Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Risti Dwi Ramasari
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk) Ramasari, Risti Dwi; Alfiyan, Angga; Putri, Rantika Adelia
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.984 KB)

Abstract

ABSTRAK Hukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pembalikan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan pembalikan nama pemilik menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam peralihan hak milik atas tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk) dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peralihan hak milik atas tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk).
Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl) Aperiz, Muhammad; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.
Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK) Sabekti, Maulana; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2163

Abstract

Meskipun perkawinan adalah hal yang sakral dan penting, namun pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarnakan berbagai macam penyebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK dan mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023PA.TNK. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK adalah bahwa putusan penolakan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin membatalkan Pernikahnnya dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak datang. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinanya dengan Tergugat.
ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG PERSELISIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERAKHIR DAMAI MELALUI MEDIASI : (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/ PA.Sdn.) Pragusta putri, Renia; Dwi Ramasari, Risti; Nurina Seftiniara, Intan
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.3807

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asasi sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kekuasaan asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya. Karena sistem di indonesia menempatkan anak pada pilihan yang belum tentu pilihan si anak, akibat lembaga peradilan indonesia masih terpaku pada rumusan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke salah satu pihak orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam kasus penguasaan hak asuh anak berdasarkan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Sdn. terdapat pertimbangan hakim sebelum memutuskan penguasaan hak asuh anak akan diberikan kepada ayah atau ibu, hakim akan mempertimbangkan dulu fakta-fakta yang terungkap selama proses mediasi maupun saat sidang berlangsung.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Ramasari, Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Kautsar, Dewi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14504302

Abstract

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/ PN.Tjk.) Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina; Gumay, Justitia Muharram
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14590741

Abstract

Article 480 1 of the Criminal Code concerning the crime of detention explains that detention is part of the property crime listed in Chapter XXX of the Criminal Code, regarding the offense of providing assistance after the crime has occurred. Detention is usually aimed at enriching oneself, one way or another, this must not be allowed, so that one can profit from crimes committed by others. Detention is always related to goods "obtained from criminal acts" and is a property crime. We often encounter criminal cases of detention in everyday life. The main causal factor is the habit of the perpetrator in committing criminal acts and of course this can occur because of the opportunity for the perpetrator to commit the criminal act of detention.One of the cases of criminal acts of wiretapping that often occurs in Indonesia is tapping cell phones or cell phones.
CRIMINAL LIABILITY OF A DOMESTIC ASSISTANT WHO COMMITS THE CRIME OF THEFT IN THE EMPLOYER'S HOUSE BY DUPLICATING THE ROOM KEY Marsanda Putri; Risti Dwi Ramasari; Intan Nurina Seftiniara
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.12432

Abstract

Theft according to Decision Number: 719/Pid.B/2023/PN. The incident, in which the perpetrator was the victim's domestic assistant (hereinafter abbreviated as ART), began on Friday, June 16, 2023, when the witness Desi Laurina took the witness's child to therapy in Solo for 20 days normative legal norm method of legal research, namely the review of the results of an investigation into the criminal liability of a domestic servant who commits the crime of theft, through a review of various literature, not limited in time and place, as well as a review of various literature in the form of books in the employer's house Duplicating room keys based on Decision No. 719 /Pid.B/2023/PN Tjk. Acts committed by the accused shall be punished with a prison sentence of 2 months and 20 days, as determined by the panel of judges of the Tanjungkarang District Court Class 1 A on September 18, 2023. And the judge's considerations when deciding on this perpetrator of the crime of theft in the employer's house by duplicating the room key on the basis of Decision No. 719/Pid.B/2023/PN Tjk. It is unreasonable and does not comply with the provisions of current laws and regulations, and the author believes that the jury's verdict is too lenient for the perpetrator who committed the crime of theft, causing public unrest and the employer causes harm to the defendant, so that no deterrent effect can be achieved for the perpetrator. Suggestions for law enforcement officers to take appropriate measures regarding the crime of theft and provide strict legal sanctions because the theft committed by the accused is very harmful to other people and disturbs the community. However, the sentence imposed is only two months in prison
Analysis of Breach of Contract Resolution in the cooperation agreement between Dr. Noesmir Baturaja Hospital and BPJS Kesehatan Irawan, Hengki; Ramasari, Risti Dwi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Universal health coverage (UHC) remains a challenge for many countries worldwide. Achieving UHC is also one of the sustainable development goals (SDGs), which stipulates for good health and well-being. Indonesia’s health coverage program, the National Health Insurance (JKN) program, is administered by the Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan). National health insurance (JKN) is a social security program that administered by the Healthcare and Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan in implementing its program requires hospital as health facility providers. BPJS Kesehatan cooperation agreement with dr. Noesmir Baturaja Hospital will be analyzed. How was the cooperation agreement between dr. Noesmir Baturaja Hospital and BPJS Kesehatan in Prabumulih branch. What efforts were made by dr. Noesmir Baturaja Hospital and BPJS Kesehatan in overcoming breach of contract in the health insurance cooperation agreement? The research method was normative juridical and empirical juridical. The data were primary and secondary. Data was analyzed by qualitative legal analysis. Research and debate showed that cooperation agreement between BPJS Kesehatan and dr. Noesmir Baturaja Hospital did not include medical licensed (SIP). in the 2017-2018 Manuscript of Cooperation Agreement (PKS), resulting breach of contract. Previously, dr. Noesmir Baturaja Hospital has obtained approval from District Government Health Office and BPJS Kesehatan verification that doctor could work outside working hours. However, BPJS Kesehatan stipulated dr. Noesmir Baturaja Hospital must return all BPJS Kesehatan claim payments to resolve the breach of contract dispute. There has been a breach of contract between dr. Noesmir Baturaja Hospital and BPJS Kesehatan, and dr. Noesmir Baturaja Hospital has the right to demand justice, Government regulations and policies must be evaluated and changed to maintain equality in the cooperation agreement between BPJS Kesehatan and Hospital
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN DATA DIRI PADA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 176/PDT.P/2024/PN TJK) S Endang Prasetyawati; Risti Dwi Ramasari; Amanda Putri Evandra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41531

Abstract

Perubahan data diri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk terkait permohonan perubahan nama oleh Berlianto Sutianto. Pemohon wajib meninjau dokumen pendukung asli yang akan dibedakan oleh Dukcapil pada saat proses perubahan data. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan banding ke pengadilan, di mana hakim akan menyeimbangkan bukti dan dalil yang diajukan. Dalam hal ini, tindakan hakim mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi hukum dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik. Studi ini juga mengkaji implikasi sosial dari perubahan data pribadi, seperti potensi stigma dan dampak terhadap identitas individu. Selain itu, transparansi sangat penting dalam proses administrasi kependudukan karena dapat mencegah korupsi dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti otentik, kesaksian, dan regulasi terkait dalam memutuskan permohonan perubahan data diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan izin perubahan data diri, yang berkontribusi pada akurasi identitas warga negara.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dipicu oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Sari, Intan Permata; Ramasari, Risti Dwi; Baharudin, Baharudin
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5310

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam pebelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan mengalisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada  tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memiliki banyak pertimbangan yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yang telah terbukti secara sah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Co-Authors , firman . Baharudin Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ainita, Okta Aisyah Putri, Febrianita Alfiyan, Angga Amanda Putri Evandra Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfian Angga Alfiyan Anggalana Aperiz, Muhammad Aprinisa Azmii, Anisa Farras Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dewi Kautsar Dwiki Muhammad Said Erlina B Erlina Erlina Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hakim, Lukmanul Hengki Irawan Imam Juliansyah Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jesika Rekma Lela Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Marsanda Putri Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Nababan, Kalfin Febrian Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Nurina Seftiniara, Intan Nurina, Intan Pragusta putri, Renia Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Salsabila Ramadanti Septiyar, Monika Shella Aniscasary Siti Munawaroh Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zulfi Diane Zaini