p-Index From 2021 - 2026
10.553
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Law Development Journal Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Law and Nation
Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK) Maulana Sabekti; Risti Dwi Ramasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2163

Abstract

Meskipun perkawinan adalah hal yang sakral dan penting, namun pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarnakan berbagai macam penyebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK dan mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023PA.TNK. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK adalah bahwa putusan penolakan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin membatalkan Pernikahnnya dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak datang. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinanya dengan Tergugat.
Criminal Responsibility Against STM May 2 Bandar Lampung Students Who Conducted Brawls Carrying Sickle Sharp Weapons in the BLK Vocational School Environment, Bandar Lampung City (Decision Study Number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjk) Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasari; Massriyati Massriyati
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.276

Abstract

Factors that cause children to fight with sickles in the SMK BLK school environment in Bandar Lampung City based on Decision Number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk are individual psychological factors themselves can cause crimes such as emotional power, low mentality, illness heart with victims, revenge. The factor of public ignorance is also a cause of criminal acts. This lack of outreach/education to the community is what causes this crime to occur in people who are classified as ignorant of the existence of rules regarding regulations that prohibit people from carrying firearms or sharp weapons in public places. Suggestions for the community, especially parents, to supervise and guide their children to be careful in socializing and educating about what matters are their duties and responsibilities as students, so as not to violate the law. Moreover, to the extent of causing harm to himself and others.
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Siti Munawaroh; Risti Dwi Ramasari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6691

Abstract

Tingginya kasus penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat menunjukkan perlunya penegakan hukum pidana yang tegas dan pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas geen straf zonder schuld, serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena membawa senjata tajam tanpa izin, dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur kesalahan terpenuhi. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur kesengajaan atau kelalaian agar memberikan keadilan yang seimbang. Disarankan agar aparat hukum meningkatkan sosialisasi hukum dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam guna mencegah tindak pidana serupa.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk.) Jericho Aquila A M; Anggalana Anggalana; Risti Dwi Ramasari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6878

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari suatu perilaku seseorang terhadap kesadaran Hukum oleh pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap fisik dan mental serta kesadaran manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun permasalahan yang sehingga membuat peneliti tertarik untuk membahasnya seperti pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa faktor apa saja yang mendasari perbuatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yaitu yuridis normatif (legal research), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, serta Pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian serta wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang pada Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk. Adapun Pembahasan dalam penelitian ini yaitu Faktor tindak pidana penganiayaan pelaku terhadap korban melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk, dikarenakan faktor emosi kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, pengaruh atau paksaan dari pihak lain, Lingkungan, serta Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan pidana penganiayaan tersebut. Saran kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam tindakan kekerasan penganiayaan karena hal ini dapat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain, yang akan berakibat pada hukum, dikarenakan terdapat Undang-Undang yang jelas mengatur tentang tindak kekerasan penganiayaan.Kepada para aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menangani pembuktian suatu perkara dapat dilakukan secara seadil-adilnya sehingga memilik tujuan akhir yang baik dalam menegakkan kebanaran dan keadilan terlaksana tanpa adanya hambatan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk) Dhovie Nalendra; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7820

Abstract

Pencurian harta benda adalah kejahatan yang termuat dalam Pasal 372 hingga 377 Buku 2 KUHP. Salah satunya ialah Penggelapan dalam jabatan yang merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima atau menguasai barang karena pekerjaannya, jabatannya, atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam situasi ini, pelaku bukan hanya diberi barang secara sah, tetapi juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga, mengelola, atau menggunakan barang tersebut sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk terhadap Terdakwa Hasan Basri bin Mat Liyas. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif serta empiris. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, merupakan kejahatan penggelapan dengan pemberatan. Maksudnya adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam pokoknya, ditambah lagi dengan unsur yang memberatkan terhadap Terdakwa, yaitu hubungan kerja atau jabatan.
Co-Authors , firman Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ahmad Qunaifi Aisyah Putri, Febrianita Alfandy Firmansyah Amelia Fareza Angga Alfian Anggalana Anisa Farras Azmii Aperiz, Muhammad Aprinisa Baharrudin Baharrudin Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Brimoza Irawan Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Debora Shintiya Br. Siagian Dendy, Dendy Achber Djosya S. Raya Dewi Kautsar Dhovie Nalendra Diva Alisti Qhalos Dwiki Muhammad Said Dzikril Hakim Endang Prastyawati Erlina B Erlina B Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jericho Aquila A M Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Maulana Sabekti Mecinius Mecinius Mela Yasa Monika Septiyar Muhammad Aperiz Muhammad Fajar Akbar Muhammad Rifqi Pangestu Mulia Wulan Sari Nababan, Kalfin Febrian Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Okta Ainita Paten Nuri Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Ramadanti , Salsabila Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S. Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Sesly Deno Putri Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Tami Rusli Tasya Balqis Uftimentari Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zaidi Yahya Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini