p-Index From 2021 - 2026
10.553
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Law Development Journal Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Law and Nation
Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 55/Pid. Sus-Anak/2024/Pn.Tjk) Anisa Farras Azmii; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5231

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku anak terlibat dalam tindak pidana perantara jual beli narkotika Golongan I, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam kasus anak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I memerlukan hubungan antara kebijakan hukum yang tegas dann melakukan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna maupun pelaku perantara jual beli narkotika
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan (Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk) Monika Septiyar; S Endang Prasetyawati; Risti Dwi Ramasari
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5234

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu; Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Seorang pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Dalam memutus perkara penggelapan barang milik majikan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah) Dendy, Dendy Achber Djosya S. Raya; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Magister Ilmu Hukum - Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/jhek.v2i2.31

Abstract

Crime committed by children is a serious problem faced by every country. In Indonesia, this issue is often raised in the form of seminars and discussions held by government agencies and other related institutions. The purpose of the research is to find out, understand and analyze the factors that influence children who make illegal payments and analyze the form of law enforcement on the rights of children who make illegal payments. The research method uses empirical normative research. Children are young human beings at a young age as the most vulnerable and weak social beings, ironically, children are often placed in the most disadvantaged position, do not have the right to voice, and even become victims of violence and violations of human rights. his rights. Illegal levies are an act carried out by someone who possesses and abuses a certain authority by expecting a reward by violating the rule of law so as to cause moral and material consequences for others, illegal levies are regulated in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Risti Dwi Ramasari; Aprinisa Aprinisa; Dewi Kautsar
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.2290

Abstract

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntung Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK) Adjie Tama Pranata Husin; Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasari
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3338

Abstract

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (ubi ius ubi societas). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat. Permasalahan yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK dan Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. yaitu yang pertama faktor diri sendiri atau orang lain, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keinginan dari diri si terdakwa, yang kelima faktor kesempatan, yang keenam faktor lemahnya iman, yang ketujuh faktor kemiskinan, yang kedelapan faktor teknologi, yang kesembilan faktor pendidikan dan yang terakhir faktor pengangguran dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak berbeda dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, saksi-saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur dari terdakwa dan juga Majelis Hakim mempertimbangankan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa. Saran kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga diri sendiri karena masih banyak orang-orang seperti Terdakwa yang tidak akan segan-segan melakukan penipuan untuk keuntungan diri sendiri. Kepada Penegak Hukum hendaknya memberikan efek jera kepada pelaku penipuan maupun pelaku Tindak Pidana lainnya karena jika Penegak Hukum memberikan efek jera maka tidak akan ada lagi yang perlu menjadi korban penipuan tersebut dan kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa saksi sampai alat bukti yang dihadirkan atau ditampilan selama di persidangan, serta mempertimbangkan kebeneran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis sehingga Hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama di persidangan, serta Hakim juga harus dan pasti memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya yang tidak memihak pihak manapun.
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian oleh Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk) Alfandy Firmansyah; Baharrudin Baharrudin; Risti Dwi Ramasari
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5308

Abstract

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pen” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian dalam bentuk pokok telah diatur didalam Pasal 362 KUHP Penelitian ini mengkaji tentang kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor : 528/Pid.B/2024/PN.Tjk. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui Apakah Faktor Penyebab Pelaku Asisten Rumah Tangga Melakukan Tindak Pidana Pencurian serta Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakan (library research) dan penelitian lapangan (filed research).  Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan penelitian
Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl) Muhammad Aperiz; Risti Dwi Ramasari
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.
Juridical Review of Criminal Acts of Mining Activities Outside the Mining Business Permit (WIUP) Area (Study Decision Number: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta) Mela Yasa; Risti Dwi Ramasari; Intan Nurina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2130

Abstract

Transporting Mining Products without a permit is an activity that can be punished if you do not have a Document Permit or mining business permit (IUP) that is officially issued to a mining company, in accordance with Republic of Indonesia Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2020 2009 Concerning Mineral and Coal Mining. The Mining sector also has various challenges and debates related to environmental impacts, the rights of indigenous communities, and granting permits to Mining Companies. In Article 35 of Law no. 3 of 2020 explains that every mining business is required to have a business permit issued by the central government including business registration number, standard certificate and/or permits consisting of Mining Business Permit (IUP), Special Mining Business Permit (IUPK), Transport Services Business Permit ( IUJP), and Rock Mining Permit (SIPB) as a continuation of operations. Mining Business Permits (IUP) are mentioned in article 1 paragraph (7) of the Minerba Law. IUP consists of two stages of activities, namely exploration and production operations. Exploration must take priority before carrying out production operations. The problem is how to account for criminal acts of mining activities outside the mining business permit area in decision number: 203/Pid.Sus/2023/Pn.Bta and what are the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of mining activities outside the mining business permit area in decision number: 203/Pid.Sus/2023/Pn.Bta. Legal research methods in this case are a science of how to conduct legal research in an orderly (systematic) manner. This research uses two approaches, namely the Normative Juridical and Empirical Juridical approaches. Secondary data is permitted through library research (Library Research) such as books, literature and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, namely, primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data can be obtained from the results of research in the field directly on the research object (Field Research) which is carried out through direct observation and interviews. Based on the research results obtained, it can be concluded that the defendant is legally and proven guilty of committing a criminal act and guilty of committing a criminal act of transporting coal that does not originate from the holder of a mining business permit (IUP), special mining business permit (IUPK), or permit as in the indictment. sole public prosecutor as regulated in article 161 of the Mineral and Coal Law which reads: every person who carries out mining without a permit shall be sentenced to imprisonment for a maximum of 5 years and a maximum of IDR. 100,000,000.00 (one hundred billion rupiah And thus the demands of the public prosecutor in decision number: 203/pid.sus/2023/PN.Bta with the defendant are lighter than the provisions of article 161 of the Mineral and Coal Law where the Public Prosecutor only demands that the defendant be 1 (one) year 3 months minus while the defendant was in detention with the order that the defendant remain detained and with Rp. 37,500,000,000 (thirty-seven billion five hundred million rupiah) subsidiary 1 (one) month. As well as the Judge's considerations in deciding the criminal act of mining activities outside the mining business permit area based on decision number: 203/pid.sus/2023/Pn.Bta The Panel of Judges decided and had a different opinion by only sentencing the defendant lighter than the Public Prosecutor's demand, namely 1 year 3 (three) months becomes imprisonment for 8 (eight) months and a fine of Rp. 37,500,000,000 (thirty-seven million five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. The judge does not find anything that can eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions. The mitigating rights are that the defendant is polite in court, the defendant is frank and admits all the actions that the defendant committed, and the defendant is the breadwinner of the family and the defendant has never been convicted. To the public who wish to carry out activities related to and impacting the environment to be more careful and understand whether the activities carried out are criminal acts or not, for law enforcement by the Panel of Judges to be able to take more appropriate action regarding mining crimes outside the mining permit area so that they can cause harm. many parties and damage the environment, to the Panel of Judges to be more careful and thorough in deciding a case so that it is in accordance with the level of guilt of the defendant and the moral responsibility of the defendant, looking at the philosophical, sociological and juridical elements and the aggravating and mitigating factors, the Panel of Judges must provide The decision is considered to be very appropriate, so that the sentence imposed can fulfill a sense of justice for both the perpetrator and the State.
Analysis of Procedures and Obstacles in the Child Adoption Process Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption Risti Dwi Ramasari; Intan Nurina Seftiniara; Diva Alisti Qhalos
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2153

