issues of the utilization of Generative AI through the perspective of Copyright Law. This paper concludes several important points; First, although the framework of Indonesia’s copyright law is based on the principle of human authorship, the rapid development of Generative AI must be balanced with an accommodative legal framework, Second, it is particularly important to formulate a special provisions to guide the implementation concerning the utilization of copyrighted works as the input material for generative AI so that it will not harm the "legitimate interest of the author" in the limit of "normal exploitation of the work" and classified as fair use, Third, academics and administrators need to gain a better understanding of the promise and perils of generative AI, how it will likely impact education, and how it might best govern by encourage the school and universities to develop institutional policies and/or formal guidance concerning the use of digital technology and Generative AI for the future of education.