p-Index From 2021 - 2026
9.663
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Anak (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK) Zaidi Yahya; Tami Rusli; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.342

Abstract

Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Masa anak merupakan periode transisi menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis, sehingga pada fase ini anak cenderung rentan terhadap pengaruh lingkungan, penyalahgunaan teknologi informasi, serta relasi kuasa yang tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak merupakan akumulasi faktor internal dan eksternal, antara lain dorongan hasrat seksual pelaku, penyalahgunaan teknologi informasi, kerentanan psikologis anak, lemahnya pengawasan orang tua, dan ketidakseimbangan relasi kuasa. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut telah selaras dengan teori Soedarto karena unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa terpenuhi. Majelis hakim juga mengedepankan keadilan substantif dengan menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga, yaitu mengikuti kegiatan di pondok pesantren dan pelatihan kerja di Bapas Kelas I Bandar Lampung.
Implementasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Risti Dwi Ramasari; Rizka Nabila Z.A
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3656

Abstract

AbstrakWarga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau penghuni rutan dan lapas di Indonesia termasuk di tempat-tempat penahanan bukan rutan/lapas harus menjadi bagian dari prioritas pemberian vaksin, tidak hanya untuk petugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan.Pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Lapas Kelas IA Bandar Lampung sudah optimal dan diharapkan komunitas narapidana dan tahanan dapat membentuk kekebalan imunitas dalam suatu kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Sehingga, penularan virus covid-19 di Lapas dapat ditekan. Kendala dalam pelaksanaan pemberian Vaksin Covid-19 di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung antara lain yaitu Narapidana dan tahanan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukannya tidak tercatat di bagian register Lapas Kelas IA Bandar Lampung; Narapidana dan tahanan enggan untuk di suntik vaksinasi; Narapidana dan tahanan memiliki riwayat penyakit ataupun tidak memenuhi standard kesehatan yang telah ditetapkan.Kata Kunci: Vaksinasi, Covid-19, Narapidana, Lapas Kelas 1 Bandar lampung. AbstractThe inmates are indeed someone who has violated the law. However, it does not mean that the human rights attached to him are lost and can be treated inhumanely by other parties to make amends for their mistakes. Correctional inmates (WBP) or inmates of detention centers and prisons in Indonesia, including those in non-rutan/prison detention places, must be part of the priority in administering vaccines, not only for officers. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection is based on literature studies and field studies. The implementation of the covid-19 vaccination program at the Class IA prison in Bandar Lampung is optimal and it is hoped that the inmates and prisoners community can form immunity in a group or what is commonly called herd immunity. Thus, the transmission of the Covid-19 virus in prisons can be suppressed. Obstacles in administering the Covid-19 Vaccine at Class 1 Lapas Bandar Lampung, among others, are prisoners and detainees who do not have an Identity Card (KTP) or their Population Identification Number is not recorded in the register section of the Class IA prison in Bandar Lampung; Inmates and prisoners are reluctant to be vaccinated; Inmates and detainees have a history of illness or do not meet established health standards.Keywords: Vaccination, Covid-19, Inmates, Class 1 Prison in Bandar Lampung.
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN.Tjk) Ahmad Qunaifi; Anggalana; Risti Dwi Ramasari
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4090

Abstract

Article 297 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health explains that every patient has the right to access the information contained in medical record documents. The regulation of patient access rights to medical records in Indonesia has given rise to various interpretations. The public has interpreted the meaning of the patient's right of access to information in medical record documents for themselves. This is where the problem arises, hospitals often face patients for some reason requiring medical records. With access rights, patients can freely use the contents of medical records as they wish. Seeing these conditions, the author wants to compare Malaysia's approach to regulating patient access rights to medical records. Objective: to examine the legal position and gaps using a comparative analysis of patient access to medical records in Indonesia and Malaysia. The research method uses normative juridical data with secondary data and is analyzed using descriptive analysis.
Judges’ Considerations in Deciding Illegal Mining Cases: A Study of Decision Number 237/Pid.Sus/2025/PN Tjk Tasya Balqis Uftimentari; Tami Rusli; Risti Dwi Ramasari
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026): Continued
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1828

Abstract

Illegal mining is a criminal act in the mining sector that causes state losses and has an impact on environmental damage and social life of the community. In law enforcement, judges have an important role in making decisions by considering the legal aspects and socio-economic conditions of the perpetrators. This study aims to determine the factors causing the crime of illegal mining in Pesawaran Regency and the judge's considerations in deciding the case based on Decision Number: 237/Pid.Sus/2025/PN TJK. The research method used is normative and empirical juridical with data obtained through literature studies and interviews. The results of the study indicate that the factors causing illegal mining include economic factors, low legal awareness, complicated licensing processes, weak supervision, and high market demand for illegal mining products. The judge's considerations are based on trial facts, fulfillment of the elements of the crime, evidence, as well as the defendant's socio-economic conditions and the environmental impacts caused. Thus, the judge's considerations not only focus on legal certainty but also pay attention to aspects of justice and legal benefits.
Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Pencantuman Tanah Milik Orang Lain Dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Nomor: 228/Pdt.g/2022/PN.Tjk) Brimoza Irawan; Risti Dwi Ramasari
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8924

Abstract

Masalah sengketa tanah sering muncul akibat pemasukan tanah milik pihak lain ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanpa persetujuan pemilik sah, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menentukan apakah tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Perdata, dipengaruhi faktor internal (niat buruk, rendahnya pemahaman hukum) serta eksternal (lemahnya pengawasan administrasi). Hakim memutus berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis demi keadilan serta perlindungan hak atas tanah. Disarankan instansi pertanahan meningkatkan transparansi dan ketelitian penerbitan sertifikat.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 130/Pid.B/2025/PN.Tjk) I Sesly Deno Putri; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 7.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of aggravated theft is a form of crime against property that is still frequently occurring in society and requires firm handling through the criminal justice process. This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the case as stated in Decision Number: 130/Pid.B/2025/PN.Tjk. The judge's considerations in passing the verdict have been based on the fulfillment of the elements of the crime as regulated in Article 363 paragraph (2). This decision reflects the application of retributive punishment theory, namely the imposition of punishment as a consequence of a criminal act that has been consciously committed by the defendant. Data collection through library research and field research. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, through the study of court decisions, as well as relevant legal literature. Data sources are obtained from court decisions accompanied by data collection conducted through research and interviews to obtain information and also answers to the main issues studied.
Co-Authors , firman Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ahmad Qunaifi Aisyah Putri, Febrianita Alfiyan, Angga Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfian Angga Alfiyan Anggalana Anggalana Anggalana, Anggalana Aperiz, Muhammad Aprinisa Aprinisa Aquila A M, Jericho Azmii, Anisa Farras Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Brimoza Irawan Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Debora Shintiya Br. Siagian Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dewi Kautsar Dwiki Muhammad Said Dzikril Hakim Endang Prastyawati Erlina B Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Mulia Wulan Sari Nababan, Kalfin Febrian Nalendra, Dhovie Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Nurina Seftiniara, Intan Nurina, Intan Okta Ainita Paten Nuri Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Ramadanti , Salsabila Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Septiyar, Monika Sesly Deno Putri Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Tasya Balqis Uftimentari Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zaidi Yahya Zulfi Diane Zaini