Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Risti Dwi Ramasari
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl) Aperiz, Muhammad; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.
Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK) Sabekti, Maulana; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2163

Abstract

Meskipun perkawinan adalah hal yang sakral dan penting, namun pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarnakan berbagai macam penyebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK dan mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023PA.TNK. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK adalah bahwa putusan penolakan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin membatalkan Pernikahnnya dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak datang. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinanya dengan Tergugat.
ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG PERSELISIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERAKHIR DAMAI MELALUI MEDIASI : (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/ PA.Sdn.) Pragusta putri, Renia; Dwi Ramasari, Risti; Nurina Seftiniara, Intan
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.3807

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asasi sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kekuasaan asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya. Karena sistem di indonesia menempatkan anak pada pilihan yang belum tentu pilihan si anak, akibat lembaga peradilan indonesia masih terpaku pada rumusan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke salah satu pihak orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam kasus penguasaan hak asuh anak berdasarkan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Sdn. terdapat pertimbangan hakim sebelum memutuskan penguasaan hak asuh anak akan diberikan kepada ayah atau ibu, hakim akan mempertimbangkan dulu fakta-fakta yang terungkap selama proses mediasi maupun saat sidang berlangsung.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Ramasari, Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Kautsar, Dewi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14504302

Abstract

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/ PN.Tjk.) Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina; Gumay, Justitia Muharram
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14590741

Abstract

Article 480 1 of the Criminal Code concerning the crime of detention explains that detention is part of the property crime listed in Chapter XXX of the Criminal Code, regarding the offense of providing assistance after the crime has occurred. Detention is usually aimed at enriching oneself, one way or another, this must not be allowed, so that one can profit from crimes committed by others. Detention is always related to goods "obtained from criminal acts" and is a property crime. We often encounter criminal cases of detention in everyday life. The main causal factor is the habit of the perpetrator in committing criminal acts and of course this can occur because of the opportunity for the perpetrator to commit the criminal act of detention.One of the cases of criminal acts of wiretapping that often occurs in Indonesia is tapping cell phones or cell phones.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dipicu oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Sari, Intan Permata; Ramasari, Risti Dwi; Baharudin, Baharudin
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5310

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam pebelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan mengalisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada  tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memiliki banyak pertimbangan yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yang telah terbukti secara sah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian oleh Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk) Firmansyah, Alfandy; Baharrudin, Baharrudin; Ramasari, Risti Dwi
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5308

Abstract

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pen” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian dalam bentuk pokok telah diatur didalam Pasal 362 KUHP Penelitian ini mengkaji tentang kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor : 528/Pid.B/2024/PN.Tjk. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui Apakah Faktor Penyebab Pelaku Asisten Rumah Tangga Melakukan Tindak Pidana Pencurian serta Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakan (library research) dan penelitian lapangan (filed research).  Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan penelitian
PERMOHONAN MENJADI WALI DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Ramasari, Risti Dwi; alfian, angga; Rolos, Nikita Veronica
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2235

Abstract

ABSTRAKDalam hukum perwalian memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia 18 tahun dan belum menikah), sehingga bisa diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang di atur pada pasal 330 ayat 3 KUHPer. pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak (anak di bawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan seseorang dan termasuk dalam Hukum Perdata maka perlulah sekiranya untuk diketahui konsep dari perwalian.
Prison Sentences and Vocational Training in Cases of Sexual Assault Committed by Minors (A Study of Decision Number 56/Pid. Sus/2024/PN Tjk) Prasetyawati, S Endang; Ramasari, Risti Dwi; Nababan, Kalfin Febrian
The Future of Education Journal Vol 4 No 7 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i7.853

Abstract

Criminal acts committed by children, including forced sexual intercourse, are influenced by negative environments, lack of sex education, and dysfunctional family conditions. A rehabilitative approach, such as vocational training, is more effective than imprisonment in rebuilding a child's future. Prevention requires collaboration between the government, society, and families, focusing on sex education, a safe environment, and the elimination of stigma against victims. These efforts are essential to reduce similar cases and to protect children's rights in the future. How is the implementation of imprisonment and vocational training sanctions in the case of forced sexual intercourse committed by a child based on Decision Number 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk? And what are the judge’s considerations in applying the imprisonment and vocational training sanctions in the case of forced sexual intercourse committed by a child based on Decision Number 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk? The research method uses a normative juridical approach, which involves examining existing laws and regulations, and an empirical approach, which includes field observations through interviews to address issues related to the research problem.
IMPLEMENTASI PENGATURAN PASAL 378 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN KWITA Aisyah Putri, Febrianita; Baharudin; Dwi Ramasari, Risti
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5212

Abstract

Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuaidengan sanksi pidana pada Pasal 378 KUHP. Dimana seseorang dikatakan melakukan penipuandengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum maka orang tersebut haruslahmempertanggungjawabkan perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian inimelalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer.Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penipuan dalammenerima lembar kwitansi utang piutang, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkaratersebut berdasarkan Putusan Nomor: 68/Pid.B/2024/PN.Tjk. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan”sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.Pertanggungjawaban Pidana yangtelah ditetapkan Berdasarkan Putusan Nomor: 68/Pid.B/2024/PN.Tjk atas perbuatannya yaitu terdakwatelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim melanggar ketentuan padaPasal Pasal 378 KUHP dengan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan.Dikarenakan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya maka terdakwamemiliki kemampuan untuk menjalankan putusan tersebut sesuai dengan yang telah di tetapkan. DasarPertimbangan hakaim dalam menjatuhkan Putusan dalam kasus tindak pidana Penipuan dalam PutusanNomor : 68/Pid.B/2024/PN.Tjk, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkanmerupakan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan terdakwa, hakim menjatuhkanhukuman juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih berusia muda yang mana kesempatannyauntuk berubah masi sangat panjang juga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari.Kesalahan yang terdakwa lakukan merugikan orang lain sehingga terdakwa haruslahmempertanggungjawabkan resiko atas perbuatannya.
Co-Authors , firman . Baharudin Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Aisyah Putri, Febrianita Alfiyan, Angga Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfian Angga Alfiyan Anggalana Anggalana, Anggalana Aperiz, Muhammad Aprinisa Aquila A M, Jericho Azmii, Anisa Farras Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dewi Kautsar Dwiki Muhammad Said Erlina B Erlina Erlina Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hakim, Lukmanul Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Nababan, Kalfin Febrian Nabila Z.A, Rizka Nalendra, Dhovie Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Nurina Seftiniara, Intan Nurina, Intan Okta Ainita Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Qunaifi, Ahmad Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Septiyar, Monika Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zulfi Diane Zaini