Abstract

Adoption is a legal act that transfers the child's care and responsibility for the care, education and raising of the child from the child care institution or biological parent's family to the adoptive parent's family. In order for a child to be adopted to be legally recorded, it must go through the role of the Social Service which is then referred to the District Court for a decision. This research is because there are still many people who do not understand the process of child adoption, causing child adoption to be invalid and deviating from the law. So the aim of this research is to discuss child adoption procedures which are related to the role of the Social Service in terms of the feasibility of adopting a child based on Government Regulation Number 54 of 2007 and analyze the factors that hinder child adoption. The research method used is empirical juridical, where researchers examine data obtained directly from interviews with Judges at the Tanjung Karang Court and the Head of the Lampung Province Social Service as well as Academics for Empowerment and Protection of Women and Children by looking at the operation of the current laws. This research uses a qualitative approach to data analysis. Qualitative research always focuses on phenomena involving humans, carried out in a natural, comprehensive and interpretive manner. The results of this research show that what causes many child adoptions to be illegal is due to Indonesia's diverse legal order, namely Islamic law, customary law and positive law, resulting in the concept of child adoption being different in each region. Then, the obstacles to adoption are caused by internal factors from the Social Service itself and external factors from biological parents, children and prospective adoptive parents.
An Integrative Eco-Entrepreneurial Legal Framework for Climate-Resilient Coral Reef Protection Risti Dwi Ramasari; Erlina B; Tami Rusli; Zainab Ompu Jainah
Law Development Journal Vol. 8 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.3.1067-1075

Abstract

Climate change poses increasing threats to coral reef ecosystems through rising sea temperatures, ocean acidification, and extreme weather events, while coastal communities remain dependent on marine resources for their livelihoods. This study aimed to develop an integrative eco-entrepreneurial legal framework for climate-resilient coral reef protection by examining the fragmentation of existing legal frameworks and the regulatory gaps affecting sustainable coastal economic development. The research employed a socio-legal approach, combining normative legal analysis and empirical investigation to examine legal norms, institutional structures, and their implementation in coastal contexts. Statutory, conceptual, comparative, and socio-legal approaches were applied, supported by document analysis, semi-structured interviews, and field observations. The findings revealed that coral reef protection remains governed by fragmented and sectoral regulations, resulting in institutional overlap, regulatory inconsistency, and limited integration between climate adaptation and economic development. The research further identified regulatory gaps in legal recognition, economic incentives, financing, and institutional support for eco-entrepreneurial activities. The novelty of this study lies in the formulation of an integrative eco-entrepreneurial legal framework that positions eco-entrepreneurship as a legal instrument for climate resilience rather than merely an economic activity. The proposed framework consists of three interconnected pillars: regulatory integration, economic incentive mechanisms, and community-based governance. The study concluded that integrating these three pillars can provide a more adaptive and interdisciplinary legal governance model for strengthening coral reef resilience while promoting sustainable coastal livelihoods.
Co-Authors , firman Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ahmad Qunaifi Aisyah Putri, Febrianita Alfandy Firmansyah Amelia Fareza Angga Alfian Anggalana Anisa Farras Azmii Aperiz, Muhammad Aprinisa Baharrudin Baharrudin Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Brimoza Irawan Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Debora Shintiya Br. Siagian Dendy, Dendy Achber Djosya S. Raya Dewi Kautsar Dhovie Nalendra Diva Alisti Qhalos Dwiki Muhammad Said Dzikril Hakim Endang Prastyawati Erlina B Erlina B Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jericho Aquila A M Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Maulana Sabekti Mecinius Mecinius Mela Yasa Monika Septiyar Muhammad Aperiz Muhammad Fajar Akbar Muhammad Rifqi Pangestu Mulia Wulan Sari Nababan, Kalfin Febrian Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Okta Ainita Paten Nuri Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Ramadanti , Salsabila Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S. Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Sesly Deno Putri Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Tami Rusli Tasya Balqis Uftimentari Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zaidi Yahya Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini